Departemen Pekerjaan Umum

Pengumuman Hasil Seleksi Karyasiswa Pendidikan Kedinasan Tahun 2012 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 515/KPTS/M/2011 Tentang : Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum PERMEN PU No.14/PRT/M/2011 dan PERMEN PU No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum

KEBIJAKAN DAN PERATURAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEPMEN | INMEN | PERMEN | SURAT EDARAN | LAIN-LAIN


No.	Nomor / Tanggal	Perihal
KEPUTUSAN BERSAMA
1.	06/PKS/M/2007 dan 44 Tahun 2007 27 Desember 2007	Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya
SEKRETARIAT JENDERAL
1.	01/SE/SJ/2003/19 februari 2003	Hasil dan Manfaat Kegiatan Software
2.	05/SE/SJ/2003/10 April 2003	Penayangan Informasi Proyek dan Pelelangan di Internet
3.	03/SE/SJ/2004/24 Maret 2004	Kewajiban PHS memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4.	KP0103-SJ/350/27 Juli 2004	Usulan Dispensasi Pengangkatan Pegawai Harian Proyek APBN Pusat Usia > 40-46 Sebagai CPNS
5.	05/SE/SJ/2005/31 Mei 2005	Peningkatan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005
6.	01/SE/SJ/2006/19 Januari 2006	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2006
7.	02/SE/SJ/2006/27 Nopember 2006	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007
INSPEKTORAT JENDERAL
1.	02/SE/IJ/2002/16 Mei 2002	Sanksi Administratif bagi PNS yang lali menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional
2.	03/SE/IJ/2002/30 Oktober 2002	Mekanisme tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
3.	03/SE/IJ/2004/24 Mei 2004	Kriteria Pemberian Sanksi dan Penghargaan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
4.	01/SE/IJ/2006/11 April 2006	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
5.	03/SE/IJ/2006/26 Juni 2006	Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi tertentu
6.	02/SE/IJ/2006/25 Juli 2006	Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
7.	06/SE/IJ/2006/15 September 2006	Penjelasan Mengenai Indikator Total Penawaran Mendekati HPS/OE Berkait Jenis Penyimpangan Indikasi Pengaturan Diantara Penyedia Jasa/Panitia/Pengguna Jasa pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 Tanggal 28 Desember 2005
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1.	10/KPTS/DM/2003/11 Februari 2003	Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Bersubsidi untuk Perumahan
2.	06/KPTS/DM/2004/26 Januari 2004	Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Melalui Fasilitas Kredit Perumahan Bersubsidi
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	28/KPTS/KE/2003/3 Desember 2003	Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan sub sektor Air Minum dan atau Sanitasi
2.	16/KPTS/KE/2004/31 Agustus 2004	Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Badan Usaha Pelaksana Konstruksi Golongan Kecil
LAIN-LAIN
1.	002/KPTS.AIT-CI/2007/4 Juni 2007 AIT-Center Indonesia	Pembentukan Organisasi Pelaksana Asian Institute of Technology Center in Indonesia (AIT-Center Indonesia)
2.	PER/10/M.PAN/2007/18 Juni 2007 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya
3.	SE_SETWAPRES_2008_005/18 Nopember 2008	Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara RI/ Sekretariat Wakil Presiden
4.	Kep-08/M.Ekon/03/2009 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Logo dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Aku Cinta Indonesia

Perubahan terakhir tanggal 19 Oktober 2009

Hak cipta Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262
e-mail : pusdata.pu,go.id