Departemen Pekerjaan Umum

PEKERJAAN UMUM AWARD 2010 Penawaran Beasiswa Pendidikan Profesional Keahlian Teknik Konstruksi Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010

KEBIJAKAN DAN PERATURAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEPMEN | INMEN | PERMEN | SURAT EDARAN | LAIN-LAIN

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM


No.	Nomor / Tanggal	Perihal
1.	02/SE/M/2001/25 April 2001	Tata Cara Penilaian Hasil Evaluasi serta sanggahan dalam pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas lima puluh milyar rupiah
2.	IK.01.06.Mn/66/25 Februari 2002	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2002
3.	02/SE/IJ/2002/16 Mei 2002	Sanksi Administratif bagi PNS yang lali menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional
4.	03/SE/IJ/2002/30 Oktober 2002	Mekanisme tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
5.	01/SE/M/2003/21 Januari 2003	Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penunjukan Langsung yang Perlu Mendapat Persetujuan Menteri di Lingkungan Departemen Kimpraswil
6.	01/SE/SJ/2003/19 februari 2003	Hasil dan Manfaat Kegiatan Software
7.	02/SE/M/2003/4 April 2003	Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum
8.	05/SE/SJ/2003/10 April 2003	Penayangan Informasi Proyek dan Pelelangan di Internet
9.	03/SE/SJ/2004/24 Maret 2004	Kewajiban PHS memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10.	03/SE/IJ/2004/24 Mei 2004	Kriteria Pemberian Sanksi dan Penghargaan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
11.	KP0103-SJ/350/27 Juli 2004	Usulan Dispensasi Pengangkatan Pegawai Harian Proyek APBN Pusat Usia >40-46 Sebagai CPNS
12.	03/SE/M/2005/19 Februari 2005	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2005
13.	05/SE/M/2005/10 Maret 2005	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
14.	05/SE/SJ/2005/31 Mei 2005	Peningkatan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005
15.	13/SE/M/2005/29 Desember 2005	Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
16.	01/SE/M/2006/11 Januari 2006	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan sebelum Keppres 80 Tahun 2003
17.	01/SE/SJ/2006/19 Januari 2006	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2006
18.	08/SE/M/2006/13 Maret 2006	Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006
19.	01/SE/IJ/2006/11 April 2006	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
20.	10/SE/M/2006/19 April 2006	Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum
21.	03/SE/IJ/2006/26 Juni 2006	Tata Cara Pemeriksaan Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Pemborongan dan Jasa Konsultansi Konstruksi tertentu
22.	02/SE/IJ/2006/25 Juli 2006	Tata Cara Penelitian Awal Masukan dari Masyarakat di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
23.	06/SE/IJ/2006/15 September 2006	Penjelasan Mengenai Indikator Total Penawaran Mendekati HPS/OE Berkait Jenis Penyimpangan Indikasi Pengaturan Diantara Penyedia Jasa/Panitia/Pengguna Jasa pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 Tanggal 28 Desember 2005
24.	12.1/SE/M/2006/29 September 2006	Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum dokumen anggaran disahkan
25.	13/SE/M/2006/3 Oktober 2006	Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia
26.	59/SE/M/2006/24Nopember 2006	Prosedur Perizinan Penyewaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum
27.	02/SE/SJ/2006/27 Nopember 2006	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007
28.	01/SE/M/2007/12 Januari 2007	Pendapat Ahli Hukum Kontrak untuk Kontrak Pekerjaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milliar Rupiah)
29.	03/SE/M/2008/5 Maret 2008	Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Departemen Pekerjaan Umum
30.	12/SE/M/2008/30 Desember 2008 <Lampiran	Peningkatan PenerapanSurat Edaran Menteri PU No.21/SE/M/2007
31.	05/SE/M/2009/31 Agustus 2009	Penyempurnaan Surat Edaran Menteri PU NO.12/SE/M/2008
32.	09/SE/M/2009/12 November_2009	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa APBN Dep.PU Tahun Anggaran 2010
33.	09/SE/SJ/2009/30 November 2009	Penggunaan Busana Batik Indonesia di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
34.	678/SE/DAK/2009/15 Desember_2009	Ruang Lingkup Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur 2010
35.	12/SE/M/2009/28 Desember 2009 <Lampiran	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Perubahan terakhir tanggal 13 Januari 2010

Hak cipta Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262
e-mail : pusdata.pu,go.id