|

Komisi V DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja Ke Sidoarjo

Senin , 11 Sep 2017

Sidoarjo - Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (kunker) spesifik ke Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 7-9 September 2017 dalam rangka peninjauan Lumpur Sidoarjo dipimpin oleh Sigit Sosiantomo. Hadir dalam kunker tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA Lolly Martina Martif, Kepala PPLS Dwi Sugiyanto. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membantu penyelesaian permasalahan ganti rugi aset tanah dan bangunan 30 pengusaha korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak (PAT) akan diselesaikan secara Bussines to Bussines (B to B) melalui PT. Minarak Lapindo Jaya.

Terkait permasalahan dampak sosial, realisasi jual beli tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak (PAT) 22 Maret 2017 yang menjadi tanggung jawab PT. Minarak Lapindo Jaya telah terbayar 12.993 berkas senilai Rp 3,82 triliun dari kewajiban 13.237 berkas senilai Rp 3,87 triliun, sehingga tersisa 244 berkas senilai Rp 54,33 miliar.

Selanjutnya, realisasi jual beli tanah dan bangunan di luar PAT yang menggunakan dana APBN melalui PPLS progresnya saat ini dari total 9.181 berkas untuk pembayaran tanah dan bangunan warga, fasum/fasos dan tanah waqaf dengan nilai Rp 3,87 triliun sudah terbayar senilai Rp 3,13 triliun atau 80 persen, sehingga tersisa Rp 746 miliar. Berkas tersebut terdiri dari 1.843 berkas di tiga desa sesuai Perpres 48/2008 yakni Desa Besuki, Desa Penjarakan dan Desa Kedungcangkring di Kecamatan Jabon, 833 berkas di 9 (sembilan) Rukun Tetangga (RT) sesuai Perpres 40/2009, dan 6.505 berkas di 65 RT sesuai Perpres 33/2013.

Rildo Ananda Anwar mengatakan, para pengusaha yang aset tanah dan bangunan pengusaha yang masuk dalam PAT 22 Maret 2017 akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian seperti halnya jual beli tanah dan bangunan milik masyarakat.

“Aset pengusaha yang didalam PAT 22 Maret 2007 akan segera saya konsultasikan kepada Bapak Menteri, untuk bisa dibahas pada Rapat Terbatas karena harus diputuskan dalam Sidang Kabinet dengan Presiden,” jelasnya.

Jumlah pengusaha yang terdampak semburan lumpur berjumlah sedikitnya 30 pengusaha dari berbagai jenis usaha seperti kerajinan tas, kulit, furniture, makanan kecil, gudang, jasa properti, pengolahan plastik dan industri rumah tangga.

Kepala PPLS Dwi Sugiyanto mengatakan, Sejak tahun 2007 hingga 2017 pemerintah telah melakukan berbagai penanganan teknis dan infrastruktur akibat terjadinya luapan lumpur Sidoarjo. Diantaranya adalah pembuatan tanggul pengaman luapan lumpur sepanjang 20,86 km, Penanganan luapan lumpur dan infrastruktur sekitar semburan (perbaikan sistem drainase 17,45 km, perbaikan jalan lingkungan 6,34 km, jalan alternatif 7,15 km), pengamanan banjir Kali Porong berupa revetment 12,09 km, penanganan endapan Muara Kali Porong, pembangunan relokasi Jalan Arteri Siring-Porong (Jembatan/fly over 1,3 km), overpass 1,29 km, jalan at grade 11 km) dan pembangunan relokasi pipa air baku PDAM sepanjang 18,9 km.

“Kementerian PUPR melalui PPLS memastikan penanganan infrastruktur dan pengendaliannya di daerah yang terkena dampak serta menjamin infrastruktur tersebut tetap berfungsi dan berjalan sesuai rencana,” ujar Dwi.

Dalam waktu dekat ini, Komisi V akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Keuangan, untuk penuntasan masalah ini. Dengan harapan ada langkah kongkret dari Pemerintah untuk membantu para korban dalam hal ganti rugi. Misal dana talangan yang dikucurkan dari APBN atau mendesak pihak PT Minarak untuk memberikan ganti rugi.(amung)

Tag :  

Share