|

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);

3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jada Pemerintah).

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum.

LPSE Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e?Procurement) yang terdiri dari (1) Registrasi Penyedia Jasa (2) Informasi Umum Satuan Kerja (3) Informasi Rencana Umum Pengadaan (4) Pengadaan/Pelelangan secara Semi e?procurement (5) Pengadaan/Pelelangan secara Full e?procurement (6) Informasi terkait dengan monitoring pelaksanaan kegiatan (emonitoring).

1. Registrasi Penyedia Jasa

Registrasi untuk penyedia jasa untuk dapat mengikuti pelelangan secara elektronis di kementerian PU

2. Informasi Umum Satuan Kerja.

Mencakup program dan alokasi anggaran serta penyebarannya di seluruh wilayah kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

3. Informasi Rencana Umum Pengadaan.

Mencakup informasi nama paket dan pagu dana yang akan dilelangka per tahun anggaran.

4. Semi e-procurement.

Mencakup informasi paket yang sedang dilelangka, progress pelelangan dan pemenangnya.