|

Pencarian Informasi

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kelompok informasi publik menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terbagi menjadi empat kelompok yaitu informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang dikecualikan.

Pencarian Informasi Publik

Kategori :
Penggalan Judul :
Tahun :
No.
 
Daftar Informasi Publik
 
Kategori
 
Fasilitas
 
Keterangan
                 
1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2015
Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum 
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2015
Penggunaan Kop Surat dan Cap Dinas Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum 
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015
Bangunan Gedung Hijau
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum 
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum 
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992
Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2009
Pedoman Fasilitasi Penuyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005
Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
12. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
13. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2015
Pengangkatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2015
Pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 646/PRT/M/2014
Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2014
Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2014
Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2014
Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
                       
  Tampilkan 1-20 Data  1 2 3 >  Last ›