|

Pencarian Informasi

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kelompok informasi publik menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terbagi menjadi empat kelompok yaitu informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang dikecualikan.

Pencarian Informasi Publik

Kategori :
Penggalan Judul :
Tahun :
No.
 
Daftar Informasi Publik
 
Kategori
 
Fasilitas
 
Keterangan
                 
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014
Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2015 - 2017
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2015
Pengangkatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2015
Pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 646/PRT/M/2014
Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2014
Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2014
Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2014
Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2014
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2014
Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di dalam Kawasan Hutan
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014
Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2014
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
                       
  Tampilkan 1-20 Data  1 2 3 >  Last ›