|

Pencarian Informasi

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kelompok informasi publik menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terbagi menjadi empat kelompok yaitu informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang dikecualikan.

Pencarian Informasi Publik

Kategori :
Penggalan Judul :
Tahun :
No.
 
Daftar Informasi Publik
 
Kategori
 
Fasilitas
 
Keterangan
                 
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2014
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2014
Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di dalam Kawasan Hutan
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014
Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2014
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gedung Merapi
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Pulau Papua
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
 Setiap saat  Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
 Setiap saat  
Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api
 Setiap saat  
Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014
Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
 Setiap saat   Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 19 /PRT/M/2014
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
 Setiap saat   Website JDIH Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peraturan ini dapat di akses melalui website http://birohukum.pu.go.id --> Produk Hukum
20. Daftar Daerah yang Telah Memiliki Perda Tentang RTRW
status 9 Januari 2015
 Berkala  Informasi selengkapnya dapat diakses di www.penataanruang.net
                       
  Tampilkan 1-20 Data  1 2 3 >  Last ›