Friday,14 November 2014

PENATAAN RUANG DALAM PELESTARIAN KAWASAN PUSAKA
Penataan ruang memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen dalam pelestarian kawasan pusaka. Hal ini disampaikan Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, pada talk show di Radio Republik Indonesia (RRI) di Manado, Sulawesi Utara (13/11).Selengkapnya

Friday,14 November 2014

Teleconference Sebagai Upaya Perkuat Koordinasi
Kemajuan teknologi telekomunikasi dewasa ini berkembang sangat pesat, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia sebagai pengguna internet terbanyak. Program pemerintah terkait dengan pemerataan internet hingga ke pelosok menjadi cikal bakal era modern dimana keterbukaan berita dan informasi menjadi hal yang utama. Hal ini direspon oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan melakukan inovasi telekomunikasi tatap muka jarak jauh melalui audio visual atau yang lazim disebut teleconference.Selengkapnya

Saturday,1 November 2014

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PUSAKA
“Pengembangan bisnis model dalam pengelolaan pelestarian kota-kota pusaka di Indonesia perlu terus dilakukan. Hal ini mengingat potensi kota-kota pusaka tersebut, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita, dari berbagai pemangku kepentingan, perlu terus bersama-sama belajar dan mengusahakan, bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, termasuk dunia usaha, pada pengelolaan pelestarian kota pusaka dan bisnis yang ada di dalamnya”, demikian disampaikan Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Penataan Ruang pada sambutannya yang sekaligus membuka acara Training and Roundtable Meeting Public Private Partnership in Investing in Heritage Precinct di Ruang Serba Guna, Lantai 8, Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (22/10).Selengkapnya

Wednesday,29 October 2014

Pelatihan Penataan Ruang Indonesia-Fiji Dibuka
Penyelenggaraan pelatihan ini adalah sarana bertukar informasi antara Republik Indonesia dengan Republik Fiji. Harapannya akan terjalin hubungan yang baik di masa depan diantara kedua belah pihak. Demikian disampaikan Direktur Bina Program Firman M. Hutapea mewakili Direktur Jenderal Penataan Ruang saat membuka Urban Spatial Planning Training di Werdhapura Village Centre, Sanur Bali (27/10).Selengkapnya

Tuesday,28 October 2014

RTRW Harus Menjadi Payung dalam Pengembangan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dapat memayungi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di dalam wilayah kabupaten dan kota. Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka review modul dan kurikulum diklat bidang penataan [...]Selengkapnya

Tuesday,26 August 2014

MEMBUMIKAN BAHASA TATA RUANG
Kunci dari pembangunan sebenarnya ada di penataan ruang. Tantangan terbesar dalam pembangunan adalah bagaimana mengintegrasikan rencana-rencana pembangunan tersebut ke dalam penataan ruang. Namun demikian, penataan ruang justru masih sulit untuk diterjemahkan ke dalam pembangunan [...]Selengkapnya

Wednesday,13 August 2014

PPNS Sebagai Ujung Tombak Implementasi Penataan
Saat ini adalah era tahapan implementasi tata ruang, dengan tidak mengesampingkan tahapan perencanaan. Disinilah peran PPNS penataan ruang dibutuhkan. “PPNS merupakan bagian yang penting dalam perwujudan tahapan implementasi tata ruang khususnya dalam hal penegakan indikasi pelan [...]Selengkapnya

Friday,11 July 2014

Penyampaian SK Menteri PU tentang Pelimpahan
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) c.q. Ditjen. Penataan Ruang yang diwakili oleh Chriesty E. Lengkong, selaku Pelaksana Tugas (plt) Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri PU No. 285/KPTS/M2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Per [...]Selengkapnya

Tuesday,1 July 2014

Pengembangan SDM Ditjen Penataan Ruang
Training is a never ending process, pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengembangkan kualitas SDM, demikian diungkapkan M. Basuki Hadimuljono selaku Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam acara Coffee Morning yang bertema “Pengembangan SDM Ditjen [...]Selengkapnya

Wednesday,28 May 2014

BIPR Sebarluaskan Informasi Penataan Ruang
Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) melakukan sosialisasi penataan ruang kepada masyarakat Medan melalui pameran pada Pekan Inovasi Sumatera Utara (Sumut) 2014 di Gedung Serbaguna, Medan, Rabu-Minggu (21-25/05). Acara yang dibuka oleh Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, Acara i [...]Selengkapnya

Thursday,8 May 2014

PENATAAN RUANG BUKAN HANYA MILIK DJPR
“Penataan ruang dilaksanakan bukan semata-mata sebagai tupoksi Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR), tapi harus menjadi pedoman sektor lain bahkan bagi masyarakat” demikian ditegaskan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Permadi, pada acara Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2014 di Surabaya (6/5). Selengkapnya

Monday,5 May 2014

Kementerian PU Juara 1 Booth Terbaik di 4th ICCEFE
Booth Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan juara 1 Booth terbaik dalam 4th Indonesia Climate Change Education Forum & Expo 2014 (ICCEFE). Pameran tersebut merupakan forum edukasi dan pameran perubahan iklim terbesar se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Pe [...]Selengkapnya

Tuesday,29 April 2014

Pengarahan CPNS DJPR Tahun 2014
Dari sekitar lima belas ribuan orang yang melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pada akhirnya yang diterima hanya berkisar dua ratusan. Sebagai generasi muda terpilih, penting untuk selalu memaknai semangat PU dalam bekerja, demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang M. Basuki Hadimuljono dalam pengarahan kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di Jakarta (28/4). Selengkapnya

Tuesday,29 April 2014

Ekskursi DJPR di Kabupaten Kapuas
Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuljono, beserta pejabat dan rombongan peserta ekskursi Kapuas disambut oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat yang didampingi oleh Ny Ary Egahni Ben Bahat dalam acara ramah tamah sekaligus makan malam ber [...]Selengkapnya

Friday,25 April 2014

RTR Pulau Sumatera Dorong Perkembangan Wilayah
Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional RTRWN. RTR Pulau/Kepulauan menjabarkan struktur dan pola ruang nasional ke dalam perspektif ruang pulau dengan skala yang lebih rinci, sesuai karakteristiknya. Hal ini diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Budi Situmorang dalam Sosialisasi Perpres No. 13 Tahun 2012 di Padang, pekan lalu.Selengkapnya

Thursday,17 April 2014

P3KP Oleh dan Untuk Semua
Sesuai amanat Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang tidak berhenti sampai pada rencana tata ruang, tetapi juga bagaimana mewujudkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mewujudkan rencana tata ruang tersebut, Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dilaksanakan dengan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya dan aset pusaka, serta menjadikan potensi aset pusaka tersebut sebagai salah satu mainstream (arus utama) dalam upaya pembangunan berkelanjutan.Selengkapnya

Thursday,17 April 2014

Kabupaten Samosir Pacu Perwujudan Kebun Raya
Peraturan Presiden No. 93/2011 didalamnya memuat tujuan pembangunan Kebun Raya harus terencana, terkoordinasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir di tahun 2014 akan melaksanakan pembangunan Kebun Raya.Selengkapnya

Wednesday,16 April 2014

Kesenjangan Antara Kawasan Barat & Timur Indonesia
Isu strategis pembangunan wilayah saat ini tidak terlepas dari kesenjangan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Selain itu adanya pembangunan yang tidak merata antara desa dengan kota. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Permadi saat membuka Diseminasi Regional Bidang Penataan Ruang Wilayah I di Batam (15/4).Selengkapnya

Thursday,10 April 2014

Direktur BPK: Konsultan Merupakan Mitra Kerja
Dalam konteks hubungan kerja, konsultan merupakan MITRA kerja yang membantu melaksanakan sebagian tugas-tugas yang dibebankan kepada Direktorat Bina Program dan Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Demikian disampaikan Direktur Bina Program dan Kemitraan (BPK) Firman M H [...]Selengkapnya

Wednesday,2 April 2014

RTH Publik Merupakan Tanggung Jawab Bersama
Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan tanggung jawab kita bersama. Salah satunya dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang tahun ini memasuki tahun ketiga dan diikuti oleh 107 kabupaten/kota. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mencari lahan-lahan strategis di kawasan perkotaan untuk RTH. Demikian diungkapkan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian Pekerjaan Umum Firman M. Hutapea dalam pembukaan Kick-Off P2KH 2014 Kelompok A dan B Wilayah Barat di Bukittinggi (26/4).Selengkapnya

Wednesday,2 April 2014

RUANG TERBUKA HIJAU BUKAN HANYA SEKEDAR TAMAN
Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dari siklus penyelenggaraan penataan ruang. Fungsi RTH tidak sekedar menjadi taman saja tapi untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum M. Basuki Hadimuljono meng [...]Selengkapnya

Wednesday,26 March 2014

PENATAAN RUANG LANGKAH AWAL ANTISIPASI BENCANA
Bencana yang terjadi di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dihindari mengingat kondisi geologi negara ini. Namun resiko kebencanaan dapat dikurangi dengan penataan ruang yang tepat. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia saat membuka Diklat Perencanaan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana di Daerah Aliran Sungai di Semarang (24/3).Selengkapnya

Wednesday,26 March 2014

Program Pembangunan Berdasar Penataan Ruang
Pentingnya penataan ruang sebagai acuan dalam pembangunan semakin mengemuka dalam Rapat Konsultasi Regional (Konreg) 2014 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada hari Sabtu (22/3) di Werdhapura, Bali. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto bahwa pembangunan infrastruktur jalan-jembatan, sumber daya air dan keciptakaryaan mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTRW) yang ada.Selengkapnya

Monday,24 March 2014

Pemprov Sumsel Selenggarakan Fasilitasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) beserta Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur dan mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Hal ini sejalan perubahan dan pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan Jauhari Santosa dalam Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Palembang, pekan lalu.Selengkapnya

Monday,17 March 2014

Menuju Kemandirian dalam Perwujudan Kota Hijau
“Misi perwujudan kota hijau perlu terus dilanjutkan secara mandiri untuk kabupaten/kota peserta aktif P2KH”, demikian diungkap DR. Dadang Rukmana (Direktur Perkotaan) dalam pembukaan Kick Off Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2014 Kelompok C di Jakarta (12/3) yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12 hingga 14 Maret 2014. Dadang menegaskan bahwa P2KH akan terus didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai program insentif kepada Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Selengkapnya

Friday,7 March 2014

Kementerian PU Faslitasi Perwujudan EcoDistrict
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membantu ambisi Kabupaten/Kota peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan melalui konsep EcoDistrict. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Perkotaan Dadang Rukmana pada Sesi Pembukaan Kegiatan Presentasi Proposal Final EcoDistrict di Jakarta (3/3). Selengkapnya

Tuesday,25 February 2014

KEMENTERIAN PU SELENGGARAKAN SOSIALISASI PERATURAN
Sosialisasi ini dilakukan selain untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai peraturan bidang kepegawaian, sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dan kualitas kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang, demikian disampaikan Sekretaris Ditj [...]Selengkapnya

Friday,21 February 2014

Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Sertijab Eselon III
Pejabat Eselon III dan Eselon IV merupakan ujung tombak organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, demikian disampaikan M. Basuki Hadimuljono selaku Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (18/2). Sebagai posisi ujung tombak, jabatan yang diberikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab, ungkap Basuki.Selengkapnya

Monday,17 February 2014

WANITA DITJEN PENATAAN RUANG PEDULI LINGKUNGAN
Sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan peduli lingkungan hidup, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengadakan acara ceramah dengan tema “Meningkatkan Peduli Kita Pada Lingkungan” pada hari Jumat di Jakarta (14/1).Selengkapnya

Friday,14 February 2014

PROMOSI INVESTASI KEMITRAAN PENATAAN RUANG
Kemitraan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memenuhi perwujudan struktur dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW. Untuk mendukung upaya perwujudan ruang yang berkualitas, tentunya membutuhkan peran semua pihak. Masyarakat dan dunia usaha mendominasi pemanfaatan ruang, yang mencapai lebih dari 70% dari semua bentuk kegiatan pembangunan baik secara formal dan informal, demikian penuturan Direktur Bina Program dan Kemitraan Firman M. Hutapea saat membuka Forum Promosi Investasi yang bertema Percepatan Pembangunan Kawasan Melalui Kemitraan dalam Rangka Implementasi Perwujudan RTRW di Jakarta (13/2).Selengkapnya

Wednesday,12 February 2014

Binda 2 Menginisiasi Pembangunan Kawasan Rural Cen
Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II menginisiasi pembangunan Kawasan Rural Center di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Wajo, Kabupaten Poso, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pembangunan Rural Center ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan pembangunan di Kawasan Perdesaan. Melalui pendekatan lokal, Rural Center didesain untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan. Selengkapnya

Wednesday,12 February 2014

Menggali Potensi Wisata Alam Kebun Raya Samosir
Danau Toba sebagai salah satu danau terbesar di Indonesia memiliki ragam budaya, flora dan fauna yang potensial dijadikan sebagai objek pariwisata unggulan di Sumatera Utara, ungkap Bupati Samosir Mangindar Simbolon ketika melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa lalu (11/2). Selengkapnya

Tuesday,11 February 2014

TUNJANGAN KINERJA SEBAGAI AWAL PERUBAHAN MIND
Untuk memaknai telah diterimanya tunjangan kinerja, segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang perlu berbenah diri dalam hal kualitas kinerja dan layanan, demikian diungkapkan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya saat membuka pengarahan perihal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada hari KamisSelengkapnya

Friday,7 February 2014

TUNJANGAN KINERJA SEBAGAI AWAL PERUBAHAN MIND SET
Untuk memaknai telah diterimanya tunjangan kinerja, segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang perlu berbenah diri dalam hal kualitas kinerja dan layanan, demikian diungkapkan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basuki Hadimuljono, dalam sambutannya saat membuka pengarahan perihal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada hari Kamis di Jakarta (6/2).Selengkapnya

Friday,7 February 2014

BUTUH DIALOG ANTARA PRAKTISI DAN AKADEMISI
Dialog antara praktisi dan akademisi dibutuhkan dalam perencanaan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Demikian ucap Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono saat mengawali sesi diskusi berjudul “Jakarta Doesn’t Need Giant Sea Wall” (Jakarta Tidak Membutuhkan Tanggul Laut Raksasa) yang dibawakan oleh Pakar Kelautan ITB Muslim Muin kemarin di Jakarta (6/14). Dialog ini diharapkan semakin mempertajam kualitas masterplan NCICD yang didalamnya terdapat rencana pembangunan tanggul laut raksasa. Selengkapnya

Tuesday,4 February 2014

Kota Sawahlunto Siap Menata Kawasan Pusaka
Kota Sawahlunto memiliki potensi pusaka yang prospektif untuk dikembangkan, ungkap Walikota Sawahlunto Ali Yusuf, bersama jajarannya ketika melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis lalu (30/1) dalam rangka konsultasi persiapan pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Rombongan diterima oleh Direktur Perkotaan beserta pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Perkotaan.Selengkapnya

Saturday,1 February 2014

Bantuan Korban Banjir di Ciledug Telah Diserahkan
Sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana banjir yang melanda Kawasan Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu, Masyarakat Tata Ruang Peduli Banjir Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini (28/01) memberikan bantuan kepada para korban bencana banjir di kawasan Ciledug Ind [...]Selengkapnya

Tuesday,28 January 2014

Sertijab Eselon II Ditjen Penataan Ruang
Ditjen Penataan Ruang melaksanakan acara serah terima jabatan bagi pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Penataan Ruang (27/01). Acara dipimpin langsung oleh Dirjen Penataan Ruang, Basuki Hadimoeljono. Pejabat eselon II tersebut adalah Budi Situmorang sebagai Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional menggantikan Iman Soedradjat .Selengkapnya

Monday,27 January 2014

Pemerintah Tujuh Kabupaten Antusias Mewujudkan
Pemerintah daerah tujuh kabupaten menegaskan komitmen pelaksanaan perwujudan konsep Perdesaan Lestari di Wilayah I. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pamek [...]Selengkapnya

Tuesday,21 January 2014

Ditjen Penataan Ruang Siap Hadapi Isu-isu Strategi
Dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2013 dan persiapan program tahun 2014, pada Desember 2013 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan jumpa pers untuk melaporkan capaian dan target secara umum. Target secara rinci harus dirumuskan oleh masing-masing direktorat jend [...]Selengkapnya

Tuesday,10 December 2013

Pemda Menunggu SEB Tiga Menteri tentang Petunjuk
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan Dialog Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Penyelesaian Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera. Perte [...]Selengkapnya

Wednesday,4 December 2013

SERTIJAB ESELON II DITJEN PENATAAN RUANG
Direktur Jenderal Penataan Ruang, M. Basuki Hadimuljono, memimpin acara Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Penataan Ruang (02/12) pasca pelantikan pejabat eselon yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan laporan kerja dilakukan oleh Sesditjen Penataan Ruang, Joessair Lubis kepada Lina Marlia dan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Lina Marlia kepada Dedy Permadi. Selengkapnya

Friday,1 November 2013

Pemerintah Dukung Perwujudan Infrastruktur KSN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah sepakat mendukung perencanaan dan pelaksanaan Rencana Terpadu dan Program lnvestasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua tahun 2015-2019. Hal ini sebagai upaya percepatan perwujudan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam Penyepakatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penataan Ruang, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi terkait di Bali (29/10). Selengkapnya

Tuesday,29 October 2013

Pengembangan Kawasan Perdesaan Perlu SDM Kompeten
Kawasan perdesaan memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan potensi ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) Taufan Madiasworo pada pembukaan Diklat Pengembangan Kawasan Perdesaan di Werdhapura , Sanur, Bali (28/10). Selengkapnya

Monday,28 October 2013

8 Kota/Kabupaten Mengikuti Workshop on Ecodistrict
Sebanyak delapan kota/kabupaten peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang terpilih mengikuti Workshop on Ecodistrict hasil kerja sama Kementerian PU dengan Pemerintah Prancis di Bogor, 22-24 Oktober 2013. Workshop ini merupakan salah satu bagian awal dari rangkaian kegiatan dalam kerja sama tersebut hingga akhir tahun 2014. Selengkapnya

Friday,11 October 2013

Penutupan Self Empowering & Team Building
Generasi muda harus dapat survive menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan, demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, M. Basuki Hadimuljono, saat menutup acara Penutupan Self Empowering & Team Building Ditjen Penataan Ruang Angkatan Kedua di Randim Siliwangi TNI AD, Lembang (9/10). Selengkapnya

Friday,11 October 2013

Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Penataan ruang merupakan urusan kolektif sehingga pemerintah harus melibatkan masyarakat, demikian diungkapkan Dadang Rukmana selaku Plt. Sekretaris Ditjen Penataan Ruang saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan Kriteria Keahlian dan Materi Pelatihan Pelatih Perencana Indonesia (Training of Trainer) di Bandung (08/10).Selengkapnya

Friday,11 October 2013

Asrinya ‘Prototype’ Taman P2KH
Kerjasama Kementerian PU c.q. DJPR bersama Kementerian Pertanian dalam Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) diharapkan dapat mempercepat proses upscaling Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan semakin mendapat dukungan masyarakat secara luas. Hal ini diungkapkan oleh Dadang Rukmana, Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU kegiatan PF2N ke-5 pada tanggal 2-8 Oktober 2013 di Yogyakarta.Selengkapnya

Thursday,10 October 2013

Empat Rperpres KSN Perbatasan Negara Dibahas BKPRN
Tiga Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara dibahas dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) tingkat eselon II. Selain ketiga Rperpres tersebut juga dibahas RTR KSN Jantung Kalimantan (HoB). "Pada saatnya nanti keempat Rperpres yang dibahas hari ini akan melalui tahapan harmonisasi Selengkapnya

Monday,7 October 2013

8 Kota/Kabupaten Siap Berpartisipasi Dalam EcoDist
Kementerian Pekerjaan Umum C.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menginisiasi Kerjasama Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (EcoDistrict) dengan Pemerintah Perancis sejak tahun 2012. Hal ini sebagai penguatan dan perluasan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Beberapa pertemuan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Perancis, termasuk pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Corinne Breuze.Selengkapnya

Monday,30 September 2013

Pengawasan Diperlukan Untuk Meningkatkan Kinerja
Sebagai upaya menjamin kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi dan Kabupaten, diperlukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang 26/2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2 Bahal Edison Naiborhu saat menanggapi Laporan Tahap Akhir Pengawasan Teknis di Bidang Penataan Ruang, di Jakarta (30/9).Selengkapnya

Friday,27 September 2013

Ditjen Penataan Ruang Gelar Rakor Evaluasi Tahun
Dengan adanya monitoring dan evaluasi diharapkan kinerja organisasi dapat lebih baik dari tahun ke tahun dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun selanjutnya. “Rapat Koordinasi bukan hanya fokus pada kuantitas realisasi penyerapan anggaran akan tetapi juga [...]Selengkapnya

Monday,23 September 2013

EKSKURSI DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
Sebagai upaya meningkatkan capacity building pejabat dan staf profesional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan ekskursi ke Kabupaten Wonogiri , Jawa tengah. “Ekskursi merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak tahun 2008, namun pada tahun 2010-2011 sempat terhenti karena kesibukan yang [...]Selengkapnya

Thursday,19 September 2013

Penataan Ruang Instrumen Pengembangan Kawasan Perk
Penataan ruang memiliki peran penting sebagai instrumen dalam pengembangan kawasan perkotaan. Harapannya dengan penataan ruang maka pengembangan kawasan perkotaan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan. Demikian diungkapkan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang dalam kesempatan tersebut disampaikan oleh Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Penataan Ruang Taufan Madiasworo saat membuka Diklat Pengembangan Kawasan Perkotaan di Sanur, Bali beberapa waktu lalu. Selengkapnya

Thursday,19 September 2013

MASUKAN SEKTOR DALAM PENINJAUAN KEMBALI RTRWN
Kegiatan Penyiapan Materi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWN) telah mulai dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya berupa monitoring dan kajian-kajian baik ekonomi, transportasi, kerentanan wilayah serta lain-lain terkait dengan perkembangan dan dinamika Wilayah Nasional, ungkap Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat, saat membuka acara FGD Kebijakan dan Strategi Sektoral dalam Rangka Implementasi 5 Tahun RTRWN di Jakarta (16-17/9).Selengkapnya

Tuesday,17 September 2013

Babak Baru Pembahasan 5 KSN di Wilayah Timur
Pembahasan terhadap 5 KSN di Wilayah Timur telah memasuki babak baru. Lima KSN tersebut adalah KSN Poso dan sekitarnya, KSN Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu, KSN Kawasan Kritis Lingkungan Balingara, KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (K3H-TB), serta KSN Kawasan Taman Na [...]Selengkapnya

Thursday,12 September 2013

Babak Baru Pembahasan 5 KSN di Wilayah Timur
Pembahasan terhadap 5 KSN di Wilayah Timur telah memasuki babak baru. Lima KSN tersebut adalah KSN Poso dan sekitarnya, KSN Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu, KSN Kawasan Kritis Lingkungan Balingara, KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (K3H-TB), serta KSN Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo. Secara simultan, kelima KSN tersebut dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN) di Jakarta beberapa waktu lalu. Selengkapnya

Thursday,12 September 2013

Penetapan Perda RTRW Kota Sorong
“Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota agar menjadi prioritas utama pemerintah kota, mengingat pentingnya landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan kota, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang," ujar Direktur Perkotaan Dadang Rukmana dalam Rapat Koordinasi Forum BKPRN tentang RTRW Kota Sorong di Jakarta (10/9). Selengkapnya

Tuesday,10 September 2013

PEMDA MENYEPAKATI SUBSTANSI RTR TN KOMODO
Setelah minggu lalu mendapatkan kesepakatan substansi dari Tim Pelaksana Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Komodo juga mendapatkan kesepakatan substansi dari pemerintah daerah (Pemda) yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Manggarai Barat dan Bima, Jumat (6/9) di Bali.Selengkapnya

Monday,9 September 2013

Penyusunan RDTR sebagai Instrumen Pembangunan
“Setiap pemanfaatan ruang harus memiliki izin, yang didasarkan atas rencana detail tata ruang kota,” Demikian disampaiakan Direktur Perkotaan Dadang Rukmana, dalam acara Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Kabupaten/Kota di KSN Perkotaan, Selasa (3/9). [...]Selengkapnya

Wednesday,4 September 2013

Kerja Sama Eco District Kementerian PU dan Prancis
Kick off Meeting ini merupakan pertemuan penting yang menandai dimulainya kerja sama antara Kementerian PU dengan Pemerintah Prancis dalam bidang Eco District. Selain itu kerjasama ini merupakan bagian dari perluasan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui skema kerja sama luar negeri. Demikian diungkapkan Direktur Perkotaan Kementeriaan PU dalam Kick off Meeting di Jakarta, beberapa waktu lalu.Selengkapnya

Wednesday,4 September 2013

Penjaringan Masukan Pemda Untuk Pulau Kalimantan
Penjaringan masukan dalam rangka meninjau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) digelar lagi. Hal ini untuk menjaring masukan Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan. “Ini adalah rangkaian terakhir penjaringan masukan daerah setelah dilakukan di Manado, Medan, dan Mataram,” ungkap Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat, saat membuka acara penjaringan masukan Pemda di Balikpapan, beberapa waktu lalu.Selengkapnya

Wednesday,4 September 2013

RPERPRES TAMAN NASIONAL KOMODO DIBAHAS DALAM BKPRN
Setelah melewati beberapa pembahasan dengan daerah maupun kementerian/lembaga terkait, penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Taman Nasional Komodo telah sampai pada tahap forum pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) tingkat Eselon II di Jakarta (2/9). Selengkapnya

Wednesday,4 September 2013

DJPR Susun Pedoman Penilaian Angka Kredit
Untuk menunjang proses penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Ruang, perlu menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) No. 10/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya. Salah satunya adalah dengan membuat kisi-kisi penyusunan DUPAK lebih lanjut sebagai panduan bagi Pejabat Fungsional (Jafung) dan Tim Penilai untuk memverifikasi DUPAK yang diusulkan. Demikian diungkapkan Joessair Lubis, selaku Narasumber dalam Pembahasan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Ruang di Jakarta (30/08). Selengkapnya

Wednesday,4 September 2013

Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi Mendesak
Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (RDB) kembali dibahas dengan mengundang para pakar dan instansi-instansi lain yang terkait. Hal ini seiring desakan kebutuhan implementasi kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, diadakan pembahasan lebih lanjut untuk menyepakati beberapa hal mendasar yang masih belum ditentukan.Selengkapnya

Tuesday,3 September 2013

Spesifikasi Keahlian Untuk Peningkatan Kualitas Pe
Segala kegiatan dan permasalahan penataan ruang seharusnya bisa dijawab oleh Perencana. Oleh karena itu sangat penting untuk mempertajam kompetensi Profesi Perencana melalui sertifikasi keahlian, demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Ruchyat Deni Djakapermana saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Database dan Perumusan Kriteria Keahlian Perencana Indonesia dalam rangka Fasilitasi Peran Kelembagaan Profesi dalam Penataan Ruang di Jakarta, beberapa waktu lalu.Selengkapnya

Tuesday,27 August 2013

DPRD Kota Jambi Konsultasikan Masalah Pertambangan
”Dalam menetapkan fungsi sebuah wilayah, perlu mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung serta ketersediaan infrastruktur,” papar Direktur Perkotaan, Dadang Rukmana, dalam pertemuan dengan DPRD Kota Jambi di Jakarta (23/8). Selengkapnya

Tuesday,27 August 2013

Peningkatan Kinerja Individu dan Organisasi Bidang
Untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, Ditjen Penataan Ruang (DJPR) salah satunya telah menyusun Grand Desain Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang dan Road Map Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang Tahun 2012-2016, demikian diungkapkan oleh Sri Sarwoasih selaku narasumber pada rapat koordinasi penyusunan Kebutuhan Akan Diklat (KAD) DJPR tahun 2014, di Jakarta (22/8). Selengkapnya

Friday,23 August 2013

RPI2JM sebagai Arahan Pembangunan Infrastruktur
Fakta belum fokusnya sasaran kewilayahan dan belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur dari tiap sektor menjadi dasar dibutuhkannya suatu dokumen perencanaan yang cukup komprehensif untuk menjadi arahan pembangunan infrastruktur bagi sektor di suatu wilayah. Karena itu, Rencana Terpadu dan [...]Selengkapnya

Monday,19 August 2013

Kerja Sama SymbioCity Harus Tekankan Implementas
“Kerja sama dengan luar negeri yang mendukung Program Pengembangan Kota Hijau di Indonesia diharapkan tidak hanya melaksanakan diseminasi hasil-hasil kegiatan maupun produk rencana saja, melainkan juga harus dapat diimplementasikan secara nyata” demikian ditegaskan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dalam Mid Term Review Kerja Sama SymbioCity di Jakarta, beberapa waktu lalu.Selengkapnya

Monday,29 July 2013

Pengembangan Keahlian Jabatan Fungsional
Sejalan dengan 7 Pilar Kebijakan Manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang ke-3 untuk mengembangkan SDM yang profesional, perlu dilaksanakan Lokakarya Jabatan Fungsional Penata Ruang, demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Joessair Lubis, saat membuka acara Lokakarya Jabatan [...]Selengkapnya

Monday,29 July 2013

Jafung untuk Menjawab Tantangan Penataan Ruang
Sejalan dengan 7 Pilar Kebijakan Manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang ke-3 untuk mengembangkan SDM yang profesional, perlu dilaksanakan Lokakarya Jabatan Fungsional Penata Ruang, demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Joessair Lubis, saat membuka acara Lokakarya Jabatan Fungsional Penata Ruang di Jakarta (25/7).Selengkapnya

Thursday,25 July 2013

Tahapan Penting Mencapai Tujuan Penataan Ruang
“Tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah terwujudnya ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan akan dapat dicapai melaui implementasi rencana tata ruang serta koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan tata ruang”. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis pada acara pembukaan pendidikan dan pelatihan (diklat) Pelaksanaan Rencana Tata Ruang, di Denpasar, Bali (22/7).Selengkapnya

Monday,22 July 2013

Kawasan Lansekap Budaya Bali Harus Dilestarikan
Kawasan Lansekap Budaya Provinsi Bali merupakan aset nasional maupun internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan kawasan untuk menjaga kelestarian melalui perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. D [...]Selengkapnya

Friday,12 July 2013

Kawasan Lansekap Budaya Bali Harus Dilestarikan
Kawasan Lansekap Budaya Provinsi Bali merupakan aset nasional maupun internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan kawasan untuk menjaga kelestarian melalui perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradja pada Diskusi Kelompok Terfokus “Rencana Pengelolaan Lansekap Budaya Provinsi Bali di Jakarta (11/7).Selengkapnya

Wednesday,10 July 2013

sosialisasi Raperpres tentang RTR Kepulauan Nustra
“Sosialisasi ini diadakan untuk menyampaikan progres Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Nusa Tenggara yang sudah masuk pembahasan di tingkat Sekretariat Kabinet dan sudah akan ditandatangani oleh Presiden," ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat dalam Sosialisasi RTR Kepulauan Nusa Tenggara di Mataram, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Selengkapnya

Wednesday,10 July 2013

Opini wajib tanpa pengecualian
Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 diberi nilai opini Wajib Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selengkapnya

Tuesday,9 July 2013

Swedia Mantapkan Kerja Sama dengan Kementerian PU
“Kami menyambut baik tawaran pihak Swedia untuk semakin meningkatkan kerja sama dalam kerangka pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis saat menerima perwakilan Swedia Micael Hagman (Deputy Director at the Government Offices [...]Selengkapnya

Monday,8 July 2013

Swedia Mantapkan Kerja Sama dengan Kementerian PU
“Kami menyambut baik tawaran pihak Swedia untuk semakin meningkatkan kerja sama dalam kerangka pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis saat menerima perwakilan Swedia Micael Hagman (Deputy Director at the Government Offices for International Environmental Technology Cooperation), Erik Milfors (Business Sweden, the Swedish Trade and Invest Council) dan Annika Siwertz (Counsellor for Development Cooperation at the Embassy of Sweden) di Jakarta (5/7).Selengkapnya

Thursday,4 July 2013

PENJARINGAN MASUKAN PEMDA UNTUK REVIEW RTRWN
Penjaringan masukan Pemerintah Daerah ini dilakukan karena sudah saatnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditinjau kembali setelah lima tahun berjalan. Karenanya diperlukan pemikiran-pemikiran bersama untuk menyempurnakan kembali RTRWN, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat, saat membuka acara penjaringan masukan Pemda wilayah Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara dalam rangka peninjauan kembali di Mataram (2/7).Selengkapnya

Thursday,4 July 2013

Tata Ruang Sebagai Tools Bagi Pengembangan Wilayah
Sebanyak 187 telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas pengembangan kawasan perbatasan negara, termasuk kawasan perairan dan pulau kecil terluar. Pada tahap awal ini kita berusaha menginventarisasi dan identifikasi program – program yang sudah ada. Tata ruang disini berusaha mengintegrasikan berbagai sektor untuk dapat saling melengkapi dan mengisi ruang – ruang yang telah diatur peruntukannya. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam Pembukaan FGD Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara di Jakarta (3/7). Selengkapnya

Thursday,4 July 2013

Pembinaan Asisten Teknis Program Pengembangan Kota
Sekretariat Ditjen Penataan Ruang menyelenggarakan kegiatan “Pembinaan Pejabat Inti SNVT Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota Hijau Di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang” tahap terakhir, Bandung (1-4/7). Sebelumnya telah diselenggarakan pembinaan bagi para Bendahara Pembantu, Penguji Pembantu dan Asisten Teknik. Selengkapnya

Thursday,4 July 2013

Pemanfaatan ruang 788 titik di jabodetabekpunjur
Setidaknya terdapat 788 titik dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang tersebar di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Angka itu berdasar temuan tim audit dan akan diverikasi lebih lanjut. Demikian diungkapkan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian Pekerjaan Umum Firman Hutapea dalam Focus Group Discussion (FGD) Audit Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur di Jakarta (1/7).Selengkapnya

Tuesday,2 July 2013

Sepuluh tahun kedepan Kementerian PU akan dipegang
Lima sampai sepuluh tahun ke depan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan dipegang oleh generasi muda yang ada pada saat ini, demikian ungkap Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono, saat memberikan pembekalan kepada generasi muda penataan ruang pada pelatihan Self Empowering & Team Buildi [...]Selengkapnya

Wednesday,26 June 2013

Penataan Ruang Instrumen Keterpaduan Pembangunan
Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 merupakan acuan dalam penataan ruang wilayah dan sinergi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Bahal Edison Naiborhu pada talkshow TVRI dengan tema Sinergitas Pembangunan Daerah Berbasis Penataan Ruang di Palu (24/06).Selengkapnya

Tuesday,25 June 2013

Pembekalan Pegawai Masuki Masa Purna Karya Bakti
Memasuki masa purna bakti harus memiliki bekal persiapan yang baik. Disamping mempersiapkan mental, juga harus memiliki kompetensi yang dapat dikembangkan. Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Joessair Lubis saat membuka Pelatihan Purna Karya Bakti (PKB) di Lembang, Jawa Barat (24/6).Selengkapnya

Tuesday,25 June 2013

Pilot Project menjadi acuan bagi kegiatan sejenis
Minimnya tenggang waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada kiranya dapat digunakan semaksimal mungkin untuk dapat mengefektifkan hasil kerja pada masing - masing kegiatan, baik oleh pihak konsultan maupun bagi tim supervisi. Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Bahal Edison Naiborhu dalam pembukaan workshop pembahasan Pilot Project Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataaan Ruang di Jakarta (21/6).Selengkapnya

Tuesday,25 June 2013

Tiga Raperpres RTR KSN di Sulteng Dibahas
Tiga raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah disusun Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU sejak TA 2012, kembali dibahas. Kegiatan penyusunan beserta penyiapan raperpres RTR KSN yang merupakan kegiatan Multi Year (MY) ini merupakan pelaksanaan dari amanah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang RTRWN. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu pada acara Forum Diskusi Terfokus Pembahasan 3 Raperpres RTR KSN di Palu (24/6).Selengkapnya

Tuesday,25 June 2013

Pemerintah Susun RPI2JM Dukung Pembangunan Terpadu
Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) merupakan dokumen yang mengintegrasikan kebijakan spasial dan kebijakan sektoral. Berfungsi sebagai rencana pembangunan infrastruktur, baik pada wilayah strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk pada Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan wilayah Pulau/Kepulauan. Demikian sambutan Direktur Jenderal Penataan Ruang yang disampaikan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Iman Soedradjad, pada acara pembukaan Diklat Teknis Penyusunan RPI2JM pada Senin (24/6) di Werdhapura, Sanur.Selengkapnya

Tuesday,25 June 2013

Komitmen Kuat untuk Pengaturan Kawasan Danau Toba
Arah pengembangan kawasan Danau Toba disusun berdasarkan isu strategis sebagai sumber air kehidupan (aek natio) yang lestari, pemersatu masyarakat Batak, destinasi wisata nasional dan internasional, serta kawasan budidaya yang lestari. “Tujuan diaturnya pengembangan Danau Toba ini adalah untuk menjaga kecantikan alami kawasan tersebut,” ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat dalam sosialisasi Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Republik Indonesia Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Danau Toba dan Sekitarnya di Parapat, Sumatera Utara (20/6).Selengkapnya

Friday,21 June 2013

Fasilitasi Percepatan Perda RTRW Harus Ada Manfaat
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi percepatan penetapan Perda Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten dan fasilitasi bimtek penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi/Kabupaten di Wilayah II pada tahun ini diharapkan dapat terlaksana secara optimal. Konsultan sebagai mitra kerja dalam kegiatan ini diharapkan juga mampu membantu pelaksanaan kegiatan secara maksimal. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu dalam pembahasan progres pelaksanaan pekerjaan Satuan Kerja di Jakarta (20/6).Selengkapnya

Monday,17 June 2013

Indonesia-Fiji bahas kerjasama teknis bidang penat
“Kerja sama dengan Republik Fiji tidak hanya mencakup bidang Urban Development, melainkan juga permukiman serta bidang-bidang lain yang terkait, dengan pendekatan efektif dan menyeluruh,” ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dalam pertemuan dengan Kedut [...]Selengkapnya

Thursday,13 June 2013

Penataan Ruang iinstrumen pengembangan wilayah
Pengembangan wilayah harus disinkronisasikan agar tercipta pembangunan yang terpadu, seimbang, dan selaras antar kawasan. Penataan Ruang merupakan instrumen untuk mengawal dan mengarahkan agar pengembangan wilayah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Demikian diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Diklat Pengembangan Wilayah di Denpasar, Bali (10/6).Selengkapnya

Wednesday,12 June 2013

BIPR Awali Langkah Terapkan SMM
Sebagai upaya perwujudan Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) sebagai Planning Resource Center, diperlukan adanya standar jaminan mutu terhadap produk dan layanan yang dihasilkan. Berkaitan dengan hal tersebut, BIPR berupaya untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang akan ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi International Standard Organisation (ISO) 9001:2008. Selengkapnya

Monday,10 June 2013

Penjaringan masukan untuk meninjau kembali RTRWN
Kegiatan penjaringan masukan Pemerintah Daerah (Pemda) ini untuk membangun proses konsultasi bersama instansi sektoral. Terutama mengenai sistem tata cara atau mekanisme serta sharing data dan informasi dalam persiapan pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Demikian diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat dalam Penjaringan Masukan Daerah di Manado (4/6).Selengkapnya

Tuesday,4 June 2013

Kementerian PU Adakan Pembinaan SIMAK BMN
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan Pembinaan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) kepada tiga puluh dua petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Werdhapura, Sanur (4-5/6). Hal ini untuk menghadapi penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2013. Selengkapnya

Tuesday,4 June 2013

PPNS Berani Angkat Kasus Berdampak Luas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang merupakan elemen penting penegakan Undang-Undang No. 26/2007. PPNS Penataan Ruang provinsi dan kabupaten yang telah terbentuk di daerah diharapkan dapat berperan secara aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu dalam Fasilitasi Forum Konsolidasi PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten se-Wilayah II di Denpasar (3/6).Selengkapnya

Tuesday,4 June 2013

Kerjasama Bidang Penataan Ruang antara Indonesia
“Melihat isu dan tantangan yang dewasa ini dihadapi Fiji, diharapkan kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tidak hanya dalam hal penataan ruang saja, tetapi berkembang dalam bidang ke-PU-an yang lebih luas,” papar Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basuki Hadimuljono, dalam Workshop o [...]Selengkapnya

Friday,31 May 2013

Audit Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
Fenomena banjir di Jakarta yang semakin meluas dan berulang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan Audit Tata Ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Audit merupakan langkah pengawasan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 te [...]Selengkapnya

Monday,27 May 2013

P2KPB untuk mendukung surplus 10 juta ton beras
Program pembangunan kawasan perdesaan berkelanjutan (P2KPB) diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan modal sosial dengan mengembangkan masyarakat, serta menjaga keseimbangan perkembangan perkotaan –perdesaan berbasis Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten.Selengkapnya

Monday,27 May 2013

Knowledege sharing keterkaitan RDTR dan RTBL
Penyelenggaraan workshop ini merupakan bentuk knowledge sharing untuk memperkaya pemahaman para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang. Pemahaman yang ingin disampaikan adalah keterkaitan antara Rencana detail tata ruang (RDTR) dengan Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Harapannya pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada daerah terkait penyusunan RDTR dapat berjalan secara optimal. Selengkapnya

Tuesday,21 May 2013

Sinergitas Penataan Ruang dengan Keciptakaryaan
"Untuk mewujudkan ruang berkehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, diperlukan sinergitas dari ranah perencanaan penataan ruang, hingga implementasinya di daerah, termasuk implementasi di bidang keciptakaryaan”. Hal tersebut diungkapkan Direktur Perkotaan, Dadang Rukmana, pada diskusi Afternoon Tea di Jakarta (16/5).Selengkapnya

Tuesday,21 May 2013

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Fungsi pengendalian pemanfaatan ruang sebenarnya bukan untuk menghambat pembangunan, akan tetapi guna meningkatkan laju pembangunan suatu wilayah kota dan kawasan secara terarah dan serasi antar satu elemen dengan elemen lainnya. Demikian disampaikan Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR), mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, pada saat menyampaikan sambutan penutupan Diklat Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Jumat (17/05) di Werdhapura, Sanur. Selengkapnya

Wednesday,15 May 2013

Pengendalian,instrumen penting wujudkan tata ruang
"Aspek pengendalian merupakan instrumen penting dan strategis untuk mewujudkan tertib tata ruang," ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia saat menyampaikan arahan sekaligus membuka Diklat Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Werdhapura, Sanur (13/5). Selengkapnya

Wednesday,15 May 2013

RAKOR SKPD DEKONSENTRASI KSN NON PERKOTAAN
Saat ini telah dibentuk SKPD Dekonsentrasi Pengelolaan KSN Non Perkotaan dalam rangka membantu tugas Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional – Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam memantau upaya perwujudan pengelolaan KSN berdasarkan Rencana Tata Ruang KSN yang telah ditetapkan sebagai Perpres atau dalam proses legalisasi menjadi Perpres. Selengkapnya

Tuesday,14 May 2013

Perwujudan P2KH melalui tata kelola manajemen
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program insentif/reward bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Merupakan program kolaboratif antara pemerintah pusat sebagai fasilitator dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.Selengkapnya

Monday,13 May 2013

Dialog Terbuka "Perkotaan’ Medan Juang Nilai
Merebaknya beragam masalah perkotaan yang kian rumit, semakin menegaskan urgensi terbangunnya kota berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan hal ini, diperlukan kesamaan persepsi terhadap konsep kota berkelanjutan yang akan kita bangun. Oleh karena itu, diperlukan dialog lintas pemangku kepentingan yang [...]Selengkapnya

Wednesday,8 May 2013

Kembalinya Denyut Nadi Koridor Jayapura – Wamena
"Sebagai upaya memacu pertumbuhan di Papua dan pemerataan kawasan pegunungan-pesisir dapat didekati dengan pengembangan koridor. Karenanya inisiatif mengembangkan Papua berbasis koridor perlu didorong," ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi di Jakarta (7/5).Selengkapnya

Tuesday,7 May 2013

Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebagai Amanat K
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) merupakan program pengembangan kawasan perdesaan di bidang penataan ruang yang relatif baru, sehingga masih menimbulkan banyak pertanyaan bagi para pihak yang terlibat. Sebenarnya, program pengembangan perdesaan bukan merupakan hal yang ba [...]Selengkapnya

Wednesday,1 May 2013

RDTR sebagai acuan pemberian izin
”Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga sebagai acuan untuk pemberian izin pemanfaatan ruang, terutama Izin Mendirikan Bangunan," ujar Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana saat membuka acara Sosialisasi dan Fasilitasi Progres Persetujuan Substansi Peraturan Daerah (Perda) RDTR Kabupaten/Kota di Denpasar, Bali (30/4).Selengkapnya

Wednesday,1 May 2013

Diklat penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi
Sebagai operasionalisasi Rencana Umum Tata Ruang, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang. Salah satu bentuknya adalah Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP). Hal ini mengemuka dalam Diklat Teknis Penyusunan RTR KSP di Sanur, Bali (29/4).Selengkapnya

Tuesday,30 April 2013

Sosialisator Penataan Ruang sebagai Ujung Tombak
Sosialisator mengemban tugas mulia yaitu mensosialisasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada pelajar SMA/SMK di daerah. Demikian disampaikan Direktur Bina Program dan Kemitraan Firman M. Hutapea dalam pembukaan Pelatihan Sosialisator Penataan Ruang di Jakarta (22/04). Selengkapnya

Thursday,25 April 2013

Kegiatan kontraktual 2013 harus tepat mutu&biaya
Pelaksanaan kegiatan kontraktual tahun 2013 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya hasil yang tepat mutu, waktu, dan biaya, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Kick-off Meeting Kegiatan Kontraktual di Jakarta (22/4).Selengkapnya

Tuesday,23 April 2013

Kementerian PU susun standar bidang Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini sedang dalam proses penyusunan dan penyelesaian beberapa standar bidang Penataan Ruang. “Penyusunan standar bidang Penataan Ruang tersebut merupakan salah satu mandat Menteri Pekerjaan Umum dalam bidang Penataan Ruang," ungkap Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Bahal Edison Naiborhu pada acara Workshop Penyempurnaan Standar Bidang Penataan Ruang di Jakarta (22/4). Selengkapnya

Tuesday,23 April 2013

Werdhapura Terima Kunjungan Kerja Pemkab Takalar
Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Demikian disampaikan oleh Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR), pada saat menerima kunjungan kerja pemerintah kabupaten Takalar, Provinsi Selatan, di Werdhapura, Denpasar, Bali, pada Jumat (19/4). Selengkapnya

Monday,22 April 2013

Kementerian PU Raih Gelar Stand Terbaik di ICCEFE
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih gelar stand terbaik pertama pada The 3rd Indonesia Climate Change Education Forum & Expo (ICCEFE) 2013 yang digelar di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), 18-21 April 2013. Acara ini resmi ditutup oleh sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup, Hermien Roosita di Jakarta, Kemarin.Selengkapnya

Thursday,18 April 2013

P2KH 2013 ditetapkan dengan SK Menteri PU
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dilaksanakan secara konsisten oleh semua pelaku baik Pemerintah Pusat maupun Daerah sejak tahun 2011. Merupakan instrumen amanat Undang-Undang No. 26/2007, program ini (P2KH-red) berupaya mewujudkan kualitas Penataan Ruang wilayah nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya

Thursday,18 April 2013

Potensi DAS Tondano belum dimanfaatkan optimal
Peran Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang begitu penting terhadap kegiatan ekonomi kemasyarakatan belum dimanfaatkan secara optimal. "Diperlukan rencana implementatif dan pengelolaan yang terpadu agar DAS Tondano kembali optimal sebagai sumber energi kesejahteraan di Sulawesi Utara," ujar Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Noldy Tuareh dalam Pembahasan Penyusunan Rperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Konservasi dan Wisata DAS Tondano, Manado (16/4).Selengkapnya

Thursday,18 April 2013

Anggaran Ditjen Penataan Ruang Tahun2014 meningkat
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan selenggarakan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting). Pertemuan ini membahas sasaran prioritas pembangunan dan kebijakan perencanaan bidang Penataan Ruang 2014.Selengkapnya

Wednesday,17 April 2013

Dialog perencana & arsitektur untuk wujudkan kota
Kebutuhan akan aksi nyata perwujudan kota berkelanjutan perlu segera dipenuhi. "Karenanya diperlukan dialog antara perencanaan tata ruang dengan arsitektur," ujar Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Joessair Lubis dalam Seminar Nasional Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) di Jakarta (16/4).Selengkapnya

Wednesday,17 April 2013

Menjaga keberlanjutan TN Tanjung Puting
Fokus utama Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Tanjung Puting adalah menjaga keberlanjutan Taman Nasional sebagai cagar biosfer dan paru-paru dunia. "Hal ini karena Taman Nasional Tanjung Puting merupakan KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup," ujar Direktur Penataan Ruang Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Iman Soedradjat dalam Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTR KSN Taman Nasional Tanjung Puting di Palangkaraya (12/4).Selengkapnya

Tuesday,16 April 2013

Kota Pusaka, acuan pembangunan berkelanjutan
"Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mengembangkan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) hingga sebagai acuan dalam pembangunan berkelanjutan serta mendapatkan pengakuan tingkat dunia," ujar Direktur Perkotaan Dadang Rukmana saat membuka Pelatihan Kota Pusaka dan Peringatan Hari Pusaka Dunia di Malang (15/4).Selengkapnya

Tuesday,16 April 2013

DJPR selenggarakan diklat ToT Teaching Skills
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya melalui diklat teknis. "Hal ini sebagai perwujudan pilar ketiga dari 7 Pilar Kebijakan Manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yaitu mengembangkan SDM yang profesional," ujar Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Joessair Lubis dalam pembukaan Diklat Training of Trainer (TOT) Teaching Skills di Bandung (15/4).Selengkapnya

Monday,15 April 2013

Melestarikan arsitektur nusantara
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi yang tinggi terhadap acara peluncuran Sayembara Desain Arsitektur Nusantara. "Acara ini telah mengusung konsep arsitektur berwawasan lingkungan karena menggunakan material yang tidak merusak," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Firmansyah Rahim pada Malam Arsitektur Nusantara di Jakarta (12/4).Selengkapnya

Friday,12 April 2013

Membangun Kota Hijau berkelanjutan
“Pelabuhan Tanjung Batu ini pun dibuat untuk melayani logistik Belitung dan Belitung Timur, yang jelas kedepannya ini menjadi daya tarik. Dengan begitu akan ada lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat” demikian diungkapkan Bupati Belitung Darmansyah Husein ketika melakukan peninjau [...]Selengkapnya

Monday,8 April 2013

Komisi V DPR RI Tinjau Kabupaten Belitung
“Pelabuhan Tanjung Batu ini pun dibuat untuk melayani logistik Belitung dan Belitung Timur, yang jelas kedepannya ini menjadi daya tarik. Dengan begitu akan ada lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat” demikian diungkapkan Bupati Belitung Darmansyah Husein ketika melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Batu dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Selengkapnya

Monday,1 April 2013

SERTIFIKASI TOT BAGI PENGAJAR STRUKTURAL
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adakan Training Of Trainer (TOT) Teaching Skill bagi para pengajar yang berasal dari pejabat struktural. Kegiatan ini sebagai persiapan Diklat Teknis bidang Penataan Ruang. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Joessair Lubis dalam pembahasan persiapan Diklat TOT Teaching Skill Ditjen Penataan Ruang Tahun 2013 di Jakarta, Kamis (28/3).Selengkapnya

Friday,22 March 2013

PARIWISATA JADI PERHATIAN UTAMA RTR TN KOMODO
Potensi pariwisata Taman Nasional (TN) Komodo yang besar merupakan salah satu aspek yang paling memberi tekanan terhadap kelestarian kawasan. Hal ini menjadi perhatian utama di dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) TN Komodo yang ditetapkan sebagai KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Demikian diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat pada Pembahasan Delineasi dan Konsep Pengembangan KSN TN Komodo di Sanur, Bali (21/3).Selengkapnya

Friday,22 March 2013

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Tahun 2014 akan memulai proses pengendalian pemanfaatan ruang. "Hal ini karena penegakan hukum terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang merupakan bentuk implementasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU M. Basuki Hadimuljono dalam Konsultasi Regional 2013 Kementerian Pekerjaan Umum di Werdhapura, Denpasar (20/3).Selengkapnya

Tuesday,19 March 2013

KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Pelaporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) setiap bulan dipantau melalui Surat “Penilaian Kepatuhan dan Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Satker”. “Awalnya, surat ini dianggap beban berat bagi Satker, namun sekarang telah menjadi poin perhatian khusus dari para Kepala Satker”. Selengkapnya

Monday,18 March 2013

PIS EMBAN PERAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Satuan Kerja (Satker) sebagai entitas akuntansi terkecil dari instansi pemerintah melaksanakan pengelolaan keuangan negara, yang dibantu oleh para pejabat inti satker - Kepala Satker, Pejabat Penguji Komitmen, Pejabat Penguji dan Bendahara Pengeluaran. Selengkapnya

Monday,11 March 2013

Prosedur Pengelolaan Keuangan Negara Dipatuhi
Pengelolaan Keuangan Negara memiliki berbagai aturan dan prosedur yang harus kita patuhi. Seluruh rangkaian proses anggaran mulai dari penyampaian usulan kegiatan, proses penganggaran, penerbitan Daftar Isian Pelaksana Anggaran, pengelolaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (laporan keuangan-red) harus dapat dikuasai dan dikendalikan. Selengkapnya

Monday,11 March 2013

Pengembangan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang
Pengembangan infrastruktur harus dilandasi dengan kesesuaian terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Demikian disampaikan Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Harris Hasudungan Batubara pada koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program pusat-daerah untuk Penajaman Program Penyelenggaraan Jalan tahun 2014 Ditjen Bina Marga di Denpasar (7/3). Selengkapnya

Thursday,7 March 2013

SAATNYA PENINJAUAN KEMBALI RTRWN
“Konsep dasar Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) harus dipertahankan dan sudah saatnya melakukan pengendalian serta pengawasan," tegas Dirjen Penataan Ruang Basuki Hadimuljono saat ekspose persiapan peninjauan kembali RTRWN di Jakarta (6/3).Selengkapnya

Thursday,7 March 2013

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Agar pemanfaatan ruang dapat diimplementasikan sesuai rencana tata ruang maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfataan ruang yang efektif, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis dalam rapat konsolidasi internal untuk segenap karyawan Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) di Werdhapura, Denpasar, Bali (6/3).Selengkapnya

Thursday,7 March 2013

Rencana Tata Ruang Harus Menjadi Dasar Perencanaan
Infrastruktur berfungsi sebagai social overhead capital, unsur pembentuk ruang ekonomi kota yang menjamin keberlangsungan seluruh aktivitas ekonomi. “Dalam perencanaan infrastruktur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi aras perencanaan pembangunan,” papar Direktur Perkotaan Dadang Rukman [...]Selengkapnya

Wednesday,6 March 2013

RTR Harus Menjadi Dasar Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur berfungsi sebagai social overhead capital, unsur pembentuk ruang ekonomi kota yang menjamin keberlangsungan seluruh aktivitas ekonomi. “Dalam perencanaan infrastruktur, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi aras perencanaan pembangunan,” papar Direktur Perkotaan Dadang Rukmana pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tasikmalaya 2013 (5/3). Selengkapnya

Monday,4 March 2013

Eksekutif dan Legislatif Harus Kompak
“Setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang harus mengacu rencana tata ruang,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis, yang disampaikan pada Rapat Konsultasi dengan Pansus DPRD Kota Parepare di Jakarta (1/3).Selengkapnya

Friday,1 March 2013

Diseminasi Regional Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan Diseminasi Regional Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2013 kali ini berfokus pada Implementasi Rencana Tata Ruang dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, ungkap Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam sambutan pembukaannya (28/2).Selengkapnya

Monday,25 February 2013

SRED-FI Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan
Penataan ruang sebagai salah satu instrumen pengembangan wilayah diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dengan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan pertahanan keamanan yang seimbang. Untuk itu perlu difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi penataan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. Selengkapnya

Monday,25 February 2013

Pembangunan Infrastruktur di Papua Cepat&Tepat
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Cepat dalam hal pembangunan prioritas pada kawasan yang mendorong kemajuan Papua dan dengan waktu terukur. Tepat dalam hal pelaksanaan pembangunan sesuai aturan peraturan perundangan yang berlaku dan hasil pembangunannya harus fungsional.Selengkapnya

Friday,22 February 2013

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Optimal
IAP DI Yogyakarta bekerjasama dengan Pengurus Nasional IAP menyelenggarakan Seminar dengan tema "Menuju Perwujudan Kualitas Ruang dan Upaya Pengendaliannya". Acara yang dirangkai dengan Pelantikan Pengurus IAP Provinsi DI Yogyakarta ini diselenggarakan di Kampus Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada Yogyakarta minggu lalu.Selengkapnya

Thursday,21 February 2013

2 Rperpres Dibahas diForum Harmonisasi Perundangan
”Dua Rperpres ini sudah melalui perjalanan panjang dan melewati serangkaian proses pembahasan baik dengan pemerintah daerah maupun intensif beberapa kali dengan Kementerian/Lembaga terkait," ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat dalam Penyampaian Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Gunung Merapi dan RTR Kawasan Danau Toba di Jakarta (13/2).Selengkapnya

Tuesday,19 February 2013

MENUMBUHKAN KEBANGGAAN SEBAGAI JAFUNG TATA RUANG
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang, seperti masih adanya ego sektoral yang membuat percepatan Rencana Tata ruang Wilayah sebagaimana amanah dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang menjadi terkendala, pemekaran wilayah, alih fungsi lahan serta kompleksitas masalah perkotaan menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidang penataan ruang.Selengkapnya

Monday,18 February 2013

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG HARUS DITEGAKKAN
Pelanggaran pemanfaatan tata ruang secara administratif memicu terjadinya masalah-masalah perkotaan di Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi, dan sebagainya. Bukan tidak mungkin daerah lain yang kurang disiplin dalam pemanfaatan ruang suatu saat akan menghadapi masalah yang sama dengan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. “Maka dari itu, fokus Direktorat Jenderal Penataan Ruang saat ini adalah pengendalian,” tegas Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono dalam acara bertajuk Menata Ulang Tata Ruang DKI Jakarta di Gedung DPR-RI yang diadakan oleh Fraksi PPP (14/2). Selengkapnya

Monday,11 February 2013

APRESIASI TERHADAP CAPAIAN DITJEN PENATAAN RUANG
Pencapaian yang telah diraih oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang selama ini adalah hasil kerja keras dari seluruh pegawai. Untuk itu, Imam sangat berterima kasih atas profesionalitas yang telah ditunjukkan para pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang selama ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang. Demikian disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dalam acara “Gayung Bersambut Direktorat Jenderal Penataan Ruang” di Jakarta, Jumat (8/2).Selengkapnya

Friday,8 February 2013

BUTARU 2013 HARUS DITINGKATKAN KUALITASNYA
Dewan Redaksi Buletin Tata Ruang (BUTARU) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) membuka tahun 2013 dengan melaksanakan rapat dewan redaksi perdana dalam rangka review BUTARU 2012, di Jakarta (5/2). Dewan redaksi ini juga mendiskusikan hal-hal baru yang akan dimuat pada BUTARU edisi 2013, serta perubahan anggota dewan redaksi. Rapat dipimpin oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat selaku salah satu Penanggung Jawab BUTARU. “Buletin Tata Ruang saat ini sudah menjadi kebutuhan, sehingga diharapkan kualitas yang kita tampilkan dapat lebih baik lagi. Diharapkan kepada seluruh tim redaksi agar berkomitmen untuk turut memberikan kontribusi pada buletin sesuai dengan tema yang akan ditentukan melalui rapat ini," tambah Iman. Selengkapnya

Friday,1 February 2013

SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT ESELON II
Menyusul pelantikan pejabat eselon I, II, dan eselon III Kementerian Pekerjaan Umum (PU) oleh Menteri PU di Gedung Sapta Taruna Kementerian PU pada 30 Januari 2013, hari ini Ditjen Penataan Ruang melaksanakan acara serah terima jabatan bagi para pejabat eselon II Selengkapnya

Wednesday,30 January 2013

RAPAT BKPRN RTR KAPET DIGELAR
Setelah melewati beberapa kali pembahasan dengan daerah, proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) sampai pada level pembahasan di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) eselon II, Jakarta (29/1).Selengkapnya

Wednesday,30 January 2013

TATA RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR DITINJAU
Tahun ini, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) juga mulai membahas mengenai kebutuhan akan audit tata ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang dilaksanakan khusus pada acara Breakfast Meeting BKPRN di Jakarta (29/01).Selengkapnya

Wednesday,30 January 2013

BKPRN Mulai Bahas Rperpres RTR KSN Perbatasan
Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) 3 Perbatasan Negara di Provinsi Aceh-Sumut, Riau-Kepulauan Riau dan Sulut-Gorontalo-Sulteng serta KSN Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) telah sampai pada tahapan pembahasan pada forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) tingkat Eselon II di Jakarta (28/1). Selengkapnya

Monday,28 January 2013

Arahan Kebijakan Program 2014
Undang-Undang No. 17/2007 membagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) menjadi jilid I s/d IV. Untuk mencapai tujuan akhir RPJPN, kesinambungan program antara RPJMN tersebut harus selalu dijaga. Oleh sebab itu, menjelang berakhirnya RPJMN II perlu dipersiapkan indikasi program 2015-2019 guna memasuki RPJMN III. Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan kelanjutan kegiatan yang serupa sebelumnya dan dilakukan secara berkesinambungan. Demikian diungkapkan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian PU Rido Matari Ichwan dalam FGD Arahan Kebijakan Program 2014 dan Indikasi RPJMN III Bidang Penataan Ruang di Jakarta, pekan lalu.Selengkapnya

Tuesday,22 January 2013

Segera Sosialisasikan Raperpres RTR KSN
Sebagai pekerjaan Multi Year (MY), penyusunan Raperpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) khususnya lima KSN di Wilayah II yang telah dimulai sejak TA 2012 yang lalu, harus terus berjalan mulai awal tahun ini. Bahkan sebisa mungkin materi teknis dan Raperpres yang dihasilkan sudah bisa dibahas dan mulai disosialisasikan ke daerah. Hal ini untuk menjamin Raperpres yang nantinya disepakati di daerah maupun pusat benar-benar dipahami dan dapat diterima semua pihak. Selengkapnya

Friday,18 January 2013

MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Opini atas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan kemajuan. Pada tahun 2008 mendapatkan predikat Disclaimer, dan pada tahun 2009-2011 Kementerian PU mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Maka dari itu kita semua berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan bisa kita dapatkan untuk tahun 2012 ini. Selengkapnya

Friday,18 January 2013

Terpilih 15 Karya Terbaik Sayembara Green Metropol
Dari total 79 karya yang lolos penilaian administratif, dewan juri telah menetapkan 15 calon finalis Sayembara Green Metropolis Tahap I. Proses penjurian berlangsung cukup panjang karena banyaknya karya yang masuk dengan kualitas perencanaan dan perancangan yang baik, bahkan sangat baik, dengan gag [...]Selengkapnya

Monday,14 January 2013

Curah Gagasan Metropolitan Jabodetabek 2050
Masyarakat antusias dalam mengikuti Sayembara Green Metropolis Jakarta 2050 untuk Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) ke depan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Perkotaan Kementerian PU Joessair Lubis ketika menanggapi Pelaksanaan Kegiatan Penjurian Sayembara Gagasan Green Metropolis Jakarta 2050 Tahap I di Jakarta (9/1). Hingga batas akhir pemasukan karya pada pekan lalu (5 Januari 2013-red) terdapat delapan puluh satu karya yang lolos persyaratan administratif .Selengkapnya

Friday,11 January 2013

Binda II Akhiri Masa Sidang BKPRN
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Penataan Ruang No. 26/2007, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II telah membahas Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) dari 17 provinsi dan 198 kabupaten yang melibatkan sektor-sektor kementerian dan lembaga yang tergabung di dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Selengkapnya

Thursday,10 January 2013

BKPRN Bahas Matek RTR KSN Perkotaan Kedungsepur
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Kedungsepur yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) telah dibahas dalam Forum Badan Koordinasi Penataan Rung Nasional (BKPRN). “Ditargetkan tahun 2013, Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Perkotaan Kedungsepur sudah disahkan dan berlaku efektif. Hal ini dimaksudkan untuk melancarkan pembangunan di kawasan tersebut,” ujar Direktur Perkotaan Kementerian PU Joessair Lubis dalam pembahasan KSN Perkotaan Kedungsepur dengan BKPRN di Jakarta (9/1).Selengkapnya

Thursday,3 January 2013

Pemutakhiran Database Untuk Percepatan Penyelesaia
Pemutakhiran Database RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipandang perlu untuk dilakukan dan merupakan salah satu wujud pendokumentasian pendampingan teknis percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta perda tentang RTRW yang telah diterbitkan. Mengingat sistem tersebut akan mem [...]Selengkapnya

Wednesday,19 December 2012

NTT Sisakan 1 Kabupaten Belum Lakukan Sidang BKPRN
Tinggal tersisa satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu kabupaten Kupang yang belum melaksanakan sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Berdasarkan data mengenai Status Persetujuan Substansi Provinsi dan Kabupaten Wilayah IIA, 19 dari 20 kabupaten di Provinsi NTT sudah melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten. Hal ini mengemuka dalam Sidang BKPRN untuk Kabupaten Alor di Jakarta (18/12).Selengkapnya

Tuesday,18 December 2012

Green Metropolis Dekati Batas Pengumpulan Karya
Animo masyarakat terhadap pelaksanaan sayembara Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota “Green Metropolis” Jakarta 2050 cukup besar. Sampai dengan 14 desember 2012 telah terdapat 808 pengunduh berkas yang terdiri atas TOR, fakta dan data serta berita acara aanwijzing yang dapat di unduh dari website www.jgreenmetro2050.com. Selengkapnya

Tuesday,18 December 2012

DITJEN PENATAAN RUANG LAKUKAN OUTBOUND
Pelaksanaan outbound ini merupakan salah satu aspek pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang berdasarkan tujuh Pilar Kebijakan Manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang, demikian disampaikan Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga selaku Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam Pembukaan Outbound bagi Pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (15/12). Selengkapnya

Monday,17 December 2012

DJPR Lakukan Outbond Untuk Pembinaan Pegawai
Pelaksanaan outbound ini merupakan salah satu aspek pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang berdasarkan tujuh Pilar Kebijakan Manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang, demikian disampaikan Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga selaku Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam Pembukaan Outbound bagi Pegawai di lingkungan Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (15/12). Selengkapnya

Friday,14 December 2012

PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERANGKAT PENDUKUNG RB
Reformasi Birokrasi telah menjadi agenda pertama dari Kementerian Pekerjaan Umum. Guna menunjang agenda tersebut, setiap unit kerja di lingkungan Kementerian PU diharapkan memiliki perangkat untuk mendukung reformasi birokrasi. Tak terkecuali Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Kelembagaan, Ruchyat Deni Djakapermana dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pelayanan Publik Ditjen Penataan Ruang di Bali (11/12).Selengkapnya

Wednesday,12 December 2012

Butuh Kajian Untuk Peninjauan Ulang Perpres54/2008
Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) membutuhkan banyak masukan dan kajian untuk peninjauan ulang yang akan dilakukan pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan pasal Perpres 54/2008 yang menyatakan bahwa Perpres akan ditinjau ulang setiap lima tahun. Demikian diungkapkan Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Seminar “Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur” di Jakarta (12/12).Selengkapnya

Wednesday,12 December 2012

Integritas Sosial-Ekologis Pulau:Belajar Dari Bali
Pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia dan sistem aktivitas. Demikian sambutan pembukaan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, yang disampaikan oleh Direktur Bina Program dan Kemitraan Ridho Matari Ichwan dalam Seminar Integritas Sosial-Ekologis Pulau Sebagai Pembatas dari Pengembangan Sistem Perkotaan di Kepulauan Indonesia: Belajar dari Bali di Werdhapura, Denpasar (11/12).Selengkapnya

Wednesday,12 December 2012

TOLIKARA MENJADI PAMUNGKAS PROVINSI PAPUA
Setelah sekian lama berjibaku dengan kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara berhasil mengantarkan raperda RTRW untuk dibahas dalam rapat BKPRN di Jakarta (10/12).Selengkapnya

Wednesday,12 December 2012

Penanganan DAS Tondano Menjadi Prioritas
Danau Tondano merupakan salah satu dari 15 danau yang penanganannya diprioritaskan oleh Pemerintah. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Konservasi dan DAS Tondano merupakan aturan lebih detail dari aturan tentang konservasi dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat mengungkapkan hal itu dalam pembukaan FGD Penyusunan Raperpres RTR KSN Kawasan Konservasi dan Wisata DAS Tondano di Manado (6/12).Selengkapnya

Tuesday,11 December 2012

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENATAAN RUANG
Kunci untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kondisi ideal penyelenggaraan kepemerintahan, terkait penyelenggaraan penataan ruang, terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, kompetensi SDM bidang penataan ruang merupakan salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk membangun profesionalitas, kreativitas, dan sikap yang berkualitas sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan dan mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Selengkapnya

Monday,10 December 2012

Jakstranas Merupakan Acuan Operasional BKPRN
Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang (KSNPPR) merupakan acuan operasional bagi BKPRN sebagaimana tertuang dalam Keppres RI No. 4/2009. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional dinilai sebagai langkah operasionalisasi pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan penataan ruang dan dalam upaya menjawab isu maupun tantangan bidang penataan ruang ke depan. Selengkapnya

Monday,10 December 2012

Maluku Siap Ikuti Prosedur Penetapan Perda RTRW
“Prosedur penetapan Perda RTRW Provinsi, setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU adalah harus dibahas di DPRD dan dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri, baru selanjutnya ditetapkan menjadi Perda” penjelasan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu, saat menerima kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Jakarta (6/12).Selengkapnya

Monday,10 December 2012

INTEGRASI RTR KSN RAJA AMPAT DAN KLHS
Kawasan Keanekaragaman Hayati (K3H) Raja Ampat merupakan salah satu KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup, maka penyusunan rencana tata ruangnya perlu diprioritaskan. Untuk mendukung pengembangan KSN Raja Ampat sekaligus merupakan amanat Undang-Undang No. 32/2009 maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan tersebut. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia dalam FGD Pengembangan Kawasan dan KLHS KSN Raja Ampat di Jakarta (7/12).Selengkapnya

Monday,10 December 2012

Swedia Dukung Pengembangan Kota Hijau Indonesia
Kerjasama implementasi SymbioCity dalam rangka penguatan pelaksanaan Kota Hijau antara Kedutaan Besar Swedia dan Swedish International Development Agency (SIDA) dengan Kementerian PU c.q Ditjen Penataan Ruang yang telah dirintis sejak 2011 lalu perlu terus dilanjutkan dan dikembangkan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU Imam S. Ernawi, saat menerima kunjungan Duta Besar Swedia Ewa Polano bersama delegasi Swedia di Jakarta pekan lalu.Selengkapnya

Wednesday,5 December 2012

Tahun 2013 - Rencana Pembentukan SNVT P2KH
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan inisiatif untuk mewujudkan Kota Hijau secara inklusif dan komprehensif, dari delapan atribut Kota Hijau yaitu green planning and design, green open space, green community, green water, green building, green transportation, green energy, green waste, p [...]Selengkapnya

Thursday,29 November 2012

Kutai Timur Pastikan Kaltim Seratus Persen Persub
Sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang belum mendapatkan persetujuan substansi, akhirnya dengan terselenggaranya rapat koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten Kutai Timur tentang RTRW Kabupaten Timur, Kabupaten Timur berhasil pastikan sebelum penghujung tahun 2012 tidak ada Raperda RTRW kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang belum mendapatkan persetujuan substansi Menteri Pekerjaan Umum (29/11).Selengkapnya

Thursday,29 November 2012

Percepatan Penyelesaian Rperpres RTRKAPET Mendesak
Upaya percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (RPerpres RTR KAPET) dirasakan sangat mendesak. Hal ini seiring adanya kebutuhan kepastian ruang investasi yang harus segera dipenuhi untuk memenuhi rencana-rencana pengembangan investasi kawasan. Misalnya adalah mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Selengkapnya

Thursday,29 November 2012

PELATIHAN PIS SEBAGAI AWAL PEMBENTUKAN SNVT
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang, yang sudah dimulai pada tahun 2011, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang kota agar terjamin keberlanjutannya, sekaligus responsif terhadap perubahan iklim. “Penyelenggaraan Pelatihan Pejabat Inti Satker SNVT P2KH ini merupakan salah satu upaya Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Ditjen Penataan Ruang, untuk memberikan tambahan pemahaman kepada aparat satker sebagai bekal awal dalam rangka rencana pembentukan SNVT Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Tahun Anggaran 2013”. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Ruchyat Deni pada saat membuka acara “Pelatihan Pejabat Inti Satker di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang” di Bandung (26/11).Selengkapnya

Wednesday,28 November 2012

Peraturan Zonasi Provinsi Pertajam RTRW Bali
“Salah satu manfaat dari penyusunan arahan peraturan zonasi adalah untuk mempertajam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali," ujar I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali ketika memimpin rombongan berkunjung ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU di Jakarta (27/11).Selengkapnya

Wednesday,28 November 2012

Sistem Pengawasan Penataan Ruang Harus Dibangun
Upaya percepatan penyelesaian Perda RTRW tentunya perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan penataan ruang. Sebenarnya roh dari penyelenggaraan penataan ruang ada pada pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini mengingat pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang akan selalu dilakukan terus menerus sementara proses perencanaan penataan ruang hanya berlangsung paling tidak sekali dalam 20 tahun. Selengkapnya

Tuesday,27 November 2012

Minimalisasi Permasalahan Penataan Ruang
“Peningkatan pemahaman para pejabat di lingkungan Ditjen Penataan Ruang yang mendalam terhadap konsepsi pengaturan penataan ruang, terutama terkait pokok-pokok materi muatan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang perlu terus dilakukan”, pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum IV Bidang Hubungan Antarlembaga merangkap Sekretaris Ditjen Penataan Ruang dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemahaman Pengaturan Penataan Ruang Angkatan I di Werdhapura Village Center, Sanur, Bali (21-23/11).Selengkapnya

Friday,23 November 2012

3 PROVINSI LAKUKAN SINKRONISASI RPI2JM
Provinsi Bali, Gorontalo dan Sulawesi Selatan saat ini mulai menyusun Rencana Terpadu Pembangunan dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) dan saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Penyusunan RPI2JM ini merupakan bagian dari kegiatan [...]Selengkapnya

Monday,19 November 2012

Green Metropolis Jakarta 2050
Penyelenggaraan Sayembara Green Metropolis Jakarta 2050 merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian PU untuk mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan di perkotaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dunia perencanaan menjadi bergairah sehingga berbagai aktor pembangunan seperti perencana, perancang kota, pemerhati masalah perkotaan, dan masyarakat umum dapat terlibat sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap proses perumusan kebijakan dan pembangunan kota metropolitan Jakarta. Selengkapnya

Monday,19 November 2012

Optimalisasi Koordinasi Kelembagaan
“Penataan ruang merupakan kegiatan yang bersifat strategis dan lintas sektor, maka penyelenggaraannya perlu ditangani secara terpadu”, demikian disampaikan Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis dalam sambutan pembukaannya pada Lokakarya Meningkatkan Peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam Penataan Ruang Jakarta, di Jakarta (9/11).Selengkapnya

Tuesday,13 November 2012

Sarasehan Kota Hijau dan Kota Pusaka, untuk Kota
Melalui pengembangan Kota Hijau dan Kota Pusaka yang telah bergulir sejak 2011, terungkap berbagai upaya unik dari setiap daerah di Indonesia dalam mengartikulasikan konsep keberlanjutansecara konkret. Oleh karena itu kegiatan Sarasehan Kota Hijau dan Kota Pusaka ini menjadi media belajar antar Kabupaten/Kota peserta, perihal beragam upaya unik tersebut dalam mengaktualisasikan konsep keberlanjutan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, saat membuka Kegiatan Sarasehan Kota Hijau dan Kota Pusakasebagai bagian dari rangkaian puncak peringatan Hari Tata Ruang 2012 di Jakarta (9/11).Selengkapnya

Thursday,8 November 2012

SUMBA TIMUR, PROSPEK BARU INVESTASI INDONESIA
Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden untuk meningkatkan kualitas penataan ruang di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk kawasan perdesaan (non-perkotaan), dengan segera seluruh instrumen eksekutif dan legislatif bergerak cepat menindaklanjutinya. Termasuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang dalam hal ini Kabupaten Sumba Timur masuk ke dalam bimbingan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, dengan respon cepat segera menindaklanjuti Instruksi Presiden ini. Sebagai langkah awal, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II telah melakukan FGD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan Kementerian/Lembaga terkait yang diadakan pada Rabu (7/11) di Jakarta. Selengkapnya

Thursday,8 November 2012

Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan
“Dalam proses pembangunan berkelanjutan, peran serta masyarakat dengan kearifan lokalnya perlu diberikan tools dan mekanisme yang jelas agar bisa berinteraksi dalam penyelenggaraan penataan ruang," ujar Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joessair Lubis dalam sambutan pembukaannya pada seminar yang bertajuk “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota”. Selengkapnya

Thursday,8 November 2012

Penyelenggaraan Penataan Ruang dg SDM Profesional
"Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan konflik penataan ruang yang terjadi sekarang ini diperlukan SDM bidang penataan ruang yang profesional,” ungkap Ruchyat Deni, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Hubungan antar Lembaga merangkap Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam Fasilitasi Forum Temu Pakar Bidang Penataan Ruang di Werdhapura, Sanur, Rabu (7/11).Selengkapnya

Thursday,8 November 2012

KABUPATEN PUNCAK JAYA SELANGKAH MENUJU PERSUB
Setelah tertunda sekian lama akibat stabilitas politik dan keamanan, akhirnya pada hari Senin 5 November 2012 Kabupaten Puncak Jaya provinsi Papua sukses melaksanakan rapat BKPRN di Jakarta, minggu lalu.Selengkapnya

Tuesday,6 November 2012

TEGUR PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENETAPAN PERDA
Kenyataan bahwa pencapaian Perda RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten di wilayah II yang sampai saat ini belum 100 persen memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat berimbas kepada penilaian kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Selengkapnya

Friday,2 November 2012

PELOPOR PENATAAN RUANG HARUS CERDAS&BERJIWA SENI
Pelajar yang cerdas dan mempunyai jiwa seni yang tinggi mutlak diperlukan dalam pembentukan Kader dan Pelopor Penataan Ruang. Tidak hanya pintar dalam hal akademik di sekolah tetapi generasi muda dituntut untuk mempunyai kecerdasan dan berjiwa seni (keindahan) yang tinggi, sehingga mereka memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Dik Doank yang hadir dalam FGD Pembahasan Modul Pembentukan Pelopor Penataan Ruang di Hotel Grand Kemang, Jakarta (1/11).Selengkapnya

Tuesday,30 October 2012

PERLUNYA KOMPETENSI SDM DALAM PENYUSUNAN RDTR
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang telah disusun selama 3 tahun dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2013 nanti perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang, yang salah satunya adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Demikian disampaikan plt Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Joesair Lubis pada pembukaan Diklat Teknis Reviewer RDTR di Solo, Senin (29/10).Selengkapnya

Tuesday,30 October 2012

Menciptakan Kota Hijau dengan Merangkul Stakeholder
Program Pegembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program sinergis dan kolaboratif, dengan pemeran utamanya terdiri atas Pemkab/kota dan masyarakat, sebagai upaya merangkul segenap stakeholder untuk menciptakan kota hijau. Kota hijau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun swasta juga dap [...]Selengkapnya

Tuesday,23 October 2012

Upaya Perwujudan RTRWN Melalui Monitoring-Evaluasi
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan RTR Pulau/Kepulauan merupakan rencana rinci dan perangkat operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sebagai rencana rinci dan perangkat operasionalisasi, RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan merupakan acuan spasial bagi instansi sektoral dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat saat membuka Focus Group Discussion Penyiapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN, RTR KSN, dan RTR Pulau/Kepulauan di Batam minggu lalu.Selengkapnya

Tuesday,23 October 2012

Peningkatan Daya Saing KAPET
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) didorong menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah melalui konsep pengembangan yang terfokus, berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang memiliki daya saing. Hal ini dilakukan dengan peningkatan daya saing pada sektor hilir untuk memberikan [...]Selengkapnya

Thursday,18 October 2012

Infrastruktur, Faktor Penting Kemajuan Kapet
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah memerlukan dorongan kuat dari berbagai sektor dan pemerintah daerah. Upaya yang akan dilakukan untuk menarik investasi masuk ke KAPET harus didukung dengan keterpaduan infrastruktur yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di KAPET. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Iman Soedradjat, saat membuka acara Fasilitasi dan Koordinasi Keterpaduan Infrastruktur KAPET di Jakarta (17/10).Selengkapnya

Tuesday,16 October 2012

Sistem Zonasi, Alat Pengendali Kwsn Prambanan
Dengan dimuatnya Kawasan Candi Prambanan pada World Heritage List mengangkat kawasan tersebut sebagai objek wisata monumental berskala dunia, yang harus dilestarikan. Hal tersebut menjadi tugas bagi Pemerintah RI untuk meratifikasi dokumen penetapan cagar budaya dunia dalam peraturan perundang-undangan. Tahun ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyusun penataan ruang Kawasan Candi Prambanan yang dititikberatkan pada pelestarian dan pelindungan kawasan. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian PU Iman Soedradjat dalam FGD II Konsep Delineasi dan Arahan Pengembangan Kawasan Candi Prambanan di Jakarta (15/10).Selengkapnya

Tuesday,16 October 2012

Ditjen Penataan Ruang susun RTR KSN TNKS
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum kini tengah menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Kerinci Seblat. RTR ini diperlukan untuk menjaga kawasan sekitar TNKS agar tekanan dan ancaman yang dapat mengganggu kelestarian kawasan tersebut dapat dihindari, mengingat kawasan ini merupakan world natural tropical forest heritage. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Iman Soedradjat dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Raperpres tentang RTR KSN TNKS, di Padang, beberapa waktu lalu.Selengkapnya

Wednesday,10 October 2012

Kawasan Industri Sei Mangkei Utamakan Aspek
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 29/2012 wajib didukung semua sektor khususnya infrastruktur. Melalui proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program perencanaan kawasan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat mengetahui serta memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Demikian diungkapkan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian Pekerjaan Umum Ridho Matari Ichwan saat membuka Konsultasi Publik dan Pelingkupan KLHS Kawasan Sei Mangkei di Medan (5/10).Selengkapnya

Wednesday,3 October 2012

BANYAK HAL BARU DALAM PECHA KUCHA KE-11
Direktorat Binda 2 yang menjadi tuan rumah acara pecha kucha kali ini memberi kesempatan kepada sembilan pemapar untuk menyampaikan ide-ide segar seputar pengawasan yang diangkat menjadi tema umum. Acara semakin semarak dengan dipandu oleh duet kasi dari Subdit Bimtek IIB, Ismail Widadi dan Mutiara Khusnul Chotimah.Selengkapnya

Wednesday,3 October 2012

Percepatan Penyelesaian Kegiatan P2KH bagi 25 Kota
Percepatan proses penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH), masterplan, dan peta komunitas hijau penting untuk dirampungkan hingga akhir Oktober ini. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Joessair Lubis, Direktur Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang pada Workshop Evaluasi RAKH 2012 untuk 25 Kota/Kabupaten Peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2012 di Jakarta (2/10). Selengkapnya

Tuesday,2 October 2012

KLUSTER EKONOMI KAPET BERBASIS SISTEM DATABASE
Filosofi dasar pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dahulu masih menggunakan teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) saat ini dirasakan sudah tidak lagi relevan. Pengembangan KAPET kini diarahkan pada konsep pengembangan klaster ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi local (local economic development), dengan bertumpu pada komoditas unggulan lokal secara selektif. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Firman H. Napitupulu pada Pembahasan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan KSN KAPET Tahun 2012 di Bali (28/9).Selengkapnya

Tuesday,2 October 2012

Komitmen Terhadap 7 Pilar Kebijakan Manajemen DJPR
Perlu adanya komitmen yang tinggi dari para pejabat, terutama terhadap 7 Pilar Kebijakan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dalam pelaksanaan program tahun 2013, demikian diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana, saat membuka acara Pengarahan untuk Pejabat Eselon II, III, IV dan Sosiometri di Jakarta (1/10).Selengkapnya

Monday,1 October 2012

13 Rperpres RTR KSN Masuk Tahap Legalisasi
Sebanyak tiga belas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) ditargetkan untuk masuk ke tahap legalisasi yaitu harmonisasi peraturan perundangan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2013. Hal tersebut menjadi poin utama pada pembahasan usulan kegiatan tahun anggaran 2013 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional di Jakarta (26/9).Selengkapnya

Wednesday,26 September 2012

PEMBENTUKAN KARAKTER SUDAH MENJADI KEBUTUHAN
Pembentukan karakter telah menjadi kebutuhan bila dikaitkan dengan peningkatan kinerja organisasi. Kecerdasan emosional yang dipadukan dengan kecerdasan intelektual merupakan modal penting bagi pembangunan karakter pegawai. Modal inilah yang nantinya akan membentuk budaya kerja dalam suatu organisasi. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam pembukaan Pelatihan ESQ Tahap II Ditjen Penataan Ruang yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sri Sarwoasih di Jakarta (25/9). Selengkapnya

Wednesday,26 September 2012

RTRW Kota Surabaya Masuki Tahapan Pembahasan BKPRN
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya memasuki tahapan pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Menteri PU, sebelum diPerdakan sebagaimana diamanatkan UU 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 18 ayat (2). Demikian mengemuka dalam Pembahasan RTRW Kota Surabaya di Jakarta beberapa waktu lalu.Selengkapnya

Monday,24 September 2012

Akademisi&Perencana Perlu Kawal Implementasi RTRW
“Proses yang melibatkan eksekutif dan legislatif daerah untuk pengesahan Raperda tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu terus didorong, sehingga diharapkan para akademisi maupun perencana dapat terus mengawal dan mendukung proses tersebut,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana pada seminar yang bertajuk “Tantangan Perkotaan dari Sudut Pandang Kebijakan dan Kelembagaan” di Surabaya (20/9). Selengkapnya

Sunday,23 September 2012

Menteri PU:Pengelolaan Wilayah Pantai Terintegrasi
Pantai dan wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Di samping itu, permasalahan pantai seperti erosi, abrasi, gelombang pasang dan tsunami saat ini bukan hanya mengancam keberadaan infrastruktur dekat pantai, namun telah mengancam pemukiman warga sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pantai yang terintegrasi. Demikian sambutan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto yang disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Graita Sutadi dalam Peresmian Gedung Laboratorium Teknik Pantai, Puslitbang Sumber Daya Air di Buleleng, Bali (20/9).Selengkapnya

Sunday,23 September 2012

KAPET BATULICIN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di KAPET Batulicin diutamakan pada komoditas yang berskala ekonomi tinggi, memiliki nilai kompetitif, serta memiliki industri turunan yang mampu menciptakan nilai tambah. Di samping komoditas tersebut, maka komoditas lainnya dapat dikembangkan oleh kabupaten sesuai arahan pengembangan yang diatur dalam RTRW kabupaten. Hal tersebut disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian PU Iman Soedradjat, dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KAPET Batulicin di Banjarmasin (19/9).Selengkapnya

Saturday,22 September 2012

Pemanafaatan Ruang Tidak Sesuai RTRW Kena Sanksi
Izin apapun yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan dikeluarkan oleh Kepala Daerah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika tidak sesuai akan dikenakan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perundangan,” ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia saat menerima kunjungan DPRD Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di Jakarta (18/9). Selengkapnya

Friday,21 September 2012

Perkotaan dan Perdesaan Harus Sejajar
“Ada persepsi yang salah bahwa perdesaan adalah sebagai pendukung perkotaan, seharusnya perdesaan dan perkotaan sama-sama mandiri serta sejajar," demikian ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU Imam S. Ernawi dalam Coffee Morning Direktorat Jenderal Penataan Ruang (19/8).Selengkapnya

Friday,21 September 2012

Perincian RTR Kawasan Borobudur Dalam RDTR Kab
"Delineasi Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Borobudur dan Sekitarnya bersifat indikatif, sehingga akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi dalam acara expose Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional di Jakarta (18/9).Selengkapnya

Monday,17 September 2012

NILAI & PRINSIP MORAL, PANDUAN ETIKA BAGI PNS
Nilai-nilai dan prinsip moral sebagai panduan etika merupakan komponen yang sangat penting dalam membentuk sikap profesional pada diri individu. Untuk itu, sebagai salah satu upaya pembinaan pegawai, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan ESQ Training. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam pembukaan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sri Sarwoasih di Jakarta (17/9).Selengkapnya

Monday,17 September 2012

Russia, Mitra Kerjasama Potensial Bidang Penataan
Indonesia dapat belajar banyak dari kota-kota Rusia, seperti Moskow yang telah mengalami proses transformasi sosial-ekonomi yang pesat dan positif, mengelola perubahan dengan baik dalam 25 tahun terakhir. Dalam kaitan tersebut Rusia dapat menjadi mitra potensial untuk bidang penataan ruang kota dan [...]Selengkapnya

Thursday,13 September 2012

Penyelesaian RTRW Aceh Jadi Perhatian Pemerintah
Penataan ruang merupakan matra spasial pembangunan bagi semua sektor. Belum rampungnya Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan dan investasi di daerah. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam Finalisasi Materi Teknis dan Raqanun RTRW Kabupaten/Kota di Aceh, yang diselenggarakan di Berastagi, Rabu (12/9).Selengkapnya

Thursday,13 September 2012

SKPD Bidang Penataan Ruang Peringati Hataru 2012
Untuk mensukseskan perayaan Hari Tata Ruang (Hataru) Tahun 2012 yang bertemakan “Green City for a Better Life”, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang diharapkan dapat mempersiapkan peringatan dan perayaannya mulai Bulan September ini. Hal ini mengingat akan ada Strategic Event bagi SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang yang mempunyai program peringatan Hari Tata Ruang 2012 terbaik. Sementara peringatan puncak Hari Tata Ruang 2012 secara nasional akan diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam pembukaan rapat Evaluasi SKPD Dekonsentrasi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang di Wilayah II di Batam (13/9).Selengkapnya

Wednesday,12 September 2012

Kawasan Sorowako Pertimbangkan Aspek Keberlanjutan
Pemanfaatan sumber daya pertambangan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sumber Daya Alam (SDA) serta investasi yang besar terhadap pengolahan nikel di Kawasan Sorowako dan sekitarnya harus dijaga, karenanya perlu ada aturan yang dapat menjawab isu tumpang tindih kawasan dan peraturan yang berlaku. Demikian diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat saat membuka Pembahasan Raperpres dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Sorowako dan sekitarnya di Makassar (11/9).Selengkapnya

Sunday,9 September 2012

Penetapan RDTR Harus Mengikuti Prosedur
“Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi Perda harus mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku, sama prosesnya dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK),” ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I ujar Lina Marlia saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Asahan di Jakarta, Kamis (6/9). Selengkapnya

Thursday,6 September 2012

Raperpres RTR Kawasan Candi Prambanan Disusun
Pelestarian Kawasan Candi Prambanan sebagai suatu lanskap peninggalan budaya dunia harus dilakukan oleh para stakeholder secara terpadu dan simultan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan nilai keistimewaan kawasan, serta kekayaan historis yang dikandung kawasan. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Iman Soedradjat saat membuka FGD Pengembangan Kawasan Candi Prambanan di Yogyakarta (4/9).Selengkapnya

Wednesday,5 September 2012

Kawasan Perbatasan Negara di Sintang Dialihkan
Pengembangan kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia yang masuk wilayah administratif Kabupaten Sintang, disepakati akan diarahkan pada koridor Jasa-Sungai Kelik. Pengembangan dengan konsep koridor seperti ini selaras dengan percepatan pembangunan yang didorong Pemerintah melalui MP3EI dengan konsep koridor ekonominya. Demikian salah satu pokok bahasan yang disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum, Bahal Edison Naiborhu dalam pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Sintang di forum BKPRN di Jakarta (3/9).Selengkapnya

Monday,3 September 2012

RTR Kawasan TN Komodo Disusun Tahun Ini
Kawasan Taman Nasional Komodo yang sejak tahun 1991 telah ditetapkan sebagai Natural World Heritage oleh badan internasional UNESCO, juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penataan ruang KSN TN Komodo harus diprioritaskan, selain untuk menjaga kelestarian kawasan yang merupakan habitat hewan reptil langka komodo, juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Di tahun anggaran 2012 Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang mulai menyusun Rencana Tata Ruang KSN TN Komodo.Selengkapnya

Monday,3 September 2012

RTRW Kabupaten Sorong Diperdakan September
DPRD Kabupaten Sorong berkomitmen akan mengawal dokumen dan proses penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda RTRW pada bulan September. Hal ini disampaikan Ketua Badan Legislasi Daerah Arnold Leumak dalam audiensi dengan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2, Bahal Edisson Naiborhu di Jakarta (31/8).Selengkapnya

Wednesday,29 August 2012

Peran Tata Ruang Antisipasi Dampak Perubahan Iklim
Fenomena Perubahan Iklim (PI) sangat erat kaitannya dengan penataan ruang. Tren yang terjadi saat ini adalah terjadinya urbanisasi yang besar di perkotaan hingga mencapai angka 80 persen, padahal daerah urban sebagai penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Karenanya penataan ruang diharapkan mampu meminimaiisir dampak dari PI ini. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam Talkshow "Bersama Menata Ruang Untuk Semua” di RRI Pro3 FM Jakarta (29/8).Selengkapnya

Tuesday,28 August 2012

DPRD Kabupaten Solok Selatan:Seberapa Penting RTRW
“Sebetulnya RTRW itu berupa dokumen, tapi dokumen itu jika tidak diperdakan akan sia-sia, dokumen ini dibuat oleh ahli dan birokrasi dan setelah jadi disampaikan kepada legislasi untuk ditetapkan secara legal, sehingga ada ilmunya, ada kebijakannya, dan ada hukumnya” ujar Lina Marlia, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I pada pembukaan acara kunjungan kerja DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam rangka konsultasi koordinasi DPRD Kabupaten Solok Selatan tentang Raperda RTRW Kabupaten Solok Selatan di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (13/08).Selengkapnya

Wednesday,15 August 2012

Shortlist PKPD-PU Ditetapkan
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang Tahun 2012 sudah memasuki tahap penetapan daftar pendek (shortlist). Pada tahap ini, ditentukan calon pemenang yang masing – masing terdiri dari 5 (lima) provinsi, kabupaten, dan kota. Penetapan shortlist ini didasarkan pada tema yang diangkat tahun ini, yaitu “Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah. Demikian disampaikan Direktur Bina Program dan Kemitraan Ridho Matari Ichwan saat Pembahasan Shortlist PKPD-PU Bidang Penataan Ruang Tahun 2012 di Jakarta (9/8).Selengkapnya

Wednesday,15 August 2012

LINDUNGI RAKYAT DAN LINGKUNGAN DARI DAMPAK TAMBANG
LINDUNGI RAKYAT DAN LINGKUNGAN DARI DAMPAK TAMBANG “Lindungi hak rakyat sebelum menjual tanah kepada investor untuk dijadikan tambang..” demikian pesan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu saat menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Jakarta (13/8). Selengkapnya

Tuesday,14 August 2012

KLHS KSN Prambanan Masuki Identifikasi Isu Strategis
Setelah melakukan pengumpulan data awal pada bulan Juni lalu, tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Strategis Nasional (KLHS KSN) Prambanan mulai merumuskan isu strategis awal. Hal ini mengemuka dalam Persiapan Scoping KLHS KSN Prambanan di Jakarta (13/8).Selengkapnya

Tuesday,14 August 2012

BIPR Bersiap Terapkan ISO 9001:2008
Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) bersiap menerapkan ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan salah satu peran BIPR sebagai pusat pelatihan penataan ruang secara nasional. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Ruchyat Deni Djakapermana dalam Forum Temu Pakar Penataan Ruang di Sanur, Bali (10/8).Selengkapnya

Monday,13 August 2012

Perlu Identifikasi & Klasifikasi Warisan Budaya
“Sebaran dari kekayaan budaya asli toraja itu sangat luas, sehingga dibutuhkan identifikasi dan klasifikasi terhadap bagian-bagian yang memang benar mempunyai value” demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat ketika membuka acara Diskusi Terbatas Integrasi Kebijaka [...]Selengkapnya

Thursday,9 August 2012

Kementerian PU Apresiasi Bali,Sulsel & Gorontalo
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengapresiasi pencapaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo yang telah mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karenanya ketiga provinsi tersebut ditunjuk sebagai pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) bidang Penataan Ruang tahun 2011. "hadiah" yang diberikan bagi pemenang berupa kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) yang berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah.Selengkapnya

Wednesday,8 August 2012

AMANKAN KEPENTINGAN NASIONAL DENGAN RTR KSN
Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) merupakan bentuk pengamanan kepentingan nasional terhadap wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional, ungkap Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison saat membuka acara Rapat Koordinasi Penyusunan RTR KSN di Wilayah II di Jakarta (7/8).Selengkapnya

Tuesday,7 August 2012

Legalisasi Raperda RTRW Padangpanjang Terhambat
Raperda Kota Padangpanjang saat ini tengah dibahas di DPRD Kota. Namun, adanya permasalahan batas wilayah dengan Kabupaten Tanah Datar, mengakibatkan proses legalisasi raperda RTRW Kota Padangpanjang sedikit terhambat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Padangpanjang Novi Hendri dalam kun [...]Selengkapnya

Friday,3 August 2012

Legalisasi Raperda RTRW Padangpanjang Terhambat
Raperda Kota Padangpanjang saat ini tengah dibahas di DPRD Kota. Namun, adanya permasalahan batas wilayah dengan Kabupaten Tanah Datar, mengakibatkan proses legalisasi raperda RTRW Kota Padangpanjang sedikit terhambat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Padangpanjang Novi Hendri dalam kunjungan DPRD Kota Padangpanjang di Jakarta (2/8).Selengkapnya

Friday,3 August 2012

RTRW HARUS BERKEADILAN DAN BERPIHAK PADA RAKYAT
“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan alat pendorong pembangunan Kabupaten yang harus berkeadilan dan berpihak pada keinginan serta kesejahteraan rakyat," ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu pada rapat kunjungan kerja Pansus DPRD Kabupaten Bone Bolango di Jakarta (1/8).Selengkapnya

Friday,3 August 2012

Mengembangkan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
Pengembangan SDM yang profesional merupakan salah satu dari 7 Pilar Kebijakan Manajemen Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yang memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan penataan ruang, baik pada aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) I Pengembangan Modul dan Kurikulum Pelatihan Penataan Ruang di Jakarta (2/8).Selengkapnya

Friday,3 August 2012

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Segera Tetapkan Perda RTRW
Percepatan Penetapan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku harus segera diselesaikan. Selain sebagai alat untuk mendorong percepatan investasi juga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku [...]Selengkapnya

Monday,30 July 2012

DAS Tondano Dalam Kondisi Kritis
“Penyelamatan DAS Tondano adalah sebuah agenda nasional mengingat posisinya yang strategis tetapi dalam kondisi yang kian kritis dan mengakibatkan turunnya fungsi serta daya dukung DAS tersebut terhadap kawasan di sekitarnya," ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat ketika mengawali acara diskusi terbatas integrasi kebijakan sektor dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Konservasi dan Wisata DAS Tondano di Jakarta (27/7). Selengkapnya

Monday,30 July 2012

P3KP Dibangun Dengan Prinsip Kebersamaan
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan gerakan berkelanjutan, tidak bersifat sentralistik tapi dibangun atas dasar kebersamaan. Selain itu P3KP tidak berorientasi pada heritage building tetapi kepada pusaka alam, pusaka budaya ragawi, pusaka budaya non ragawi, dan pusaka saujana yang lebih utuh dan dimulai dari yang sederhana. Demikian diungkapkan Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Workshop Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka di Banjarmasin (26 /7).Selengkapnya

Monday,30 July 2012

Keterlibatan Masyarakat Harus Dioptimalkan
Pada dasarnya Rencana Detail Tata Ruang-Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) tidak dapat disusun secara sepihak dan bukan pekerjaan studio, karena akan digunakan dalam mengatur pembangunan fisik suatu kawasan/wilayah dan mengikat masyarakat. Karenanya keterlibatan masyarakat dan para pemilik lahan harus diop [...]Selengkapnya

Tuesday,24 July 2012

Dirjen Penataan Ruang Tutup Pekan Olahraga PU
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi secara resmi menutup Pekan Olahraga di lingkungan Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (20/7). Sebanyak tujuh cabang olahraga telah dipertandingkan antarUnit Eselon II pada 11 Juni hingga 10 Juli. Ketujuh cabang olah raga yang dipertandingkan adalah cabang tenis meja, catur, tenis lapangan, gate ball, volley ball, futsal, bulu tangkis. Selengkapnya

Friday,20 July 2012

Kota Baru Harus Didukung Kebijakan Komprehensif
Pengembangan kota baru perlu didukung dengan kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan operasional serta perlunya evaluasi. Dimaksudkan pelaksanaannya dapat menjawab berbagai persoalan kota secara efektif dan efisien baik saat ini maupun masa depan. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Ruchyat Deni Djakapermana dalam Focus Group Discussion (FGD) I dengan tema “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kota Baru di Indonesia” di Jakarta (18/7).Selengkapnya

Friday,20 July 2012

Sangat Diharapkan Kontribusi Positif SUD-FI
“Menginjak perjalanan keberadaannya di tahun kelima, SUD-FI (Sustainable Urban Development Forum Indonesia) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan ruang kehidupan yang berkualitas," ungkap Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi saat menanggapi pelaksanaan Dialog Jelang Lima Tahun SUD Forum Indonesia di Jakarta (19/7).Selengkapnya

Thursday,19 July 2012

Regenerasi Petugas Laporan Keuangan Perlu Dilakukan
“Konsolidasi laporan keuangan dapat memberikan gambaran jelas tentang total sumber daya instansi pemerintah, khususnya masing-masing Satuan Kerja”. Demikian disampaikan Ruchyat Deni Djakapermana Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada penutupan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Unit Eselon I (UAKPA/B-EI) untuk Wilayah Timur di lingkungan Ditjen Penataan Ruang, di Yogyakarta (15/07).Selengkapnya

Tuesday,17 July 2012

CENTER OF EXCELLENCE DIPERLUKAN DALAM KESATKERAN
Dalam menjalankan tugas kesatkeran, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menjadi center of excellence. Diperlukan target dan sasaran yang terukur, proses kerja yang baku, dan dipatuhi bersama sebagai standar acuan kerja, teamwork yang hebat, proses perencanaan evaluasi dan kontrol yang komprehensif serta pemikiran yang out of the box.Selengkapnya

Tuesday,17 July 2012

Rencana Aksi Kota Hijau Tahap Kedua Dimulai
Untuk mendorong aktualisasi Kota Hijau berkelanjutan di Indonesia, perlu dibangun suatu gerakan kolektif yang mampu menyentuh berbagai stakeholder. Karenanya keikutesertaan Kabupaten/Kota pada Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) tahap kedua menjadi sangat penting. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi dalam Workshop Program Pengembangan Kota Hijau di Jakarta (14/7). Workshop ini merupakan tahap ke-2 lanjutan dari program serupa yang telah dicanangkan pada 2011. Selengkapnya

Monday,16 July 2012

Fasilitasi Penyiapan Rperpres Tentang RTR KSN Kapet Bandar Aceh Darussalam
Konsep SmartGrowth telah sesuai dengan indikator-indikator pembangunan kota berkelanjutan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem penataan ruang Indonesia, terutama di tingkatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi di dalamnyaSelengkapnya

Thursday,12 July 2012

DWP DJPR APRESIASI PUTRA-PUTRI PEGAWAI BERPRESTASI
Direktrorat Jenderal Penataan Ruang bersama dengan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Penataan Ruang memberikan bantuan pendidikan kepada 34 orang pegawai golongan I, II dan honorer di lingkungan Ditjen Penataan Ruang yang mempunyai anak usia SD hingga SLTA yang berprestasi.Selengkapnya

Wednesday,11 July 2012

Perpres RTR KSN Menguatkan Koordinasi Pembangunan
Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai KSN dalam PP No. 26/2008 tentang RTRWN adalah Kawasan Toraja dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini ditetapkan sebagai KSN dengan pendekatan sosial budaya.Selengkapnya

Wednesday,11 July 2012

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL PERLU “DIAMANKAN”
“Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota saat ini sedang dalam proses penyelesaian, sehingga ini adalah momen penting bagi kita untuk segera mengamankan seluruh kawasan yang memiliki nilai strategis nasional”, ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat ketika mengawali acara Sosialisasi Manajemen Penanganan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) di Jakarta (10/7).Selengkapnya

Tuesday,10 July 2012

BULUTANGKIS CABANG ANDALAN DJPR
“Bulutangkis adalah cabang andalan di Direktorat Jenderal Penataan Ruang, untuk itu prestasi cabang ini harus dipertahankan dan bahkan di tingkatkan”, demikian disampaikan Ridho Matari Ichwan selaku Pembina Cabang Bulutangkis BAPOR Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR), KementeriSelengkapnya

Monday,9 July 2012

Menteri PU Kunjungi Perpustakaan DJPR
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan kunjungan ke Perpustakaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang berlokasi di lobby Gedung SDA-Penataan Ruang. Kunjungan tersebut dilakukan bersamaan dengan inspeksi beliau di sekitar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (22/6).Selengkapnya

Friday,6 July 2012

Empat Kementerian Dorong DPRD Percepat Perda RTRW
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali melakukan upaya untuk mendorong segera diselesaikannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). “Upaya percepatan penetapan Perda RTRW merupakan tanggungjawab seluruh stakeholder penataan ruang," ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia, dalam Diskusi Upaya Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di Palembang (5/7).Selengkapnya

Tuesday,3 July 2012

BIPR Wadahi Aktualisasi Kearifan Budaya Lokal Bali
Salah satu bentuk implementasi fungsi fasilitasi budaya lokal, Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) mewadahi aktualisasi kearifan budaya lokal Bali yang sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam lingkungannya, sebagai tempat pembelajaran yang mengkolaborasikan unsur lingkungan hidup, kebudayaan, dan kearifan lokal dengan penataan ruang. BIPR telah mewadahi Upacara Mapandes (Potong Gigi) dan Metelubulanan di Wantilan, Werdhapura Village Center, Minggu (1/7).Selengkapnya

Tuesday,3 July 2012

FUNGSI RUANG DALAM OPTIMALISASI PEMBANGUNAN
"Fungsi ruang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur agar nantinya pelaksanaan pembangunan berjalan secara optimal," ujar Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia dalam Seminar dan Kongres Ikatan Alumni Perancis Bidang Pekerjaan Umum (IAPPU) di Werdhapura Village Center, Sanur (30/6). Selengkapnya

Tuesday,3 July 2012

Kader Pelopor Penataan Ruang Wujudkan Generasi Muda
Direktur Bina Program dan Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Rido Matari Ichwan membuka kegiatan Pelatihan Kader Pelopor Penataan Ruang Tahun 2012 di Werdhapura Village Center, Bali (2/7). Kader pelopor merupakan salah satu instrumen yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk dapat merangsang dan membentuk generasi muda menjadi kader pelopor yang handal, serta mampu menjadi katalisator program penataan ruang di masing-masing propinsi.Selengkapnya

Monday,2 July 2012

Lampung Pacu Penetapan Perda RTRW Empat Kabupaten
SKPD Dekonsentrasi PU Bidang Penataan Ruang Provinsi Lampung bersama dengan empat kabupaten di Provinsi Lampung baru-baru ini telah menandatangani nota kesepakatan dalam percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di Bandar Lampung. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Lina Marlia saat ditemui di Jakarta, minggu lalu.Selengkapnya

Monday,2 July 2012

Kinerja SKPD Penataan Ruang Harus Ditingkatkan
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi masih harus ditingkatkan. Hal ini karena masih banyak hal yang harus diperbaiki atau diperjelas serta harapannya SKPD bisa menjadi wakil Pemerintah Pusat di daerah. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia dalam Midterm Review Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang di Wilayah I di Batam (27-29/6). Selengkapnya

Monday,2 July 2012

RDTR Sebagai Alat Utama Wujudkan Tertib Tata Ruang
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendaliaan pemanfaatan ruang, termasuk untuk pemberian izin. Agar RDTR dan Peraturan Zonasi dapat memenuhi fungsinya tersebut, diperlukan peta dengan kedalaman 1:5000 agar batasan fisik dapat terlihat dengan jelas. Hal ini untuk menghindari adanya konflik di bidang spasial dan dapat dijadikan acuan dalam perizinan. Demikian diungkapkan Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Sosialisasi RDTR dan Peraturan Zonasi di Jakarta (27/6).Selengkapnya

Monday,2 July 2012

Sulawesi Utara Sambut Baik Penyusunan RTR KSN
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Konservasi dan Wisata DAS Tondano, Ditjen Penataan Ruang selenggarakan Pertemuan Daerah I pada hari Kamis (28/6) di Manado. Dalam sambutan pembukaannya, pihak Pemerintah Daerah yang diwakili Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara menyambut baik kegiatan ini, sebagai kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh daerah dalam rangka penataan ruang kawasan DAS Tondano. Antusiasme pemerintah daerah juga ditunjukkan dengan kehadiran sekitar 50 orang peserta pertemuan, yang berasal dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado, sebagai wilayah yang tercakup dalam Kawasan DAS Tondano.Selengkapnya

Thursday,28 June 2012

Tingkatkan Fungsi Pusat Pelayanan, Solusi Masalah
“Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan dalam membuka keterisolasian wilayah di kawasan perbatasan negara yaitu melalui peningkatan fungsi pusat pelayanan di kawasan perbatasan negara.” Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi dalam Pertemuan Terbatas untuk membahas “Opsi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Kawasan Perbatasan yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Watimpres, Jakarta (27/6).Selengkapnya

Monday,25 June 2012

Menteri PU Kunjungi Perpustakaan Ditjen Penataan
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan kunjungan ke Perpustakaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang berlokasi di lobby Gedung SDA-Penataan Ruang. Kunjungan tersebut dilakukan bersamaan dengan inspeksi beliau di sekitar lingkungan Kementerian Pekerjaan UmumSelengkapnya

Monday,25 June 2012

Penataan Ruang KSN Diselenggarakan Secara Efektif
Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang memiliki mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Karenanya dalam menata ruang KSN hendaknya dapat berjalan saling mendukung dan diselenggarakan secara efektif dan efisien. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu dalam Rapat Penyusunan Rencana Tata Ruang KSN di Jakarta (22/6).Selengkapnya

Thursday,21 June 2012

Pentingnya Pengembangan Kawasan Agropolitan
“Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang fungsi utamanya didominasi pertanian, salah satu bentuk leverage dari kawasan pertanian adalah agropolitan. Oleh karena itu penting untuk kita memahami pengembangan agropolitan” demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Lina Marlia dalam Diskusi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) terkait pengembangan kawasan Agropolitan di Jakarta (18/6).Selengkapnya

Sunday,17 June 2012

Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Dlm Penataan Ruang
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan suatu upaya yang harus terus dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Hal ini untuk dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam workshop pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penataan ruang Bali dengan tema “Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Kehidupan Lingkungan, Sosial dan Ekonomi” di Sanur, Bali (15/6).Selengkapnya

Friday,15 June 2012

TINGKATKAN KUALITAS LAPORAN BMN DJPR
Tahun 2012, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang mendapatkan tambahan dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialokasikan pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD TP tersebut harus membuat Laporan Barang Milik Negara (BMN) secara terpisah dari Laporan Barang Milik Negara (BMN) SKPD Dekonsentrasi. "Saya harapkan para petugas BMN SKPD TP yang hadir saat ini setelah mengikuti pembinaan dapat menyusun Laporan BMN dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku," ujar Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam penutupan Pembinaan Pelaporan BMN dan Persediaan di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang, Denpasar (15/6).Selengkapnya

Friday,15 June 2012

Pentingnya Sinkronisasi Program Antar K/L
Kesepahaman program atau lebih dikenal dengan sinkronisasi program anatar Kementerian dan Lembaga (K/L) penting untuk dilakukan. Meski secara umum belum ada pedoman khusus, namun hal ini dapat teratasi seiiring dengan banyaknya pertemuan dan koordinasi yang dilakukan untuk membahas draft dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah. Selengkapnya

Thursday,14 June 2012

INTEGRASI RTR KSN SELAT SUNDA DENGAN SEKTOR
Rencana Tata Ruang Kawasan Selat Sunda (RTR KSN) menurut Peraturan Pemerintah No. 26/2008 merupakan salah satu pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan sudut kepentingan ekonomi. Disamping itu KSN Selat Sunda merupakan salah satu 22 kegiatan ekonomi utama fokus pengembangan strategi dan kebijakan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal ini mengemuka dalam pembahasan RTR KSN Selat Sunda tingkat BKPRN di Jakarta (12/6).Selengkapnya

Thursday,14 June 2012

RTRW, JAWABAN TANTANGAN PERUBAHAN
Inti jawaban dari segala permasalahan tata ruang terdapat pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Banyaknya masalah kehutanan yang dihadapi oleh beberapa kabupaten tak pelak dialami juga oleh Kabupaten Polewali Mandar. Kebulatan tekad Bappeda Kabupaten untuk menerapkan mekanisme “Holding Zone” sesuai amanat PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang patut diapresiasi ditengah masih banyaknya keragu-raguan beberapa kabupaten lain untuk menerapkan mekanisme ini.Selengkapnya

Monday,11 June 2012

PEMBANGUNAN KEK SEI MANGKEI CENDERUNG MUNDUR
Holding zone hanya merupakan istilah yang digunakan sebagai upaya atau terobosan untuk masalah proses alih fungsi kehutanan dalam rangka percepatan penetapan perda RTRW, demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Lina Marlia dalam forum Finalisasi Penyelesaian Status Tanah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan RTRW Kabupaten Simalungun di Medan (7/6).Selengkapnya

Saturday,9 June 2012

Kementerian PU Pacu Penetapan Perda RTRW
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II semakin giat mendampingi Pemerintah Daerah pacu penetapan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten. Hal ini juga bertujuan untuk mempertegas aspek legalitas penyelenggaraan Penataan Ruang wilayah. Demikian mengemuka dalam Kegiatan "Peningkatan Kompetensi Teknis Aparat BKPRD Dalam Proses Rekomendasi Gubernur, Persetujuan Substansi dan Legislasi RTR di Provinsi, Jakarta (5/6). Selengkapnya

Friday,8 June 2012

Perlu Dicari Solusi Lambatnya Penyelesaian Perda R
Lambatnya penyelesaiaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu didorong solusi penyelesaiannya. Sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang, sebenarnya 3 tahun adalah batas waktu maksimal daerah untuk masih dapat menggunakan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang lama/sebelumnya. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penetapan Perda RTRW Propinsi/Kabupaten di Wilayah II, Jakarta (7/6).Selengkapnya

Friday,8 June 2012

PERPRES REVITALISASI KAPET HARUS SINERGIS DENGAN
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan elemen pendukung pelaksanaan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sehingga rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang KAPET yang sedang disusun saat ini jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan tentang MP3EI. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Iman Soedradjat pada pembahasan rancangan peraturan presiden dalam rangka revitalisasi KAPET, Rabu (7/6) di Bali.Selengkapnya

Wednesday,6 June 2012

Dukungan Optimal Untuk Selesaikan Masalah Penataan
“Permasalahan-permasalahan penataan ruang yang terjadi di daerah membutuhkan dukungan yang optimal untuk diselesaikan, baik dari sisi legislasi, eksekusi, maupun penganggarannya.”, pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta (5/6).Selengkapnya

Monday,4 June 2012

Penyempurnaan Konsep P2KPB Jadi Prioritas
“Keluaran penyempurnaan konsep P2KPB kita saat ini adalah pembuatan Grand Design dalam bentuk seluruh kegiatan yang difokuskan pada empat atribut yaitu Community Empowerment, Environmental Security, Infrastructure Empowerment, dan Economic Livelihood Empowerment”. Demikaian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Wilayah I Lina Marlia dalam Konsinyasi Penyempurnaan Konsep Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta (29/5)Selengkapnya

Thursday,31 May 2012

Kementerian PU Sosialisasikan Perpres 28/2012
Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU selenggarakan sosialisasi Perpres No. 28/2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali di Kota Bandung (30/5). Sosialisasi ini mengundang perwakilan dari instansi-instansi di daerah seperti Bappeda, Dinas Tata Ruang, serta instansi-instansi terkait yang ada di seluruh provinsi se-Jawa-Bali.Selengkapnya

Thursday,31 May 2012

Aspek Keberlanjutan,Kunci Pembangunan Berbasis RTR
“Dalam melakukan pemeriksaan yang berperspektif lingkungan, aspek keberlanjutan penting sebagai integrasi sinergi sosial-ekonomi-lingkungan yang disepakati sebagai konsensus bersama dalam wujud alokasi ruang," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi dalam Lokakarya “Aspek Lingkungan dalam Pendapatan Negara/Daerah” di Jakarta (29/5). Selengkapnya

Monday,28 May 2012

Hasil Capaian Renstra DJPR Cukup Baik
Rata-rata pencapaian target Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR) tahun ini rata-rata sudah cukup baik, yaitu di atas 70% dari target 2010-2014. Namun demikian, ada beberapa output yang dinilai masih sangat rendah, yaitu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dimana dari target 60 selama 5 tahun baru diselesaikan sebanyak 14 NSPK. Pencapaian target cukup baik tapi NSPK masih rendah. Demikian ujar Direktur Bina Program dan Kemitraan Rido Matari Ichwan,dalam Rapat Pendalaman Hasil Review Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Jakarta (24/5). Selengkapnya

Monday,28 May 2012

Generasi Muda Perlu Terlibat Dalam Penataan Ruang
Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Nasional dan Kader Pelopor merupakan dua hal yang sangat penting. Kedua kegiatan tersebut hendaknya juga saling terintegrasi karena sama-sama melibatkan pelajar atau generasi muda. Demikian disampaikan Direktur Jendeal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi di sela-sela Ekspose Kegiatan Bina Program dan Kemitraan di Jakarta (28/5). Selengkapnya

Sunday,27 May 2012

Kawasan Perkotaan Kompak, Lebih Efisien & Managable
Selengkapnya

Friday,25 May 2012

Mendesak, Percepatan Perda RTRW Perlu Segera Disel
“Kebutuhan perizinan untuk pelaksanaan pembangunan sudah sangat mendesak. Oleh karena itu, percepatan penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus segera diselesaikan”, ungkap Lina Marlia, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, saat ditemui di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Ditjen Penataan Ruang, Kamis (24/5).Selengkapnya

Friday,25 May 2012

Pecha Kucha DJPR : Berbagi Ide Lewat Secangkir Kop
Pecha kucha merupakan pertemuan yang dirancang untuk berbagi gagasan melalui 20 bahan tayang dan masing-masing tayangan disampaikan dalam waktu 20 detik. Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengemas acara gagas pendapat ini dalam bentuk pertemuan coffee morning di Jakarta. (23/5)Selengkapnya

Friday,25 May 2012

Informasi Geospasial, Input Penyusunan Rencana Tat
Selengkapnya

Friday,25 May 2012

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jambi Percepat RTRW
SKPD Dekonsentrasi Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jambi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi telah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dalam percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di Jambi (22/5).Selengkapnya

Friday,25 May 2012

Informasi Geospasial, Input Penyusunan RTR
“Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, informasi geospasial yang bersifat dasar maupun tematik merupakan input penting, terutama dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang suatu wilayah atau kota”, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam acara Seminar dan Diskusi Panel “Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Geospasial” di Universitas Esa Unggul, Jakarta. (23/05)Selengkapnya

Friday,25 May 2012

SUKAMARA PELOPORI PENERAPAN “HOLDING ZONE
Kabupaten Sukamara bersama-sama dengan Kabupaten Lamandau akan menjadi pelopor penerapan ketentuan “holding zone” di Kalimantan Tengah. Optimisme ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukamara Achmad Ramliansyah dalam kunjungannya bersama rombongan ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (24/5).Selengkapnya

Friday,25 May 2012

Menuju Qanun RTRW Kota Sabang
“Kami ingin membangun Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang sesuai dengan Visi dan Tujuan Penatan Ruang Kota Sabang”, jelas Gusmery, Kepala Bappeda Kota Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, menunjukkan komitmennya untuk menjadikan RTRW Kota Sabang menjadi Qanun (Perda) dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN),di Jakarta. (23/5)Selengkapnya

Friday,25 May 2012

DJPR TAJAMKAN ROAD MAP
Sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penataan ruang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR) menyusun Road Map Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang, yang terangkum dalam Matriks Kubus Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang. Demikian disampaikan Widyaiswara Utama LAN Nana Rukmana pada Pembahasan Road Map Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang di Jakarta, Rabu (23/5).Selengkapnya

Tuesday,22 May 2012

Tingkatkan Kerjasama Profesional, Akademisi
“Kita semua perlu mengetahui perspektif para profesional perencana dan akademisi dalam melihat persoalan di bidang Penataan Ruang. Langkah-langkah nyata kerjasama tiga pihak, yakni profesi, akademisi, dan birokrat juga perlu dirumuskan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni dalam Diskusi “Integrasi Akademisi, Profesi, dan Birokrat dalam Aplikasi Keilmuan Penataan Ruang” minggu lalu di Jakarta.Selengkapnya

Monday,21 May 2012

Tingkatkan Kerjasama dalam Penataan Ruang
“Kita semua perlu mengetahui perspektif para profesional perencana dan akademisi dalam melihat persoalan di bidang Penataan Ruang. Langkah-langkah nyata kerjasama tiga pihak, yakni profesi, akademisi, dan birokrat juga perlu dirumuskan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni dalam Diskusi “Integrasi Akademisi, Profesi, dan Birokrat dalam Aplikasi Keilmuan Penataan Ruang” minggu lalu di Jakarta.Selengkapnya

Monday,21 May 2012

RPI2JM: Vitamin Pembangunan Daerah
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadiahkan perumusan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) kepada Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo yang merupakan pemenang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PKPD) Bidang Penataan Ruang Tahun 2011. “RPI2JM merupakan sintesa pengelelolaan pembangunan”, hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu ketika membuka pertemuan para tenaga ahli kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kualiatas Penataan Ruang Pemenang PKPD Bidang Penataan Ruang Tahun 2011, di Jakarta (15/5).Selengkapnya

Tuesday,15 May 2012

Kick-Off Meeting, Canangkan Kerja Intensif
Kick-off Meeting pertama Jasa Konsultasi Satker Pengembangan Wilayah Nasional TA 2012 telah dilaksanakan kemarin di Jakarta (14/5). Acara ini sekaligus sebagai tanda bahwa konsultan yang terpilih secara resmi harus segera memulai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja.Selengkapnya

Monday,14 May 2012

Perkembangan Mebidangro Tunjukkan Ciri Negatif
Meski Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) telah disahkan dengan Pepres No. 62/2011 namun perkembangannya menunjukkan ciri negatif. Urbanisasi yang tinggi, meningkatnya titik kemacetan (20 titik kemacetan-red), serta menurunnya kondisi lingkungan merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi perkotaan Mebidangro. Demikian mengemuka dalam Sosialisasi Perpres No. 62/2011 di Medan (8/5)Selengkapnya

Friday,11 May 2012

Holding Zone untuk Percepatan Penyelesaian RTRW
Banyaknya persoalan kehutanan dalam proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah bukan berarti karena tidak adanya solusi. Solusi terkait persoalan kehutanan seperti misalnya mekanisme “holding zone” dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal ini mengemuka dalam Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya (8/5). Selengkapnya

Friday,11 May 2012

Perkembangan Mebidangro Tunjukkan Ciri Negatif
Meski Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) telah disahkan dengan Pepres No. 62/2011 namun perkembangannya menunjukkan ciri negatif. Urbanisasi yang tinggi, meningkatnya titik kemacetan (20 titik kemacetan-red), serta menurunnya kondisi lingkungan merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi perkotaan Mebidangro. Demikian mengemuka dalam Sosialisasi Perpres No. 62/2011 di Medan (8/5).Selengkapnya

Thursday,10 May 2012

Tuntas, Pembahasan RTRW Kabupaten di Lampung
Kabupaten Tulang Bawang menjadi kabupaten terakhir di Provinsi Lampung yang melakukan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).Selengkapnya

Thursday,10 May 2012

P3KP, Wujud Kolaborasi Tiga Pelaku Pembangunan
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) yang dicanangkan Ditjen Penataan Ruang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi tiga pelaku pembangunan, yakni Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ada tiga fokus utama yang ingin dicapai oleh P3KP antara lain menyusun roadmap untuk menuju Kota Pusaka Indonesia dan Kota Pusaka Dunia, mendorong ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Pusaka, serta internalisasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah.Selengkapnya

Wednesday,9 May 2012

DJPR Dapat Tambahan Dana Tugas Pembantuan
Di Tahun Anggaran 2012 Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang mendapatkan tambahan dana Tugas Pembantuan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekon (SKPD) Penataan Ruang Provinsi. Selengkapnya

Wednesday,9 May 2012

Pansus DPRD Kabupaten Kudus: RTRW Adalah Prioritas
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus saat ini tengah dilakukan pembahasan di Pansus DPRD Kabupaten Kudus. Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kudus H. Kadaryono, pada kesempatan Konsultasi Pansus DPRD Kabupaten Kudus ke Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU di Jakarta (8/5), mengungkapkan bahwa pembahasan RTRW Kabupaten Kudus merupakan prioritas kerja DPRD saat ini. Selengkapnya

Monday,7 May 2012

Setelah Perda RTRW Ditetapkan, Penyusunan RDTR
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP-PPR), setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)nya. RDTR tersebut harus sudah ditetapkan paling lama 36 bulan sejak ditetapakan Perda RTRW. Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam sambutan penutupan kegiatan Diseminasi Regional Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang di Wilayah I di Batam (4/5).Selengkapnya

Thursday,3 May 2012

Perda RTRW Kota Bima Ditargetkan Selesai Juni 2012
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima ditargetkan selesai bulan Juni 2012. Selama ini yang menjadi penghambat penetapan RTRW Kota Bima menjadi Perda adalah permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pertambangan, pengelolaan pelabuhan Bima, lahan pangan berkelanjutan, serta kepemilikan lahan pantai. Demikian diungkapkan Ketua Pansus DPRD Kota Bima Sudirman pada kunjungannya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang untuk mendapatkan informasi, beserta tukar pikiran menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap muatan materi rancangan Perda RTRW Kota Bima di Jakarta, minggu lalu.Selengkapnya

Thursday,26 April 2012

DITJEN PENATAAN RUANG BENTUK REPORTER HANDAL
Era keterbukaan informasi publik mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang membentuk para reporter handal melalui kegiatan Pembinaan Jurnalistik Aparat Penyelenggara Bidang Penataan Ruang. Acara ini dibuka oleh Sufrijadi Kasubdit Data, Informasi, dan Komunikasi Direktorat Bina Program dan Kemitraan di Werdhapura Village Center, Bali, Senin (23/4).Selengkapnya

Monday,23 April 2012

PU Raih Juara Kedua Stand Terbaik Di Climate Chan
Dengan mengangkat tema “Climate Change: Act Now Trough Green Cities Initiatives”, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terpilih sebagai juara kedua stand Pameran terbaik di Climate Change Education Forum and Expo 2012, pemberian penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Amanda Katili selaku Koordinator Divisi Komunikasi, Informasi dan edukasi Dewan Perubahan IklimSelengkapnya

Friday,20 April 2012

PERAN PENTING PETUGAS PENGUJI TAGIHAN
Satuan Kerja (Satker), entitas akuntansi terkecil dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dari sebuah instansi pemerintah dibentuk dengan mengangkat pejabat inti satker yang terdiri dari Kepala Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran serta dibantu oleh para petugas pengelola keuangan. Dalam upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan upaya peningkatan keahlian kepada para petugas pelaksana keuangan negara, salah satunya dalam hal ini petugas penguji tagihan.Selengkapnya

Thursday,19 April 2012

PPNS Penataan Ruang Harus Sigap Tangani Pelanggara
Berbagai permasalahan dan kasus yang saat ini terjadi di berbagai daerah, seperti permasalahan pertambangan di kawasan lindung, permasalahan permukiman di kawasan perkebunan serta kasus-kasus lain terkait penataan ruang, perlu mendapat perhatian serius. Makin banyaknya kasus penataan ruang yang tidak segera ditangani akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum di bidang penataan ruang. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu, dalam Forum Konsolidasi PPNS Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten di Wilayah II di Sanur-Bali, Kamis (19/4Selengkapnya

Wednesday,18 April 2012

Telapak Ekologis Indonesia Perlu Perhatian Khusus
Sejak tahun 2008, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah mencoba menyusun ‘Telapak Ekologis Indonesia’ melalui kerja sama dengan Global Footprint Network (GFN). “Telapak Ekologis Indonesia ini merupakan cerminan dari tingkat pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” demikian ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat dalam acara forum diskusi antara Ditjen Penataan Ruang, GFN, dan sektor terkait, di Jakarta (17/4). Selengkapnya

Monday,16 April 2012

PU HARUS TURUT BERPARTISIPASI PADA PENURUNAN EFEK
Jakarta, 16/04/12 (BP Konstruksi) – Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Certified Emission Reduction melalui Clean Development Mechanism pada Pembangunan-pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, hari ini Senin (16/04) di Jakarta.Selengkapnya

Friday,13 April 2012

DJPR SUSUN ROAD MAP PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENA
Salah satu tool untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam mewujudkan kondisi ideal penyelenggaraan penataan ruang yang semakin berat dan komplek adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Penataan Ruang. Peningkatan kapasitas SDM ini merupakan aspek penting dalam membangunSelengkapnya

Friday,13 April 2012

P2KPB, Solusi Atasi Ketimpangan Perdesaan-Perkotaan
Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB), diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia dalam Lokakarya Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta (12/4)Selengkapnya

Friday,13 April 2012

Ketersediaan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
Permasalahan yang dihadapi kawasan perdesaan dewasa ini mengacu pada minimnya ketersediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Hal ini tentu menyebabkan semakin besar kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan (P2KPB) mengusung konsep pengembangan kawasan perdesaan yang bertumpu pada ketersediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas serta mendukung ketahanan pangan. Demikian disampaikan Direktur Bina Program dan Kemitraan Rido Matari Ichwan dalam Lokakarya Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) di Jakarta(12/4).Selengkapnya

Thursday,12 April 2012

PENGENDALIAN KRISIS KEPEMILIKAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEGAWAI DITJEN PENATAAN RUANG
Melayani kebutuhan masyarakat menjadi salah satu tugas Instansi Pemerintah. Pelayanan masyarakat di bidang pekerjaan umum terutama terkait dengan penyediaan infrastruktur, dalam pemenuhannya seringkali diperlukan proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa yang baik dan akuntabel membutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dan memenuhi persyaratan sebagai pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahSelengkapnya

Tuesday,10 April 2012

Dirjen Taru Susun Sasaran Kerja Pegawai Untuk RB
Salah satu tuntutan reformasi birokrasi (RB) bagi pegawai negeri sipil (PNS), agar PNS meningkatkan kinerjanya, memiliki prof [...]Selengkapnya

Tuesday,20 March 2012

Gejala Kota Metropolitan Mulai Tampak di Denpasar
Kota Denpasar saat ini menunjukkan gejala sebagai kota metropolitan. Hal ini ditandai dengan titik kemacetan yang semakin bertambah (7 titik), meningkatnya volume sampah menjadi 1,6 juta liter/ha dan tingginya tingkat polusi (528 persen hari bersih). Direktur Perkotaan Kementerian PU Joessair Lubis mengatakan hal tersebut saat menerima kunjungan anggota DPRD Kota Denpasar di Jakarta (14/2). Selengkapnya

Saturday,17 March 2012

Disiplin Kerja Jadi Komitmen Pelaku Pembangunan
Upaya dalam meningkatkan disiplin kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan harus menjadi komitmen semua pelaku pembangunan di Pusat dan Daerah. Disiplin kerja ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun yang berpotensi menyebabkan menurunnya kualitas pekerjaan. Selengkapnya

Sunday,8 January 2012

Pidie Jaya Fokuskan Sektor Agrobisnis
Dalam jangka waktu perencanaan dua puluh tahun mendatang, Kabupaten Pidie Jaya akan mengembangkan sektor agribisnis secara produktif dan berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya dengan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Jakarta, beberapa waktu lalu. Selengkapnya

Thursday,5 January 2012

Laju Penduduk Kota Depok Semakin Pesat
Sebagai bagian dari entitas Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur), Kota Depok harus menjalin kerjasama yang baik dengan daerah berbatasan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing daerah lebih memiliki keterkaitan. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam Rapat Koordinasi dengan tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Jakarta (4/1). Selengkapnya

Tuesday,3 January 2012

Yogyakarta dan Salatiga Raih Penghargaan PKPD-PU
Kota Yogyakarta terpilih sebagai peringkat II Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) bidang Penataan Ruang tahun 2011. Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu Pemerintah Kota yogyakarta untuk memulai mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. Selengkapnya

Tuesday,3 January 2012

Tuntas, Persetujuan Substansi RTRW Kab di Jambi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk seluruh kabupaten di Jambi kini telah mengantongi persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian PU Lina Marlia saat ditemui di Jakarta, (2/1). Selengkapnya

Saturday,31 December 2011

Kabupaten Perbatasan Potensial Songsong MEA 2015
Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai beranda depan NKRI dan berada pada posisi yang strategis memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu outlet Indonesia di bagian utara. Hal ini antara lain untuk mengantisipasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Selengkapnya

Friday,30 December 2011

RTR Sebagai Pengendali Kawasan Candi Prambanan
Pengembangan Kawasan Candi Prambanan yang pesat dan kompleks mengakibatkan terjadinya penumpukan fungsi kawasan. Antara lain sebagai kawasan cagar budaya dunia, pusat kegiatan lokal, permukiman perkotaan, pertanian, maupun destinasi utama pariwisata. Mengantisipasi hal tersebut, perlunya upaya pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Candi Prambanan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Candi Prambanan. Selengkapnya

Wednesday,28 December 2011

Inovasi Bahan Bangunan Guna Kelestarian Lingkungan
Pemanfaatan bahan lokal harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak merusak kelestarian alam. Penggunaan bahan lokal yang berpotensi untuk merusak lingkungan dapat dikurangi dengan melakukan inovasi pada industri lokal yang dapat menghasilkan bahan bernuansa Bali seperti paras maupun ilalang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bali Dewa Putu Punia Asa dalam Sarasehan Arsitektur dengan tema “Arsitektur Kreatif Berbasis Budaya Unggulan di Kota Denpasar yang diselenggarakan di Sanur, Bali beberapa waktu lalu. Selengkapnya

Wednesday,28 December 2011

Ciptakan Pemerintah yang Profesional Melalui RB
Birokrasi Pemerintah yang profesional akan tercipta dengan melakukan reformasi. Adanya karakteristik yang adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara merupakan ciri dari Pemerintah yang profesional. Demikian disampaikan Direktur Perkotaan Kementerian PU Joessair Lubis dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum di lingkungan Direktorat Perkotaan, Jakarta (27/12). Selengkapnya

Saturday,24 December 2011

FOKUS 2012, RTRW KABUPATEN/KOTA TUNTAS
Pada tahun anggaran 2012, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang programkan beberapa kegiatan untuk tuntaskan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia dalam �Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, beberapa waktu lalu. Selengkapnya

Saturday,24 December 2011

Sektor Dukung Penyelesaian RTR KSN Selat Sunda
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Selat Sunda merupakan salah satu dari 76 pekerjaan rumah bagi Direktorat penataan ruang wilayah nasional dalam menyusun RTR KSN, ujar Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian PU Iman Soedradjat saat membuka rapat pembahasan Materi Teknis RTR KSN Selat Sunda di Jakarta (22/12).Selengkapnya

Friday,23 December 2011

Pemda Komitmen Percepat Penyelesaian RTRW
Sebuah rencana yang baik tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan. Karenanya kami berharap Pemerintah Daerah dan sektor sektor terkait menjalankan amanat dari Raperda ini. Selain itu khusus Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Karo diharapkan tetap memiliki komitmen untuk segera mengesahkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. Selengkapnya

Friday,23 December 2011

Raperpres RTR KSN Gunung Merapi Siap Dilegalkan
Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Rencana Tata Ruang KSN Taman Nasional Gunung Merapi telah siap memasuki tahap pembahasan legal draft dengan Sekretariat Kabinet. Hal ini karena secara substansi muatan Raperpres telah disepakati. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian PU Lina Marlia dalam Rapat dan Kunjungan Kerja ke Kawasan Gunung Merapi di Yogyakarta (20/12). Selengkapnya

Thursday,22 December 2011

KAWASAN BBK SEBAGAI HARAPAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) ditetapkan sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas. Hal ini menunjukkan besarnya harapan bagi kawasan BBK untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Lokasi yang strategis yakni dekat dengan Singapura dan Malayasia menjadi dasar pertimbangan penetapan ini. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian PU Iman Soedradjat dalam Sosialisasi Pertama Rencana Tata Ruang BBK di Batam (19/12).Selengkapnya

Thursday,22 December 2011

Kawasan Borobudur Sebagai Cagar Budaya Dunia
Penataan ruang Kawasan Borobudur bertujuan untuk menjamin terciptanya keselarasan antara upaya pelestarian dan pengembangan Kawasan Borobudur sebagai warisan cagar budaya dunia. Aspek pengendalian menjadi prioritas pengembangan Kawasan Borobudur sebagai warisan budaya dunia (world cultural heritage) yang harus dilindungi dan dilestarikan. Selengkapnya

Thursday,22 December 2011

Tingkatkan Kinerja Untuk HadapiTantangan Perkotaan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah perkotaan yang semakin berat dan menjadi tuntutan masyarakat. Dengan pendekatan penataan ruang kota, perlu terus ditingkatkan kinerja melalui kegiatan-kegiatan yang terukur, inovatif dan berorientasi hasil. Demikian disampaikan Selengkapnya

Friday,16 December 2011

Penataan Ruang Berbasis Ekoregion di Pulau Jawa
Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Pulau Jawa saat ini telah terlampaui karena besarnya intensitas kegiatan produktif di dalamnya. Kondisi tersebut terungkap dalam kajian Telapak Ekologis yang telah dilakukan Ditjen Penataan Ruang pada tahun 2010 lalu. Untuk menjawab permasalahan ini, perlunya pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis kesatuan ekoregion yang meliputi Pulau Jawa secara keseluruhan. Demikian diungkapkan Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis dalam Rapat Teknis Pengendalian Kerusakan Lingkungan Ekoregion Jawa di Semarang (15/12).Selengkapnya

Friday,16 December 2011

Generasi Muda Perlu Pahami Penataan Ruang
Pemberian materi bidang penataan ruang dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah merupakan hal penting. Selain merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah juga menunjukkan kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya penanaman pemahaman muatan ini bagi generasi muda. Demikian diungkapkan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU Ruchyat Deni Djakapermana dalam Seminar "Sosialisasi Konsep Awal Muatan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang dalam Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah" di Jakarta (15/12). Selengkapnya

Friday,16 December 2011

Permasalahan Kehutanan Tidak Hambat RTRW Aceh
Proses penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh tetap harus berjalan meskipun polemik kehutanan di provinsi ini belum selesai. Hal tersebut dikemukakan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Lina Marlia saat dikonfirmasi di Jakarta (16/12).Selengkapnya

Friday,16 December 2011

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten di Aceh
Penataan ruang merupakan acuan dan arahan pembangunan bagi semua sektor yang memanfaatkan ruang. Karenanya sinkronisasi program pemanfaatan ruang mutlak diperlukan, agar program dari semua sektor dapat terpadu, serasi, selaras dan seimbang, sehingga tujuan penataan ruang dapat tercapai. Hal tersebut dikemukakan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian PU Lina Marlia saat dikonfirmasi terkait sinkronisasi program pemanfaatan ruang Kabupaten di Aceh, Jakarta (16/12). Selengkapnya

Thursday,15 December 2011

Raperpres RTR KSN Borobudur Mendesak Dilegalisasi
Kawasan Borobudur dan sekitarnya merupakan kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya sesuai PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang artinya rencana tata ruangnya prioritas untuk disusun dan ditetapkan sebagai peraturan presidenSelengkapnya

Thursday,15 December 2011

Wujud Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum hendaknya tidak terhenti pada tataran perencanaan namun juga implementasi. Salah satu wujud implementasinya adalah dilakukannya penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan kota hijau pada peringatan Hari Tata Ruang 2011. Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam Workshop Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang dan Konsep Rencana Aksi Kota Hijau di Bogor (12/12).Selengkapnya

Thursday,8 December 2011

Reformasi Birokrasi Fokuskan Delapan Area Perubahan
Reformasi Birokrasi pada intinya menyentuh perbaikan tata kelola pada masing-masing instansi pemerintah dengan sasarannya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik. Hal ini mengemuka dalam sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi dengan narasumber Toto Hendroto Baswan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU di Jakarta (7/12).Selengkapnya

Wednesday,7 December 2011

Potensi Ekonomi Didukung Perencanaan Yang Baik
Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton dan Mamberamo Raya, perlu diimbangi dengan perencanaan yang baik sehingga memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dan keberlanjutan wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam rapat pembahasan RTRW Kabupaten Buton dan Mamberamo Raya di Jakarta (6/12)Selengkapnya

Monday,5 December 2011

Ditjen Penataan Ruang Apresiasi Pencapaian KMR
Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum mengapresasi kemajuan yang telah dicapai oleh kegiatan Konsultan Manajemen Regional (KMR). Sejak awal pelaksanaan kegiatan KMR, kemajuan dan pencapaian masing-masing KMR diakui sangat dinamis. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Bahal Edison Naiborhu dalam rapat pembahasan kegiatan KMR Satker Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II di Jakarta (2/12).Selengkapnya

Monday,5 December 2011

Rencana Tata Ruang Harus Disiapkan
Rencana Tata Ruang sebagai instrumen pengembangan wilayah, harus disiapkan untuk mengatur pemanfaatan ruang dan kegiatan, sekaligus menjadi alat pengendalian pengembangan suatu wilayah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Bahal Edison Naiborhu dalam Dialog Aktual TVRI Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Berbasis Penataan Ruang di Jakarta (1/11)Selengkapnya

 

Share :