2013-04-24 16:36:4

Indonesia tertinggal Dalam Hal Konservasi SDA

Potensi air baku yang dimiliki Indonesia cukup besar yakni sebesar 3,9 triliun m3.  Dari total itu hanya sekitar 13,5 milyar m3 atau sama dengan 52 m3 per kapita yang dikelola melalui reservoir. Jika dibandingkan dengan negara lain, tentu saja sangat jauh tertinggal dalam hal pengelolaan air. Bahkan dari negara tetangga seperti Thailand.  Oleh karena itu ke depan masih dibutuhkan membangun infrastruktur yang dapat menampung air lebih besar misalnya, chek dam, bendungan/embung, revitalisasi situ hingga kolam tampungan termasuk revitalisasi situ.

 

“Angka ini jauh lebih rendah.  Padahal idealnya saja butuh 1000 m3. Sedangkan Thailand sudah mencapai 1,3 juta m3 per kapita. Kita sangat tertinggal. Maka tampungan air ini diperlukan mengingat rasio tampungan air per kapita kita masih sangat rendah,” tutur Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Arie Setiadi Moerwanto saat rapat dengan Setjen DPR kemarin di Jakarta (23/4).

 

Apa yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum, ungkap Arie hanya sebatas pelaksanaan konservasi sumber daya air baik struktural dan non struktural dengan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat peduli sungai.  Adapun kegiatan yang melibatkan peran masyarakat dimaksud adalah konservasi kegiatan di badan air, serta penghijauan pada kawasan sabuk hijau (green belt).  Dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal 14 disebutkan kewenangan Menteri PU selaku menteri yang membidangi SDA adalah melaksanakan pengelolaan SDA pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

 

Dalam hal pengelolaan SDA  ini, Kementerian PU berkoordinasi dengan kementerian terkait. Sementara dalam Perpres No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara disebutkan bahwa tugas dan Fungsi Ditjen SDA hanya sebatas meliputi sumber air permukaan. Meski demikian banyak kendala dalam melaksanakan konservasi antara lain: keterbatasan anggaran pemerintah, hasil koordinasi dengan instansi lain belum sejalan dikarenakan perbedaan persepsi satuan pengeloaan SDA  ditambah lagi rendahnya kesadaran masyarakat sehingga banyak tumbuhnya permukiman liar di sempadan sungai.

 

Dikatakan, upaya pendayagunaan SDA yang dilaksanakan sebetulnya sudah memihak kepentingan masyarakat dan mengutamakan fungsi sosial. Sayangnya, dalam memanfaatkan air untuk berbagai keperluan belum dibarengi dengan biaya jasa pengelolaan. Arie juga menilai bahwa secara umum, bisa dikatakan pendayagunaan SDA yang dilakukan sudah memihak kepentingan masyarakat.  Terbukti penerbitan izin penggunaan SDA bagi kepentingan umum lebih dipriortiaskan ketimbang izin penggunaan SDA bagi kepentingan lainnya, tambah Direktur Bina Penatagunaan SDA, Ditjen SDA Kementerian PU. 

 

Lebih jauh Arie menambahkan, sesuai Pasal 16 huruf a UU No. 7/2004 tentang SDA, pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memenuhi kebutuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakatnya. Adapun kebutuhan yang wajib dipenuhi per hari adalah sebesar 60 liter/orang/hari dengan kualitas air baku tersebut layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. Namun pemenuhan akan air seringkalai mengalami kendala khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan air atau daerah kekeringan. “Pada daerah ini tiap musim kemarau kerap kali kesulitan mendapatkan air,”, tegasnya. (Sony)

 

Pusat Komunikasi Publik

240413



Pusat Komunikasi Publik