2013-05-08 11:50:0

Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Borobudur

Klarifikasi akhir terhadap substansi Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya dengan RTRW Kabupaten Magelang telah mendapatkan titik temu. Fokusnya adalah pada peruntukan pertambangan, hutan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.

Demikian diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Iman Soedradjat dalam Rapat Klarifikasi  Substansi peta lampiran Raperpres tentang RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya dengan Perda No. 5/2011 di Magelang (6/5).

“Berdasarkan hasil tinjauan dan klarifikasi lapangan bahwa kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan dalam RTRW sifatnya masih berupa sebaran potensi pertambangan tidak akan dieksploitasi apabila mengganggu pelestarian kawasan ini,” tambah Iman.

Sedangkan Iman melanjutkan bahwa yang berada di luar cakupan wilayah Kawasan Borobudur dimanfaatkan dengan skala terbatas yang tidak mengganggu prinsip pelestarian kawasan. Terkait kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan tidak perlu ditetapkan secara formal.

Sementara itu Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Deddy Koespramoedyo mengingatkan bahwa secara intensif pembahasan Raperpres ini telah berlangsung selama dua tahun.

Selama itu juga pembahasan substansi sudah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan tidak ada lagi ketidaksesuaian dalam substansi pengaturan.

“Namun demikian, mengingat Kawasan Borobudur merupakan perhatian dunia, kita perlu hati-hati dalam menetapkan, sehingga tidak ada benturan kepentingan dalam pelaksanaannya ke depan,” kata Deddy.

Kepala Bappeda Kabupaten Magelang Rohadi Pratoto menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten telah sejak lama menunggu penetapan RaPerpres ini. Rohadi menambahkan bahwa Pemerintah Kabupten Magelang telah berkomitmen untuk mengikuti arahan pengaturan dalam RPepres dan apabila ada pengaturan dalam RTRW Kabupaten Magelang yang perlu disesuaikan dengan RaPerpres demi mewujudkan kawasan cagar budaya dunia yang lebih baik.

Asisten Deputi bidang Prasarana Riset Teknologi dan SDA, Agustina Murbaningsih, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti arahan RPerpres, dan diharapkan pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dapat mengacu pada Peraturan Presiden yang akan ditetapkan ini.

Pada rapat klarifikasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Kementerian/Lembaga yaitu Bappenas, Menko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan yang terdiri atas tiga poin. Pertama, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki potensi pertambangan, dan telah ditetapkan kawasan peruntukan pertambangan, namun hal tersebut masih berupa potensi yang tidak akan dieksploitasi kecuali pada kawasan di luar KSN Borobudur.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Magelang menghendaki agar RPerpres tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya segera ditetapkan menjadi Peraturan Presiden sehingga dapat menjadi acuan penyusunan RDTR dan pengendalian pembangunan oleh daerah.

Ketiga Pemerintah Kabupaten Magelang siap melakukan penyesuaian terhadap pengaturan di dalam RTRW Kabupaten Magelang dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.  (rr/dl/nik)

Pusat Komunikasi Publik

080513



Pusat Komunikasi Publik