2013-07-02 21:18:4

Kepala Bapekon:Segera Proses Pemberian Lisensi LPJK Provinsi

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hediyanto W Husaini menghimbau kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) agar segera memproses pemberian lisensi kepada LPJK Provinsi yang Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) sudah terbentuk sesuai kesepakatan Rakornas LPJK di Bali beberapa waktu lalu.

Hal tersebut disampaikan Hediyanto saat membuka Rapat Kerja Nasional LPJKN di Jakarta, Selasa (2/7). Turut Hadir dalam acara tersebut Ketua LPJK Tri Widjajanto, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia Soeharsojo dan pejabat di lingkungan BP Konstruksi Kementerian PU serta seluruh asosiasi LPJK di Indonesia.

“Untuk LPJK Provinsi yang belum selesai membentuk USBU dan USTK nya segera diselesaikan, jika ada persoalan kita carikan solusinya” ujar Hediyanto

Apalagi saat ini, lanjut Hediyanto LPJK Nasional masih memiliki “pekerjaan rumah” untuk segera menyelesaikan tahap finalisasi penyusunan berbagai Peraturan Lembaga yang dibutuhkan, termasuk peraturan Lembaga sebagai produk turunan dari Peraturan Menteri PU.

“Dimana peraturan-peraturan tersebut telah melalui koordinasi yang intens dengan BP Konstruksi Kementerian PU sangat ditunggu oleh masyarakat jasa konstruksi” ungkap Hediyanto

Hediyanto berharap Rakornas akan menghasilkan rumusan kebijakan operasional yang tepat arah dan tepat sasaran di atas landasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sehingga LPJK sebagai mitra strategis Pemerintah akan mampu menjadi institusi pengembangan jasa konstruksi yang handal dan akuntabel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LPJK Tri Widjajanto mengatakan ada 22 provinsi yang memberikan usulan dan masukan terkait dengan pembentukan USBU dan USTK antara lain Provinsi Bali, Bangka Belitung, Jambi, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Papua, Maluku, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, DIY, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jateng, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

“Usulan tersebut sebagai bahan diskusi dalam Rakornas kali ini” tutur Tri

(anty)

 

Pusat Komunikasi Publik

020713



Pusat Komunikasi Publik