Jul 17 2013 1:57P

SDA Internalisasikan Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuju tahap Reformasi Birokrasi (RB), yang akan berdampak pada seluruh pegawai. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan RB nantinya berupa resistensi dan konflik.

“Implementasi RB yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan kedepan berupa pemeringkatan jabatan, remunerasi kemudian akan dilaksanakan penilaian prestasi kerja berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku serta disiplin kerja,” ujar Sekretaris Ditjen SDA Mujdiadi dalam acara Internalisasi Manajemen Perubahan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,  Selasa (16/7) Jakarta.

Kegiatan Internalisasi Manajemen Perubahan ini diadakan agar dalam Pelaksanaan RB dapat mengelola konflik yang akan terjadi dan resistensi. Sehingga perubahan yang terjadi tidak akan menyebabkan kondisi yang kontraproduktif sehingga dapat bekerja mengenai target sasaran yang sudah di tetapkan.

Pada kesempatan tersebut juga dibahas mengenai antisipasi potensi dan resistensi konflik yang timbul sebagai efek dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembahasan mengenai hal tersebut dilakukan dalam bentuk simulasi yang memberikan pemahaman bahwa besaran tunjangan remunerasi bagi para pegawai tidak saja didasarkan pada besarnya beban kerja yang tertuang di SKP, tetapi lebih lanjut juga didasarkan pada grade/kelas jabatan yang merupakan hasil rumusan dan telaah dari SKP itu sendiri.

Mudjiadi mengatakan untuk mencegah terjadinya konflik dan resistensi harus dilakukan beberapa cara seperti komunikasi dan koalisi sponsor yang memastikan kejelasan dan peran bagi Kepala Balai, Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasie, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Fungsional tertentu/umum serta agen perubahan untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan penerapan.

Coaching Kepala Balai beserta semua Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasie, Kepala SNVT, PPK harus memberikan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan coaching  dan pelatihan terkait pelaksanaan penerapan RB,” ujar Mudjiadi

Selanjutnya adalah pengelolaan resistensi dan resolusi konflik dimana Kepala Balai beserta semua Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasie, Kepala SNVT, PPK dibantu agen perubahan wajib meningkatkan skill dan knowledge tentang pemeringkatan jabatan, remunerasi, penilaian SKP dan penegakan disiplin kerja melalui pelatihan disesuaikan dengan peran masing-masing.

Diharapkan kedepannya pelaksanaan RB di Ditjen SDA Kementerian PU akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Kepala Balai Wilayah Sungai serta Eselon III dan IV dari Ditjen SDA Kementerian PU. (DatinSDA)

Pusat Komunikasi Publik

170713

 



Pusat Komunikasi Publik