Pencarian

HINGGA AWAL JANUARI, PU TELAH LELANG 3.699 PAKET PEKERJAAN

Kamis , 5 Jan 2012
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga Kamis (5/1) telah melaksanakan proses lelang untuk 3.699 paket pekerjaan kontraktual tahun anggaran (TA) 2012 dengan nilai Rp 19 triliun. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 9.134 yang telah masuk tahap rencana pengadaan. Sedangkan, jumlah keseluruhan paket pekerjaan di Kementerian PU sendiri mencapai sekitar 12.000 paket.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengolahan Data (Kapusdata) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PU Danis Hidayat Sumadilaga dalam acara temu wartawan di Jakarta, hari ini (5/1). PU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan lelang secepat mungkin, lebih cepat daripada tahun 2011, kata Danis.

Dijelaskan Kapusdata, angka 3.699 paket pekerjaan yang telah dilelang hingga awal 2012 ini jauh lebih tinggi daripada jumlah paket pekerjaan yang telah dilelang pada periode yang sama tahun lalu (awal 2011) yakni sekitar 2.000 paket. Diharapkan, secara umum, paket-paket pekerjaan Kementerian PU sudah ditandatangani kontraknya pada bulan Maret-April. Tahun lalu, kita lakukan teken kontrak rata-rata pada Mei-Juni, katanya.

Danis menambahkan, tahun ini Kementerian PU akan melaksanakan lelang dengan sistem full e-procurement di 29 provinsi. Angka ini naik dari tahun lalu yang mencapai 25 provinsi. Dengan demikian, untuk tahun 2012, hanya ada 4 provinsi yang belum melakukan full e-procurement. Ditargetkan, pada tahun 2013 mendatang, seluruh provinsi sudah melaksanakan full e-procurement.

Kementerian PU juga akan terus meningkatkan kualitas proses pelelangan, utamanya dengan meningkatkan sarana infrastruktur pendukung. Saat ini, setiap proses lelang bisa dipantau online secara real time. Kami juga sedang meningkatkan kapasitas bandwith internet dari 100 Mbps menjadi 300 Mbps. Diharapkan ini bisa mempercepat proses lelang, kata Danis.

Proses lelang dengan metode full e-procurement ini dipandang sangat penting dan bermanfaat. Selain untuk meningkatkan transparansi, metode tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran. Saya optimis, dengan peningkatan ini, maka penyerapan anggaran Kementerian PU juga akan lebih tinggi, jelas Kapusdata.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian PU Dadan Krisnandar mengatakan, SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2012 adalah sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 sebagai berikut: (a) SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan belum habis masa berlakunya; dan (b) SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010. Hal ini disampaikannya untuk memperjelas dan mempertegas informasi yang selama ini masih simpang siur terkait SBU/SKA/SKT yang sah dalam pengadaan jasa konstruksi. (ifn)



Index Berita

Pusat Komunikasi Publik
Tag : Lelang, Pusdata  

Share