|

PERLU KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PENETAPAN PERDA RTRW

Selasa , 21 Feb 2012
Upaya percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan hal yang sangat penting, salah satunya karena RTRW berfungsi sebagai alat untuk mendorong percepatan investasi di kabupaten/kota. Oleh karena itu, adalah penting melakukan diskusi mengenai proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota guna mendapatkan sumbangan pemikiran dalam rangka percepatan penetapan perda di tahun 2012.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ruchyat Deni Djakapermana dalam diskusi mengenai proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
 
Diskusi mengenai proses penetapan perda RTRW Kabupaten/Kota tersebut diikuti oleh Project Management Unit (PMU), Penanggung Jawab Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah (Binda) wilayah I,II dan Perkotaan, Kabid Tata Ruang DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Kabid Penataan Ruang dan Lahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, serta pihak konsultan.

Saat ini sudah terdapat kabupaten/kota yang sudah mendapatkan persetujuan substansi, yang artinya bahwa kabupaten/kota inilah yang harus didorong menjadi perda. Adapun proses penetapan perda sendiri memiliki 7 tahapan, yakni Pengajuan Pembahasan Raperda ke DPRD, Pembahasan Raperda RTRW dengan DPRD, Kesepakatan Substansi antara Pemda dengan DPRD, Pengajuan Evaluasi Raperda kepada Gubernur, Evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi, Surat hasil evaluasi Gubernur dan Penetapan Raperda menjadi Perda oleh Kepala Daerah.

Di sisi lain, para narasumber yakni Sigit Krida Hariono dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah serta Endah Angreni dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam proses penetapan persetujuan substansi hingga perda yang cenderung lebih ke ranah politis daripada ranah teknis.

Di akhir pembahasan, disepakati bahwa terkait isu teknokratis, partisipatif dan politis dalam proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota, perlu adanya penyepakatan prosedural dan mekanisme pendampingan. Secara garis besar, disimpulkan bahwa permasalahan krusial pasca persetujuan substansi menuju penetapan perda adalah ‘komunikasi’ sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan komunikasi bagi PJD, konsultan, dan aktor lainnya. (rdt/har)

 

 

Pusat Komunikasi Publik

210212

 

 

Tag : Penataan Ruang, RTRW  

Share