|

PKPS BERHASIL,PEMERINTAH LUNCURKAN PPIP BAGI PENINGKATAN INF

Selasa , 18 Jul 2006

PKPS BERHASIL,PEMERINTAH LUNCURKAN PPIP BAGI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA

 

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU kembali menggulirkan program peningkatan infrastruktur pedesaan (PPIP), melanjutkan keberhasilan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk infrastruktur pedesaan (PKPS BBM IP) yang diluncurkan tahun 2005 lalu. Dalam sosialisasi PPIP di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (18/7) yang dihadiri oleh Kepala Satker, konsultan, Bappeda dan Kepala Dinas PU Provinsi/Kabupaten dan Kota, Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Departemen PU, Djoko Murjanto mengatakan besarnya dana yang akan dikucurkan dalam program ini sebesar Rp460 milyar untuk 1.840 Desa di 4 provinsi yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara dimana setiap desa akan menerima Rp250 juta.

 

Dana tersebut berasal dari pinjaman lunak Bank Pembangunan Asia   kepada Pemerintah Pusat untuk kemudian dihibahkan kepada desa-desa tertinggal dengan target lebih dari 3 juta penduduk akan menerima manfaat dari program ini.  Diakuinya, program PPIP yang ditargetkan selesai Desember 2006 ini, tentu akan sangat kurang karena jumlah desa tertinggal yang ada di Indonesia sebanyak 32.000 desa. “Pasti kurang, penentuan desa dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dimulai dari kabupaten yang paling tertinggal, kemudian Bupati mengusulkan desa tertinggal di daerahnya kepada Menteri PU dan Menteri PDT. Yang terpenting setelah desa ditetapkan, kita kerjakan dengan baik.” Jelas Djoko Murjanto.

 

Pengucuran dana PPIP, tambah Djoko dilakukan secara bertahap yakni untuk pengucuran 40% pertama yakni Rp100 juta, dapat dikucurkan setelah terbentuknya organisasi masyarakat setempat (OMS), lalu mempunyai rencana kerja serta rekening bank. Dana sebesar 40% kedua dapat dikucurkan apabila progres pekerjaan telah mencapai 36% dan sisanya dapat dicairkan setelah penyelesaian pekerjaan mencapai 70%.

 

Menurut Ketua Project Coordination and Monitoring Unit PPIP, Panani Kesai program ini bersifat pembangunan berbasis masyarakat dimana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jenis kegiatan yang akan dilakukan, ditentukan berdasarkan rembug desa. Dalam proses rembug tersebut, konsultan akan berperan memberikan masukan kepada masyarakat mengenai besarnya manfaat infrastruktur yang akan dibangun. Masyarakat kemudian menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan didesanya seperti pembangunan jalan desa, irigasi desa, sarana air bersih dan sanitasi desa atau kombinasi dari ketiganya.

 

Selain itu kontribusi masyarakat dan pemerintah daerah sangat diharapkan dalam program ini meskipun tidak menjadi syarat. Namun dari pengalaman PKPS lalu kontribusi tersebut ada dalam bentuk dana, tenaga bahkan seperti terjadi di Yogyakarta, pihak swasta juga ikut serta sehingga nilai proyek menjadi dua kali lipat.

 

Jawa Timur sendiri merupakan penyumbang jumlah desa terbanyak dalam program PPIP ini yakni dengan jumlah 521 desa yang tersebar di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Situbondo, Bondowoso, Madiun, Sampang, Bangkalan, Pamekasan. Menurut Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur, Chairul Djaelani, program PKPS BBM tahun lalu yang dilakukan di Jawa Timur, hasilnya luar biasa dalam mengurangi dampak yang dialami masyarakat akibat kenaikan BBM seperti penurunan daya beli dan kriminalitas. “Provokasi yang dilakukan pemerintah pusat cukup berhasil. Buktinya Pemprov Jatim dan Pemkab maupun Pemkot, tahun ini meluncurkan program sejenis dengan nama Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM DKB) dengan dana sebesar Rp1,3 triliun.” ujar Chairul.

 

Manfaat yang diterima dari program ini diantaranya terciptanya lapangan kerja bagi 50.000 tenaga kerja setempat karena dilakukan dengan padat karya, penggunaan material produksi lokal dan setelah infrastruktur terbangun akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 

Chairul juga meminta konsultan untuk lebih berperan sebagai technical support untuk meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dan standar komponen kualitas produk akhir yang dihasilkan OMS. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sendiri menurut Chairul pada tahun 2004 berjumlah 7 juta jiwa dan bertambah tahun berikutnya menjadi 13,5 juta jiwa. (gt)

 

Pusat Komunikasi Publik

180706       

 

 

180706

 

 

Tag :  

Share