|

APRESIASI TERHADAP TENAGA AHLI KONSULTAN NASIONAL MASIH REND

Jumat , 12 Jan 2007

APRESIASI TERHADAP TENAGA AHLI KONSULTAN NASIONAL MASIH RENDAH

 

Apresiasi terhadap tenaga ahli konsultan nasional dalam kegiatan-kegiatan Jasa Konsultasi Nasional yang dibiayai dengan APBN/APBD relatif masih rendah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Roestam Sjarief dalam sambutannya pada seminar sehari Standardisasi “Billing Rate” Tenaga Ahli Konsultan Nasional di Jakarta, Kamis (11/01).

 

“Perlu upaya konkrit ke depan di bidang jasa konsultasi nasional, yang antara lain perlu adanya standardisasi apresiasi minimum,” ucap Roestam Sjarief.

 

Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga ahli konsultan nasional, pemerintah telah menetapkan UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi serta PP No. 29/2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang antara lain mewajibkan persyaratan sertifikasi tenaga ahli dan dituntut bertanggung jawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

 

Kebijakan tersebut mengamanatkan kebebasan untuk memberikan apresiasi terhadap tenaga ahli konsultan antara lain sesuai dengan harga pasar. Eksistensi tenaga ahli nasional yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri belum memperoleh dana pinjaman luar negeri belum memperoleh peran dan apresiasi yang setara dengan tenaga ahli internasional.

 

Kepala BPKSDM Iwan Nursyirwan mengatakan prihatin terhadap kecenderungan harga konsultan di Indonesia terus menurun setiap tahunnya. Tenaga ahli yang bekerja di suatu konsultan diturunkan harganya demi memenangkan suatu tender proyek. Akibatnya tenaga ahli tersebut kemudian mencari pekerjaan di konsultan-konsultan lain.

 

Di sisi lain, harga tenaga ahli asing cenderung meningkat. Jika hal ini terus dibiarkan tidak baik untuk perkembangan jasa konstruksi Indonesia. Sebab tenaga kerja di bidang engineering makin lama akan melirik ke bidang lain yang lebih menjanjikan.

 

Iwan Nursyirwan menjelaskan, beberapa konsultan saat ini mengalami kesulitan dalam mencari tenaga ahli bidang engineering. Kondisi ini diperparah dengan para Satker tidak berani untuk menawar dengan harga tinggi mengingat ketatnya pemeriksaan saat ini.

 

Sementara itu Direktur Utama PT Indra Karya Achmad Rusfandi Usman mengatakan hingga saat ini dasar perhitungan imbalan jasa perusahaan (billing rate) ialah ketetapan Bappenas tahun 1998 dan 2000. Peraturan tahun 2000 sulit dilaksanakan di lapangan. Perhitungan berdasar gaji dasar tenaga ahli tidak jelas rinciannya, sehingga setiap konsultan membuat perhitungan sendiri-sendiri.

 

Untuk konsultan asing tidak ada pedoman yang pasti dan selalu ada kenaikan billing rate setiap tahun. Ada perbedaan yang mencolok antara konsultan nasional dan konsultan asing. Menurut Rusfandi perbandingannya satu konsultan nasional berbanding sepuluh konsultan asing.

 

Rusfandi mengusulkan billing rate konsultan ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja, dan sumber dana yang dibedakan menjadi APBN/APBD, pinjaman, dan hibah. Imbalan jasa yang diterima tenaga ahli secara individu nilai 30%-40% dari billing rate perusahan.

 

Saat ini harga konsultan asing berkisar US$ 16.000-US$ 28.000 sementara untuk konsultan nasional dengan dana APBN/APBD harganya US$ 400 – US$ 800 dan harga untuk dana yang berasal dari pinjaman US$ 700 – US$ 2.000.

 

Rusfandi menyarankan perbandingan total nilai kontrak konsultan asing di banding konsultan nasional ialah 60  : 40 untuk pekerjaan sulit dan 20 : 80 untuk pekerjaan mudah. Konsultan asing harus mempunyai sertifikat keahlian sebagaimana disyaratkan untuk konsultan nasional berdasar Keppres No. 61 tahun 2003 dan Keppres No. 80 tahun 2004. (rnd)

 

Pusat Komunikasi Publik

120107

 

 

120107

 

 

Tag :  

Share