|

GAPENSI MINTA TENDER PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DIEVALUASI

Senin , 30 Agu 2010

GAPENSI MINTA TENDER PROYEK KONSTRUKSI PEMERINTAH DIEVALUASI

 

Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) mendesak pemerintah mengevaluasi Peraturan/kebijakan tender proyek jasa konstruksi, di lingkungan pemerintah. Desakan ini dimaksudkan untuk menghindari pemenang tender/ pemasok dengan harga menawarkan  terendah. Jika tidak segera dibenahi kebijakan itu, dikhawatikan  bisa mengancam kualitas suatu proyek.

 

"Sudah pasti kualitas proyek menjadi taruhan, jika penawar terendah dimenangkan,” tegas Kepala BP Gapensi Soeharsojo disela-sela buka puasa dengan anak yatin, Jumat (27/8) di Jakarta.

 

Soeharsojo menjelaskan, setelah memenangkan tender dengan harga paling rendah, biasanya kontraktor mulai dihinggapi keraguan dalam  berupaya menyelesaikan pekerjaannya. Dalam posisi seperti itu, dan supaya dapat bertahan kontraktor berusaha mengakali spesifikasi volume pekerjaan sehingga keluar dari persyaratan yang berdampak pada  kualitas di bawah ketentuan.

 

“Hal ini yang mendasari Gapensi mengajukan usulan terkait dengan revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah, beberapa waktu lalu, “tambahnya.

 

Sebaliknya Gapensi malah mendukung langkah Pemprov Jawa Barat dalam hal tender proyek konstruksi yang menentukan harga proyek dalam suatu tender maksimal 80 persen dari nilai pagu. Ketua BP Gapensi menilai penawaran di bawah 80 persen tidak rasional. Dan dia mendukung kebijakan yang ditempuh Pemprov Jabar, meski erat kaitannya dengan pemeriksaan yang bakal dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Menurutnya, penawaran dari nilai pagu antara 85 - 90 persen, kontraktor masih bisa mendapatkan margin meski tanpa mengurangi volume pekerjaan.  "Saya sudah terima laporan kontraktor terkait wanprestasi. Penawaran nilai 85 persen masih masuk akal. Tapi, kalau sudah 55 persen, haruls dipertanyak," tutur Soeharsojo.

 

Soeharsojo menegaskan, sejumlah alasan mengapa kontraktor berani menawar suatu proyek dengan harga lebih rendah dari yang diusulkan perencana. Pertama, efisiensi penggunaan bahan baku. Karena memiliki i pelanggan tertentu. Kedua, punya (stok) bahan bangunan sebelum mengerjakan suatu proyek.

 

Sebelumnya, Soeharsojo mengusulkan terkait dengan revisi yang dilakukan pemerintah  terhadap 100 proyek yang bekerjasama dengan pihak swasta atau public private partnership (PPP) berdasarkan kategori yang benar-benar siap tender.

 

Gapensi sangat mendukung pemberian insentif perpajakan terhadap proyek yang dikerjakan PPP. Pasalnya, banyak proyek yang ditawarkan namum sering kali  tidak ada kepastian. Sedikit lebih baik. Ketimbang tidak jelas, tutur Seoharsojo. (Sony)

 

Pusat Komunikasi Publik

300810

 

 

 

300810

 

 

Tag :  

Share