|

RTRW HARUS PENUHI ASPEK AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF, DAN BERKELA

Senin , 28 Mar 2011

RTRW HARUS PENUHI ASPEK AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN

Setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota harus memenuhi aspek aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penting pula memperhatikan keseimbangan antara pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bahal Edison Naiborhu menyampaikan hal tersebut dalam Pengarahan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II di Jakarta, minggu lalu.

Dalam arahannya, Edison mengajak seluruh jajaran staf dan pimpinan di wilayah II untuk secara aktif mendukung upaya percepatan penyelesaian RTRW. Selain itu, diberikan beberapa evaluasi terhadap draft materi Rencana Tata Ruang Wilayah di wilayah II. Tujuan, kebijakan, strategi, rencana, hingga indikasi program penataan ruang perlu diarahkan agar konsisten, dan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang, dengan tetap mengakomodasi kepentingan-kepentingan sektoral, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasional di daerah.

Menurut Edison, kebijakan penataan ruang dalam RTRW harus memenuhi fungsi-fungsi pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditujukan pada pengembangan pusat-pusat kegiatan, infrastruktur, kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan strategis. Di samping itu, strategi sebagai upaya mewujudkan kebijakan-kebijakan penataan ruang tersebut harus memberikan kejelasan dan solusi terhadap kawasan eksisting, apabila rencana pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau wilayah berbeda dengan pemanfaatan lahan eksisting.

Sebelumnya, dalam forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang membahas Raperda Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara (14/3) dan  Kabupaten Biak Numfor (21/3), Edison sempat menyinggung mengenai perlunya konsistensi dan kesesuaian dalam materi teknis dan raperda tentang penataan ruang tersebut. Hal ini karena seringkali ditemukan tidak sinkronnya antara tujuan, dengan rancangan kebijakan, strategi, dan rencana tata ruangnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Sofyan Bakar  mengingatkan agar konsistensi materi juga harus sejalan dengan program-program di tingkat provinsi atau nasional. Di samping itu, juga harus dapat memberikan kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat sehingga dapat menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. “Terkait dengan hal tersebut, untuk Provinsi Sulawesi Utara, dalam berita acara yang telah disepakati, tingkat kedetilan peta dalam RTRW Provinsi tetap dijaga sehingga tidak mengatur muatan-muatan yang seharusnya diatur dalam RTRW Kabupaten,” imbuh Sofyan.(oc/nik)

Pusat Komunikasi Publik

280311

 

 

 

280311

 

 

Tag :  

Share