|

DIRJEN BM: REFORMASI BIROKRASI BUKAN SEKEDAR REMUNERASI

Jumat , 1 Apr 2011

DIRJEN BM: REFORMASI BIROKRASI BUKAN SEKEDAR REMUNERASI

 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto dalam rapat Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum Kamis (31/3) di Jakarta. Saat ini instansinya tengah mempersiapkan diri memasuki fase reformasi birokrasi beriringan dengan ditjen lain di Kementerian PU.  “Kita sudah berkoordinasi untuk menerapkan reformasi birokrasi ini dengan direktorat jenderal lain di lingkungan PU,” tutur Djoko Murjanto.

 

Djoko Murjanto menyadari bahwa reformasi birokrasi yang belakangan ini santer terdengar sarat dengan makna remunerasi. Padahal tunjangan kinerja ataupun remunerasi adalah efek akhir dari kewajiban yang harus dilakukan dalam aspek reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi itu bukan sekedar naik gaji saja, utamanya adalah peningkatan pelayanan publik serta akuntabilitas kelembagaan yang berujung pada pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” pungkasnya.

 

Disampaikan pula, proses reformasi birokrasi ini panjang. Dan tak semudah membalik telapak tangan. Pasalnya hal ini erat kaitannya dengan mentalitas dan mind set setiap individu. “Kalau reformasi birokrasi sudah berjalan, namun masih ada KKN tentu saja akan percuma. Meskipun begitu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran Bina Marga untuk berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya”  Djoko Murjanto menegaskan.

 

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PU Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional, Purnarachman Hadipoerwono mengatakan, reformasi birokrasi melingkupi 4 aspek, yaitu peningkatan layanan publik, peningkatan kinerja sumber daya manusia, penerapan standart operational procedure, serta tunjangan kinerja yang menyertakan remunerasi. (Ian/Infokom/BM-sr)

 

Pusat Komunikasi Publik

010411

 

 

 

010411

 

 

Tag :  

Share