Pencarian

PELATIHAN 135 KONSULTAN INDIVIDU RADAL PROVINSI

Rabu , 22 Feb 2012

PELATIHAN 135 KONSULTAN INDIVIDU RADAL PROVINSI

 

Dalam rangka pemahaman tugas dan peran konsultan Individual Satker Randal Provinsi, Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya melakukan Training of Trainer (TOT) kepada 135 konsultan individual untuk Wilayah Timur di Makassar, 21-24 Februari 2012. Materi yang diberikan adalah perencanaan dan database, pemantauan (e-Monitoring, DAK dan Peta Tematik), Pemantauan (SAK dan SIMAK BMN) serta evaluasi.

 

Dalam arahannya, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, beban tugas Kasatker Randal Provinsi  yang merupakan pejabat eselon III sudah semakin banyak. Untuk itu, konsultan individu yang dipilih harus membantu tugas randal baik terkait perencanaan, pemprogaman dan juga evaluasi.

 

Jangan sampai beban malah dikembalikan lagi ke satker randal. Konsultan individu harus membantu tugas randal, kata Antonius.

 

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan berbagai tantangan Ditjen Cipta Karya ke depan baik terkait air minum, persampahan, rusunawa maupun sanitasi.  Banyaknya PDAM yang belum sehat, rusunawa yang belum berjalan, kurannya komitmen pemda, belum adanya DDUB dari daerah serta kurangnya investasi merupakan beberapa tantangan yang harus diselesaikan kedepan.

 

Antonius mengingatkan kepada Satker Randal mengenai beberapa pekerjaan tambahan untuk tahun 2012. Yakni,  sinkronisasi antara SPPIP dan RPIJM dengan target 180 kab/kota, fasilitasi pemda dalam penyiapan readiness criteria pembangunan infrastruktur yang diusulkan melalui PHLN, fasilitasi pemda dalam menyiapkan perjanjian dengan perusahaan dalam pengalokasian dana CSR, peran randal sebagai ULP,  serta kewajiban Kepala SNVT untuk menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas (LAKIP) tahun 2012.

 

Tahun 2012 ini LAKIP wajib dilaporkan sesuai dengan Instruksi Menteri PU No: 01/IN/M/ 2012, tambah Anto.

 

Sementara itu, Sesditjen Cipta Karya Susmono juga memberikan arahan terutama terkait dengan perbaikan laporan keuangan. Menurutnya, satu saja satker tidak memberikan laporan keuangan maka status Kementerian PU akan menjadi disclaimer. Untuk itu, ia meminta kepada satker randal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk mengkoordinasi satker-satker teknis Cipta Karya.

 

Saya juga ingatkan, hasil temuan  dari BPKP tahun kemarin agar segera diselesaikan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena target KemenPU untuk tahun 2012 ini  adalah Wajar Tanpa Pengecualian, kata Susmono.(dvt/ind)

Pusat Komunikasi Publik

220212


Index Berita


Tag :  

Share