Pencarian

Menteri PU Lantik Kepala Balitbang dan SAMPU

Kamis , 7 Jun 2012

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengambil sumpah jabatan  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU Graita Sutadi dan Staf Ahli Menteri PU (SAMPU)  bidang Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat Hediyanto W. Husaini, Kamis (7/6) di Jakarta.

"Penataan organisasi di lingkungan PU telah dilakukan dan di desain seefisien mungkin dengan berpedoman pada Perpres No.47/2009 dan direvisi Perpres No.91/2011. Pelatikan eselon I kali ini merupakan promosi dalam rangka mendukung dinamika organisasi sebagi wujud untuk membentuk profesionalisme SDM aparatur serta pemberian penghargaan sebagai wujud dari prestasi kerja yang selama ini diperlihatkan," ujar Menteri PU.

Menurut Djoko Kirmanto, Kementerian PU TA 2012 medapatkan anggaran yang besar,  hingga kini,progres fisik baru mencapai 21,19 %. Sedangkan progres keuangan mencapai 20,27%. Oleh karena itu, jajaran PU memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan lebih berat lagi untuk meningkatkan progres fisik dan keuangan dalam melaksanaan tugas-tugas ke-PU-an. Sehingga pada akhir tahun progres dapat mencapai di atas 95%.

Terkait dengan kinerja, Menteri PU juga mengharapkan para pejabat eselon I dan II di PU memahami tupoksi masing-masing, memahami peta jabatan dan informasi jabatan. Serta, mengoptimalkan peran jabatan fungsional sekaligus mengembangkan jabatan fungsional.

"Ke depan semua PNS harus memiliki jabatan. Baik struktural maupun fungsional sesuai dengan peta jabatan yang telah disepakati bersama antara PU, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu, peran jabatan fungsional yang diperlukan juga harus dioptimalkan dan dikembangkan dengan memberikan uraian tugas yang jelas dari atasannya.

Sementara itu, untuk mendukung program percepatan pemberantasan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan melalui penyediaan perangkat peraturan implementasi, maupun upaya-upaya nyata dalam bentuk pencegahan dan peninfakan terhadap praktek KKN. Salah satunya adalah dengan melakukan laporan LHKPN bagi para pejabat eselon I dan II kepada KPK. Laporan tersebut diserahkan  minimal 3 bulan setelah menduduki jabatan. Laporan berikutnya dilakukan setiap 2 tahun sekali atau jika terjadi mutasi jabatan. 

Dengan ada pelantikan ini diharapkan agar para pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kualitas kinerja ke arah yang lebih baik. Sehingga dapat diwujudkan SDM aparatur yang lebih profesional dan handal terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Khususnya, pembangunan ekonomi nasional. Untuk mendukung program pemerintah menghadapi krisis energi, PU sebagai unsur pemerintah wajib mendukung kebijakan yang sudah dicanangkan Presiden RI. 

Di lingkungan PU, penghematan dilakukan pada tiga hal yakni BBm, listrik dan air. Dengan telah diresmikannya pemakaian gedung baru, Menteri PU menghimbau eselon I dan II mengawasi jajaran dalam pengawasi jajarannya dalam pemakaian listrik. "Gedung sudah didesaian dengan mendaur ulang pemakaian air diperoleh secara melimpah di saat musim hujan," ujar Djoko. 

Melalui acara pelantikan ini diingatkan kembali seluruh pejabat dan pegawai PU agar senantiasa bekerja lebih giat lagi dan menyesuaikan diri kepada perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. Tugas dan kewenangan PU ke daerah adalah melakukan pembinaan teknis salah satunya dengan desiminasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan Balitbang. Untuk itu Menteri PU mendorong Balitbang untuk meningkatkan profesionalisme untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik. 

Fakta menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi akhir-akhir ini selalu bertambah dan semakin kompleks. Untuk itu harus ada terobosan dan inovasi dengan penelitian yang baik. Ditegaskan Djoko, Balitbang harus menemukan inovasi-inovasi baru yang lebih baik,lebih mudah dan murah, lebih cepat dan dapat diproduksi besar-besaran. 

Hal lain yang disampaikan adalah bidang sosial, ekonomi dan peran masyarakat. "Orang-orang teknik tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga perlu peran masyarakat untuk mengenali kearifan lokal dengan pendekatan sosial budaya. Keberadaan SAMPU sangat penting karena harus mengenali dan bekerja mengenal kearifan sosial dan lokal. Contoh dalam pembebasan lahan di daerah yang berbeda," tutur Djoko Kirmanto. (Ind)

Pusat Komunikasi Publik

070612


Index Berita

Pusat Komunikasi Publik
Tag : Pelantikan, Balitbang, SAMPU  

Share