Pencarian

PPIP Masih Berlanjut Hingga 2014

Selasa , 24 Jul 2012

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaa (PPIP) sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hingga saat ini sudah dinikmati oleh sekitar 20 ribu desa di Indonesia. Program yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama ini dinilai pantas dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan, satu desa penerima tidak saja sekali, tapi bisa dua sampai tiga kali mendapatkan PPIP agar pemanfaatan infrastruktur yang dibangun lebih optimal.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono saat berbincang dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said dalam “Wide Shot” yang disiarkan langsung oleh Metro TV, Senin (22/7). Dialog ini mengusung PPIP Tahun Anggaran 2012 Sebgai Stimulan Membangun Desa.

“Kami berkomitmen PPIP akan diteruskan hingga 2014. Jika nanti program ini tidak berlanjut, kami harap Pemderintah Daerah sudahmelakukan replikasi PPIP. Peningkatan kapasitas dan pengalaman melaksanakan PPIP menjadi bekal cukup untuk replikasi,” ungkap Budi.

Dalam PPIP, masyarakat diberi ruang untuk mengorganisasikan diri dalam merencanakan, melaksanakan, sampai merawat infrastruktur yang dibangun. Bedanya PPIP dengan program PNPM lain pada fokus PPIP yang membelanjakan bantuan langsung sebesar RP 250 juta untuk infrastruktur, tidak alokasi untuk bidang sosial dan ekonomi.

Dari total 77 ribu jumlah desa di Indonesia, masuknya PPIP di 20 ribu desa memang dirasa belum bisa mengangkat keterbelakangan masyarakat dengan infrastruktur. “Tahun 2012 ini ada 5.000 desa yang menjadi sasaran PPIP. Sebaiknya memang ada penambahan lokasi, jika memungkinkan satu desa bisa mendapatkan PPIP dua sampai tiga kali,” tegas Budi.

Muhidin menambahkan, dari beberapa kunjungan lapangan ke penerima manfaat PPIP, rata-rata masyarakat puas dan mengharapkan kembali menerima PPIP di tahun berikutnya. Dengan metode bottom up, PPIP mempekerjakan masyarakat, uangnya beredar untuk masyarakat sendiri.

sambil mengevaluasi apakah PPIP yang dilaksanakan di daerah tersebut sudah sesuai Juklak (Petunjuk Pelaksanaan, red) dan Juknis (petunjuk Teknis, red) yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum. Karena hasilnya rata-rata bagus, DPR selalu siap mendukung keberlanjutan PPIP,” ujar Muhidin.

Pada bagian akhir, Budi Yuwono mengingatkan agar masyarakat tidak tertipu dengan permintaan oknum untuk membayar setoran. “Oknum tersebut tidak memiliki hak sepeserpun karena bantuan langsung itu semuanya untuk masyarakat,” pungkas Budi. (bcr)

Pusat Komunikasi Publik

240712


Index Berita

Pusat Komunikasi Publik
Tag : PPIP  

Share