|

Revisi Permen PU Terkait Pengadaan Terbit Akhir 2012

Jumat , 14 Des 2012

Revisi Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum (PU) 07/PRT/M/2011 yang merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres RI No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,akan diterbitkan pada akhir tahun ini sehingga di awal 2013 sudah bisa digunakan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Bambang Goeritno, di sela kegiatan Sosialisasi Perpres No.70 tahun 2012 di Jakarta (14/12).

”Di dalam revisi permen pu no 07 itu akan lebih menjabarkan, mendetailkan dan meminimalkan multi tafsir yang akan mengatur atau menjelaskan tentang persayaratan-persayaratan,  kriteria dan diskualifikasi sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan,” tambah Bambang.

Lebih lanjut, dalam sambutannya Bambang mengungkapkan bahwa saat ini, BP Konstruksi telah menyusun revisi Permen 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, yang juga mengacu pada Perka LKPP no.06 tahun 2012. Revisi tersebut antara lain terkait dengan Metode Pemilihan, metode evaluasi, penyampaian penawaran, penetapan pemenang, mekanisme sanggahan dan lain-lain.

Sementara itu, Bambang melanjutkan bahwa dengan diterbitkannya Perpres 70/2012, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan penyerapan APBN/APBD, dengan mewajibkan membuat perencanaan pengadaan dan rencana penyerapan di akhir tahun, sehingga nantinya kontrak bisa ditandatangani awal tahun anggaran.

”Perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 ini dilakukan dengan tujuan utama memperlancar pelaksanaan APBN, dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidak jelasan bai pelaku dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan,” tutur Bambang.

Dengan demikian, lanjut Bambang, diharapkan dapat mengurangi banyaknya sanggahan-sanggahan terhadap proses pengadaan akibat interpretasi yang berbeda dalam memahami suatu ketentuan, serta memperkecil peluang timbulnya penyimpangan.

Sementara itu Kepala Balai Peningkatkan Penyelenggaraan Konstruksi Savitri Rusdianti mengatakan Peserta sosialisasi yang merupakan para pejabat Eselon II, disertai oleh PPK/Pokja/Pejabat yang ditugaskan dalam bidang pengadaan barang/jasa yang berasal Dinas provinsi di seluruh Indonesia ini, diharapkan memperoleh kesamaan pemahaman mengenai Perpres No. 70 tahun 2012 tersebut.

Savitri mengungkapkan, selanjutnya kegiatan sosialisasi perpres no.70 tahun 2012 dan revisi Permen 07/2011 ini akan terus dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk akan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis dan TOT untuk melatih para Pembina Jasa Konstruksi di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami dan diterapkan pada setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. (nrm)

Pusat Komunikasi Publik

141212

 

 

Pusat Komunikasi Publik

141212

 

 

Tag :  

Share