|

Saran Dan Pengaduan


|6152| 03 08 2016iwan
Perihal : Laporan
Apa benar Bpk Menteri akan membangun Rusunawa untuk Anggota TNI AU Lanud Soewondo Medan? Klu memang benar tolong ya Pak di cek soal administrasi tanah tersebut karena menurut surat keputusan MA bahwa tanah yang akan dibangun oleh Bapak Menteri berada di atas lahan milik Rakyat Sari Rejo. Terima kasih.
Jawaban :Sdr. Iwan , Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Ditjen. Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengajukan usulan pembangunan Rumah Susun Sewa untuk Anggota TNI AU di lokasi jalan Adisucipto, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Lokasi ini masuk dalam usulan pembangunan program TA 2016.
2. Pembangunan pada lokasi tersebut akan dilaksanakan apabila lahan dari lokasi tersebut sudah iclean & clear (lahan tidak berada dalam sengketa)

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6147| 02 08 2016Rino andrian
Perihal : Pengaduan masyarakat
Kpd. Bpk/ibu yth. Saya mau menyampaikan perihal jalan lintas provinsi di daerah kab.langkat tepat nya di desa tj.putus dan padang tualang, serta jembatan yang rusak parah akibat muatan yang melebihi tonase truck galian C di daerah kami yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah kami. Kami mohon bantuan bpk/ibu kementrian PU pusat.
Terimakasih.
Jawaban :Sdr.Rino Andrian, Yth. sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa terkait penanganan di Jalan Lintas Provinsi di Daerah Kab. Langkat tepatnya di Desa Tjg. Putus dan Padang Tualang adalah merupakan kewenangan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (UPT. Binjai).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6141| 27 07 2016Edison
Perihal : Kerusakan jalan
Yth Kementrian PU,

Mohon agar kami warga medan dapat ditolong dgn memperbaiki seputaran jalan sutomo ujung yg sudah rusak bertahun tahun akibat proyek penggalian.

Jalanan seperti kubangan pada saat hujan dan berdebu saat cuaca panas.
Jawaban :Sdr. Edison, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa terkait penanganan di Jalan Sutomo Ujung Medan yang sudah rusak bertahun-tahun akibat proyek penggalian adalah merupakan penanganan Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Medan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6140| 25 07 2016fahrurrozi
Perihal : batasan nilai pekerjaan untuk sbu kecil (k1.k2 dan k3)
Apakah permenpu 8/2011 sebagimana telah diubah dgn permenpu 19/2014 adalah untuk mengtur btasan nilai pekerjaan untuk usaa kecil dgn kualifikasi sbu k1 hanya bisa mengerjakan nilai paket pekerjaan 1M, begitupun dgn k2 dan k3....mhn penjelsanya
Jawaban :Sdr. Fahrurrozi, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri PU Nomor 8 Tahun 2011 Jo 19 Tahun 2014, tidak mengatur batasan nilai pekerjaan yang diikuti oleh BUJK, Permen tersebut mengatur subklasifikasi dan subkualifikasi BUJK. Dalam lampiran Permen tersebut hanya menggambarkan detail kemampuan badan usaha kualifikasi tertentu memiliki kualitas tertentu.
Pengaturan batas nilai pekerjaan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2015.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
|6131| 11 07 2016bernardinus
Perihal : Pemungutan Liar dan Premanisme
Di perumahan saya masih banyak yang kosong,karena pemilik rumah enggan menengok rumah karena harga perbaikan saptiktank,sumur di kenakan harga 6-7,5 jt , biaya keamanan pindahan 100-200 ribu ,biaya kebijakan preman untuk renovasi 500 rb - 1,5 jt ,listrik 200 rb , semua biaya tersebut untuk preman warga sekitar , dan aparat sekitar RT/RW dan seterusnya mereka tidak bisa berbuat apa apa untuk lindungi warga pendatang , mohon bantuan Pak Mentri dan aparatur negara yang baik hati untuk membrantas dan mensukseskan pemilikan rumah bagi warga menengah ke bawah karena perumahan saya perumahan subsidi. Terimakasih
Jawaban :Sdr. Bernadinus, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara mengenai permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:
(1). Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan menjadi tanggung jawab:
a. Menteri pada tingkat nasional;
b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
c. Bupati / walikota pada tingkat kabupaten / kota.
(2). Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:
a. kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
b. Gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
c. Bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah jelas bahwa permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat diselesaikan secara berjenjang dimana Bupati / Walikota pada tingkat Kabupaten / Kota, sehingga permasalahan tersebut dapat diadukan dan diselesaikan pada tingkat Bupati / Walikota yang mempunyai peran pembinaan didalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Dan mengenai biaya pemungutan liar yang dilakukan oleh preman tersebut dengan cara memaksa atau mengitimidasi saudara dan warga sekitar perumahan itu sudah masuk keranah hukum pidana, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang karena Kementerian PUPR tidak berhak menangani permasalahan pidana.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6130| 11 07 2016Fachri
Perihal : Perumahan subsidi grand riscon rancaekek
Kok perumahan subsidi yg nilainya max 116jt tp disana plus biaya bisa sampe 150jt. Apakah dibenarkan?
Jawaban :Sdr.Fachri, Yth. Menindaklanjuti pengaduan yang saudara layangkan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan.
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah Yang Dapat Diperoleh Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

B. Analisa
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera, batasan harga jual rumah sejahtera tapak tahun 2015-2019 untuk Perumahan Grand Riscon Racaekek yang bertepatan di Jawa Barat, maka batas jual rumah sejahtera di daerah tersebut adalah Rp. 116. 500.000.
2. Pihak Bank Pelaksana yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Penyaluran KPR bersubsidi sebelumnya telah menyepakati bahwa nilai penjualan rumah bersubsidi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1.
3. Dalam hal harga unit rumah yang saudara maksud melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, maka rumah dimaksud sudah termasuk rumah komersil yang tidak dapat difasilitasi dengan KPR bersubsidi.
4. Dalam hal ini harga unit rumah tersebut sebesar Rp. 150.000.000 tersebut termasuk biaya lain-lain, maka saudara harus menjelaskan secara terperinci biaya-biaya di luar harga unit rumah yang harus saudara bayarkan agar dapat kami berikan masukan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kesimpulan
1. Pihak Bank pelaksana dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meyepakati batasan nilai jual rumah mengacu kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/ pembiayaan pemilikanRumah Sejahtera.
2. Perlu dijelaskan lebih lanjut terkait rincian dana yang harus dibayarkan oleh kreditur dalam pembelian rumah di perumahan Grand Riscon Racaekek.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6122| 27 06 2016Muchamad Izhar Budiono
Perihal : Penipuan Developer Rumah
Saya mengajukan KPR rumah di Fontana Lake dengan pengembang PT Central Bangun Cemerlang dan telah menyetor uang muka sebesar -/+ Rp 15.000.000, namun pengajuan KPR saya ditolak. Untuk itu saya melakukan proses refund untuk uang muka yg telah saya bayarkan pada bulan Oktober 2015 dan mereka bilang bahwa proses tersebut akan memakan waktu 2 bln, akan tetapi sampai dengan saat ini (Juni 2016) masih belum ada kejelasan sampai kapan uang muka yang telah saya setorkan akan dikembalikan, sudah berulang kali saya menanyakan ke pihak pengembang dan marketing (A/N Ibu Wiwien) tetapi belum ada jawaban yang pasti mengenai pengembalian uang muka tersebut.
Untuk itu mohon dilakukan pemeriksaan ke PT. CENTRAL BANGUN CEMERLANG yang telah merugikan saya selaku konsumen.

Terimakasih
Jawaban :Sdr. Muchamad Izhar, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara mengenai permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat kami sampaikan bahwa permasalahan yang Saudara alami merupakan murni tindakan pidana dan kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan PT. Central Bangun Cemerlang seperti permintaan Saudara. Dapat kami sarankan agar Saudara melaporkan permasalahan Saudara ke pihak Kepolisian.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6117| 23 06 2016anton martono
Perihal : Maraknya Pungli di Perumahan program sejuta rumah Pak Jokow
MARAKNYA PUNGLI & UANG JAGO
DI PERUM GRAND SUTERA RAJEG TANGERANG

Assalamu alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua
Salam hangat,
Saya adalah warga baru, di sebuah perumahan baru yang bernama Perum Grand Sutera Rajeg Kecamatan Rajeg Kelurahan Tanjakan Kabupaten Tangerang, sebuah program pencanangan sejuta rumah dari Pak Presiden Jokowi, yang direalisasikan untuk rakyat Indonesia, saat saya pertama pindah kesini, saya pikir situasi disini sudah aman & kondusif, tapi ternyata, banyak orang2 pribumi yng mengaku keamanan disini yng sering mengintimidasi warga pendatang, hanya untuk mendapatkan uang keamanan, kami sudah membentuk pengurus warga,kami pun yang sudah ditunjuk sebagai mitra dari pengembang untuk pendataan warga yang masuk, seringkali didatangi untuk membantu cara2 mereka, tapi pengurus bersifat netral, semuanya demi kemaslahatan warga, bukan untuk memuluskan keinginan warga pribumi yang memalak warga & mengintimidasi warga, kami sudah mengadakan musyawarah dengan maksud untuk mengurangi intensitas & maraknya pungli tsb, bahkan kami sudah membantu warga secara swadaya membuat team Bor sumur sendiri, karena apabila dikerjakan mereka, dari yang normalnya untuk pengeboran hanya sebesar :
Rp. 800.000,- apabila menggunakan jasa mereka menjadi Rp. 2.500.000,-
Itu baru dari sisi pengeboran, belum dari sisi renovasi, pembuatan septictank, dll,
Pada tanggal 19/06/2016 musyawarah itu pun sudah dilaksanakan, menjadi sebuah MOU, yang telah disepakati bersama,disaksikan & ditandatangani oleh segala elemen warga, yang intinya harga sudah diturunkan menjadi harga standart, tetapi belum sampai satu minggu perwakilan warga kami dipanggil ke kelurahan, intinya adalah negosiasi kembali terhadap harga jasa yang sudah menjadi MOU, menjadi lebih tinggi Rp. 500.000,- dari kesepakatan yang telah dibuat, dengan alasan untuk membayar 8 orang untuk jatah rokok & kopi, dan proses negosiasi itupun terjadi dihadapan lurah setempat, jadi saya sangat menyayangkan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa pemalakan ini pun dilegalkan pihak kelurahan dalam hal ini lurah setempat.
Inti dari surat pengaduan ini adalah, bahwa kami warga baru SECARA TEGAS MENOLAK SEGALA BENTUK PUNGLI & PEMALAKAN LIAR SERTA CARA MENGOBYEK DI AREA PERUMAHAN SECARA DI LUAR BATAS/DI ATAS HARGA NORMAL, kami hanya ingin hidup normal tanpa adanya gesekan dari pihak manapun. Semoga tulisan ini bisa tembus ke segala macam bentuk media cetak ataupun elektronik sehingga agar kedepannya menjadi suatu titik balik yang baik bagi warga & lingkungan sekitarnya.
Sekian prakata dari saya, apabila ada kata2 yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Tangerang 23 Juni 2016
Atas nama warga
Perum Grand Sutera Rajeg
Kabupaten Tangerang

(ANTON MARTONO,ST)
Jawaban :Sdr. Anton Martono, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara mengenai permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:
(1). Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan menjadi tanggung jawab:
a. Menteri pada tingkat nasional;
b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
c. Bupati / walikota pada tingkat kabupaten / kota.
(2). Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:
a. kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
b. Gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
c. Bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah jelas bahwa permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat diselesaikan secara berjenjang dimana Bupati / Walikota pada tingkat Kabupaten / Kota, sehingga permasalahan tersebut dapat diadukan dan diselesaikan pada tingkat Bupati / Walikota yang mempunyai peran pembinaan didalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Dan mengenai pungli dengan cara memalak warga dan mengitimidasi yang ada di perumahan Saudara apabila itu sudah masuk keranah hukum pidana, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang karena Kementerian PUPR tidak berhak menangani permasalahan pidana.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6109| 14 06 2016ARIS WIJAYANTO
Perihal : KOMPLAIN RUMAH SUBSIDI
Kami salah satu konsumen rumah subsidi di Perumahan Jasamarga Green Residence yang beralamat di Kalipecabean-Candi-Sidoarjo-Jawa Timur dengan pengembang PT.Bhumi Mas Sentosa-PT.Jasamarga Property merasa dirugikan dengan mekanisme realisasi dan pengajuan komplain.pertama,bangunan rumah belum jadi 100% tapi sudah direalisasi,pengembang berasalan akan di berikan form pengajuan komplain.kedua,setelah melakukan pengajuan komplain pengembang kurang merespon seakan-akan mengacuhkan dan tidak ditindak lanjutin.mohon kiranya kemen pu-pr membantu menyelesaikan permasalahan ini karean bukan saya saja yang dirugikan melainkan banyak konsumen yang mengajukan komplain tapi hasilnya sia-sia.terima kasih
Jawaban :Sdr. Aris Wijayanto, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Perjanjian yang dilakukan atas jual beli rumah yang sedang dalam proses pembangunan dikenal sebagai perjanjian pendahuluan jual beli yang diatur dalam Pasal 42 atat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi :
(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/ atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. status pemiliksn tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

2. Terkait permasalahan pembangunan rumah yang belum selesai sampai dengan saat ini, maka Sdr perlu melihat kembali perjanjian pendahuluan jual beli yang telah disepakati, apakah terdapat norma yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian pembangunan rumah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6098| 30 05 2016ririn murwanti
Perihal : tenaga survey konstruksi
Slmat pagi, mau tanya mengenai pengumuman dr hasil ujian online tenaga survey konstruksi yg dilakukan hr rabu, 18 mei 2016, dipengumuman awal, disampaikan kalau pengumumannya 1minggu stlah ujian, tapi sampai skrg blum ada, pserta test yg lainjg blum dapat, kira2 dr pu sendiri kpan pengumumannya,, terimakasih,,
Jawaban :Sdri. Ririn Murwanti, yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara layangkan, menindaklanjuti pengaduan saudara, Mohon maaf atas keterlambatan pengumuman hasil tes tertulis/psikologi yang sudah dilaksanakan, dikarenakan penilainya ternyata dilakukan secara bersamaan oleh tim psikolog, padahal ujian tes terlulis/psikologi kami buat menjadi 4 tahapan yaitu:

1. Tahap I tanggal 18 Mei 2016
2. Tahap II Tanggal 21 Mei 2016
3. Tahap III Tanggal 30 Mei 2016
4. Tahap IV Tanggal 2 Juni 2016.

dan direncanakan pengumungan akan diumumkan tanggal 13 Juni 2016.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
Halaman :  1 2 3 >  Last ›