|

Saran Dan Pengaduan


|6256| 21 11 2016deden suryadi
Perihal : pengaduan
Selamat pagi, saya ingin meminta pencerahan terkait permasalahan yang sedang saya alami. Pada awal feb 2015 saya membooking dan membayar dp sebuah perumah flpp. Singkat cerita kemarin 6 sep 2016 saya d minta untuk akad kredit, namun rumah yang saya pesan blm slsai 100% arti y msh blm bsa saya tempatkan. Dengan kondisi rmh yang blm bsa d huni akhir y sya menokak untuk ikut akad kredit. Dengan saya tdk akad kredit pihak pengembang membatalkan perjanjian jual beli terhadap saya dengan alasan sp3k sudah habis dan pengembang tidak bsa mengajukan akad kredit kembali.
Dengan kejadian ini saya merasa d rugikan karna saya sudah menunggu lama proses pembangunan, akan tetapi tdk d selesaikan kseluruhan sehingga bsa saya tempati. Sampai sekarang pihak pengembang kekeh untuk membalikan dp yang sudah masuk. Jadi saya minta saran y. Trmksh
Jawaban :Sdr. Deden Suryadi, Yth.Terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti permasalahan yang Saudara sampaikan, dapat kami informasikan sebagai berikut:
Pemasaran rumah sebelum selesai dapat diikat dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:

(1) Rumah tunggal, rumah deret. dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sitem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kapasitas atas:
a. status pemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjika;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan;
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Dalam hal Saudara menginginkan untuk langsung menempati rumah begitu menandatangani KPR, maka pada saat pemberian tanda jadi dan uang muka Saudara sudah harus yakin bahwa rumah yang akan Saudara beli sudah terbangun sepenuhnya.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6254| 18 11 2016iwan Hermawan
Perihal : pembangunan waduk karian
Mhn maap KPD BPK Mentri dan jajarannya, saya haya sedikit mau menyampaikan terkait kegiatan pembangun waduk karian yg sedang dilaksanakan, perlu BPK ketahui dlm pelaksanannya tersebut yg menurut sy ada hal yg TDK mengacu KPD Asep yuridis, salah satunya dlm pengadaan matrial yaitu 1. Pasir yg digunakan oleh pelaksana langsung ngambil dari kali yg ada di sekitar pembangunan waduk tanpa ada dan TDK di usianya loyalitas perijinan tambangnya. 2. Sirtu, hal ini jg sama bahwa galian sirtu yg di gunakan yaitu yg lokasi di desa Sajira kec. Sajira tanpa adanya perijinan tambang dan letak lokasinya haya beberapa meter dari jembatan umum, walau pengadaan matrial sirtu tersebut PHK pelaksana menggunakan jasa pelaksana lain. Sbg kesimpulan bahwa ada beberapa matrial yg di gunakan tergolong ilegal.. Apakah emang begitu dlm pelaksanan pembangunan yg tergolong skala prioritas nasional ? Knp TDK memberikan contoh yg baik dng mengedepankan aspek yuridis formal dan kualitas matrial yg sesuai Spek yg tentunya SDH di tentukan, padahal dana yg di gunakan untuk pembanguan waduk Karian adalah uang negara (Rakyat) yg bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.. Dimana bentuk pengawasan PHK BPK dlm hal ini BBWSC3.. Atas hal tersebut di atas mhn kiranya KPD BPK Mentri untuk segera membentuk tim dan monitoring langsung ke lapangan, hal di maksudkan untk membangun Negara Ini dng cara2 good givermaen... Sekian terimakasih.
Jawaban :Sdr. Iwan Hermawa, Yth.Terimakasih atas saran dan masukannya, perlu kami informasikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sumber material pasir yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Karian diambil dari Sungai Ciberang yang berada dalam area yang nantinya akan tergenangi (waduk) hal tersebut sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknik dan kontraknya, sedangkan pelaksanaan pengadaan tanah pada area genangan sesuai dengan keputusan Gubernur Banten nomor : 598/Kep.82-Huk/2016 tanggal 4 februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karian.

2.Material sirtu yang di datangkan dari luar untuk mendukung kegiatan struktur pada pembangunan Bendungan Karian sudah melalui pengawasan dan pengujian meterial serta memenuhi spesifikasi teknik yang di atur dalam kontrak.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Sumber Daya Air)
|6232| 09 11 2016Suharyanto
Perihal : Konsumen Lunas/selesai KPR Bank Yudha Bhakti Tbk tidak menerima Sertifikat
Kepada YTh
Mentri PU dan Perumahan Rakyat RI
Warga Perumahan Bumi.Sawangan Indah 1 dan 2 Pengasinan Sawangan Depok Jawa Barat mengalami ketidak adilan yang dilakukan oleh Pengembang PT Bimar Hekalindo Group dan Bank Yudha Bhakti Tbk sehubungan dengan pembelian rumah di perumahan tersebut bahwa setelah selesai KPR konsumen/warga tidak menerima sertifikat rumahnya. Kondisi seperti ini.sudah lama berlangsung.
Dengan ini kami atas nama warga mohon perhatian dan bantuannya agar warga dapat menerima haknya sebagai mana mestinya karena shgb diterbitkan atas nama pengembang dan harus menebus serta dikenakan bea balik nama lagi padahal harga sudah termasuk sertifikat atas nama pembeli.
Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuannya dihaturkan terima kasih.

Hormat saya
Warga Perumahan BSI
Pengasinan Sawangan Depok
Telp 08121984804
Jawaban :Sdr. Suharyanto, Yth. Terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan, sehubungan dengan pengaduan saudara, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) mengatur mengenai perjanjian pendahuluan jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain:
a. Status pemilikan tanah;
b. Hal yang diperjanjikan;
c. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen)

2. Sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bahwa pemasaran rumah dengan sistem PPJB, keterbangunan rumah harus sesuai dengan hal-hal yang diperjanjikan.

3. Hal-hal yang diperjanjikan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf b UU PKP yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.

Dari pengaturan dimaksud diketahui bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan harus sesuai dengan kenyataan terbangunnya rumah, bagi para pelaku pembangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU PKP yang berbunyi:
Pasal 151
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

4. Dari penjelasan tersebut diatas, dapat kami sarankan kepada Saudara untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib dengan sebelumnya mengadakan musyawarah dengan para pihak yaitu Bank Penyalur dan Pengembang Perumahan.
5. Mohon diperjelas Bank Penyalur KPR yang memfasilitasi KPR Saudara agar dapat kami kirimkan surat permintaan klarifikasi atas permasalahan Saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami megucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6219| 01 11 2016akhmad khulul rosyidi
Perihal : bertanya
selamat pagi bapak dan ibu di kementerian,,saya mau bertanya perihal bedah rumah yg dianggarkan oleh pemerintah,, setiap rumah itu mendapatkan jatah berapa? uang bedah rumah ini apa masuk ke rekening desa/kemana? soalnya kemarin saya bertanya kpd bapak lurah katanya uangnya masuk ke toko bangunan,,bapak lurah jg tidak punya etikat baik dengan tidak menunjukkan nota dari pembelian barang,,mohon jawaban dari kementerian dan saya ucapakan terima kasih atas jawabannya
Jawaban :Sdr. Akhmad Khulul, Yth. Terimakasih atas informasi Saudara. Perlu kami informasikan, bahwa Besaran Nilai BSPS per Unit rumah untuk Tahun 2016 :
- Peningkatan Kualitas (PK) ringan: setinggi-tingginya Rp 7,5 Juta
- Peningkatan Kualitas (PK) Sedang: setinggi-tingginya Rp 10 Juta
- Peningkatan Kualitas (PK) Berat: setinggi-tingginya Rp 15 Juta

Mekanisme Penyaluran Dana BSPS:
Bank penyalur menyalurkan dana BSPS ke penerima bantuan dalam bentuk rekening buku tabungan, setelah penerima bantuan menerima bahan bangunan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), dilakukan transfer/pemindahbukuan oleh Bank dari rekening penerima kepada rekening toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6214| 27 10 2016Erick Espraga Kusuma
Perihal : Pengaduan terhadap Developer Bermasalah
Saya Beli Condotel Aston Karawaci City yg sesuai janjinya akan selesai akhir Desember 2016, ternyata saat ini Project distop oleh Management Developer tanpa pemberitahuan resmi pada hal Cicilan Pembayaran Sudah Lunas sedangkan proses pembangunan baru jalan 30% .
Serta anehnya lagi mereka minta pembayaran pajak PPN dll dilunasi sekarang sedangkan proses pembangunannya Berhenti & tidak dapat diketahui kapan selesai nya... mohon Solusi kepada siapa kami bisa mengadukan Developer yg Bermasalah ini .... Terima Kasih atas Bantuan & tanggapannya..
Jawaban :Sdr. Erick Espraga, Yth. Terima kasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti permasalahan yang Saudara sampaikan, dapat kami informasikan sebagai berikut:
1. Dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP) mengatur mengenai perjanjian pendahuluan jual beli harus memenuhi syarat-syarat antara lain:
a. status pemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

2. sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bahwa pemasaran rumah dengan sistem PPJB, keterbangunan rumah harus sesuai dengan hal-hal yang diperjanjikan.

3. hal-hal yang diperjanjikan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf b UU PKP yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.

Dari pengaturan dimaksud diketahui bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan harus sesuai dengan kenyataan terbangunnya rumah termasuk waktu serah terima rumah, bagi para pelaku pembangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas maka diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 151 PKP yang berbunyi:
Pasal 151
(3) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana , sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan beupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

4. Dari penjelasan tersebut diatas, dapat kami sarankan kepada Saudara untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib dengan sebelumnya mengadakan musyawarah dengan para pihak yaitu Bank Penyalur dan Pengembangan Perumahan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6213| 26 10 2016nur cahyo arif wibowo
Perihal : tersumbatnya aliran air sungai/selokan
salam hormat
kondisi aliran sungai kecil/selokan di lingkungan desa kami sepanjang jl. raden patah mengalami penyumbatan tatkala volume air hujan tinggi, ini mengakibatkan meluapnya aliran air sungaj ke badan jalan sehingga menyulitkan pengendara dan menggenangi halaman pemukiman dan lahan usaha.. genangan ini jg menimbulkan kecelakaan bagi pengendara sepeda motor yg tergelincir akibat besarnya luapan air sungai tersebut. material2 bawaan aliran air sungai menjadi menumpuk di badan jalan setelah hujan reda.. sekiranya pihak PU dapat mengambil langkah2 untuk membenahi kondisi yang sudah beelangsung sangat lama ini.. terima kasih dan sukses untuk departemen PU
Jawaban :Sdr. Nur Cahyo, Yth. Terima kasih atas pengaduan yang saudara sampaikan, akan tetapi mohon informasi lebih lanjut mengenai lokasi detail aliran sungai yang meluap tersebut.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Sumber Daya Air)
|6206| 20 10 2016Lora Hesti Astutiana
Perihal : Perumahan subsidi negara puri harmoni bekerjasama dengan BTN tidak dilayani dengan baik proses sudah 2 tahun
Saya ingin menanyakan benarkan puri harmoni yg berada di Klapa nunggal cileungsi merupakan proyek subsidi negara. Saya antusias sekali dan mendaftar. Namun sudah 2 tahun dan uang muka sudah saya setor kepada pihak kontraktor perumahan tapi tidak mendapatkan progress yang berarti. Saya merasa dipermaikan oleh pihak kontraktor terlebih tidak ada satupun pihak dari admin kontraktor yg mau memfasilitasi saya ketika agen sales yg melayani saya pertama kali tidak bekerja lagi untuk kontraktor perumahan tersebut. Saya mendapat pemberitahuan k 5 dari pihak kontraktor yg didapat dari pihak BI. Tapi setelah saya ke BI dan cek sendiri nama saya bersih...tidak terdaftar k5 k4 k3 k2 k1 sekalipun karena saya memang tidak pernah menggunakan tansaksi kredit apapun..tapi selang beberapa bulan setelah saya di interview bank BTN ( yg tidak ada kemajuannya itu) saya di beritahu lagi saya k5...padahal saya sudak menyertakan surat dari BI bahwa nama saya bersih..ditambah ada pemberitahuan bahwa ternyata ada peraturan baru untuk perumahan subsidi tidak diperbolehkan mengambil hook. Menurut mereka itu peraturan baru dari kementrian. Jadi saya harus memilih lagi no rumah dan dari proses awal lagi. OMG...berbelit2 sekali. Padahal uang dp dan uang hook tanah sudah dibayar duluan karena mereka meminta untuk dibayar terlebih dahulu.
Jawaban :Sdr. Lora Hesti, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan, menindaklanjuti permasalahan yang Saudari sampaikan, dapat kami informasikan bahwa perlu diadakan tinjauan lapangan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan analisa permasalahan yang Saudari alami. Untuk itu, kami akan melakukan tinjauan lapangan dimaksud dalam waktu dekat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6205| 19 10 2016Y.totok suharsono
Perihal : Rusunawa jongke
Slm hormat
Sy ingin memyampaikan kekecewaan sy mengenai rusunawa jongke.
Tgl.16 okt sy datang ke kantor pemasaran rusunawa jongke. Dengan maksud ingin menyewa. Karena keterbatasan ekonomi. Akan tetapi untuk saat ini ada 1 blok yg blom bs di tinggali karena alasan suplai air yg ke blok tersebut blom ada. Walaupun secara fisik bangunan tersebut sdh jadi.
Melalui aduan ini, kiranya pihak terkait bs memberikan solusi. Karena besar harapan saya bs untuk tinggal di rusunawa jongke.
Terima kasih
Jawaban :Sdr. Y. Totok Suharsono, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan, menindaklanjuti permasalahan yang Saudari sampaikan, dapat kami sampaikan sebaiknya saran dan pengaduan disampaikan kepada Dinas yang membidangi bidang perumahan di Kabupaten/kota setempat karena terkait dengan penghunian dan pengelolaan rusunawa.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6197| 12 10 2016Ulinuha
Perihal : Jembatan Roboh
Selamat sore kemenpu, Jembatan di desa saya pekan kemarin rusak terbawa arus sungai saat hujan lebat, sehingga hanya bisa di lalui kendaraan roda 2 saja, sampai skrg belum ada tanda2 perbaikan dari pihak terkait. Mohon bantuan nya bpk, ibu. Sekian terima kasih
Jawaban :Sdr. Ulinuha, Yth. Terima kasih atas pengaduan yang saudara sampaikan, akan tetapi mohon informasi lebih lanjut terkait lokasi jembatan yang rusak tersebut,agar kami dapat koordinasikan ke Satminkal terkait.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6193| 09 10 2016Laode Darfan
Perihal : bantuan RLTH
Terimah kasih sudah menyediakan pengaduan masyarakat.
saya mangadukan bahwa rumah kami sering di foto oleh pak lurah setempat dan di suruh beli materai tapi setelah ada yang dari dinas PU meninjau rumah ini di batalkan untuk dapat bantuan rumah layak huni karena bukan tanah sendiri. padahal tanah ini di kasih pemerintah setempat karena tanah kami di pake untuk lapangan bola. tapi orang yang menuntut tanah ini tidak apa-apa kami perbaiki rumah ini. karena rumah ini cuman atapnya yang bagus selain itu rusak berat. rumah ini sudah banyak penyangganya kalau tidak ada sudah lama roboh. kami tidak mampu lagi memperbaiki nya. dimana orang tua saya sudah lama menjada sekitar 27 tahun. saya mohon agar kami tidak di batalkan bantuan RLTH nya.
Jawaban :Sdr. Laode Darfan, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan, dapat kami informasikan bahwa syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan BSPS diantaranya adalah memiliki dan menguasai tanah (tidak bermasalah)yang dibuktikan dengan surat dari aparat Pemerintah setempat serendah-rendahnya Kepala Desa/ Lurah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
Halaman :  1 2 3 >  Last ›