|

Saran Dan Pengaduan


|6176| 04 09 2016jitsak djemmy parera
Perihal : saran
program sejuta rumah.
untuk mbr.
cara penyaluran dana kmk masih sangat sulit...tolong pa mentri cari solusi terbaik....
Jawaban :Sdr. Jitsak Djemmy, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, dapat kami informasikan bahwa selama ini Ditjen Pembiayaan Perumahan masih melakukan penyaluran dana KPR Bersubsidi kepada Bank-bank penyalur yang telah melakukan kerjasama, mohon diperjelas pertanyaan saudara terkait penyaluran dana kmk.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6173| 31 08 2016Pujiyono
Perihal : Jalan Rusak
Jalan-jalan di kabupaten Cilacap baik antar kota maupun jalan kecamatan atau desa banyak sekali yg rusak. Contoh: Sidareja-Karang pucung, sidareja Gandrung, Majenang karang pucung. Perbaikan seadanya dan lambat sekali.

Apalagi jalan desa-desa sepaerti Penyarang ke Majenang dll.
Jawaban :Sdr. Pujiyono, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara, dapat kami sampaikan bahwa perbaikan jalan di Kabupaten Cilacap baik antar kota maupun jalan Kecamatan atau Desa merupakan wewenang dari Dinas PU terkait.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6171| 28 08 2016Hendri
Perihal : Kualitas jalan
Saya sebagai warga yang baik mau menyampaikan saran ke kementrian pu agar ketahanan jalan disesuaikan dengan mobil yang melintasinya dan rata2 jalan dipedesaan dilalui mobil dumb truck yang diatas 10ton sedangakan kualitas jalan yang dibangun pu hanya utk mobil keluarga atau 2 sampai 3 ton.mohon agar pu bijaksana membangun jalan atau mengaspal jalan agar dana rakyat tidak terbuang percuma atau ketahanan jalan hanya utk 6bulan selanjutnya rakyat pengguna jalan menderita.kualitas jalan perlu ditingkatkan utk ketahanan 10ton keatas agar awet dan dana anggaran bisa dipakai utk yang lain.mohon lebih bijaksana .tq
Jawaban :Sdr. Hendri, Yth. Terima kasih atas partisipasi anda dalam pengawasan pembangunan di negeri ini. Saran yang saudara sampaikan Akan menjadi perhatian kami dan telah kami teruskan ke Ditjen Bina Marga. (Subbag Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik).
|6167| 23 08 2016muhammad ardiansyah
Perihal : pengaduan
Assalamu'alaikum.... mau tanya pak... perihal rumah subsidi untuk MBR saya mau ambil d daerah gresik... sama marketing developernya saya di kasih rincian sbb
Boking fee 6.000000 (yg bersifat hangus 3.000000)
Dp 5.000000 (max 1 minggu setelah boking fee)
Bea Dokumen 25.000000
Angsuran 10th 1.198.000 15th 891.000 20th 700rbuan
Yang mau saya tanyakan Bea dokumen 25jt apakah memang sudah sesuai prosedur masalahnya untuk saya sbg mbr marasa kemahalan... saya skrang sudah bayar boking fee sama dp tinggal tunggu wawancara bank... trimakasih sebelumnya pak...
Jawaban :Sdr. Muhammad Ardiansyah, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 Tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

B. Analisa
Dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf A mengatur mengenai suku bunga kredit persyaratan mendapatkan fasilitas KPR Bersubsidi dan harga tertinggi rumah subsidi. Namum terkait uang muka, Booking fee adalah merupakan kewenangan dari pihak developer, sedangkan untuk bea dokumen merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan Badan Pertahanan Nasional.
Disarankan Saudara mengirimkan pertanyaan terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan rumah, kepada Pemerintah Daerah dan Badan Pertahanan Nasional di daerah saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6152| 03 08 2016iwan
Perihal : Laporan
Apa benar Bpk Menteri akan membangun Rusunawa untuk Anggota TNI AU Lanud Soewondo Medan? Klu memang benar tolong ya Pak di cek soal administrasi tanah tersebut karena menurut surat keputusan MA bahwa tanah yang akan dibangun oleh Bapak Menteri berada di atas lahan milik Rakyat Sari Rejo. Terima kasih.
Jawaban :Sdr. Iwan , Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Ditjen. Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mengajukan usulan pembangunan Rumah Susun Sewa untuk Anggota TNI AU di lokasi jalan Adisucipto, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Lokasi ini masuk dalam usulan pembangunan program TA 2016.
2. Pembangunan pada lokasi tersebut akan dilaksanakan apabila lahan dari lokasi tersebut sudah iclean & clear (lahan tidak berada dalam sengketa)

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6151| 03 08 2016dian nurani
Perihal : developer bermasalah
Pemerintah yth.
Dengan ini saya mengadukan developer bermasalah PT. BATARA GRIYA LESTARI yang beralamat kantor di jl. Ruhui Rahayu II no. 128 rt. 52. Sepinggan, Balikpapan
Telp : 0542-7075999, 085347995097
Email : bataragriyalestari@yahoo.co.id

Saya membeli rumah di perumahan Batara Residence Blok F no. 2 pada tanggal 5 juli 2013 tetapi sampai sekarang belum ada realisasi pembangunan

Saya mohon bantuan pemerintah untuk menindak tegas developer bermasalah karena menurut hemat saya sangat banyak konsumen yg dirugikan.

Saya berharap rumah bisa cepat dibangun dan dihuni. Kalaupun tidak bisa, saya berharap dgn bantuan pemerintah menunjuk PT. BATARA untuk mengembalikan dana konsumen yg rumahnya tak kunjung dibangun. Dalam hal ini dana saya yg sudah masuk sebesar 50juta

Terimakasih saya ucapkan
Sedikit bantuan dr anda, besar harapan bagi saya
Jawaban :Sdr. Dian Nurani, Yth. Menindaklanjuti pengaduan yang saudara layangkan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Apabila antara Sdr Dian dengan pelaku pembangunan telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Dapat dilihat apakah di PPJB tersebut terdapat keterangan kapan unit yang dibeli akan selesai dibangun.
2. Berdasarkan keterangan Sdri. Dian Nurani yang melaporkan bahwa perumahan Batara Residence sampai sekarang belum ada realisasi pembangunan, Sdri Dian Nurani dapat melaporkan pelaku pembangunan tersebut yaitu PT. Batara Griya Lestari kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Sdri. Dian dapat mengacu Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan bahwa:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi”.
Dari penjelasan tersebut, Sdri Dian Nurani dapat melakukan pengaduan yang diajukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuankan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6149| 02 08 2016Agung Satrio
Perihal : Pengembang rumah subsidi nakal
Saya mau mengadukan tentang pengembang rumah subsidi yg nakal a.n PT Pratama Mega Konstruksindo dengan dirut nya bernama Abdullah sanny. Yang mana sampai saat ini sudah hampir 2 tahun lebih pihak pengembang masih blm melaksanakan kewajibannya membangun fasus fasum perumahan. Pihak warga sudah mencoba melakukan musyawarah dan perjanjian2 namun sampai perjanjian expired pihak pengembang masih blm melaksanakan komitmennya. Saya sebagai perwakilan warga perumahan grand mutiara nanggerang mohon bantuannya agar masalah ini bisa diselesaikan.

Regards,
Jawaban :Sdr. Agung Satrio, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Fasos dan fasum merupakan tanggung jawab dari pelaku pembangunan. Dari keterangan yang diberikan oleh Sdr. Agung Satrio bahwa perjanjian antara warga dengan PT Pratama Mega Konstruksindo terkait dengan pembangunan fasos dan fasum telah lewat jangka waktunya dan tidak dipenuhinya prestasi dari PT tersebut, maka Sdr. Agung Satrio dan warga dapat mengajukan somasi kepada PT Pratama Mega Konstruksindo untuk memenuhi prestasinya.
2. Sdr. Agung Satrio juga dapat melakukan pengaduan yang diajukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuankan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan konsumen.


Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6148| 02 08 2016Muhammad Ilham
Perihal : pengaduan fasilitas umum
saya mewakili masyarakat desa wonuambuteo kecamatan lambandia, berharap kepada Dinas PU kabupaten kolaka timur, sulawesi tenggara agar lebih memperhatikan fasilitas umum yang ada di desa kami. Fasilitas yang saya maksudkan di sini ialah fasilitas yang berupa lampu jalan. Ada beberapa lampu jalan di desa kami tapi sudah tidak berfungsi lagi jadi kami sangat berharap kepada dinas PU kab. Kolaka timur agar segeranya memperbaiki lampu jalan yang rusak sehingga dapat menerangi kembali jalan di desa kami. Tolong lebih di perhatikan lagi fasilitas di desa jangan cuman fokus yang di pusat. Kami sangat berharap itu. Terima kasih
Jawaban :Sdr. Muhammad Ilham, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara layangkan, dapat kami sampaikan bahwa Kewenangan dalam bentuk infrastruktur jalan seperti lampu adalah merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan setempat.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6147| 02 08 2016Rino andrian
Perihal : Pengaduan masyarakat
Kpd. Bpk/ibu yth. Saya mau menyampaikan perihal jalan lintas provinsi di daerah kab.langkat tepat nya di desa tj.putus dan padang tualang, serta jembatan yang rusak parah akibat muatan yang melebihi tonase truck galian C di daerah kami yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah kami. Kami mohon bantuan bpk/ibu kementrian PU pusat.
Terimakasih.
Jawaban :Sdr.Rino Andrian, Yth. sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa terkait penanganan di Jalan Lintas Provinsi di Daerah Kab. Langkat tepatnya di Desa Tjg. Putus dan Padang Tualang adalah merupakan kewenangan Dinas Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (UPT. Binjai).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6141| 27 07 2016Edison
Perihal : Kerusakan jalan
Yth Kementrian PU,

Mohon agar kami warga medan dapat ditolong dgn memperbaiki seputaran jalan sutomo ujung yg sudah rusak bertahun tahun akibat proyek penggalian.

Jalanan seperti kubangan pada saat hujan dan berdebu saat cuaca panas.
Jawaban :Sdr. Edison, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa terkait penanganan di Jalan Sutomo Ujung Medan yang sudah rusak bertahun-tahun akibat proyek penggalian adalah merupakan penanganan Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Medan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
Halaman :  1 2 3 >  Last ›