|

Saran Dan Pengaduan


|6092| 19 05 2016Eko purnomo
Perihal : Pengaduan jalan perumahan sunsidi belum di bangun
Yth kepada kementrian pu dan perumahan rakyat, kami dari warga perumahan niera residence (subsidi ), kelurahan palumbon sari, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, di sini kami ingin mengadukan tentang kelalaian pengembang untuk membangun fasilitas jalan, sejak bulan desember 2015 kami melakukan akad kredit dengan bank BTN, namun hingga saat ini mei 2016 jalan perumahan masih berbentuk tanah merah dan jika hujan menjadi lumpur seperti sawah, sedangkan kami sudah mulai menempati perumahan ini karena cicilan sudah mulai berjalan, disini kami memohon pihak kementrian pu dan perumahan rakyat menanggapi dan melakukan upaya - upaya agar pihak pengembang segera melakukan kewajibannya, terima kasih
Jawaban :Sdr. Eko Purnomo, Yth.Terimakaih atas pengaduan yang saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan saudara, dapat kami informasikan :
a.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pasal 47 ayat 1, maka pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, pasal 1, maka bantuan PSU diberikan bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan. Jenis bantuan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Sedangkan, sesuai dengan pasal 11, ayat 1, butir g, maka salah satu persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum yaitu keterbangunan rumah paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan verifikasi.
c. Pengembang PT. Nusantara Arta Properti sudah mengusulkan permohonan bantuan PSU berupa komponen jalan lingkungan untuk Perumahan Niera Residence melalui Kementerian PUPR. Apabila pihak pengembang dan perumahan telah memenuhi persyaratan, maka bantuan PSU, komponen jalan lingkungan Tahun Anggaran 2016 dapat diterima. Saat ini, proses pemberian bantuan stimulan tersebut masih dalam tahap lelang/ negosiasi.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6086| 16 05 2016
Perihal : penerimaan tenaga survei konstruksi provinsi
sehubungan dengan penerimaan tenaga survei konstruksi di seluruh indonesia saya ingin menanyakan tentang jadwal pasti pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tenaga survei konstruksi provinsi 2016 karena sampai saat ini belum ada info yang saya dapat padahal sy sudah kirimkan lamaran sejak tanggal 30 April 2016 via online. terimah kasih
Jawaban :Sdr, Yth. sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan Pengumuman Penerimaan Calon Tenaga Survey Konstruksi sudah diumumkan pada Hari Rabu, 11 Mei 2016 melalui via email masing-masing pelamar yang lulus.
Jika pelamar tidak mendapatkan email, maka dinyatakan pelamar tidak lulus.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
|6084| 12 05 2016sahroni
Perihal : Tanah Fasos-Fasum Perumahan
Apakah Tanah fasos-fasum mengacu pada masterplan,siteplan perumahan?
Permasalahannya,jika tanah fasos-fasum tersebut di bangun sekolah swasta yang sudah jelas berorientasi pada profit apakah legal menurut peraturan? Apakah bisa jika siteplan berubah-ubah?? Mohon penjelasannya terima kasih
Jawaban :Sdr. Sahroni, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara, berikut yang dapat kami sampaikan :
a. Penggunaan tanah untuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mengacu pada Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pengaturan mengenai surat izin tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, pemberlakuan SIPPT di daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah Pasal 22 ayat (2), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut maka terkait dengan sekolah swasta yang dikelola oleh badan swasta masih diperbolehkan secara hukum.
c. Site plan/ rencana tapak yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dapat direvisi apabila mendapatkan persetujuan kembali oleh pemerintah daerah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6081| 02 05 2016NUR HARIS MAULIDI
Perihal : Penerimaan karyawan PU di OKU TIMUR
Apakah ada penerimaan karyawan PU di OKU TIMUR?
Jawaban :Sdr. Nur Haris, Yth. Terimakasih atas pengaduan saudara, akan tetapi mohon penjelasan lebih lanjut terkait Oku Timur, agar kami dapat menjawab sesuai keinginan saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik-Biro Komunikasi)
|6078| 26 04 2016Oki Aquino
Perihal : Cek benar atau tidak PU ada buka lowongan Tenaga Survey
Pagi ini saya dapat link dari FB. Di sana ada lambang kementerian PU dan PERA. Saat saya download link yg dia berikan, tak satupun ada lambang PU dan PERA. Link yg dia berikan untuk download informasi http://bit.ly/1ThhB1j dan mengisi data pribadi http://bit.ly/1WCGBmB. Saya mau menanyakan apa itu benar dari PU dan PERA atau penipuan hanya untuk pencurian data. Terima kasih.
Jawaban :Sdr,Oki Yth. Terkait pengaduan yang saudara sampaikan, dapat kami sampaikan bahwa benar Informasi tersebut dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yang sedang mencari tenaga kontrak Survei Konstruksi yang diproyeksikan untuk bekerja di bulan Mei hingga akhir Desember tahun ini.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
|6074| 25 04 2016
Perihal : penjelasan tentang permen pu. no4/prt/m/2016
Selamat siang pak, saya mau tanya penjelasan mengenai permen pu no.4/prt/m/2016 dimana menurut pasal 1 bahwa pppk atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu mendapat tunjangan kinerja juga pak diatur dengan pasal 3, yang saya tanyakan : apakah saya dengan pengemudi juga dapat tunjangan kinerja tiap bulannya pak, dimana saya bekerja berdasarkan kontrak dengan kepala satuan kerja, yang mana tiap tahunnya kontrak saya diperbaharui, dan terdaftar dalam sk personil serta mempunyai pin absensi yabg direkap oleh bbpjn 7, lalu kalau ia, apakah ada syarat tertentu atau berlaku untuk semua pppk pak. Terimakasih dan selamat siang
Jawaban :Sdr, Yth. menindaklanjuti pengaduan yang sdr layangkan, dapat kami sampaikan:
1. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri PUPR No. 4/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Ketentuan pasal 95 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam arti harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan administrasi serta telah mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) seleksi ujian PPPK dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (Ujian dengan lembar jawaban komputer) dengan materi ujian yang terdiri dari Tes Kompetisi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dan atau syarat lain yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri). Penetapan hasil tes kompetensi tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada BKN sebagai persyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Kontrak (NIK). Pengadaan PPPK tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah yang secara khusus digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur tentang manajemen PPPK sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi pegawai yang terikat perjanjian kerja (kontrak) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja sebagaimana dipertanyakan oleh Sdr Desmonth Putra Azis bukanlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan hal tersebut, pegawai yang terikat perjanjian kerja (kontrak) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja bukan merupakan pegawai yang mendapatkan Tunjangan Kinerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri No.4/PRT/M/2016 tentang pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bag.Informasi Biro Kepegawaian dan Umum)
|6072| 23 04 2016edy kurniwan
Perihal : penilaian skor tehnis tidak sesuai
kpda bpk dirjen kementrian pu bidang cipta karya,,di harapkn kepada bpk untuk menindak lanjuti kinerja panitia lelang dinas pu cipta karya provinsi kalbar,, karna panitia tlah mlakukan kamuflase trhadap penilaian..
Jawaban :Sdr. Edy Kurniawan, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara sampaikan. Dapat kami informasikan bahwa terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa telah menjadi kewenangan LKPP. Silakan saudara sampaikan di whistleblowing System dengan mengunjungi lkpp.go.id.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik).
|6070| 21 04 2016darmasyah
Perihal : pembatalan lelang pengawasan jasa konsultan untuk kwasan senakin kec sengah temila kab landak,prov kalbar
kpd bpk dirjen kementrian pu cipta karya.. dngan ini sya menghimabau kpd bpk kmentrian untuk menindak lanjuti kpd anggta bpk yg ada di prov kalbar,, krna dlm mlkukan penilaian llang ada unsur kkn.khusus nya pada penilaian evaluasi skor tehnis.. di pekrjaan pengawasan supervisi PSD potensial kws senakin kec sengah temila kab landak,prov kalbar
Jawaban :Sdr. Darmansyah, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara sampaikan. Dapat kami informasikan bahwa terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa telah menjadi kewenangan LKPP. Silakan saudara sampaikan di whistleblowing System dengan mengunjungi lkpp.go.id.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik).
|6049| 10 04 2016
Perihal : pelaksanaan pekerjaan
Saran: bagaimana cara mengirim laporan dalam bentuk gambar.
Jawaban :Sdr, Yth. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait laporan yang saudara maksud, agar kami dapat menjawab sesuai keinginan saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik-Biro Komunikasi)
|6046| 06 04 2016
Perihal : Syarat mendapatkan subsidi FLPP perumahan
saya adalah salah satu karyawan honorer di kemenPUPR dan saat ini lagi mengurus KPR subsidi FLPP, tapi dari pihak bank katanya berkas saya ditolak karena saya pegawai honorer dengan alasan peraturan baru sejak bulan februari 2016 dikatakan untuk karyawan honorer tidak bisa mendapakan FLPP, apakah itu benar pernyataan dari pihak bank,,
tapi kalo merujuk berdasarkan peraturan menteri (permen) Perumahan Rakyat No.04 Tahun 2012 tentang pengadaan perumahan melalui KPR dan dukungan FLPP dan No.05 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanna perumahan melalui KPR. FLPP merupakan dukungan pembiayaan perumaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kelompok sasaran program FLPP:
persyaratan calon debitur atau nasabah program FLPP sebagai berikut :
Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera syariah tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 4.000.000/bulan.

yang saya tanyakan apakah status kami rekan2 Honorer yang gaji sudah 2.5jt emang tidak bisa mendapatkan KPR dengan fasilitas FLPP yang seperti penjelasan oleh pihak bank..
terimaksih
Jawaban :Sdr, Yth. menindaklanjuti pengaduan yang sdr layangkan, dapat kami sampaikan:
Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur mengenai persyaratan kelompok sasaran KPR Sejahtera yaitu:

a. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
b. Belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk kepemilikan rumah;
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d. Menyerahkan fotocopy (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.

Sebagai informasi, sesuai dengan lampiran angka I (satu) romawi penghasilan paling banyak per bulan adalah Rp. 4.000.000, - untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak serta Rp. 7.000.000, - untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun
Disarankan agar Sdr mempertanyakan kepada pihak bank perihal dasar aturan yang dipergunakan sehingga pegawai honorer tidak dapat mengakses KPR Sejahtera.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
Halaman :  1 2 3 >