|

Saran Dan Pengaduan


|6576| 17 09 2017ibnu muwahidin
Perihal : pengaduan indikasi penipuan oleh developer perumahan
yth. bpk/ibu. pada tgl 09 feb 2014 saya dan beberapa(ada puluhan) orang telah memesan unit perumahan di pt. integra nusa sentosa,yg beralamat di ruko bukit dago blok AA4 no. 1 jl raya pendidikan rawakalong gunung sindur bogor. selanjutnya kami telah membayarkan sejumlah uang muka. pada tahun tahun pertama kami tidak segera mendapatkan unit rumah.sehingga kami menanyakan unit rumah yg kami pesan dan mendapat jawaban bahwa unit rumah akan selesai dibangun tahun depan.sampai pada tahun yang dijanjikan unit belum dibangun juga, begitu seterusnya kami tak bosan menanyakan pada pihak pengembang dan kami pun hanya mendapat janji yg tidak pernah ditepati. sampai saat ini pun di tahun 2017 ini kami cuma di janji janjikan. maka dari itu kami memohon bantuan bpk/ibu di instansi ini untuk membantu kami. sekian sebelumnya saya mengucapkan terimakasih.
Jawaban :Sdr. ibnu muwahidin, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa :

1. Kami sarankan Saudara Ibnu Muwahidin berkoordinasi dengan Developer terkait DP atau Uang Muka yang Saudara berikan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut apabila benar terjadi penipuan maka tindakan tersebut merupakan perkara pidana dan Saudara dapat melaporkan developer dimaksud pada pihak yang berwajib.

3) Saudara harus melengkapi data-data seperti bukti pembayaran uang muka dan bukti yang merugikan Saudara yang dilakukan oleh PT Integra Nusa Sentosa sehingga pihak berwajib dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6574| 14 09 2017Unggul bawono
Perihal : Realisasi pt. Baiti anugerah inti tujuh di jl. Musi no 23 surabaya. Untuk perumahan graha puncak anom sari
Realisasi pt. Baiti anugerah inti tujuh di jl. Musi no 23 surabaya. Untuk perumahan graha puncak anom sari di driyorejo gresik menemui kendala.
Saya pengajuan mulai september 2015 sampai saat ini september 2017 belun terealisasi. Dengan alasan yang berbelit belit. Mulai dari nunggu acc bank, nunggu barengan yg dibangun, stelah jadi surat2 baru di urus di split dll. Mohon bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah ini.
Jawaban :Sdr. Unggul bawono, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa :

1) Kami sarankan Saudara Unggul Bawono berkoordinasi dengan Developer PT Baiti Anugrah Inti Tujuh terkait pengajuan Saudara.

2) Sehubungan dengan hal tersebut apabila benar terjadi penipuan maka tindakan tersebut merupakan perkara pidana dan Saudara dapat melaporkan developer dimaksud pada pihak yang berwajib.

3) Saudara harus melengkapi data-data seperti bukti pembayaran uang muka dan bukti yang merugikan Saudara yang dilakukan oleh PT Baiti Anugrah Inti sehingga pihak berwajib dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6570| 13 09 2017Rahmadhi s
Perihal : DANA BUM
Slmt mlm ijin mnanyakan untuk dana bum itu brapa lama pncairanx. Kami sdh tnyakan ke pgembang dlm hal ini perum green valley katax blm ada dterima. Mhon pencerahan krena kami sdh akad kredit tapi belum bisa serah trima kunci dkrenakan sisa dpx msh mnggu bum yg blm cair. Trims
Jawaban :Sdr. Rahmadhi s, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa :
1) Saudara dapat menanyakan pada Bank Pelaksana untuk menindaklanjuti Subsidi Bantuan Uang Muka;
2) Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi Call Center Bantuan Uang Muka (BUM) pada Nomor 021-27516112.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6568| 12 09 2017ABDIZIL IKHRAM LUBIS
Perihal : Pertanyaan mengenai bekisting
Yth Bapak Ibu
Sesuai Permen PU Nomor 28 tentang pedoman ASHP bidang citpa karya
Untuk analisa pemakaian bekisting seperti kolom dan balok untuk gedung adalah analisa pemakaian sekali pakai
Yang sering dijumpai dalam praktek lapangan bekisting bisa digunakan minimal 2 pakai
Pertanyaan saya, adakah analisa apabila pemakaian bekisting 2 pakai?
Terima kasih
Jawaban :Sdr. Abdizil Ikhram Lubis, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa analisa tersebut hanya untuk sekali pakai, kalau yang untuk berulang kali pakai (sampai 10x pakai) bisa menggunakan analisa yang ada pada pekerjaan "beton pracetak".

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Keuangan dan Umum, Balitbang)
|6565| 06 09 2017Muhammad Noordiansyah
Perihal : Lamaran kerja, ingin bisa bergabung di dinas pu
Ingin melamar dan bergabung di dinas pu pasuruan, jika berkenan sya mengisi di bagian jalan dan jembatan supaya kota pasuruan bisa sedikit lebih maju dan tidak ada banjir.tks
Jawaban :Sdr. Muhammad Noordiansyah, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa terkait Rekrutmen Pegawai PU saudara dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil melalui Sistem Seleksi CPNS Nasional, dan sebagai informasi Saudara dapat mengakses informasi tersebut melalui link https://sscn.bkn.go.id/pengumuman_pendaftaran2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Subbag Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik)
|6564| 05 09 2017Febri andi
Perihal : Bantuan KPR subsidi blom saya terima .
Semenjak akad di bulan Juni 2017 bantuan subsidi belom di terima mohon batuan proses nya .
Jawaban :Sdr. Febri andi, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Untuk informasi Saudara dapat menanyakan kepada Bank Pelaksana dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan; atau

2) Alamat korespondensi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adalah unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang Pembiayaan Perumahan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan alamat: JL Falatehan II No 27 Melawai- Kebayoran Baru Jakarta Selatan 021- 27510964.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6562| 30 08 2017Toto sunoto
Perihal : Pajak BPHTB KPR Subsidi
Saya ambil rumah KPR Subsidi di wilayah Rajek, kabupaten tangerang, disitu tertera biaya BPHTB dll skitar 17jutaan.. ada temen saya memberikan informasi bahwa biaya BPHTB untuk rumah subsidi adalah free.. apakah itu benar? Apakah ada UU yang mengatur? Saya sudah membayar lunas 17jutaan tersebut.. apa yg harus saya lakukan jika memang ternyata peraturan pemerintah menggratiskan tapi developer tidak mematuhi?
Jawaban :Sdr. Toto sunoto, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:


1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 36 Tahun 2007 Batasan Rumah Sederhana, Rumah sangat sederhana, Rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dengan ketentuan:
a. Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi)
b. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
c. Merupakan rumah pertama yang dimiliki digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.
d. luas tanah tidak kurang dari 60 m2 (enam puluh meter persegi)
e. perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi atau nelalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2) Berdasarakan hal tersebut diatas maka Biaya Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) KPR Bersubsidi adalah Gratis.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6557| 27 08 2017Muhamat Arif
Perihal : Tanya perihal subsidi KPR 4 juta
Saya ambil KPR subsidi. Namun ketika ditanyakan mengenai subsidi pemerintah 4 juta untuk DP, pihak bank menjawab bahwa belum ada pencairan dari pemerintah.
Apa betul?
Jawaban :Sdr. Muhamat Arif, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 ada ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan untuk pencairan bantuan S.Bum salah satunya verifikasi yang dilakukan oleh Bank Pelaksana. Untuk itu agar Saudara menanyakan kepada Bank Pelaksana tindak lanjut program tersebut;

2. Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi Call Center Bantuan Uang Muka (BUM) pada Nomor 021-27516112.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6552| 23 08 2017handoko
Perihal : permohonan bantuan
bpk/ibu dari kemen ppur utk berkenan membantu saya utk pembiayaan rumah saya,agar layak di huni.
Atas perhatianya saya ucapkan banyak terimakasih
Jawaban :Sdr. Handoko, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, untuk pengusulan calon lokasi BSPS (desa/ kelurahan) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sebagai lokasi BSPS melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Adapun kriteria calon penerima BSPS adalah sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b. Memiliki atau menguasai tanah (dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas), tanah tidak dalam sengketa dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah;
c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
d. Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat;
e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
g. Bersedia membentuk kelompok dan
h. Bersedia membuat pernyataan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6545| 07 08 2017fajar sidiq wahid
Perihal : uang cash back perumahan
Saya telah membeli dan menempati rumah KPR bersubsidi di perumahan senopati estate tipe 30/60 serta belum ada perombakan rumah sedikitpun,tapi kenapa uang cash back 4 juta tidak juga kunjung di kembalikan ke saya melalui bank BTN????uang muka saya 8,7 juta,saya sudah mengisi form uang cash back,tp kenapa uang cash back belum di kembalikan ke saya,sedangkan waktu dr penempatan saya tinggal di rumah tersebut sudah 3 bulan.mohon di teliti dan jawabannya,agar tidak terjadi indikasi korupsi.Salam perjuangan
Jawaban :Sdr.Fajar Sidiq Wahid, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang Saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan Saudara dapat kami sampaikan bahwa:

1) Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruh SBUM yang diterima oleh kelompok sasaran digunakan untuk membayar uang muka sehingga mengurangi pokok kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Bapak Fajar tidak menerima langsung dana bantuan tersebut tetapi akan dibayarkan melalui pemindah bukuan dari rekening Bapak ke pengembang untuk pengurangan pokok kredit.

2) Untuk itu kami sarankan mohon berkoordinasi dengan Bank Pelaksana, apakah ada hal-hal yang lain yang menjadi penghambat Saudara memperoleh Bantuan Uang Muka.

3) Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi Call Center Bantuan Uang Muka (BUM) pada Nomor 021-27516112

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
Halaman :  1 2 3 >  Last ›