|

Saran Dan Pengaduan


|5918| 12 08 2015ince Bahrun
Perihal : saran
Kepada bapak ditjen penyedia perumahan,
Saya salah srorang pemasaran perumahan di bulukumba, sekian lama saya melakoni pemasaran ternyata sangat banyak rakyat bulukumba tidak memiliki rumah tinggal tetap tapi tidak bisa memiliki rumah di sebabkan karena tidak bisa mendapatkan fasilitas dari bank,itu dikarenakan tidak bisa sanggup dengan persyaratan dari pihak bank.
Pertama tidak menpunyai pekerjaan tetap,dan penghasilan menetap,kedua besarnya angsuran di bank tdk di sanggupi.untuk itu saran dari saya kepada bapak ditjen penyedia perumahan, bagaimana kalau pemerintah menbeli dan menbayarkan perumahan untuk mereka yang tidak manpu dan mereka mengansur langsun sesuai kemanpuannya tampa melalui perbankkan.karena dari hasil pengamatan saya mereka ingin sekali punya rumah murah dengan angsuran mulai 500000 sampai 750000 setiap bulanya.dari pada kementerian Hanya selalu menberikan anggaran besar dan hibah untuk renovasi dan bedah rumah yang sama sekali tidak terlali bermanfaat dan hanya menjadi lahan korupsi bagi pejabat pelaksana,bagamana kalau ditjen sendiri mengelolah dan masyarakat langsung bayar ke kementerian,tinggal kerjasama dengan pihak pengembang.sebagai langkah awal bulukumba bisa jadi contoh.saran ini mwngajari masyaraka untuk tdk selalu mengharapkan bantuan dan ke untungannya dana bisa berlanjut terus karena ada pengembalian dari angsura.sya mohon bapak ditjen mrnpertimbangkan dengan melihat dari sisi sosialnya pak kalau banyak sekali ingin punya rumah tapi tidak punya uang muka.sekian dan terimah kasih,,
Jawaban :Sdr Ince Badrun, Yth. Terima kasih atas saran yang saudara sampaikan. Saat ini saran saudara telah kami sampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Terima kasih (Subbag Pelayanan Informasi, Humas Puskompu).
|5907| 04 08 2015
Perihal : Pengaduan Developer yang berpotensi bermasalah
Saya ingin menyampaikan keluhan perihal keterlambatan pembangunan fasilitas umum/sosial di komplek perumahan yang saya tinggali sekarang ini, yaitu di Perumahan Cinere Agung Residence Jl Tiga Putera Kel. Meruyung, Limo, Depok. Hingga saat ini (04 Juli 2015) belum ada pembangunan fasilitas umum/sosial (jalan umum yang masih tanah, musholla dan taman serta sarana olahraga belum ada) sejak saya tinggal di bulan Mei 2012. Demikian keluhan dari saya mohon diperhatikan. Terima kasih
Jawaban :Sdr Prastyo, Yth. Menanggapi pernyataan Sdr. Prastyo selaku penghuni Perumahan Cinere Agung Residence, Jl. Tiga Putra Kel. Meruyung, Limo, Depok yang telah menempati lokasi sejak bulan Mei tahun 2012 tentang belum terpenuhi dan terbangunnya fasilitas umum/sosial yang sudah menjadi tanggungjawab pengembang. Memang sampai saat ini masih banyak pengembang yang belum memenuhi kewajiban membangun fasos dan fasum. Tidak adanya aturan yang memuat sanksi guna menjerat para pengembang yang tidak memenuhi kewajiban fasos/fasum membuat pengembang terkesan acuh dalam menanggapi keluhan penghuni mengenai fasilitas – fasilitas yang dijanjikan bahkan menjadi tanggungjawab dan wajib bagi pengembang untuk membangun fasilitas – fasilitas yang diperuntukan bagi warga yang telah membeli dan menempati perumahan yang mereka bangun. Padahal saat surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dikeluarkan, sudah jelas dikatakan dalan surat bahwa pengembang wajib membangun fasos/fasum bagi pengembang yang membangun properti. Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagai Pembina yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan kemudian Pemerintah Daerah yang berhak melakukan pembinaan langsung kepada pengembang – pengembang di daerah dimana lokasi pembangunan perumahan dilaksanakan. Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Depok yang berwewenang memfasilitasi pengaduan saudara sampai kepada para pengembang tersebut, sementara Pemerintah Pusat sebagai pelaksana fungsi Pembinaan tetap akan melakukan monitoring terhadap permasalahan - permasalahan yang berkembang dalam masyarakat khususnya menyangkut permasalahan fasos/fasum. Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih (Ditjen Penyediaan Perumahan)
|5905| 26 07 2015Iwan Puji Rahardjo
Perihal : Pengaduan dan informasi peraturan tentang pemungkiman
Selamat sore,
Mohon informasi dan bantuannya.
saya adalah salah satu warga yang tinggal di perumahan Citra Gran Cibubur. Dimana perumahan tersebut mengusung konsep perumahan cluster. Yang ingin saya tanyakan adalah : apakah ada peraturan perundang undangan atau keputusan pemerintahan tentang kondisi ideal dalam sebuah cluster dihuni dengan max. berapa rumah?
Latar belakang dari pertanyaan saya tersebut adalah di cluster saya terjadi peluasan/penembangan dari pihak developer dimana siteplan awal dari pembangunan cluster saya adalah sekitar 130 rumah dan di perluas dengan penambahan 330 rumah. Dan kondisi tersebut sedang dirancang oleh pihak developer untuk perluasan/penambahan pembangunan sebanyak 90 rumah lagi. Sehingga total rumah yg ada di dalam cluster saya sebanyak 460 + 90 (rumah yg belum dibangun) dan kondisinya 130 rumah masuk wilayah bekasi dan sisanya masuk wilayah depok. Dengan melihat kondisi tersebut jalan komplek cluster menjadi sangat ramai dan sempat terjadi juga anak yang tertabrak oleh mobil dari penghuni di area pengembangan. Dan kita warga sempat melakukan dialok dengan developer namun tdk membuahkan hasil yg baik sehingga dari pemda bekasi dan depok turun kelapangan dan memberikan surat bahwa jalan di kompek cluster adalah jalan umum.
Dari kondisi tersebut mohon bantuannya untuk peninjauan dan informasi tentang peraturan pemungkiman yang berbentuk cluster, serta idealnya berapa rumah?
Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih
Jawaban :Sdr Iwan Puji Rahardjo, Yth. Menjawab pertanyaan terkait rumah cluster, dapat kami jelaskan dari pertanyaan yang Bapak sampaikan, pengembang pada perumahan tempat tinggal Bapak memenuhi ketentuan tentang Hunian Berimbang yang diatur dalam Permenpera No 10 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Permenpera No 7 Tahun 2013 tentang Hunian Berimbang, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 A yaitu:
(1) Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana.
(2) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun.

Jalan umum yang ada dalam komplek perumahan tersebut sesuai ketentuan dalam Permendagri No 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih (Humas Perumahan Rakyat).
|5901| 13 07 2015didi turhadi
Perihal : kpr rumah subsidi
katanya pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Dp rumah 1%. Tp kenyataanya d daerah rajeg tangerang total dpnya kisaran 27 jutaan utk rumah dgn harga 126 juta. Ternyata ngak ada bedanya dengan sebelum di keluarkan peraturan baru dp rumah 1%.
Gimana nih BOOS kacau.!!!!
Jawaban :Sdr Didi Turhadi, Yth. Terkait pertanyaan tentang harga jual rumah bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ditentukan bahwa:
a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh bank pelaksana;
b. suku bunga KPR paling tinggi 5% (lima perseratus) per tahun;
c. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;
d. suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank pelaksana
sehingga berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 11 nilai uang muka ditetapkan oleh Bank Pelaksana sehingga nilai KPR nya adalah sebesar harga jual rumah dikurangi nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. (Humas Perumahan Rakyat)
|5877| 06 07 2015
Perihal : PERMEN nomor 07 tahun 2013 dan PERMEN nomor 20/PRT/M/2014
1. Apakah betul PERMEN nomor 07 tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013 khusus mengatur ketentuan hunian berimbang bagi perumahan dengan jumlah minimum15 rumah? Atau dengan kata lain apakah perumahan dengan jumlah rumah kurang dari 15 buah (karena terbatasnya lahan) tidak terikat pada ketentuan hunian berimbang?
2. Apakah betul daftar harga maksimal rumah sederhana yang tercantum dalam lampiran PERMEN nomor 20/PRT/M/2014 tanggal 10 Desember2014 khusus untuk harga rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas KPR SEJAHTERA? Atau dengan kata lain apakah rumah sederhana yang dibeli oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori MBR dan dibeli dengan dana sendiri atau dibiayai KPR dengan bunga komersial boleh dijual dengan harga lebih dari Rp. 118 juta atau sesuai dengan harga keekonomian setempat di Jawa Tengah?
Jawaban :Saudara Yth.
1. Terkait pertanyaan tentang hunian berimbang, dalam Pasal 6 diatur bahwa untuk mewujudkan hunian berimbang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan ketentuan sebagai berikut:
a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
Dengan demikian, dalam suatu lingkungan dapat dikategorikan sebagai perumahan dengan jumlah rumah paling sedikit 15 sampai dengan 1.000 unit rumah, kategori permukiman apabila terdapat sejumlah 1.000 sampai dengan 3.000 unit rumah, lingkungan hunian apabila terdiri atas 3.000 sampai dengan 10.000 unit rumah dan dikategorikan kawasan permukiman apabila terdapat lebih dari 10.000 unit rumah.
2. Terkait pertanyaan tentang harga maksimal rumah sederhana dan rumah yang dibeli oleh Non MBR tanpa fasilitas KPR, dapat dijelaskan bahwa harga rumah sederhana yang tercantum dalam lampiran Permen tersebut merupakan harga jual yang berlaku sesuai kelompok wilayahnya dan sudah disesuaikan dengan harga bahan bangunan yang ada di wilayah tersebut. Bagi masyarakat Non MBR yang membeli rumah KPR dengan bunga komersial dapat menjual kembali rumah tersebut sesuai dengan harga keekonomian yang berlaku di daerah/wilayah tersebut.
Demikian pernyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih (Humas Perumahan Rakyat)
|5876| 02 07 2015
Perihal : Permohonan buyback yang tidak direspon oleh developer dan wanprestasi
Kepada
Yth. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera)
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya ingin menyampaikan pengaduan melalui Kempupera untuk mendapatkan solusi yang terbaik melalui jalur hukum terhadap masalah yang saya hadapi saat ini terhadap pengembang (PT Dinamika Agrabangun ) yang telah wanprestasi dan tidak merespon permintaan buyback saya.
Pada bln Juni tahun 2013 saya membeli 1 (satu) unit rumah Yellow Garden tahap 3 di daerah Karang Tengah, Ciledug, Tangerang melalui cicilan developer. Jadwal serah terima yang dijanjikan di dalam SPJB yaitu 24 bulan kemudian setelah tanda tangan SPJB, lebih tepatnya yaitu 24 Juni 2015. Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 lokasi tahap 3 masih belum dibangun apa-apa karena developer masih belum selesai bangun tahap 1 dan 2. Jauh hari sebelumnya sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 lalu ada beberapa orang perwakilan dari konsumen melakukan mediasi pertemuan meminta pertanggung jawaban dari developer, namun selalu meleset dari target yang telah dijanjikan. Dan sejak Desember 2014 sampai sekarang saya hold cicilan sesuai dengan kesepakatan berita acara tgl 23 desember 2014 antara perwakilan konsumen Yellow Garden dan developer, cicilan dilanjutkan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Karena berdasarkan kondisi progress di lapangan 100% sudah bisa dipastikan meleset (wansprestasi), dan oleh sebab itu saya memutuskan untuk mengambil opsi buyback. Surat permohonan buyback sudah saya sampaikan secara tertulis sebanyak 2x kepada developer yaitu pada tanggal 9 April 2015 dan 21 Mei 2015. Setiap saya datang ke kantor menanyakan hal ini, hasilnya nihil, alasannya tidak ada dana dan atau menunggu direksi. Bahkan saya beberapa kali telepon dan sms dengan orang yang ditunjuk oleh developer pun tidak dijawab. Sampai dengan saat ini saya masih belum menerima pemberitahuan apa-apa baik secara tertulis maupun melalui telepon dari developer, jadi status buyback saya sampai sekarang ini masih menggantung alias tidak jelas kapan uang cicilan saya akan dikembalikan. Masalah ini ternyata tidak hanya saya sendiri yang mengalami, ada banyak konsumen Yellow Garden lain juga mengalami hal yang sama, bahkan ada juga yang terima giro kosong. Sebelum melangkah lebih lanjut, untuk itu saya mohon dibantu dan diberikan solusi terbaik dari Kempupera agar supaya masalah buyback dan wanprestasi ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum dan hak-hak kami terlindungi oleh Kempupera mengingat gelagat dan itikad kurang baik dari developer. Saya sebagai konsumen yellow garden telah di rugikan baik secara materiil maupun moril. Keinginan saya adalah meminta developer supaya mengembalikan uang cicilan yang sudah disetorkan selama ini tanpa syarat, tanpa potongan/denda apapun, dan dana dikembalikan 1x bayar, tidak mau dicicil atau berupa giro. Atas bantuan dan perhatiannya saya sampaikan terima kasih.


Hormat saya,
Bejo Hartono
087887603378
Jawaban :Saudara Yth, Terkait pertanyaan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh pengembang PT. Dinamika Agrabangun tentang keterlambatan pembangunan unit rumah hal tersebut jelas sudah merugikan konsumen. SPJB yang telah ditandangani para pihak hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya. Dalam SPJB diatur tentang sanksi, terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pengembang maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya perikatan diakibatkan kelalaian (kesalahan) debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur. Adapun bentuk wanprestasi yaitu:
a. prestasi dipenuhi namun terlambat waktunya;
b. prestasi tidak dipenuhi sama sekali;
c. prestasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan perjanjian
Terhadap akibat yang timbul dari wanprestasi tersebut, dalam hal ini konsumen dapat menuntut ganti rugi atau dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui penetapan pengadilan sesuai ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. (Humas Perumahan Rakyat).
|5874| 26 06 2015bayu suseno
Perihal : program sejuta rumah
untuk wilayah cilacap-jawa tengah ada gak ya perumahan yang bersubsidi???
kalo ada bisa di sebutkan. dan bagaimana proses mendapatkannya.
trima kasih.
Jawaban :Sdr Bayu Suseno, Yth. Mengenai info perumahan bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia, saudara dapat mengakses infonya melalui website www.sejutarumah.id . Terima kasih (Subbid Pelayanan Informasi, Humas Puskompu).
|5870| 20 06 2015
Perihal : permohonan Pemeriksaan ULP Provinsi Sumatera Selatan
Kepada yth.
Kementrian Republik Indonesia dan Perumahan Rakyat
di -
Jakarta

dengan Hormat
dengan ini Saya mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Terhadap ULP Provinsi Sumatera Selatan Atas Pengadaan Barang/Jasa Normalisasi Sungai Paldas, Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, adapun alasan saya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa ULP tidak melakukan Penjelasan Lelang Padahal Ada 2 Pertanyaan Penyedia yang mempertanyakan tentang persayratan yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan tidak ada hubungan sama sekali, seperti :
1. bahwah, Daftar Personalia Inti dipersyaratkan Harus Memiliki Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) padahal Pekerjaan ini merupakan Kualifikasi kecil yang seharusnya cukup Tenga Kerja yang memiliki Keterampilan Kerja (SKT) saja.
2. bahwah, ULP Provinsi Sumatera Selatan memprsyaratkan Daftar Peralatan Utama Sangatlah tidak Logis seperti Mempersyaratkan :
1. Mobil Pic up
2. Mobil Dump Truk
3. Genset
4. Molen
5. Lori
6. a. Helm 7 buah
b.sepatu Sefety 7 Pasang
c. Sarung Tangan 14 Pasang

persyarat ini sunggu mengada ada yang tidak ada sangkut pautnya dengan Pekerjaan Normalisasi Sungai, hal ini ssudah mengada-ada yang diduga suda melakukan sikap diskriminatif terhadap salah satu pengusaha dan diduga telah memihak kepada sala satu pengusaha, agar kiranya bapak menteri segerah menurunkan tim agar dapat melakukan Infestigasi terhadap Pengadaan barang/jasa yang ada di Provinsi sumatera selatan, sehingga negara dan penyedia tidak di rugikan.

demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
CV. BUMI SRIWIJAYA PERKASA

DTO

KAMISON
Direktur
Jawaban :Sdr Yth. Pengawas untuk pengadaan barang dan jasa adalah inspektorat jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Sehubungan dengan hal tersebut, pengaduan anda akan kami teruskan ke Inspektorat Jenderal untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih (Subbid Pelayanan Informasi, Humas Puskompu).
|5869| 19 06 2015
Perihal : permohonan agar dibentuk tim pengawas terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah
1. Agar di bentuk tim pengawas terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah khusunya di provinsi sumatera selatan bahwah : ULP provinsi sumatera selatan. Dalam mengumkan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai sebesar 2,5 milyar pun dipersyaratkan untuk daftar tenaga kerja inti semuanya harus memiliki SKA, sementara SKA diperuntukan untuk perusahan PT. Atau kualifikasi Besar dan Menengah yang seharusnya cukup menggunakan SKT saja yg diperuntukan buat tenaga Kerja CV. dan daftar peratan utama sangatlah tidak masuk akal mempersyaratkan peralatan yg tidak ada hubungan dengan pekerjaan yg akan dilelangkan, hal ini merupakan tindakan Diskriminatip terhadap pengusaha lokal dan pengusaha lemah ini sudah melanggar peraturan presiden no. 54 th 2010 dan perubahannya peraturan presiden no. 70 th 2012 dan peraturan presiden no. 4 th 2015 yg mana pekerjaan di bawah 2,5 milyar di peruntukan pengusaha mikro, kecil, perorangan yg artinya mengutamakan pengusaha lokal tetapi nyatanya yg di lakukan oleh ULP provinsi sumatera selatan sangatlah membunuh pengusaha lokal di provinsi sumatera selatan, dan saya mengharapkan agar tidak ada indikasi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa yg bertujuan memihak salah satu pengusaha perlu diadakan pengawasan yang lebih extra agar tidak terjadi kerugian negara dan pengusaha lokal, di tambah lg ULP provinsi sumatera selatan tidak melakikan penjelsan lelang terhadap pekerjaan ; Normalisasi sungai peldas, Kecamatan Rantau Bayur Kab. Banyuasin yg seharusnya penjelsan tersebut dilakukan pada tanggal, 17 juni 2015 tetapi penjelsan tersebut tidak dilakukan oleh pihak ULP. YG sangat tidak masuk akal penjelsan dilakukan dalm sistem SPSE apakah ini namanya penjelsan pak menteri PU? Kalau menurut saya ini bukan penjelsan, kita disuruh bertanya pia pesan singkat dan tidak dijawab oleh ULP provinsi pak. Adapum nomor Dokumen Pengadaan adalah sebagai berikut Nomor : 05.06/ULP-PK-02.32/2015 tanggal. 15 Juni 2015
Jawaban :Sdr Yth. Pengawas untuk pengadaan barang dan jasa adalah inspektorat jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Sehubungan dengan hal tersebut, pengaduan anda akan kami teruskan ke Inspektorat Jenderal untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih (Subbid Pelayanan Informasi, Humas Puskompu).
|5867| 18 06 2015DEDE SALIM
Perihal : bunga kpr subsidi 5%
Saya melakukan KPR pada tgl 2maret 2015 di bank BTN dengan bunga KPR 7,25% dan saya baca berita bahwa bunga kpr subsidi turun menjadi 5% yg saya ingin tanyakan kapan berlakunya bunga KPR yg 5% itu?di tunggu jawabannya.terima kasih
Jawaban :Sdr Dede Salim, Yth. Terkait dengan masalah bunga KPR tersebut, saudara dapat menanyakan ke Bank Pelaksana KPR Subsidi (BTN, BTN Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI dan BPD). Terima kasih. (Subbid Pelayanan Informasi, Humas Puskompu).
Halaman :  1 2 3 >  Last ›