|

Saran Dan Pengaduan


|6078| 26 04 2016Oki Aquino
Perihal : Cek benar atau tidak PU ada buka lowongan Tenaga Survey
Pagi ini saya dapat link dari FB. Di sana ada lambang kementerian PU dan PERA. Saat saya download link yg dia berikan, tak satupun ada lambang PU dan PERA. Link yg dia berikan untuk download informasi http://bit.ly/1ThhB1j dan mengisi data pribadi http://bit.ly/1WCGBmB. Saya mau menanyakan apa itu benar dari PU dan PERA atau penipuan hanya untuk pencurian data. Terima kasih.
Jawaban :Sdr,Oki Yth. Terkait pengaduan yang saudara sampaikan, dapat kami sampaikan bahwa benar Informasi tersebut dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yang sedang mencari tenaga kontrak Survei Konstruksi yang diproyeksikan untuk bekerja di bulan Mei hingga akhir Desember tahun ini.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
|6074| 25 04 2016
Perihal : penjelasan tentang permen pu. no4/prt/m/2016
Selamat siang pak, saya mau tanya penjelasan mengenai permen pu no.4/prt/m/2016 dimana menurut pasal 1 bahwa pppk atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu mendapat tunjangan kinerja juga pak diatur dengan pasal 3, yang saya tanyakan : apakah saya dengan pengemudi juga dapat tunjangan kinerja tiap bulannya pak, dimana saya bekerja berdasarkan kontrak dengan kepala satuan kerja, yang mana tiap tahunnya kontrak saya diperbaharui, dan terdaftar dalam sk personil serta mempunyai pin absensi yabg direkap oleh bbpjn 7, lalu kalau ia, apakah ada syarat tertentu atau berlaku untuk semua pppk pak. Terimakasih dan selamat siang
Jawaban :Sdr, Yth. menindaklanjuti pengaduan yang sdr layangkan, dapat kami sampaikan:
1. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri PUPR No. 4/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Ketentuan pasal 95 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam arti harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan administrasi serta telah mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) seleksi ujian PPPK dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (Ujian dengan lembar jawaban komputer) dengan materi ujian yang terdiri dari Tes Kompetisi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dan atau syarat lain yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri). Penetapan hasil tes kompetensi tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang kemudian akan diserahkan kepada BKN sebagai persyaratan untuk mendapatkan Nomor Induk Kontrak (NIK). Pengadaan PPPK tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah yang secara khusus digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur tentang manajemen PPPK sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi pegawai yang terikat perjanjian kerja (kontrak) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja sebagaimana dipertanyakan oleh Sdr Desmonth Putra Azis bukanlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan hal tersebut, pegawai yang terikat perjanjian kerja (kontrak) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja bukan merupakan pegawai yang mendapatkan Tunjangan Kinerja sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri No.4/PRT/M/2016 tentang pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bag.Informasi Biro Kepegawaian dan Umum)
|6046| 06 04 2016
Perihal : Syarat mendapatkan subsidi FLPP perumahan
saya adalah salah satu karyawan honorer di kemenPUPR dan saat ini lagi mengurus KPR subsidi FLPP, tapi dari pihak bank katanya berkas saya ditolak karena saya pegawai honorer dengan alasan peraturan baru sejak bulan februari 2016 dikatakan untuk karyawan honorer tidak bisa mendapakan FLPP, apakah itu benar pernyataan dari pihak bank,,
tapi kalo merujuk berdasarkan peraturan menteri (permen) Perumahan Rakyat No.04 Tahun 2012 tentang pengadaan perumahan melalui KPR dan dukungan FLPP dan No.05 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanna perumahan melalui KPR. FLPP merupakan dukungan pembiayaan perumaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kelompok sasaran program FLPP:
persyaratan calon debitur atau nasabah program FLPP sebagai berikut :
Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera syariah tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp. 4.000.000/bulan.

yang saya tanyakan apakah status kami rekan2 Honorer yang gaji sudah 2.5jt emang tidak bisa mendapatkan KPR dengan fasilitas FLPP yang seperti penjelasan oleh pihak bank..
terimaksih
Jawaban :Sdr, Yth. menindaklanjuti pengaduan yang sdr layangkan, dapat kami sampaikan:
Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur mengenai persyaratan kelompok sasaran KPR Sejahtera yaitu:

a. Tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
b. Belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk kepemilikan rumah;
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d. Menyerahkan fotocopy (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.

Sebagai informasi, sesuai dengan lampiran angka I (satu) romawi penghasilan paling banyak per bulan adalah Rp. 4.000.000, - untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak serta Rp. 7.000.000, - untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun
Disarankan agar Sdr mempertanyakan kepada pihak bank perihal dasar aturan yang dipergunakan sehingga pegawai honorer tidak dapat mengakses KPR Sejahtera.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6040| 02 04 2016wahyuni
Perihal : tempat tinggal
slamat sore bpk2 yg sy hormati. sy wahyuni karyawan swasta di rs siloam tangerang dgn gaji kurang lebih hanya 3 jt Rp/ bln.

sy dlm hal ini memohon bantuan kpd bpk pejabat disini agar kiranya dpt membantu sy agar sy dpt memiliki tempat tinggal. krn dgn gaji tsb diatas sangat berat bagi sy utk membayar kontrakan tiap bulannya. jd sampai kapanpun sy ga akan bisa punya rmh dgn kondisi keuangan spt yg sy uraikan diatas. olh karenanya tolong sy dibantu agar sy dpt memiliki rmh di daerah tangerang. tolong perhatiannya pak terimakasih. sy menunggu tanggapan bpk selanjutnya. sekali lg terimakasih
Jawaban :Sdri Wahyuni,Yth.
Terkait pengaduan yang Sdri sampaikan, dapat kami sampaikan bahwa Sdri yang bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- per bulan memungkinkan untuk mengakses program pembiayaan yakni KPR dengan Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan atau Subsidi Selisih Angsuran dan Subsidi Bantuan Uang Muka. Untuk mengakses KPR bersubsidi sebagaimana dimaksud diatas, Sdri dapat menghubungi bank-bank yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami sarankan Saudara untuk segera datang ke kantor cabang bank pelaksana di kota Anda (BTN, BTN Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI dan BPD) untuk mengetahui lokasi perumahan dan informasi lebih lanjut program ini.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahaan)
|6037| 29 03 2016
Perihal : permohonan mendapatkan copyan standard analisa umum konstruksi KemenPU tahun 2016
bisakah saya a.n kantor mendapatkan salinan/copyan daftar analisa umum konstruksi tahun 2016 dalam rangka kegiatan pelelangan barang dan jasa???
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas permintaan informasi publik yang telah Saudara layangkan kepada PPID Kementerian PUPR. Tanggapan atas permintaan informasi tersebut telah kami kirimkan ke email Saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.(Subbag. Pelayanan Informasi Publik-Biro Komunikasi)
|6036| 23 03 2016rusdianto
Perihal : data cpns k2 2014
hasil data cpns k2 2014
Jawaban :Sdr. Rusdianto, Yth. Terimakasih atas pengaduan saudara, akan tetapi mohon penjelasan lebih detail terkait data yang saudara inginkan, agar kami dapat menjawab sesuai keinginan saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.(Subbag. Pelayanan Informasi Publik-Biro Komunikasi)
|6031| 20 03 2016hendrik
Perihal : pembiayaan
Gimana cara minta bantuan untuk pembiayaan kredit rumah subsidi kalo bisa yang tanpa dp. Tolong di bantu buruh orsorsing sdh 6 thn bekerja blm punya rumah
Jawaban :Sdr Hendrik,Yth.
Mendindaklanjuti pengaduan yang Sdr sampaikan melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat kami berikan masukan bahwa saat ini terdapat KPR yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah dengan program Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sedangkan terkait bantuan uang muka, saat ini sedang disusun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Subsidi Bantuan Uang Muka yang akan mengatur mengenai bantuan pemerintah kepada masyarakat terkait uang muka kredit pembelian rumah bersubsidi.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6015| 29 02 2016Darmansyah
Perihal : pengalihan sepihak kpr oleh pihak bank btn
mohon petunjuk / perlindungan atask kebijakan pihak bank dalam penyitaan / pengalihan sepihak atas rumah kpr.ini menyangkut permasalahan tunggakan kpr, kebijakan bank terhadap penyitaan ini tanpa ada perhitungan hak saya yg tersisa dalam kurun rentang kredit yg telah berjalan...mohon petunjuk dan bantuannya pak...
Jawaban :Sdr. Darmansyah, Yth. Menjawab pertanyaan yang saudara ajukan, dapat kami sampaikan bahwa :
A. Dasar Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Analisa
Bahwa sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka sebaiknya setiap terjadi permasalahan dalam proses KPR merujuk kembali kepada perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak (PT. Bank Tabungan Negara (Persero).Tbk dan Debitur) dengan melihat kembali hak dan kewajiban, sanksi bagi yang melakukan cidera janji, serta lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan yang terjadi. Namun sebelum permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum, sebaiknya dipilih jalur kekeluargaan yaitu dengan mengadakan musyawarah untuk menemukan jalan keluar.

C. Kesimpulan
1. Merujuk kembali kepada Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Mengadakan musyarawah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum sebagai bentuk penyelesaian akhir jika jalur kekeluargaan tidak dapat membuahkan hasil.

Demikianlah penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6014| 28 02 2016Hendra H. Japar
Perihal : Jalan Rusak Proyek Abadi
Jalan dr Kota Sekayu ke bts Kab.Muara Enim. 3th terakhir di tender trus (5M, 7M, 7M) , dan thn 2016 blum tau brapa ? Tapi tetap rusak parah, cor beton kualitas rendah. Mohon diseriuskan pembangunannya.
Jawaban :Sdr Hendra H Japar, Yth. berikut yang dapat kami sampaikan :
Terkait kegiatan pekerjaan perbaikan ruas jalan Sekaya- Mangunjaya- Batas Kabupaten MURA. Program penanganan jalan setiap tahun dilakukan secara bertahap sesuai kegiatan yang telah dianggarkan oleh Kementerian PUPR. Pada Tahun Anggaran 2013 untuk penanganan jalan sepanjang 5,350 km, Tahun Anggaran 2014 untuk penanganan jalan sepanjang 13,900 km, dan Tahun Anggaran 2015 untuk penanganan jalan sepanjang 8,308 km.
Ruas Jalan Sekayu- Mangunjaya- Batas Kabupaten MURA total panjang penanganan dari tahun 2013-2015 adalah 27,558 km dari keseluruhan panjang ruas 104 km. Dari penanganan yang dilakukan setiap tahunnya sampai saat ini kondisi jalan yang rusak berat dan belum mendapat penanganan sepanjang 15 km.
Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Bina Marga)
|6009| 21 02 2016M Zaeni
Perihal : Pengaduan
Saya salah satu pembeli perumahan Darussalam Resident, Tanjung Piayu Batam,
Saat ini pembangunan Perumahan mandek, karena pemilik lahan ( PT Sere Trinitas ), tidak mengakui adanya kerjasama dengan PT Mardhotillah ( developer ).

Sekitar 569 pembeli nasibya terkatung -katung akibat dari perselisihan tersebut, Uang muka sudah di setor dan dijanjikan rumah bisa ditempati pada akhir 2014, namun sampai saat ini rumah tsb belum jadi,

Mohon kiranya pihak pemerintah membantu menekan pihak pemilik lahan ataupun developer untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut sesuai dengan brosur yang diedarkan dulu.

Besar harapan kami agar pemerintah membantu mewujudkan impian kami untuk memiliki rumah sendiri,

Demikian pengaduan dari saya,
Atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih.
Jawaban :Sdr. M Zaeni, Yth. Menindaklanjuti pengaduan yang saudara layangkan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
A. Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

B. Analisa
1. Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:
Pasal 42
(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
1. status pemilikan tanah;
2. hal yang diperjanjikan;
3. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
4. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
5. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dana utilitasumum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.

Sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksud diatas maka dapat diketahui bahwa seluruh hal yang diperjanjikan dalam brosur perumahan dimaksud harus dipenuhi oleh pihak developer. Termasuk waktu serah terima rumah yang telah dijanjikan oleh pihak developer.
Untuk pihak yang melanggar hal sebagaimana dimaksud diatas maka diancam aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:
Pasal 151
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

c. Kesimpulan
1. Bahwa setiap hal yang diperjanjikan berupa kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dana utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa harus dipenuhi oleh pihak yang berjanji.
2. Dalam hal ada pihak yang melakukan cidera janji, pihak lainnya dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum dengan mengacu kepada aturan dalam Pasal 42 dan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Sebelum ditempuh jalur hukum sebagaimana dimaksud hendaknya dipilih jalur kekeluargaan yaitu dengan mengadakan musyawarah untuk menemukan solusi.

Demikianlah penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahaan)
Halaman :  1 2 >