|

Saran Dan Pengaduan


|6117| 23 06 2016anton martono
Perihal : Maraknya Pungli di Perumahan program sejuta rumah Pak Jokow
MARAKNYA PUNGLI & UANG JAGO
DI PERUM GRAND SUTERA RAJEG TANGERANG

Assalamu alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita semua
Salam hangat,
Saya adalah warga baru, di sebuah perumahan baru yang bernama Perum Grand Sutera Rajeg Kecamatan Rajeg Kelurahan Tanjakan Kabupaten Tangerang, sebuah program pencanangan sejuta rumah dari Pak Presiden Jokowi, yang direalisasikan untuk rakyat Indonesia, saat saya pertama pindah kesini, saya pikir situasi disini sudah aman & kondusif, tapi ternyata, banyak orang2 pribumi yng mengaku keamanan disini yng sering mengintimidasi warga pendatang, hanya untuk mendapatkan uang keamanan, kami sudah membentuk pengurus warga,kami pun yang sudah ditunjuk sebagai mitra dari pengembang untuk pendataan warga yang masuk, seringkali didatangi untuk membantu cara2 mereka, tapi pengurus bersifat netral, semuanya demi kemaslahatan warga, bukan untuk memuluskan keinginan warga pribumi yang memalak warga & mengintimidasi warga, kami sudah mengadakan musyawarah dengan maksud untuk mengurangi intensitas & maraknya pungli tsb, bahkan kami sudah membantu warga secara swadaya membuat team Bor sumur sendiri, karena apabila dikerjakan mereka, dari yang normalnya untuk pengeboran hanya sebesar :
Rp. 800.000,- apabila menggunakan jasa mereka menjadi Rp. 2.500.000,-
Itu baru dari sisi pengeboran, belum dari sisi renovasi, pembuatan septictank, dll,
Pada tanggal 19/06/2016 musyawarah itu pun sudah dilaksanakan, menjadi sebuah MOU, yang telah disepakati bersama,disaksikan & ditandatangani oleh segala elemen warga, yang intinya harga sudah diturunkan menjadi harga standart, tetapi belum sampai satu minggu perwakilan warga kami dipanggil ke kelurahan, intinya adalah negosiasi kembali terhadap harga jasa yang sudah menjadi MOU, menjadi lebih tinggi Rp. 500.000,- dari kesepakatan yang telah dibuat, dengan alasan untuk membayar 8 orang untuk jatah rokok & kopi, dan proses negosiasi itupun terjadi dihadapan lurah setempat, jadi saya sangat menyayangkan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa pemalakan ini pun dilegalkan pihak kelurahan dalam hal ini lurah setempat.
Inti dari surat pengaduan ini adalah, bahwa kami warga baru SECARA TEGAS MENOLAK SEGALA BENTUK PUNGLI & PEMALAKAN LIAR SERTA CARA MENGOBYEK DI AREA PERUMAHAN SECARA DI LUAR BATAS/DI ATAS HARGA NORMAL, kami hanya ingin hidup normal tanpa adanya gesekan dari pihak manapun. Semoga tulisan ini bisa tembus ke segala macam bentuk media cetak ataupun elektronik sehingga agar kedepannya menjadi suatu titik balik yang baik bagi warga & lingkungan sekitarnya.
Sekian prakata dari saya, apabila ada kata2 yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Tangerang 23 Juni 2016
Atas nama warga
Perum Grand Sutera Rajeg
Kabupaten Tangerang

(ANTON MARTONO,ST)
Jawaban :Sdr. Anton Martono, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara mengenai permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi:
(1). Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan menjadi tanggung jawab:
a. Menteri pada tingkat nasional;
b. Gubernur pada tingkat provinsi; dan
c. Bupati / walikota pada tingkat kabupaten / kota.
(2). Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berjenjang dari:
a. kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan;
b. Gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan
c. Bupati/walikota kepada pemangku kepentingan.
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah jelas bahwa permasalahan yang Saudara adukan tersebut dapat diselesaikan secara berjenjang dimana Bupati / Walikota pada tingkat Kabupaten / Kota, sehingga permasalahan tersebut dapat diadukan dan diselesaikan pada tingkat Bupati / Walikota yang mempunyai peran pembinaan didalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Dan mengenai pungli dengan cara memalak warga dan mengitimidasi yang ada di perumahan Saudara apabila itu sudah masuk keranah hukum pidana, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang karena Kementerian PUPR tidak berhak menangani permasalahan pidana.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6109| 14 06 2016ARIS WIJAYANTO
Perihal : KOMPLAIN RUMAH SUBSIDI
Kami salah satu konsumen rumah subsidi di Perumahan Jasamarga Green Residence yang beralamat di Kalipecabean-Candi-Sidoarjo-Jawa Timur dengan pengembang PT.Bhumi Mas Sentosa-PT.Jasamarga Property merasa dirugikan dengan mekanisme realisasi dan pengajuan komplain.pertama,bangunan rumah belum jadi 100% tapi sudah direalisasi,pengembang berasalan akan di berikan form pengajuan komplain.kedua,setelah melakukan pengajuan komplain pengembang kurang merespon seakan-akan mengacuhkan dan tidak ditindak lanjutin.mohon kiranya kemen pu-pr membantu menyelesaikan permasalahan ini karean bukan saya saja yang dirugikan melainkan banyak konsumen yang mengajukan komplain tapi hasilnya sia-sia.terima kasih
Jawaban :Sdr. Aris Wijayanto, Yth. Sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Perjanjian yang dilakukan atas jual beli rumah yang sedang dalam proses pembangunan dikenal sebagai perjanjian pendahuluan jual beli yang diatur dalam Pasal 42 atat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi :
(1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/ atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. status pemiliksn tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

2. Terkait permasalahan pembangunan rumah yang belum selesai sampai dengan saat ini, maka Sdr perlu melihat kembali perjanjian pendahuluan jual beli yang telah disepakati, apakah terdapat norma yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian pembangunan rumah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6098| 30 05 2016ririn murwanti
Perihal : tenaga survey konstruksi
Slmat pagi, mau tanya mengenai pengumuman dr hasil ujian online tenaga survey konstruksi yg dilakukan hr rabu, 18 mei 2016, dipengumuman awal, disampaikan kalau pengumumannya 1minggu stlah ujian, tapi sampai skrg blum ada, pserta test yg lainjg blum dapat, kira2 dr pu sendiri kpan pengumumannya,, terimakasih,,
Jawaban :Sdri. Ririn Murwanti, yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara layangkan, menindaklanjuti pengaduan saudara, Mohon maaf atas keterlambatan pengumuman hasil tes tertulis/psikologi yang sudah dilaksanakan, dikarenakan penilainya ternyata dilakukan secara bersamaan oleh tim psikolog, padahal ujian tes terlulis/psikologi kami buat menjadi 4 tahapan yaitu:

1. Tahap I tanggal 18 Mei 2016
2. Tahap II Tanggal 21 Mei 2016
3. Tahap III Tanggal 30 Mei 2016
4. Tahap IV Tanggal 2 Juni 2016.

dan direncanakan pengumungan akan diumumkan tanggal 13 Juni 2016.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
|6097| 24 05 2016bachri
Perihal : bedah rumah
Assalaamu'alaikum
Saya menempati satu rumah untuk dua keluarga. Rumah kami bergandengan, kami masih memakai anyaman bambu belum bisa menemboknya, lantai kami lantai tanah, rumah kami juga sudah reyot/ miring. Mohon kepedulian dan perhatiannya dari pemerintah. Kami tidak mampu untuk menperbaikinya. Saya berharap bantuan pemerintah agar tempat tinggal kami lebih layak seperti rumah tetangga yang lain yang. Perlu diketahui rumah kami mungkin rumah paling tidak layak di daerah kami. Kami mohon keluhan ini dipertimbangkan dan di cek kalo perlu. Terima kasih,
Wassalam
Jawaban :Sdr.Bachri,Yth. Mendindaklanjuti pengaduan yang Sdr sampaikan, dapat kami berikan masukan bahwa saat ini terdapat KPR yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah dengan program Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Prt/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/Prt/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Untuk mengakses KPR bersubsidi sebagaimana dimaksud diatas, Sdr dapat menghubungi bank-bank yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami sarankan Saudara untuk segera datang ke kantor cabang bank pelaksana di kota Anda (BTN, BTN Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BRI Syariah, BNI dan BPD) untuk mengetahui lokasi perumahan dan informasi lebih lanjut program ini.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Pembiayaan Perumahan)
|6092| 19 05 2016Eko purnomo
Perihal : Pengaduan jalan perumahan sunsidi belum di bangun
Yth kepada kementrian pu dan perumahan rakyat, kami dari warga perumahan niera residence (subsidi ), kelurahan palumbon sari, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, di sini kami ingin mengadukan tentang kelalaian pengembang untuk membangun fasilitas jalan, sejak bulan desember 2015 kami melakukan akad kredit dengan bank BTN, namun hingga saat ini mei 2016 jalan perumahan masih berbentuk tanah merah dan jika hujan menjadi lumpur seperti sawah, sedangkan kami sudah mulai menempati perumahan ini karena cicilan sudah mulai berjalan, disini kami memohon pihak kementrian pu dan perumahan rakyat menanggapi dan melakukan upaya - upaya agar pihak pengembang segera melakukan kewajibannya, terima kasih
Jawaban :Sdr. Eko Purnomo, Yth.Terimakaih atas pengaduan yang saudara sampaikan. Menindaklanjuti pengaduan saudara, dapat kami informasikan :
a.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pasal 47 ayat 1, maka pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, pasal 1, maka bantuan PSU diberikan bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan. Jenis bantuan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Sedangkan, sesuai dengan pasal 11, ayat 1, butir g, maka salah satu persyaratan lokasi yang wajib dipenuhi pelaku pembangunan perumahan umum yaitu keterbangunan rumah paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan verifikasi.
c. Pengembang PT. Nusantara Arta Properti sudah mengusulkan permohonan bantuan PSU berupa komponen jalan lingkungan untuk Perumahan Niera Residence melalui Kementerian PUPR. Apabila pihak pengembang dan perumahan telah memenuhi persyaratan, maka bantuan PSU, komponen jalan lingkungan Tahun Anggaran 2016 dapat diterima. Saat ini, proses pemberian bantuan stimulan tersebut masih dalam tahap lelang/ negosiasi.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6086| 16 05 2016
Perihal : penerimaan tenaga survei konstruksi provinsi
sehubungan dengan penerimaan tenaga survei konstruksi di seluruh indonesia saya ingin menanyakan tentang jadwal pasti pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran tenaga survei konstruksi provinsi 2016 karena sampai saat ini belum ada info yang saya dapat padahal sy sudah kirimkan lamaran sejak tanggal 30 April 2016 via online. terimah kasih
Jawaban :Sdr, Yth. sehubungan dengan pengaduan yang saudara sampaikan, bersama ini dapat kami sampaikan Pengumuman Penerimaan Calon Tenaga Survey Konstruksi sudah diumumkan pada Hari Rabu, 11 Mei 2016 melalui via email masing-masing pelamar yang lulus.
Jika pelamar tidak mendapatkan email, maka dinyatakan pelamar tidak lulus.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum, Data,dan Komunikasi Publik Bina Konstruksi)
|6084| 12 05 2016sahroni
Perihal : Tanah Fasos-Fasum Perumahan
Apakah Tanah fasos-fasum mengacu pada masterplan,siteplan perumahan?
Permasalahannya,jika tanah fasos-fasum tersebut di bangun sekolah swasta yang sudah jelas berorientasi pada profit apakah legal menurut peraturan? Apakah bisa jika siteplan berubah-ubah?? Mohon penjelasannya terima kasih
Jawaban :Sdr. Sahroni, Yth. Menindaklanjuti pengaduan saudara, berikut yang dapat kami sampaikan :
a. Penggunaan tanah untuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mengacu pada Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Surat Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pengaturan mengenai surat izin tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, pemberlakuan SIPPT di daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah Pasal 22 ayat (2), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut maka terkait dengan sekolah swasta yang dikelola oleh badan swasta masih diperbolehkan secara hukum.
c. Site plan/ rencana tapak yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dapat direvisi apabila mendapatkan persetujuan kembali oleh pemerintah daerah.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.(Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)
|6083| 11 05 2016Januard Soleman Funay
Perihal : Proyek Water Hibah Kerjasama KemenPU dan Aus-Aid T.A 2014 dan T.A 2015
Tolong ditelusuri data nama penerima manfaat dari Proyek Water Hibah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 yang ditangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang, Provinsi NTT banyak tidak valid,yang kalau mengikuti sesuai laporan tertulis adalah terpasang tetapi kenyataan fisik dilapangan sama sekali nihil.serta klasifikasi penerima manfaat banyak yang tidak sesuai dengan Juknis yang ada.
Jawaban :Sdr. Januard Soleman, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara layangkan. Menindaklanjuti pengaduan saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1. Mengacu Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Tahap II Nomor S-474/ MK.7/2013 tanggal 11 Oktober 2013, Pemerintah Kabupaten/ Kota Kupang menerima hibah sebesar Rp. 2 Milyar untuk pemasangan sambungan air sebanyak 1.000 SR.
2. Sesuai Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Tahap II, kriteria calon penerima manfaat adalah :
a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya listrik terpasang 1.300 kvh maksimal 50 % SPPH
b. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM
c. Masyarakat penerima manfaat bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan yang telah ditetapkan PDAM
3. Pemerintah Daerah melalui PDAM menyampaikan daftar calon penerima manfaat dan selanjutnya CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi menginstrusikan konsultan untuk melaksanakan baseline survey yang bertujuan untuk meneliti kesesuaian calon penerima manfaat dengan kriteria yang ada dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk ditindaklanjuti dengan pemasangan sambungan rumah oleh PDAM.
4. Sambungan rumah yang telah terpasang, berfungsi dan sudah diterbitkan rekening 2 bulan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi by name address terhadap sambungan rumah terpasang sesuai daftar penerima manfaat yang ada di BA Baseline dan memenuhi spesifikasi teknis Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Tahap II.
5. Berdasarkan laporan yang kami miliki, berita acara verifikasi sejumlah 839 sambungan rumah yang dinyatakan eligible sesuai standard dan ketentuan. Proses verifikasi dilakukan oleh konsultan yang didanai oleh Pemerintah Australia dan dikoordinasikan oleh Provincial Project Management Unit (PPMU) bersama-sama dengan Project Implementation Unit (PIU) Kota Kupang.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Cipta Karya)
|6081| 02 05 2016NUR HARIS MAULIDI
Perihal : Penerimaan karyawan PU di OKU TIMUR
Apakah ada penerimaan karyawan PU di OKU TIMUR?
Jawaban :Sdr. Nur Haris, Yth. Terimakasih atas pengaduan saudara, akan tetapi mohon penjelasan lebih lanjut terkait Oku Timur, agar kami dapat menjawab sesuai keinginan saudara.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Subbag. Pelayanan Informasi Publik-Biro Komunikasi)
|6079| 01 05 2016
Perihal : Ketertiban umum
Kepada yth,kementrian pekerjaan umum dan perumahaan rakyat kami menyampaiakan bahwa tolong di bantu untuk menuntaskan permasalahan pasar sentral remu kota sorong di mana para PKL sudah mulai berjualan di luar areal pasar dan di dukung oleh instansi tetkait dimana sangat menganggu arus lalu lintas serta menimbulan gesekan konflik kecil bilamana ada tersengol barang dagangan PKL tolong di beri kebijaksaan sebelum menjadi satu masalah di kemudian nanti, sebab ini sudah berlangsung lama barangkali ada biaya tambahan yang masuk di kantong mafia pasar sentral remu kota sorong,serta sudah berani mendirikan banguan liar di depan pertokoan khususnya di areal blakang sangat smbraut pemerintah kota sorong pun seakan -akan hanya menutup mata atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.
Jawaban :Sdr, Yth. Terimakasih atas pengaduan yang saudara sampaikan. Dapat kami informasikan bahwa terkait dengan permasalahan ketertiban umum di pasar sentral telah menjadi kewenangan Dinas Perdagangan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. (Bagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik).
Halaman :  1 2 3 >