Pencarian

Saran Dan Pengaduan


|3354| 07 08 2012Yani
Perihal : Registrasi
Kami Sudah melakukan registrasi dan mengisi form registrasi, serta sudah kirim email ke datinfo25...... tapi smp hari ini jg belum dapat balasan untuk aktifasi user id dan pasword. apakah masih ada yang kurang????
Jawaban :Sdr. Yani, Yth. terkait User Id dan Password silahkan membaca Petunjuk Teknis Registrasi / Pendaftaran User Id untuk Penyedia Jasa pada Menu Layanan E-Procurement pada website Kementerian PU (www.pu.go.id). Untuk Informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: eprocadm@gmail.com. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3352| 06 08 2012firmansyah
Perihal : profesionalitas petugas konfirmasi pendaftaran perusahan untuk ikut e procurement
Kepada Yth Bapak/Ibu yang berwenang Saya sudah mendaftar untuk mendapatkan username dan password untuk pendaftaran lelang.Saya juga sudah meminta konfirmasi dari datinfo25@yahoo.com. Sudah lebih dari 1 minggu tidak ada e mail balasan dari datinfo25@yahoo.com. Bagaimana sebenarnya proses pendaftarannya. Tidak ada kabar berhasil atau gagal, tidak ada berita. Sebaiknya diberikan kontek number orang yang berwenang atau petugas yang bertanggung jawab sehingga follow up jelas. mohon di perhatikan Mohon atensinya
Jawaban :Sdr. Firmansyah, Yth. menjawab pertanyaan saudara, untuk User Id dan Password silahkan membaca Petunjuk Teknis Registrasi / Pendaftaran User Id untuk Penyedia Jasa pada Menu Layanan E-Procurement pada website Kementerian PU (www.pu.go.id). Untuk Informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: eprocadm@gmail.com. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3351| 06 08 2012Ir. Harun, M.Si
Perihal : Penetapan Harga Satuan dengan Sistem BOW dan Sistem SNI
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 96 ayat (3) disebutkan bahwa: Perjanjian Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan atau Standar Internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dalam rangka penyusunan pekerjaan konstruksi untuk bidang Sumber Daya Air khusunya pembangunan jaringan irigasi selanjutnya, maka beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan antara lain : 1. Apakah pemerintah telah menetapkan penggunaan peraturan tentang pedoman Analisa Harga Satuan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang sumber daya air khusunya pekerjaan pembangunan irigasi? 2. Apabila penggunaan peraturan tersebut yang dimaksud pada point 1 di atas telah diberlakukan, apakah penggunaan analisa harga satuan sesuai BOW tidak diperkenankan lagi untuk digunakan pada desain perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air khususnya pada pembangunan jaringan irigasi? Demikian disampaikan dengan harapan agar kami dapat diberikan petunjuk / arahan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut, atas segala petunjuk dan arahan dari Kepala Badan Penelitian & Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum RI Diucapkan terima kasih
Jawaban :Sdr. Ir. Harun, M.Si, Yth. terkait pertanyaan Saudara, bersama ini kami sampaikan dengan bahwa berdasar Informasi dan Puslitbang Sumber Daya Air, sampai dengan saat ini Standar Nasional Indonesia (SNI) Analisa Harga Satuan untuk bangunan Irigasi masih dalam tahap penyusunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Analisa Harga Satuan dapat menggunakan referensi atau mengacu pada: 1) Pedoman Konstruksi dan Bangunan Sipil, Kepmen PU No.498/KPTS/M/2005 untuk analisa harga satuan pekerjaan manual pada jaringan irigasi tersier; 2) Pedoman perhitungan harga satuan pekerjaan dengan menggunakan peralatan (P2HSPP) suplemen P.5; 3) Analisa upah dan bahan menggunakan B.O.W. Terima kasih. (Ditjen Sumber Daya Air)
|3349| 04 08 2012saeful bahri
Perihal : pelayanan informasi
Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal : : : : 02.SOM. GMAKS-GMPP.VIII.2012 Penting 1 ( Satu ) Berkas SOMASI ke- 1 Kepada : Yth, Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Di- S E R A N G. Bismillahhirrahmannirrahim,------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Assalammualaikum Wr. Wb.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dengan Hormat, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani di dalam menjalankan aktifitas sehari –hari serta didalam melaksanakan jabatan selalu mengedepankan amanah masyarakat sehubungan surat somasi pertama tidak ada tanggapan dan itikad baik dari PPTK maka sudah seharusnya kami melayangkan surat somasi Pada kementrian PU. RI guna transparansi pelaksanaan penggunaan keuangan Negara, dikarenakan bapak memegang jabatan yang paling tinggi di kementrian Pekerjaan Umum RI. Adalah amanat dari masyarakat dan sudah seharusnya menjadii beban moral baik untuk masyarakat, diri sendiri dan kepada Tuhan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KEPUTUSAN : Bahwa untuk kepentingan melakukan tindakan hukum guna memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi berupa laporan pengaduan kepada instansi hukum, maka perlu mengeluarkan SURAT SOMASI.---------------------------------------------- DASAR HUKUM : 1. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang – undang;-------------------------------------------------------------------------- 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bab VI, Pasal 8 Ayat (1) : Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.---------------------------------------- 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4;---------------------------------------------------------- 4. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 68 tahun 1999;---------------------- KEPERLUAN : Laporan Aduan Penyerapan Anggaran Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemeliharaan Rutin Serang – Pandeglang Saketi – Rangkasbitung, tepatnya Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2011 , yang di Keluarkan oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten.----------------------------------------- TUJUAN LAPORAN : 1. Asas Transparansi :------------------------------------------------------------------------ Memberikan Informasi Keungan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dean menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.------------------------------------------------------ 2. Asas Akuntabilitas :------------------------------------------------------------------------ Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan Yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.--------------------------------------------------------- DASAR LAPORAN : 1. Photo Copy Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan (DPA) Pada Anggaran APBN di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten T.A 2011. (Terlampir).-------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Photo Lokasi Fisik Titik Pemeliharaan Rutin Jembatan Di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten T.A 2011.(Terlampir).-------------------------------- Dengan ini saya, SAEFUL BAHRI, Direktur Badan Pengurus Pusat Gerakan Moral Anti Kriminalitas (BPP - GMAKS), dan Musa Weliansyah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pemantau (LSM – GMPP ) Pembangunan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Jl. KH. Makmun No. 22, Kel. Serang - Kota Serang, Banten No. HP : 081288477000 – 087771404848.----------------------------------------------- Kehadapan Bapak beserta jajarannya yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana inti pokok surat tersebut diatas, yang dalam hal ini kami memandang perlu untuk melakukan laporan pengaduan yang tetap mengacu kepada etika aturan/peraturan yang berlaku serta mengedepankan asas praduga tak bersalah serta : ------------------------------------------------------------------------ A. RESUME DUGAAN PENYIMPANGAN : Sehubungan dengan adanya hasil temuan dilapangan mengenai kegiatan dan pelaksanaan Dana APBN T.A 2011 di Satker Pelaksanaan jalan nasional wilayah II provinsi banten. Kami dari BPP - GMAKS, ingin melaporkan hasil temuan dan investigasi yang ada dilapangan, yang mana diindikasikan adanya dugaan kejahtan Kriminalitas dengan perbuatan melawan hukum berupa penyelewengan pelaksanaan dan dari sisi kwantitas maupun kwalitas dan pekerjaan yang tidak mengedepankan standar keteknisan yang ada di dalam DPU Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV , hal ini mengakibatkan terjadi kerugian Negara yang berdampak kepada perekonomian Negara.------------------------ 1. Pada pelaksanaan pemeliharaan rutin Jembatan Ruas jalan Pasauran-Labuan: Dengan anggaran Rp. 415.800.000 (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana hasil investigasi kami dilapangan kegiatan pemeliharaan hanya dilakukan pengecetan pada beberapa jembatan. Dugaan kerugian Negara diperkirakan Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima jjuta rupiah) Jembatan Labuan-Simpang Labuan Dengan anggaran Rp. 105.600.000 (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang mana pada ruas jalan tersebut hanya terdapat 2 (dua) jembatan yaitu : Jembatan Cilabuan dengan panjang 30 Meter. Dan Jembatan Viadacut Km 155 Jkt dengan Panjang 21 Meter. Hasil investigasi kami dilapangan diduga kuat tida adak pemeliaharaan. Dan diduga Fiktif sehingga Negara dirugikan keuangangan nya. Jembatan Simpang Labuan-Cibaliung Dengan Anggaran Rp. 1.019.800.000 (satu miliyar Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana pada ruas jalan tersebut terdapat 28 Jembatan yaitu : 1. Jembatan Cibama dengan Panjang 30 Meter 2. Jembatan Karisma dengan Panjang 9 Meter 3. Jembatan Cibungur Baru dengan Panjang 53 Meter 4. Jembatan solokan Cibungur dengan panjang 2 Meter 5. Jembatan Cibungur dengan panjang 75 Meter 6. Jembatan Gardu dengan panjang 11,5 Meter 7. Jembatan Ciliman dengan panjang 162 Meter 8. Jembatan Saledengun dengan panjang 36,5 Meter 9. Jembatan saung jangkung dengan panjang 35,3 Meter 10. Jembatan solokan saung jangkung denggan panjang 3 Meter 11. Jembatan Ciseukeut dengan panjang 54 Meter 12. Jembatan Ciheru dengan panjang 21,5 Meter 13. Jembatan pantai kerang dengan panjang 7 Meter 14. Jembatan Citerup dengan panjang 26 Meter 15. Jembatan Karet dengan panjang 11,5 Meter 16. Jembatan Lampis Ds. Taruma Negara dengan panjang 10 Meter 17. Jembatan Citapis Ds. Taruma Negara dengan panjang 9,5 Meter 18. Jembatan Cigeuliis dengan panjang 9 Meter 19. Jembatan Cigeulis dengan panjang 11,5 Meter 20. Jembatan Muhara Ds. Karya Buana dengan panjang 11 Meter 21. Jembatan Cibodas Ds. Waringin Jaya dengan panjang 4 Meter 22. Jembatan Cikadongdong denggan panjang 4,5 Meter 23. Jembatan Cijengkol Ds. Mendung dengan panjang 11,5 Meter 24. Jembatan Cijasi dengan panjang 6 Meter 25. Jembatan Cibaliung 4 dengan panjang 5,5 Meter 26. Jembatan Cihaur dengan panjang 8,5 Meter 27. Jembatan Cinibung dengan panjang 5 Meter 28. Jembatan Cibaliung 1 dengan anjang 4 Meter Total panjang jembatan pada ruas jalan Simpang Labuan-Cibaliung adalah 637,5 Meter. Bila dihitung secara tekhnis maka pemeliharaan jembatan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter. Sementara pekerjaan hanya pengecetan diperkirakan hanya menghabiskan anggaran Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per meternya itu juga sudah termasuk biaya upah. Alhasil biaya pemeliharaan diduga kuat hanya menghabiskan anggaran Rp. 127.400.000 (seratus duapuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) maka diduga kuat Negara dirugikan Rp. 892.400.000 (delapan ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Jembatan Simpang Labuan-Saketi dengan anggaran Rp. 520.400.000 (lima ratus duapuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada ruas jalan tersebut hanya terdapat 17 jembatan dengan total panjang keseluruhan adalah 155 Meter, bila dihitung secara tekhnis maka anggaran pemeliharaan jembatan Rp. 3.357.419 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) per-Meternya, alhasil pada ruas jalan ini diduga kuat Negara dirugikan Rp.489.400.000 (empat ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil investigasi dilapangan yang dilakukan oleh TIM dan yang ditemukan dari beberapa sumber data dan informasi masyarakat, kami menyimpulkan bahwa pada Pemeliharaan Rutin Jembatan tidak sesuai SAB (Satuan Anggaran Biaya). Sehingga jika dihitung menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KEPADA KEMENTRIAN REPUBLIK INDONESIA KAMI MEMOHON : 1. Agar segera mengadakan langkah – langkah penyelidikan dan penyidikan hukum terkait dengan adanya laporan pengaduan awal somasi dan penemuan indikasi kerugian negara dari hasil investigasi secara tuntas tanpa tebang pilih bagi para oknum yang terkait pada kegiatan ini dan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, Mengingat penggunaan dana tersebut sangat besar.----------------------------------- 2. Menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan dengan konsisten terhadap setiap orang yang diduga terlibat dalam melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).------------------------- 3. Memeriksa atau dilaksanakan Tes Lab Ulang sesuai tata cara Kontrak PU dan diperiksa ulang tanda pengiriman dari Pabrik yang digunakannya pada pengiriman pada lokasi tersebut di duga Volume fisik dilapangan tidak sesuai RAB kontrak.---------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Pejabat terkait adalah Ir. Fadli sebagai Pengguna anggaran dan FATHURROHMAN S.ST. sebagai kuasa anggaran dan Pengawas dilapangan.---------------------------------------------------------------------------------------------- Terkait hal tersebut diatas, kami dari BPP - GMAKS dan LSM – GMPP yang mewakili masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten merasa peduli dan mengharapkan pemerintahan Provinsi Banten ini supaya maju untuk kedepan dalam pembangunan insfratruktur dan taat aturan dan menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian surat somasi ke- 1 ini kami buat sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.------------------------------------------------------------------------- Wassalamu’alaikum Wr. Wb.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dikeluarkan di : Serang Pada Tanggal : 02 Agustus 2012 Badan Pengurus Pusat Gerakan Moral Anti Kriminalitas ( GMAKS ) Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Moral Peduli Pembangunan ( GMPP ) BPP - GMAKS DPP - GMPP ( SAEFUL BAHRI ) ( Musa Weliansyah ) Direktur Ketua Tembusan : Kepada Yth : 1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum 2. Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum 3. Inspektur jenderal Pekerjaan Umum 4. Direktur Jenderal Bina Marga Ditjen Bina Marga Pekerjaan Umum 5. Direktur Bina Pelaksana Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga 7. Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU 8. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 9. Kepolisian Republik Indonesia 10. DPRD Pemprov. Banten 11. Gubernur Pemprov. Banten 12. Kapolda Banten 13. Kejati Banten 14. SNVT Pelaksana jalan Nasional Wilayah II provinsi Banten 15. Arsip PERHATIAN PERHATIAN : : Undang - Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); -- Pasal 102 ayat (1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. ------- Pasal 110 ayat (1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan penyelidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. ------------------------------------------------------------------------------ Pasal 184 ayat (1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alat bukti yang sah ialah : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Keterangan saksi Keterangan Ahli. ------------------------------------------------------------------------------------------- Surat Petunjuk Keterangan terdakwa (dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah) ------------------------------------------------------------------------------------------- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan----------------------------- Pasal 8 ayat (3)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah;--------------------------------------------------------------------- Pasal 8 ayat(4) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.-------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 10 ayat (12) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga/tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun Juga-Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. ----------------------------------------------- Jo Pasal 18 Ayat (1) Pasal 30 ayat (1) --------------------------------------------------------------------------------------- Bagian d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jo Pasal 35 Bagian a dan b Jo pasal 37 ayat (1). ------------------------------------------------------------------------------ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008;------------------------------------------------------ Pasal 52----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). -------------------------------------------------------------------------------- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999;------------------------------------------------ Pasal 10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Setiap Penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----------
Jawaban :Sdr.Saeful Bahri, Yth. sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat di Lingkungan Pekerjaan Umum, bila Saudara menduga adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mohon kiranya bisa menyampaikan pengaduan tersebut kepada Inspektorat Jenderal untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3348| 04 08 2012Ukki Nebo
Perihal : Kategori 1
Assalamu Alaikum Dengan Hormar Saya sampaikan Saya salah Satu Tenaga Honorer Satker PKPAM Sulbar yang mulai berkerja pada Tahun 2005 s/d sekarang, ini mempertanyakan Soal Kategori 1 apa kah kepengurusan berkas k1 sudah berakhir, dan saya sudah masukkan berkas k1, dimana bisa di lihat apa kah sudah terproses atau belum... Terima Kasih
Jawaban :Sdr. Ukki Nebo, Yth. kami informasikan bahwa saat ini proses klarifikasi atau validasi pegawai honorer Kementerian PU untuk pegawai honorer tahun 2005-2010 sedang berlangsung. Terima kasih. (Biro Kepegawaian dan Ortala)
|3346| 02 08 2012Yanti Pitriyani
Perihal : Fasilitas Jalan
assalamualaikum Bapak/Ibu Kementrian PU Saya selaku salah satu penduduk Indonesia belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya berada di Indonesia, dikarenakan sudah +/- 10 tahun jalan ke daerah saya belum ada perbaikan. panjang jalan yang belum di perbaiki sepenuhnya ada 9 Km dan ada beberapa Km jalan belum pernah ada perbaikan sama sekali. jalan yang seharusnya bisa ditempuh hanya dalam waktu 15-20 menit, kami tempuh dengan waktu 1 jam lebih. Subhanalloh.. padahal warga kami adalah warga yang patuh pada pajak, akan tetapi kami belum merasakan hak yang sama seperti warga di perkotaan yang bisa merasakan jalan yang nyaman dan berkali-kali ada perbaikan. kerusakan jalan ini sudah sangat parah, kondisi jalan seperti keadaan sungai kering dan batu tergeletak di mana-mana. Fungsi jalan ini sangat urgen sekali karena merupakan faktor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. kalau pun ada program perbaikan, kami harus menyediakan uang jaminan terlebih dahulu agar proposal bisa lolos. namun, penduduk daerah kami bukanlah orang dari golongan menengah ke atas. kami hanya warga pedesaan dengan penghasilan secukupnya. berdasarkan paparan di atas, kami harapkan perhatian dari kementrian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ini agar jalan daerah kami segera ada perbaikan. Saya yang nota bene salah satu pemudi di sana yang cukup beruntung karena bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, memberanikan diri untuk menyampaikan harapan dari warga daerah saya di Form pengaduan ini. jika bapak/ibu membutuhkan data lebih lanjut tentang sejauh mana kerusakan jalan daerah saya, saya siap mengirimkan beberapa data yang saya miliki. mohon maaf jika pengaduan ini terkesan kurang sopan,, karena saya tidak tahu birokrasi yang benar untuk masalah ini seperti apa solusinya. terima kasih atas perhatiannya. wassalamualaikum wr.wb
Jawaban :Sdr. Yanti Pitriyani, Yth. terima kasih atas masukannya. Namun berhubung jalan kabupaten merupakan kewenangan Dinas PU Kabupaten, kami akan melanjutkan pengaduan Saudara ke pihak yang berwenang. (Subbidang Pelayaan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3345| 02 08 2012Edydada
Perihal : Kebocoran Rusunawa Tangkoko Bitung Sulut
Kami warga Rusunawa Tangkoko benar-benar sangat kecewa dengan tempat yang kami tinggali yaitu Rusunawa Tangkoko Bitung yang mana dihampir semua ruangan Rusunawa tersebut mengalami kebocoran yang makin hari makin sangat parah. yang sangat menghawatirkan lagi disala-satu saklar lampu merambat air tak tau dari mana asalnya dan kami takut akan terjadi konsleting arus listrik dan bisa saja membahayakan nyawa kami selaku warga di Rusunawa tersebut. Kami Sudah mengeluh di Kantor Rusunawa Tangkoko tetapi hingga kini tidak ada respon sama sekali. Menurut yang kami ketahui bahwa Rusunawa ini adalah milik Dinas PU. Untuk itu kami ingin menyampaikan sekirannya Bapak/Ibu mengambil tindakan secepatnya. Berita lengkapnya Bapak/Ibu bisa lihat disini : http://beritamanado.com/kota-bitung-2/pd-bangun-bitung-belum-atasi-kebocoran-rusunawa-tangkoko/95347/
Jawaban :Sdr. Edydada, Yth. terima kasih atas pengaduannya. Pengaduan Saudara akan kami tindaklanjuti dengan mengirim surat ke dinas sebagai pihak yang berwenang terhadap Rusunawa tersebut. (Subbidang Pelayaan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3344| 02 08 2012Bahara Panjaitan
Perihal : persekongkolan lelang pacitan-jarakan pokja ulp pjn II Jatim
tolong disikapi serius dugaan persekongkolan lelang pelebaran jalan bts pacitan-jarakan (kab. Trenggalek)
Jawaban :Sdr.Bahara Panjaitan, Yth. bila Saudara menduga ada persekongkolan, mohon kiranya bisa menyampaikan pengaduan tersebut kepada Inspektorat Jenderal untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3342| 02 08 2012MAJU HUTABARAT
Perihal : PENGADUAN
No : 01/CV.YJ/VIII/TU/2012 Lampiran : Kepada Yth : Bapak Menteri Pekerjaan Umum (PU) Di J a k a r t a Perihal : Pengaduan / Keberatan atas Penetapan Pemenang Untuk Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Aek Singengu SBG Km. 200 + 500 Ruas Jalan Jembatan Merah – Ranjau Batu Dengan hormat, Sesuai dengan Penetapan Pemenang CV. ANUGRAH tanggal 18 Juli 2012 Untuk Paket Pemeliharaan Berkala Jembatan Aek Singengu SBG Km. 200 + 500 Ruas Jalan Jembatan Merah – Ranjau Batu, maka kami dari Perusahaan CV. YAKIN JAYA beralamat Tarutung merasa tidak puas atas keputusan tersebut. Adapun alasan kami atas ketetapan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Didalam Data Kualifikasi, CV. ANUGRAH huruf F (Data Keuangan) bahwa : nama Ingot P. Sitompul, SE dan Rumentha Afrianty S Kalit adalah Persero di PT. KARTIKA INDAH JAYA, dalam hal ini CV. ANUGRAH adalah sebagai peserta yang mengikuti Tender pada paket pekerjaan tersebut diatas. 2. Diduga telah terjadi Persekongkolan antara PT. KARTIKA INDAH JAYA dengan CV. ANUGRAH. Terbukti didalam Data Kualifikasi CV. ANUGRAH huruf F Kualifikasi muncul nama PT. KARTIKA INDAH JAYA, dalam hal ini diduga telah terjadi Pemalsuan Data. Maka dengan ini kami mengharapkan Kepada Bapak Agar Penetapan Pemenang Lelang oleh Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ditinjau ulang kembali. Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tarutung, 02 Augustus 2012 Hormat kami, CV. YAKIN JAYA M. HUTABARAT DIREKTUR Tembusan : 1. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian PU di Jakarta 2. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga di Jakarta 3. Bapak Direktur Bina Pelaksanaan Wil. I Ditjend Bina marga 4. Bapak Kepala Badan Pembina konstruksi dan SDM Kementerian PU di Jakarta 5. Bapak Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I di Medan 6. Bapak Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Prov. Sumatera Utara 7. Tipikor Sumatera Utara 8. Pejabat Pelaksana Komitmen 10 (P.Sidempuan, CS) 9. Pertinggal
Jawaban :Sdr. Maju Hutabarat, Yth. isi pengaduan Saudara bukan termasuk lingkup saran dan pengaduan dalam website ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan Dari Masyarakat Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Saudara dapat menyampaikan langsung terhadap Inspektorat Jenderal, bukan melalui saran dan pengaduan ini. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
|3341| 01 08 2012Laode Zani Asmin
Perihal : pengaduan
Kami ingin bertanya perihal pendaftaran perusahaan kami PT Fhoran Maya Lestari telah mendaftar untuk mendapatkan user id password agar dapat mengikuti proses lelang secara online tetapi sampai saat ini belum ada jawaban mohon konfirmasinya terimakasih..
Jawaban :Sdr. Laode Zani Asmin, Yth. menjawab pertanyaan saudara, Untuk User Id dan Password silahkan membaca Petunjuk Teknis Registrasi / Pendaftaran User Id untuk Penyedia Jasa pada Menu Layanan E-Procurement pada website Kementerian PU (www.pu.go.id). Untuk Informasi lebih lanjut silahkan mengirim email ke: eprocadm@gmail.com. Terima kasih. (Subbidang Pelayanan Informasi Publik - Humas Puskompu)
Halaman : |<<  << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>  >>|