Jakarta,  15 Septermber 2006

Kepada yang terhormat :

1.       Para Pejabat Eselon II

2.       Para Pejabat Eselon III

3.       Para Auditor

di lingkungan Inspektorat Jenderal

Departemen Pekerjaan Umum

 

 

Perihal         :     Penjelasan Mengenai Indikator Total Penawaran Mendekati HPS/OE Berkait Jenis Penyimpangan Indikasi Pengaturan di antara Penyedia Jasa/Panitia/Pengguna Jasa pada Lampiran Peraturan Menteri PU Nomor: 604/PRT/M/2005 tanggal 28 Desember 2005

 

SURAT EDARAN

Nomor: 06/SE/IJ/2006

 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, dipandang perlu memberikan penjelasan agar terdapat acuan yang sama bagi para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, mengenai Lampiran I B 10 d., Lampiran II B 10 c., dan Lampiran III B 10 c. tentang indikasi pengaturan di antara penyedia jasa/panitia/pengguna jasa dalam bentuk Surat Edaran Inspektur Jenderal sebagai berikut :

I.               UMUM

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai panduan bagi auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum tentang pengertian dan penerapan indikator yang perlu dikenali untuk menentukan jenis penyimpangan berupa terjadinya pengaturan pada pemilihan penyedia barang/jasa, dalam pelaksanaan pemeriksaan menurut Permen PU Nomor 604/PRT/M/2005 Lampiran I, II dan III  kolom 2 dan kolom 3.

 

II.             LINGKUP PENJELASAN

1.       Untuk menentukan terjadinya penyimpangan berupa pengaturan pada proses pemilihan penyedia barang/jasa perlu dikenali indikatornya. Indikator itu sendiri belum merupakan jenis penyimpangan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebelum menentukan jenis penyimpangan.

2.       Jenis penyimpangan pada kolom 2 Lampiran I B 10 d., Lampiran II B 10 c dan Lampiran III B 10 c., yaitu :

        Indikasi pengaturan di antara penyedia jasa/panitia/pengguna jasa

        Adanya pengaturan dalam pelelangan.

Dimaksudkan dalam hal ini adalah pengaturan di antara penyedia jasa, dan/atau di antara penyedia jasa dengan panitia, dan/atau di antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dan/atau di antara ketiganya dapat terjadi apabila setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap beberapa atau seluruh indikator ternyata terbukti kebenarannya.

  

3.       Indikator pada Permen PU Nomor 604/PRT/M/2005:

a.       Lampiran I B 10 d., kolom 3 menyebutkan :

1)       Terdapat kesamaan metode kerja, koefisien upah, bahan, alat antara penawaran dengan HPS/OE

2)       Total penawaran yang mendekati HPS/OE (>90%)

3)       Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukan penawaran

4)       Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengaturan

 

b.      Lampiran II B 10 c., kolom 3 menyebutkan :

1)       Adanya keikutsertaan beberapa perusahaan konsultan di bawah satu kendali

2)       Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran dari beberapa konsultan (pengetikan, susunan/format, proposal, dll)

3)       Kesamaan antara rincian HPS dan penawaran konsultan

4)       Total penawaran yang mendekati HPS/OE

5)       Adanya sanggahan pada waktu pengumuman pemenang

6)       Panitia tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang seleksi

 

c.       Lampiran III B 10 c., kolom 3 menyebutkan :

1)       Format pengetikan/penjilidan berkas penawaran yang sama di antara penyedia jasa

2)       Tingkat kesalahan pengetikan yang sama di antara penyedia jasa

3)       Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan

4)       Terdapat kesamaan metode merk, spesifikasi dari beberapa berkas penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa

5)       Terdapat kesamaan spesifikasi, merk, cc, dan lain lain antara penawaran dengan HPS/OE

6)       Total penawaran di antara penawar yang mendekati HPS/OE (>95%)

7)       Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukan penawaran

8)       Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengaturan

 

4.       Sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab II.A.1.m.2).f) yang menyebutkan bahwa Dalam hal pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan menemukan indikasi kuat adanya KKN di antara para penyedia barang/jasa, maka :

  

1)       Panitia/pejabat pengadaan meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan harga satuan dasar  upah, bahan, dan alat dan membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;

2)       Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN;

3)       Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pada butir (1) dan butir (2) mengarah terjadinya KKN, maka pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan wajib menghentikan proses pelelangan untuk diperiksa instansi yang berwenang

 

III.           TATACARA PENELITIAN INDIKATOR

1.       Ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut di atas dapat diterapkan berkait dengan indikator tersebut pada II.3 surat edaran ini. Dalam hal auditor hanya menemukan indikator yang menyebutkan total penawaran yang mendekati HPS/OE, maka diperlukan pendalaman terlebih dahulu sebelum menyimpulkan terjadinya penyimpangan, untuk memperoleh pembuktian yang lebih meyakinkan, antara lain :

a.       Apabila terdapat beberapa penawaran berturut-turut mendekati HPS/OE dan/atau tidak ada perbedaan yang nyata di antaranya.

b.      Melakukan penelitian dokumentasi yang mendukung adanya KKN dengan cara antara lain perbandingan harga penawaran (comparison of bids).

c.       Membandingkan penawaran-penawaran tersebut tidak terbatas hanya pada harga penawaran, namun juga tahapan proses penyusunan harga penawaran (metode kerja, analisa pendekatan teknis, koefesien upah, bahan, dan alat pada analisa Harga Satuan Pekerjaan (HSP), harga satuan dasar, dan sebagainya).

d.      Selain cara penelitian tersebut, auditor diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penelitian sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2.       Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikator yang diyakini mengarah pada penyimpangan khususnya indikasi pengaturan di antara penyedia jasa/panitia/pengguna jasa, dan ternyata panitia/pejabat pengadaan tidak melaksanakan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut pada II.5. surat edaran ini, maka auditor harus melaksanakan :

-         Perbandingan Harga Penawaran (comparison of bids); dan/atau

-         cara penelitian lain sesuai kondisi yang terjadi; dan/atau

-         menyarankan kepada panitia/pejabat pengadaan untuk melaksanakan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut pada II.4. surat edaran ini.

 

Demikian, surat edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.

 

INSPEKTUR JENDERAL

 

ttd

 

WIBISONO SETIOWIBOWO

NIP 110 015 106

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.       Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);

2.       Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.