BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

 

 

 

Nomor            :    K.26-17/V.19-14/99                                                               Jakarta, 8 Oktober 2001

Sifat               :   Penting

Lampiran        :

 

 

Kepada Yth.

1)          Semua Menteri Koordinator

2)          Semua Menteri yang Memimpin Departemen

3)          Semua Menteri Negara

4)          Jaksa Agung

5)          Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet

6)          Kepala Kepolisian Negara

7)          Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen

8)          Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

9)          Semua Gubernur

10)      Semua Bupati/Walikota

11)      Semua Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

di

    Tempat

 

 

Perihal          : PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik

 

1.     Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, baik yang pada saat ini duduk sebagai anggota DPR–RI, anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota maupun tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

 

a.     Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 antara lain ditentukan:

 

1)     Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka keanggotaan dan atau kepengurusan bersangkutan hapus secara otomatis.

 

2)     Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap menjadi anggota atau pengurus partai politik, selambat–lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negerinya.

 

3)     Pegawai Negeri Sipil yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsungnya, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

 

4)     Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

 

b.     Dalam Pasal 3 dan penjelasan umum angka 6 Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Perubahan Atas Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian, antara lain ditentukan sebagai berikut:

 

1)     Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

2)     Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

 

3)     Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

 

c.     Dalam Undang‑undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain ditentukan sebagai berikut:

 

1)     MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

 

2)     DPR, DPRD I, DPRD II, terdiri atas:

(a)     anggota partai politik hasil pemilihan umum;

(b)     anggota ABRI yang diangkat.

 

3)     Keanggotaan MPR tidak boleh dirangkap oleh:

(a)    pejabat negara;

(b)    pejabat struktural pada pemerintahan;

(c)    pejabat pada lembaga peradilan;

(d)    pejabat lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang‑ undangan yang berlaku.

 

4)     Keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan dan peradilan pada semua tingkatan.

 

  1. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil dan birokrasi pemerintahan, maka perlakuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sekarang duduk di dalam lembaga legislatif maupun di luar tembaga legislatif, adalah sebagai berikut:

 

a.  Sejak berlakunya Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu tanggal 30 September 1999, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan atau pengurus partai politik setelah  berlakunya Undang‑undang Nomor 43 Tahun 1999, maka yang bersangkutan harus:

 

1)       diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

2)       diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila sebelum menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

 

b.     Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik sebelum berlakunya Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

1)     Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan oleh pejabat yang berwenang:

 

(a)    telah diberikan izin serta telah diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu selama 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa menerima uang tunggu.

 

(b)    telah diberikan izin tetapi belum diberhentikan dari jabatan negeri, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan kedua belas setelah diberikan izin menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan berikutnya diberikan izin, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999.

 

(c)    belum diberikan izin, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

 

2)     Dalam hal sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu atau pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf (a) dan huruf (b) yang bersangkutan telah mencapai usia 56 tahun, maka pemberhentiannya ditetapkan berlaku mulai akhir bulan dicapainya usia 56 tahun.

 

3)     Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulan ketiga yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota dan atau pengurus partai.

 

3.     Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, apabila memenuhi syarat– syarat yang ditentukan, kepadanya diberikan hak–hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang–undang yang berlaku.

 

 

4.     Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik–baiknya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan, Yth.:

1.   Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;

2.   Wakil Presiden Republik Indonesia. sebagai laporan;

3.   Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

4.   Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5.   Semua Ketua DPRD Propinsi;

6.   Semua Ketua DPRD Kabupaten/Kota.