SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KEUANGAN

DAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

 

NOMOR KEP-82/A/2000

NOMOR 6126/D.2/11/2000

 

TENTANG

 

PERUBAHAN  SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

 

 

Menimbang           :        a.   Bahwa untuk meningkatkan peran serta perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam proses pelelangan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan prosedur pengadaan barang/jasa dan penyusunan serta pelaksanaan kontrak.

b.      Bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman atas tugas dan kewenangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi dalam pelaksanaan Akreditasi, Sertifikasi dan Registrasi, maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan sertifikasi penyediaan barang/jasa.

 

Mengingat              :        1.   Keputusan Presiden RI  Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2.      Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

 

     

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan           :              Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik  Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 3 Mei 2000, Nomor: S–42/A/2000 dan Nomor: S-2262/D.2/05/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

 

 

Pasal  I

 

Mengubah beberapa ketentuan sebagai berikut:   

(1).    BAB II Bagian A angka 6 huruf f point 6)  b) (1), angka 7 huruf b point 3) a) dan angka 18 point b; BAB V Bagian C angka 1 point e. 4); angka 2 point g. 4), yang semula berbunyi  “… perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan  kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafit” menjadi berbunyi sebagai berikut : “… perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi  kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

 

(2).    Lampiran I Bagian Pertama point 3.b seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

         (1).    Akreditasi dilakukan oleh KADIN Indonesia;

         (2).    Sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi;

         (3).    Apabila Asosiasi untuk bidang tertentu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Asosiasi bersangkutan dengan koordinasi KADIN Indonesia mengusahakan terpenuhinya persyaratan dimaksud sehingga Asosiasi dapat terakreditasi;

         (4).    Ketentuan dalam Lampiran I Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi oleh Panitia Sertifikasi yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh KADIN dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal   II

 

Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

                                                                           Ditetapkan di   : Jakarta

                                                                           Pada Tanggal  : 10 Nopember 2000

 

A.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN                         A.n. MENTERI KEUANGAN RI

        PEMBANGUNAN NASIONAL                                    Direktur Jenderal Anggaran

      Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas                           Departemen Keuangan

 

                        Ttd                                                                              ttd

 

 Muhammad Abduh                                                       A.Anshari Ritonga

   NIP. 060024214                                                            NIP. 06007032