PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 14/PRT/M/2007

 

TENTANG

 

PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGAWASAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum, baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan diperlukan pedoman umum pemeriksaan dalam rangka pengawasan fungsional bidang pekerjaan umum;

b.     bahwa dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang  Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Keteknikan di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah  belum diatur tata laksana penyelenggaraan pemeriksaan dalam rangka pengawasan fungsional secara internal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

 

Mengingat      :  1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.      Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

4.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;

5.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M/2005;

7.      Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

8.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/KPTS/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

 

Memutuskan:

 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG  PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGAWASAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

 

 

BAB I

Ketentuan Umum

 

Bagian Kesatu

Pengertian

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.      Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

2.      Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.

3.      Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.

4.      Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, penilaian, dan monitoring/ pemantauan.

5.      Pemeriksaan atau audit adalah salah satu bentuk pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

6.      Pemeriksaan keteknikan dimaksudkan untuk menilai pekerjaan teknik baik fisik maupun non fisik dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelelangan, kontrak, manajemen pengendalian dan kualitas teknis dengan titik berat pada pemeriksaan Ketaatan, Kelengkapan, Kebenaran (3K); Ekonomis dan Efisiensi (2E); dan Efektifitas (1E).

7.      Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional auditor yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan audit.

8.      Auditi adalah unit organisasi dan/atau satuan kerja yang diaudit di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

 

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

 

Pasal 2

(1)         Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman umum pemeriksaan dalam rangka pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal atas kegiatan Departemen, baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(2)         Peraturan Menteri ini bertujuan mewujudkan pengawasan yang ekonomis, efisien, dan efektif dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pekerjaan umum.

(3)        Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi kebijakan dan program, penyelenggaraan pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Departemen baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

  

BAB II

Kebijakan dan program

 

Bagian Kesatu

Kebijakan

 

Pasal 3

(1)    Inspektur Jenderal merumuskan kebijakan pengawasan berdasarkan Rencana Strategis Departemen sebagai arahan umum bagi pelaksanaan pengawasan fungsional secara menyeluruh terhadap setiap unit organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Departemen.

(2)    Penyelenggaraan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengawasan.

 

Bagian kedua

Program

 

Pasal 4

(1)    Dalam menyelenggarakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Inspektorat Jenderal menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)  sebagai penjabaran kebijakan pengawasan.

(2)    PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain penetapan:

a.       Unit organisasi dan/atau satuan kerja yang diperiksa;

b.       Jenis pemeriksaan;

c.       Jadwal  waktu pemeriksaan;

d.       Pelaksana tugas pemeriksaan.

(3) Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemeriksaan di luar PKPT yang dianggap penting dan/atau untuk tujuan tertentu yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN

 

Bagian Kesatu

Penugasan

 

Pasal  5

(1)    Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh tim pemeriksa atas dasar Surat Perintah Tugas Inspektur Jenderal.

(2)    Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Auditor yang kompeten.

(3)    Pemeriksaan keteknikan dilaksanakan oleh Auditor yang memiliki pendidikan keteknikan dan/atau pengalaman yang sesuai dan/atau Auditor yang telah memiliki sertifikat pendidikan pelatihan keteknikan pekerjaan umum bagi pemeriksa.

(4)    Pemeriksaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Auditor yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(5)    Inspektur Jenderal menugasi Inspektur sebagai Supervisor untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan.

(6)    Inspektur Jenderal dapat menugasi Pejabat Eselon II lainnya sebagai Supervisor.

(7)    Apabila dipandang perlu Inspektur Jenderal dapat meminta bantuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

(8)    Inspektur Jenderal dapat menugasi tenaga dengan keahlian tertentu yang bekerja untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal untuk menjamin efektivitas pemeriksaan.

(9)    Inspektur Jenderal dapat menugasi tenaga penunjang kegiatan Tim Pemeriksa guna mendukung kelancaran pemeriksaan.

 

Bagian kedua

Jenis Pemeriksaan

 

Pasal 6

Pemeriksaan bidang pekerjaan umum meliputi:

a.       Pemeriksaan menyeluruh; dan

b.       Pemeriksaan lainnya.

 

Pasal 7

(1)    Pemeriksaan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.       Pemeriksaan administrasi umum;

b.       Pemeriksaan administrasi keuangan; dan

c.       Pemeriksaan kinerja.

(2)          Pemeriksaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pemeriksaan selain pemeriksaan menyeluruh, yang meliputi  antara lain:

a.       Pemeriksaan Keteknikan;

b.       Pemeriksaan Khusus;

c.       Pemeriksaan Ex-Officio;

d.       Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

e.       Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(3)    Pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  diatur dengan peraturan Menteri.

 

Bagian Ketiga

Susunan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Tim Pemeriksa 

 

Pasal 8

(1)          Susunan tim pemeriksa terdiri atas:

a.       Pengendali Mutu;

b.       Pengendali Teknis;

c.       Ketua Tim; dan

d.       Anggota.

(2)         Dalam hal tidak ditetapkannya Pengendali Mutu dalam Tim Pemeriksa, maka Supervisor melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas Pengendali Mutu.

(3)         Dalam hal tidak ditetapkannya Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis dalam Tim Pemeriksa, maka Supervisor melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis.

 

Pasal 9

(1)    Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengendali Mutu  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

a.       Melaksanakan penugasan dan rencana kegiatan pemeriksaan dari Inspektur Jenderal;

b.       Membahas persiapan kegiatan pemeriksaan dengan tim;

c.       Mengarahkan survei pendahuluan;

d.       Membuat Program Pemeriksaan;

e.       Mengkomunikasikan program pemeriksaan kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;

f.        Berkonsultasi/berdiskusi dengan Supervisor mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pemeriksaan;

g.       Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas;

h.      Menyampaikan hasil evaluasi dalam pertemuan monitoring yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal;

i.         Menetapkan perubahan/penyesuaian terhadap Program Pemeriksaan;

j.         Meninjau ulang konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

k.       Mengevaluasi pelaksanaan tugas pemeriksaan; 

l.         Memaraf LHP;

m.    Menilai kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim;

n.       Bertanggung jawab atas mutu hasil pemeriksaan; dan

o.       Bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal melalui Supervisor.

 

(2) Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

a.       Mempelajari dan membahas penugasan pemeriksaan dengan Pengendali Mutu;

b.       Membuat rincian jadwal waktu pemeriksaan;

c.       Mengarahkan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan;

d.       Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Pimpinan, Ketua Tim, dan Anggota Tim;

e.       Mengajukan usul revisi Program Pemeriksaan;

f.         Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemeriksaan;

g.      Meninjau ulang atas konsistensi pelaksanaan tugas pemeriksaan dengan program kerja pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;

h.       Meninjau ulang atas konsep LHP;

i.         Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim;

j.         Bertanggung jawab atas teknik pelaksanaan pemeriksaan Tim; dan

k.       Bertanggung jawab kepada Pengendali Mutu.

 

(3) Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

a.      Melaksanakan survei pendahuluan, menganalisis data, dan membuat Program Kerja Pemeriksaan;

b.       Mengkomunikasikan Program Kerja Pemeriksaan kepada Anggota Tim;

c.       Memberikan tugas kepada anggota untuk melakukan pemeriksaan;

d.       Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Anggota Tim;

e.      Mengendalikan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan dan perubahannya yang telah disetujui oleh Pengendali Teknis;

f.         Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan;

g.       Meninjau ulang Kertas Kerja Pemeriksaan;

h.       Meninjau ulang atas konsistensi tugas pemeriksaan dengan Program Kerja Pemeriksaan;

i.         Bertanggung jawab atas penyusunan Berita Pemeriksaan (BP);

j.         Bersama Anggota Tim melakukan pembahasan BP dengan auditi;

k.       Menyusun simpulan hasil pemeriksaan;

l.         Menyusun konsep, menyelesaikan, dan menandatangani LHP;

m.    Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim;

n.       Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; dan

o.       Bertanggung jawab kepada Pengendali Teknis.

 

(4)  Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

a.       Mempelajari Program Kerja Pemeriksaan;

b.       Membahas dan menerima penugasan dari Ketua Tim;

c.       Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan;

d.       Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan dan simpulan hasil pemeriksaan;

e.       Menyusun konsep BP sesuai tanggung jawabnya;

f.         Bertanggung jawab atas mutu temuan pemeriksaan; dan

g.       Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

 

Pasal 10

(1)    Tenaga dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) merupakan anggota Tim Pemeriksa.

(2)    Tugas dan tanggung jawab tenaga dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.      Mengumpulkan dan menganalisis data serta melakukan pengamatan dan pengujian secara profesional berdasarkan penugasan dari Ketua Tim;

b.      Memberikan masukan dan rekomendasi berdasarkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Ketua Tim;

c.      Bertanggung jawab atas mutu hasil kerjanya; dan

d.      Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

 

Bagian Keempat

Pemeriksaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

 

Pasal 11

(1)          Pemeriksaan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

(2)         Pemeriksaan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dapat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi setelah ada pelimpahan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dekonsentrasi dari Menteri kepada Gubernur.

(3)         Pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setelah ada penugasan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tugas pembantuan dari Menteri kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

(4)         Pelimpahan pemeriksaan pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penugasan pemeriksaan  tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri dengan memperhatikan persyaratan pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)         Pelaksana Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)         Penyelenggaraan pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemeriksaan

 

Pasal 12

(1)    Pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan Departemen.

(2)    Pelaksana pemeriksaan harus berpedoman pada Kode Etik Auditor yang berlaku di lingkungan Departemen.

 

Pasal 13

(1)    Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat:

a.       Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;

b.       Mengakses semua data, dokumen, dan segala jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan auditi;

c.       Meminta keterangan kepada seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan; dan

d.       Memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

(2)  Setiap Auditi wajib menyerahkan dokumen dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan.

Pasal 14

Pemeriksaan khusus guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau tindak pidana dapat dilaksanakan setelah mendapat penugasan pemeriksaan khusus dari Inspektur Jenderal.

 

Pasal 15

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, Inspektur Jenderal wajib melaporkan temuan tersebut kepada Menteri untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

  

BAB IV

PELAPORAN

 

Bagian Kesatu

Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

 

Pasal 16

(1)         Ketua Tim membuat BP berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan dengan struktur penulisan kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi untuk diserahkan dan didiskusikan dengan auditi.

(2)         Auditi berkewajiban memberikan tanggapan yang berupa konfirmasi, klarifikasi, atau tindak lanjut  atas temuan  yang dimuat  dalam BP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya BP, dan menandatanganinya dengan pernyataan/catatan sepakat atau tidak sepakat dengan temuan yang ada.

(3)         Apabila kewajiban Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Tim tetap menyusun konsep LHP disertai catatan mengenai sikap auditi terhadap BP.

(4)         Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim berdasarkan BP dan tanggapannya serta ditinjau ulang oleh Pengendali Teknis yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Pengendali Mutu dan Supervisor untuk mendapat persetujuan.

(5)         LHP disusun sesuai dengan Format pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(6)         Setiap temuan, penyebab, dan rekomendasi diberi kode sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(7)         Supervisor menyampaikan LHP kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal guna penelitian pemenuhan aspek-aspek prosedural dan kesesuaian dengan kebijakan pengawasan.

(8)         LHP harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tugas pemeriksaan.

 

Bagian kedua

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

 

Pasal 17

(1)          Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Inspektur Jenderal menyerahkan LHP kepada Pejabat Eselon I selaku atasan auditi dengan tembusan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Pejabat Eselon II terkait, dan auditi.

(2)          Dalam hal dilakukannya pemeriksaan khusus, Inspektur Jenderal menyerahkan LHP kepada Menteri.

(3)          Dalam hal dilakukannya pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, laporan pemeriksaannya disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program.

(4)          Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, LHP pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang berwenang dengan tembusan kepada Menteri cq Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal selaku penanggung jawab program, Atasan/Atasan Langsung  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Auditi.

(5)          Penyerahan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya tugas pemeriksaan.

  

BAB V

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

 

Bagian Kesatu

Kewenangan Departemen yang Dilaksanakan Sendiri

 

Pasal 18

(1)          Auditi wajib menyelesaikan dan menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan serta melaporkannya kepada Pejabat Eselon I selaku atasan Auditi.

(2)          Pejabat Eselon I selaku Atasan Auditi wajib menyampaikan informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Inspektur Jenderal.

(3)          Informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada Inspektur Jenderal selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya LHP.

 

Bagian Kedua

Kewenangan Departemen yang Dilaksanakan melalui

Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan

 

Pasal 19

(1)          Kepala SKPD Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang bersangkutan selaku Auditi wajib menyelesaikan dan menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan.

(2)          Tindak lanjut hasil pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang berwenang, dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri cq Inspektur Jenderal, Pejabat Eselon I terkait, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan atasan langsung SKPD.

(3)          Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)          Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya LHP.

 

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

 

Pasal 20

(1)         Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(2)         Inspektur Jenderal menetapkan status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(3)         Inspektur Jenderal dapat mengingatkan secara tertulis kepada Auditi dan Atasan Auditi, untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) telah terlampaui.

 

Bagian Keempat

Sanksi

 

Pasal 21

(1)          Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai peraturan  perundang-undangan, yakni:

a.       Sanksi administratif;

b.       Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;

c.       Dilaporkan untuk diproses  secara pidana.

(2)     Auditi yang tidak menyelesaikan dan/atau tidak menindaklanjuti LHP sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

(3)     Inspektur Jenderal melakukan evaluasi tahunan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh auditi dan menyampaikannya kepada Pejabat Eselon I yang bersangkutan sebagai masukan untuk penetapan personalia unit organisasi/satuan kerja tahun anggaran berikutnya.

(4)          Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain penilaian terhadap:

a.       Jumlah dan besaran nilai temuan pemeriksaan yang menyangkut keborosan dan kebocoran yang merugikan negara;

b.       Kemajuan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan

c.       Temuan yang mengindikasikan unsur tindak pidana.

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 22

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

 

BAB VII

ketentuan Penutup

 

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

             

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal  20 April 2007

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

 

ttd

 

DJOKO  KIRMANTO