PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 207/PRT/M/2005

 

TENTANG

 

PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH

SECARA ELEKTRONIK

 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM

 

 

 

MENIMBANG:

a.             bahwa proses pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang menggunakan media elektronik akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

b.            bahwa penerapan proses pengadaan jasa konstruksi oleh pemerintah secara elektronik sepenuhnya masih harus menunggu ditetapkannya Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi elektronik (cyber-law) di Indonesia;

c.             bahwa proses pengadaan jasa konstruksi oleh pemerintah secara elektronik sejalan dengan  upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan perkembangan global;

d.            bahwa dengan telah diterbitkannya Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Keputusan Menteri tentang Pengadaan Jasa Konstruksi yang menindak lanjutinya, terbuka kemungkinan untuk melakukan proses pengadaan jasa konstruksi dengan menggunakan media elektronik;

e.             bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.

MENGINGAT:

1.            Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

2.            Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 63, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3955);

3.            Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

4.            Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2000 No. 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

5.            Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.            Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);

7.            Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

8.            Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

9.            Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu

10.        Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

11.        Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

12.        Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

13.        Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

14.        Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

 

MEMUTUSKAN:

 

MENETAPKAN:

 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

 

 

 

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.      Pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik adalah sistem pengadaan jasa konstruksi yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

2.      Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

 

Pasal 2

 

Proses peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dilakukan secara berjenjang :

1.      Penayangan Hasil Kerja Panitia Pengadaan

Panitia menayangkan seluruh hasil proses pelelangan, termasuk berita acara ke dalam jaringan internet

2.      Pengadaan yang dilakukan sebagian secara elektronik

Pelaksanaan pengadaan dilakukan secara elektronik, namun belum termasuk proses yang belum memiliki landasan hukum, seperti, meterai elektronik, kekuatan hukum dokumen elektronik yang otentik, dll.

3.      Pengadaan sepenuhnya dilakukan secara elektronik, baik pada proses pelelangan maupun pelaksanaan kontrak.

 

 

Pasal 3

 

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang sebagian dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 butir 2 terdiri dari:

1.      Jasa Pemborongan

a.       Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi

b.      Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Harga Satuan

c.       Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi untuk Kontrak Lump Sum.

2.      Jasa Konsultansi

a.       Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Secara Elektronik Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.

b.      Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional secara Elektronik Pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi.

Pedoman dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

 

Pasal 4

 

 

Penerapan pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik di lingkungan instansi Pemerintah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah yang antara lain berisi penetapan sistem aplikasi e-procurement yang akan digunakan, administrator sistem tugas dan peran pihak-pihak yang terkait serta tahapan penerapannya dengan memperhatikan kesiapan sumber daya di lingkungan masing-masing instansi.

 

 

Pasal 5

 

1.      Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

2.      Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2005

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

 

ttd

 

DJOKO KIRMANTO