MENTERI PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 51/PRT/2005

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2005-2009

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

 

Menimbang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

a.       bahwa dengan Peraturan Presiden RI no. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan Departemen Pekerjaan Umum sebagai salah satu departemen dalam Kabinet Indonesia Bersatu;

b.       bahwa dengan Peraturan Presiden RI no. 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan tugas dan fungsi dari setiap satminkal termasuk di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

c.       bahwa dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 telah ditetapkan arah dan target pembangunan nasional untuk tahun 2004-2009 termasuk untuk bidang Pekerjaan Umum;

d.       bahwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan mengenai mekanisme perencanaan termasuk kewajiban setiap departemen atau kementerian untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra);

e.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009;

 

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 21/2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5.     Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

6.     Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7.     Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

8.      Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

9.      Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005-2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.      Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005-2009, yang selanjutnya disebut Renstra Departemen adalah dokumen perencanaan Departemen Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

2.      Rencana kerja Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Renja Departemen adalah dokumen perencanaan Departemen Pekerjaan Umum untuk periode 1 (satu) tahun.

3.      Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

 

Pasal 2

(1)  Rencana Strategis Departemen meliputi uraian tentang Tugas Pokok  dan Fungsi (Tupoksi) Departemen Pekerjaan Umum, Tantangan Internal dan Eksternal, Visi dan Misi Departemen Pekerjaan Umum, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, serta Sasaran dan Kegiatan.

(2)  Rencana Strategis Departemen merupakan arahan bagi setiap Satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam penyusunan Program 5 (lima) tahun masing-masing Satminkal.

 

Pasal 3

Satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum melaksanakan program dalam Renstra Departemen yang dituangkan dalam Renja Departemen.

 

Pasal 4

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra departemen yang dituangkan dalam Renja Departemen.

 

Pasal 5

Renstra Departemen adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka semua proses penyusunan Renja Departemen dan Program 5 (lima) tahun masing-masing Satminkal harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 7

(1)  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

(2)  Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

 

Ditetapkan  di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2005

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM

 

ttd

 

DJOKO KIRMANTO