MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PERUBLIK INDONESIA

 

Kepada Yth.:

1.       Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

2.       Panglima Tentara Nasional Indonesia;

3.       Jaksa Agung Republik Indonesia;

4.       Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

5.       Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

6.       Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara;

7.       Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;

8.       Para Gubernur;

9.       Para Bupati/Walikota.

di

            Tempat

 

SURAT EDARAN

Nomor: SE/14/M.PAN/10/2006

 

TENTANG

 

PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

 

 

            Dalam rangka meningkatkan salah satu upaya pengawasan dan pembinaan aparatur guna meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya, sebagaimana diamanatkan dalam Diktum KESEPULUH Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Persepata Pemberantasan Korupsi, kami mengharapkan perhatian dan bantuan Saudara untuk segera melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

 

1.       Setiap instansi Pemerintah perlu memiliki alat kendali yang dapat memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kelemahan sistem administrasi yang dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

2.       Sehubungan dengan butir 1 tersebut, perlu diingatkan kembali kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Pengawasan Melekat sesuai dengan Keputusan Menteri PAN yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.       Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Pengawasan Melekat (Waskat) atau Pengendalian Manajemen/Pengendalian Intern tidak semata-mata berorientasi pada pengawasan yang dilakukan pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya, namun juga menekankan pada Sistem Pengendalian Intern yang meliputi 8 (delapan) unsur Waskat yaitu: Pengorganisasian, Personil, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, dan Supervisi & Review Intern.

4.       Mengingat pentingnya pelaksanaan Waskat sebagai alat utama untuk memberikan jaminan kualitas (quality assurance) penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan kiranya Saudara dapat menugaskan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Waskat dan menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengevaluasi pelaksanaan Waskat di Instansi masing-masing.

Bagi Instansi Pemerintah yang tidak memiliki APIP, evaluasi Waskat dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi, dan Pimpinan Instansi bertanggung jawab atas efektivitas dan tindak lanjut Waskat.

            Sebagai Pedoman untuk meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan Waskat, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/46/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

 

            Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

 

Ditetapkan di   : Jakarta

Tanggal          : 9 Oktober 2006

 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

 

ttd

 

Taufik Effendi

Tembusan Yth.

1.       Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);

2.       Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan;

3.       Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.