DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

 

 

 

23 September 2003

Lamp   :

Hal       :  Batasan Umur Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas Operasional

               sebagai Dasar Usulan Penghapusan

 

Yth.   1.   Para Sekretaris Jenderal Departemen

2.      Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara

3.      Para Sekretaris Menteri Koordinator/Menteri Negara

4.      Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen

5.      Jaksa Agung Muda Pembinaan

6.      Kepala Staf Umum TNI

7.      Sekretaris Jenderal Kepolisian RI

 

 

SURAT EDARAN

NO.: SE-187/MK.2/2003

 

Sehubungan dengan Keppres No. 5 tahun 1983 pasal 2 yang menetapkan bahwa mulai 1 April 1983, pemerintah tidak lagi menyediakan kendaraan dinas perorangan bagi pejabat pemerintah, dan surat Menteri Keuangan No. S-657/MK.011/1986 tanggal 23 Juni 1986 khususnya alinea ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

 

1.      Memperhatikan PP No. 46  tahun 1971 tanggal 3 Agustus 1971 tentang penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara, dengan diterbitkannya Keppres No. 5 Tahun 1983 maka terhitung mulai tanggal 1 April 1983, kendaraan dinas perorangan hanya untuk pejabat negara (pasal 2 ayat 2) yang penghapusannya berdasarkan PP No. 46 Tahun 1971. Sedangkan  untuk penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional belum diatur. Dengan kata lain penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional tidak dapat mengacu pada PP No. 46 tahun 1971.

 

2.      Sesuai dengan surat Menteri Keuangan tersebut di atas dalam alinea ketiga, ditegaskan sebagai berikut: “untuk Kendaraan Dinas Operasional yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi pelaksanaan penjualannya agar dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetor ke Kas Negara. Demikian juga terhadap kendaraan yang sudah dibesituakan (scrap).”

 

3.      Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu diatur batasan umur pemakaian kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan untuk dihapus antara lain dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

 

a.      Kenyataan di pasaran harga kendaraan bermotor cukup tinggi sedangkan di lain pihak kemampuan anggaran negara terbatas. Oleh karena itu kendaraan dinas operasional yang ada perlu dipelihara semaksimal mungkin.

 

b.      Usulan penghapusan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional harus dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas operasional Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

c.      Kendaraan bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti: mobil ambulance; mobil sel lembaga pemasyarakatan; mobil tahanan kejaksaan; mobil tahanan kepolisian; mobil pemadam kebakaran; mobil/kapal/pesawat/helikopter patroli dan tugas khusus lainnya, belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

 

Demikian untuk mendapat perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

An. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran,

 

ttd

 

A. Anshari Ritonga

NIP. 060027032

Tembusan:

1.      Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2.      Menteri Keuangan

3.      Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4.      Para Inspektur Jenderal Departemen

5.      Para Inspektur Utama Lembaga Pemerintah

6.      Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran

7.      Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

8.      Para Kepala Kantor Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran