Pendahuluan !   Tujuan dan Lingkup Pemanfaatan  !   Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan  !   Alur Koordinasi Pemantauan  !   Hal-Hal Khusus  !   Pelaporan  !

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

    Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2004 disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000 pasal 19 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Kriteria Teknis Sektor/Kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi Terkait", dan pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Menteri Teknis/instansi terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus", serta Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.07/2003 tanggal 19 Desember 2003 perihal penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan dana alokasi khusus non reboisasi tahun anggaran 2004 pasal 28 yang menyebutkan bahwa "Departemen Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing"

  2. MAKSUD DAN TUJUAN

    1. Maksud

      Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan dan pelaksanaan pemantauan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Infrastruktur Tahun 2004,

    2. Tujuan

      1. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, maupun instansi / pihak / masyarakat terkait.
      2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Departemen Teknis dan departemen terkait, Dinas teknis di propinsi dan Dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2004.


TUJUAN DAN LINGKUP PEMANFAATAN


  1. TUJUAN PEMANFAATAN

    DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 dialokasikan untuk mempertahankan tingkat pelayanan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan, dan pelayanan jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penanganan prasarana irigasi.

  2. LINGKUP PEMANFAATAN

    DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah khususnya yang mendukung program prioritas nasional bidang infrastruktur di bidang prasarana jalan dan prasarana irigasi Ruang lingkup pemanfaatannya diarahkan sebagai berikut :

    1. Prasarana jalan diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan prasarana jalan (termasuk jembatan) kabupaten dan kota. Ruas-ruas jalan Kabupaten yang dapat dibiayai dengan DAK adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur masing-masing Provinsi tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/Kota.

      Adapun ruas-ruas jalan di Kabupaten/Kota pemekaran baru yang belum termasuk dalam Surat Keputusan Gubernur pada Provinsi masing-masing dapat dibiayai dengan DAK setelah mendapat pengesahan dari Gubernur.

    2. Prasarana irigasi diutamakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi ringan jaringan irigasi Kabupaten dan bangunan pelengkapnya. Prasarana irigasi yang dapat dibiayai dengan DAK adalah jaringan irigasi (termasuk jaringan rawa) skala kecil dan irigasi desa yang cakupan areal layanannya berada dalam wilayah 1 (satu) Kabupaten yang secara langsung dimanfaatkan untuk mendukung pemantapan dan peningkatan produktivitas lahan-lahan pertanian serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani.


MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN


  1. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD)

    Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Bupati dan Walikota daerah penerima DAK membuat rencana definitif (RD) kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004.

    Penyusunan rencana definitif (RD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

    Prioritas kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup pemanfaatan yang akan dibiayai oleh DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

  2. TEKNIS PELAKSANAAN

    Pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 dilakukan sepenuhnya mengacu pada peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah antara lain mencakup SK-SNI, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan NSPM (Norma, Standar, Prosedur, Manual).

    Pelaksanaan kegiatan diupayakan sedapat mungkin dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat dan sebesar mungkin memanfaatkan bahan dan material setempat/lokal.

    Dinas-dinas teknis terkait dapat diminta bantuannya untuk memberikan bantuan advis dan rekomendasi teknis.

  3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    1. Aspek Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 meliputi aspek-aspek:
      1. kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan arahan pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004,
      2. kesesuaian pelaksanaan dengan rencana definitif (RD),
      3. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak / spesifikasi teknis yang ditetapkan,
      4. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta
      5. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

    2. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

      Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 dilakukan oleh tim Pelaksana Pemantauan (selanjutnya disebut Tim Pemantau) sebagai berikut :

      1. Kegiatan pemantauan teknis prasarana jalan Kabupaten akan dilakukan oleh Proyek Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P3JJ) berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
      2. Kegiatan pemantauan teknis prasarana jalan Kota akan dilakukan oleh Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Perkotaan berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan.
      3. Kegiatan pemantauan teknis prasarana irigasi akan dilakukan oleh Proyek Irigasi Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

      Pelaksana Evaluasi pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur dikoordinasikan lebih lanjut dan dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat) yaitu :
      1. Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, untuk prasarana jalan kabupaten,
      2. Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, untuk prasarana jalan kota, dan
      3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk prasarana irigasi kabupaten,

      Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Koordinator Tim Koordinasi Pusat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

      Tim Koordinasi Pusat berkoordinasi dengan Tim Pemantau melakukan pemantauan ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004.

    3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

      Tim Pemantau di setiap propinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (sesuai KMK. No. 548/KMK.07/2003, Bab IX, Pasal 24), Dinas teknis dan instansi terkait di propinsi, melakukan pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK agar proyek/kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam ruang lingkup pemanfaatan petunjuk teknis ini dan Rencana Definitif (RD) beserta perubahannya.

      Bupati dan Walikota yang menerima DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, instansi pelaksana kegiatan / proyek DAK di daerah berkoordinasi dalam pengisian form pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan dan Lampiran II untuk prasarana irigasi) sebagai bahan data penyusunan Laporan Triwulanan.

      Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pelaksana Pemantauan, maka Bupati/Walikota menyampaikan tembusan Laporan Triwulanan kepada Tim Pemantau di masing-masing propinsi sesuai dengan bidang prasarananya.

      Tim Pemantau menyampaikan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan laporan triwulanan dari kabupaten/kota, dengan status per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2004 kepada Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat).

      Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dilakukan pada akhir bulan Juli 2004 dan Januari 2005 berdasarkan Laporan triwulanan yang disampaikan Tim Pemantau, dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat.

      Tim Koordinasi Pusat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah merumuskan hasil evaluasi Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus 2004 dan Februari 2005 sebagai laporan Menteri Kimpraswil kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bappenas.

      Tim Koordinasi Pusat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah bersama-sama tim koordinasi pusat lintas departemen melakukan evaluasi atas jalannya pelaksanaan pemantauan dan pemanfaatan DAK Non DR tahun 2004.

      Hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Non DR tahun 2004 beserta kelengkapan data dan laporan daerah akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK pada tahun berikutnya.




ALUR KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN PELAPORAN PEMANFAATAN DAK NON DR
BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2004




HAL-HAL KHUSUS


  1. PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Non DR Bidang Infrastruktur tahun 2004 dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

    Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada:

    1. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 29 Tahun 2000
    2. Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
    3. Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

  2. HAL-HAL LAIN Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur tersendiri dalam ketentuan lain.


PELAPORAN

  1. WAKTU PELAPORAN

    Bupati dan Walikota yang menerima DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 menyampaikan Laporan Triwulanan yaitu status kemajuan pekerjaan (progress) pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2004 yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Non DR Tahun 2004 yang disampaikan selambat-lambatnya

  2. ISI LAPORAN

    Laporan Triwulanan (sesuai KMK. No. 548/KMK.07/2003, Bab XII, Pasal 31) dengan dilampiri data-data: rencana definitif (RD) beserta perubahannya, form-form isian pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan dan Lampiran II untuk prasarana irigasi).

    Rangkuman Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Tim Pemantau berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh Kabupaten/Kota di propinsi masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester yang disampaikan Koordinator Pelaksana Pemantauan berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh propinsi sesuai jenis prasarana masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyelenggaraan DAK Non DR Bidang Infrastruktur Tahun 2004 berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Semester seluruh bidang / prasarana / propinsi.

  3. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN

    Laporan Triwulanan dari Bupati dan Walikota disampaikan kepada:

    1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
      cq. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
      Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru
      Jakarta Selatan 12110
      Dengan tembusan kepada :
      • Direktur Jenderal Prasarana Wilayah
      • Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan
      • Direktur Jenderal Sumber Daya Air

    2. Menteri Dalam Negeri
      cq. Dirjen. Bina Bangda
      Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata
      Jakarta Selatan 12740

    3. Tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan
      Cq. Dirjen. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
      Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
      Jakarta Pusat 10710

    An. MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,
    SEKRETARIS JENDERAL
    
    
    BUDIMAN ARIF