MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

 

 

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: KEP/46/M.PAN/4/2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance) perlu penataan kembali pelaksanaan pengawasan melekat;

 

 

 

b.

bahwa dalam konsepsi pengawasan melekat yang berkembang pada saat ini, pengawasan melekat tidak semata-mata berupa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-masing satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya, tetapi lebih menekankan pada sistem pengendalian intern;

 

 

 

c.

bahwa sejalan dengan hal tersebut pada butir a dan b agar pelaksanaan pengawasan melekat dapat mencapai sasaran serta hasil guna yang nyata, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendaagunaan Aparatur Negara No. 30 Tahun 1994;

 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 ahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

 

 

 

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

 

 

 

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

 

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);

 

 

 

5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

 

 

 

6.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;

 

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

 

PERTAMA

:

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

 

KEDUA

:

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Pengawasan Melekat pada masing-masing instansi pemerintah.

 

KETIGA

:

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku.

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

        Ditetapkan di  : Jakarta

        Pada Tanggal  : 26 April 2004

 

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd

Feisal Tamin