PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  47  TAHUN  1997

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

 

UMUM

Pelaksanaan  pembangunan nasional dalam kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, dan telah meletakkan landasan yang kuat untuk memasuki tahap pembangunan selanjutnya. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik semakin baik, dan kebutuhan pokok rakyat semakin terpenuhi. Di bidang ekonomi terlihat peluang yang meyakinkan karena struktur ekonomi nasional semakin kuat.

Disamping peluang yang dimiliki, banyak tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II). Tantangan tersebut disebabkan adanya perubahan tuntutan dan keinginan masyarakat, baik karena perubahan kualitas hidup sebagai akibat kemajuan pembangunan maupun pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi.

Upaya pembangunan nasional harus ditingkatkan terus melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan disegala bidang.

Pembangunan dilakukan melalui tujuh bidang pembangunan dengan meletakkan titik berat pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumberdaya manusia, dan didorong untuk saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

Dalam melaksanakan pembangunan, penggunaan sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Rencana tata ruang yang memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, air dan sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependuudkan yang serasi disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai pedoman untuk pengarahan investasi pembangunan nasional dan sebagai dasar perencanaan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan penataan ruang harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional melalui penterjemahan tujuan dan sasaran pembangunan nasional PJP II ke dalam rencana pola pemanfaatan dan struktur ruang nasional yang meliputi indikasi sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya dan sektor-sektor yang perlu dikembangkan di dalamnya, arahan pengembangan sistem permukiman dan arahan pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

         Cukup jelas

Pasal 2

         Cukup jelas

Pasal 3

         Huruf   a

      Tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang wilayah nasional secara berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya secara berhasil guna dan berdaya guna, keseimbangan antar wilayah dan antar sektor, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

         Huruf  b

              Pola pemanfaatan ruang nasional adalah gambaran secara indikatif yang memperlihatkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Struktur pemanfaatan ruang nasional adalah  struktur yang memperlihatkan arahan pengembangan jaringan transportasi, kelistrikan, telekomunikasi dan pengairan dalam upaya untuk mendukung sistem permukiman dan kawasan.

          Huruf  c

              Kriteria kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu adalah ukuran-ukuran dan/atau syarat-syarat yang digunakan untuk menetapkan kawasan. Pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu adalah bagian dari kegiatan penataan ruang nasional dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dari masing-masing kawasan.

 Pasal 4

          Huruf   a

              Upaya mencapai pemanfaatan sumberdaya alam dimaksud dilakukan melalui :

1)      pemanfaatan sumberdaya alam yang seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup;

2)      pengarahan lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu;

3)      pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya;

4)      penetapan pokok-pokok kriteria penentuan kawasan budidaya serta kebijaksaan pengelolaannya.

Huruf   b

      Cukup jelas

Huruf   c

      Yang  dimaksud dengan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis adalah menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan.

Huruf  d

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah kerusakan fungsi dan tatanannya dilakukan melalui :

1)              peningkatan perlindungan bagi tanah, air, iklim, keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;

2)              pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam serta kearifan tradisional;

3)              penetapan pokok-pokok kriteria penentuan kawasan lindung serta kebijaksanaan pengelolaannya.

Pasal  5

         Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal  6

         Ayat (1)

         Strategi pengembangan kawasna lindung pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan pelestarian alam yang meliputi lingkungan hidup, alam dan suaka alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan, kegiatan sosial dan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, penelitian dan pembangunan prasarana dan sarana dasar pendukung sering tidak terelakkan harus dilakukan di dalam atau melalui kawasan lindung. Oleh karena itu, dalam batasan-batasan tertentu dan mengingat bahwa kawasan lindung diutamakan untuk pelestarian alam, di dalam akwasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan penelitian, eksplorasi dan produksi serta pembangunan prasarana dan sarana dasar pendukung dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan agar fungsi dan tatanan kawasan lindung dapat lestari.

         Bagi kawasan lindung yang masih belum terganggu fungsi lindungnya dilakukan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perlindungan kawasan mencakup pula pengembalian fungsi kawasan lindung yang telah terganggu.

          Ayat  (2)

         Kawasan lindung yang ditetapkan secara indikatif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan kawasan yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana  Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II dan penanganan lintas sektoral. Pelaksanaan perlindungan terhadap kawasan lindung harus dilakukan secara lintas sektoral.

          Ayat  (3)

                           Cukup jelas

         Ayat (4)

                           Cukup jelas

          Ayat (5)

                           Cukup jelas

 Pasal  7

          Ayat (1)

         Strategi dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kelestarian manfaatnya bagi semua orang melalui peningkatan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang saling berhubungan, serta pencegahan dampak negatif yang dapat terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat setempat.

          Ayat (2)

         Pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan budidaya dilakukan untuk meningkatkan kegiatan produksi dan jasa yang bersumber dari potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

          Pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan satu dengan yang lainnya beserta prasarana penunjangnya di kawasan budidaya dilakukan secara selaras dan serasi sehingga tercipta sinergi antar kegiatan dalam mewujudkan tata ruang yang optimal, efisien, tertib dan teratur.

          Dalam kaitannya dengan pertahanan keamanan negara, pengembangan berbagai usaha di kawasan budidaya dapat mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta serta terbina keserasian dan saling menguatkan antara kegiatan pertahanan keamanan dan berbagai kegiatan usaha.

          Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

a.              kawasan budidaya yang berada di dalam ruang daratan dan ruang lautan dikembangkan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan secara saling menguatkan, serasi dan selaras dengan perkembangan sektor produksi dan jasa serta kawasan permukiman dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, prasarana pendukung dan kemampuan investasi nasional serta kondisi ekonomi global;

b.              pengembangan kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya di darat, di laut dan di udara dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pengaturan penggunaan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara yang berlaku agar dapat menghasilkan sinergi antar kegiatan dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, teratur, berhasil guna, selaras dan serasi dalam menunjang kegiatan pembangunan;

c.               kawasan budidaya dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat :

1)             menyebarkan pengembangan usaha dan/atau kegiatan budidaya unggulannya di wilayah nasional untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan antar wilayah dan/atau antar kawasan dengan memperhatikan potensi daerah, permukiman dan penduduk, kemampuan investasi nasional dan sumberdaya buatan dan kondisi ekonomi global;

2)             meningkatkan keterkaitan dan saling menguatkan antar kawasan termasuk akwasan andalan dalam wilayah nasional untuk meningkatkan sinergi perkembangan sebesar-besarnya.

Ayat (3)

         Cukup jelas

         Ayat  (4)

                  Kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang diwilayah nasional itu kemudian disebut sebagai Kawasan Andalan. Kawasan andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya. Dalam kawasan andalan diindikasikan sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan. Kawasan ini ditetapkan untuk mengupayakan sinergi keselarasan pengembangan antar wilayah dan antar sektor.

          Ayat  (5)

                  Kawasan budidaya, termasuk di dalamnya meliputi kawasan andalan yang ditetapkan secara indikatif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan kawasan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

 Pasal  8

          Ayat  (1)

                  Pengembangan kawasan tertentu disusun berdasarkan pada nilai strategis penetapan kawasannya dilihat dari segi pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan serta prioritas pengembangan kawasan dalam  skala nasional. Pengembangan kawasan tertentu diselenggarakan secara serasi dan selaras dengan kawasan sekitarnya. Dalam perencanaan pembangunan, perlu ditetapkan kawasan-kawasan yang mempunyai pengaruh besar terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah sekitarnya, mempunyai dampak besar dan penting serta merupakan faktor pendorong bagi kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan rakyat semesta dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Kawasan-kawasan ini disebut kawasan tertentu dan diprioritaskan penataan ruangnya.

          Ayat  (2)

                  Cukup jelas

          Ayat  (3)

                  Kawasan tertentu yang ditetapkan secara indikatif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan kawasan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

          Ayat  (4)

                  Cukup jelas

 Pasal  9

         Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ini digunakan sebagai acuan untuk mengarahkan peruntukan ruang bagi penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

 Pasal  10

         Ayat  (1)

                  Cukup jelas

          Ayat  (2)

                  Cukup jelas

          Ayat  (3)

                  Cukup jelas

          Ayat  (4)

                  Cukup jelas

          Ayat  (5)

                  Cukup jelas

          Ayat  (6)

                  Cukup jelas

          Ayat  (7)

                  Cukup jelas

          Ayat  (8)

                  Cukup jelas

 Pasal  11

 Ayat (1)

         Cukup jelas

Ayat (2)

         Cukup jelas

 Ayat (3)

         Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanami dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik ataupun hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan negara. Hutan rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum

 Ayat (4)

         Cukup jelas

 Ayat (5)

         Cukup jelas

 Ayat (6)

         Cukup jelas

 Ayat (7)

         Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang mencakup :

a.      obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna;

b.      obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan

          Ayat (8)

                           Kawasan permukiman dimaksud dilengkapi dengan prasarana dan sarana, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

 Pasal 12

          Ayat (1)

                  Dalam ruang wilayah nasional diindikasikan kawasan-kawasan hutan lindung serta kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, agar lingkungan hidup dan sumberdaya alam dapat dipertahankan kelestariannya sejalan dengan pengembangan kegiatan budidaya dan pusat-pusat permukiman. Oleh karena itu kawasan hutan lindung serta kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya diupayakan membentuk satu kesatuan dalam setiap pulau dan berdampingan secara serasi, selaras dan saling memperkuat dengan pengembangan kawasan budidaya dan kawasan andalan serta pusat-pusat permukiman.

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

Pasal  13

          Cukup jelas

 Pasal 14

          Ayat (1)

                  Pengembangan pusat-pusat permukiman dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah nasional, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional. Pengembangan pusat-pusat permukiman diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan saran, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budidaya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.

          Ayat (2)

                  Dalam pusat-pusat permukiman dikembangkan kawasan-kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis. Dalam pusat-pusat permukiman dikembangkan jaringan prasarana dan sara pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat-pusat permukiman dimaksud dalam wilayah nasional. Pusat-pusat permukiman dibangun agar terwujud lingkungan permukiman yang harmonis dan serasi sehingga terbentuk tata lingkungan yang bermutu dan adil bagi seluruh anggota masyarakat yang ada di dalam maupun disekitarnya.

          Ayat (3)

                  Dalam upaya meningkatkan daya guna penyediaan prasarana, pusat-pusat permukiman perkotaan perlu disusun secara berjenjang menurut fungsi dan besarannya. Pusat-pusat permukiman perdesaan disuusn terkait dengan pusat permukiman perkotaan yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat-pusat permukiman saling terkait, berjenjang dan dapat menguatkan perkembangan kota dan desa yang serasi dan saling memperkuat. Rencana pengembangan sistem permukiman meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hirarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan dimasa yang akan datang.

                  Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa propinsi dan nasional, dengan kriteria penentuan : kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, pusat-pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional/beberapa propinsi, pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional/beberapa propinsi, simpul transportasi secara nasional/beberapa propinsi, jasa pemerintahan untuk nasional/beberapa propinsi, jasa publik yang lain untuk nasional/beberapa propinsi.

                  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, dengan kriteria penentuan; pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani kabupaten, simpul transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa kabupaten.

                  Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan : pusat jasa keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, pusat pengolahan/pengumpul barang untuk beberapa kecamatan, jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus dalam arti mendorong perkembangan sektor strategis.

          Ayat (4)

                  Pusat-pusat permukiman perdesaan tersebut memiliki intensitas kegiatan ekonomi non-pertanian cukup beragam.

          Ayat (5)

                  Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat permukiman perkotaan mempunyai fungsi :

1.      ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;

2.      jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yakni sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah;

3.      jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Dalam lingkup kawasan perdesaan, pusat-pusat permukiman perdesaan juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

          Ayat (6)

                  Cukup jelas

 Pasal  15

          Ayat (1)

                  Pengembangan jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selaras dan terpadu dengan pengembangan sistm permukiman dan sektor terkait lainnya.

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah, dan antar kota dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

          Ayat (4)

                  Jaringan transportasi harus dikembangkan saling terkait antara alat transportasi darat, laut dan udara.

 Pasal 16

          Jaringan transportasi darat yang berupa jaringan transportasi jalan nasional dikembangkan dalam bentuk lintas pada maisng-masing pulau untuk dapat menghubungkan dan memadukan kawasan-kawasan andalan, pusat-pusat permukiman dan pintu-pintu outlet dalam suatu jaringan. Dengan pendekatan ini dapat diupayakan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan serta kesatuan proses sosial ekonomi pada masing-maisng pulau.

         Disamping itu jaringan transportasi darat antar pulau dihubungkan dengan lintas dan/atau jembatan penyeberangan sehingga secara menyeluruh wilayah nasional dapat membentuk satu kesatuan proses politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

 Pasal 17

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal 18

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal 19

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                           Penyeberangan lintas udara ialah penyeberangan dari Sabang dampai Jayapura melalui Pontianak, Nunukan, Manado, Ternate dan Biak. Penyeberangan lintas tengah ialah penyeberangan dari Palembang sampai Jayapura melalui Banjarmasin, Ujung Pandang, Kendari, Ambon, Sorong dan Biak. Penyeberangan lintas selatan ialah penyeberangan dari Sabang sampai Marauke melalui Jakarta, Bali, Bima, Kupang, Dilli dan Tual. Penyeberangan tersebut dilaksanakan dengan feri penyeberangan.

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

Pasal 20

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal 21

          Pengembangan jaringan transportasi antar pulau selain berupa jembatan, dapat berupa terowongan.

 Pasal 22

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

 Pasal 23

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

 Pasal 24

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal  25

          Cukup jelas

 Pasal 26

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

 Pasal  27

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

 Pasal 28

          Cukup jelas

 Pasal 29

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Pengembangan energi dan jaringan kelistrikan nasional memperlihatkan jaringan kelistrikan yang melayani kota atau kawasan andalan dan pusat-pusat permukiman sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Daerah atau pulau yang tingkat perkembangannya tinggi dan merata didukung oleh jaringan interkoneksi tegangan tinggi untuk kedayagunaan pengadaan energi listrik.

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal  30

          Ayat (1)

                  Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah negara dan penggunaan kemajuan teknologi yang sesuai.

          Ayat (2)

                  Jaringan elekomunikasi nasionsal yang memperlihatkan indikasi jaringan telekomunikasi untuk melayani kota atau kawasan yang dibedakan atas jaringan komunikasi kabel laut, jaringan komunikasi gelombang mikro, dan jaringan komunikasi terestral darat. Jaringan komunikasi satelit tidak digambarkan karena berada di luar batas ruang wilayah udara.

          Ayat  (3)

                  Cukup jelas

          Ayat  (4)

                  Cukup jelas

          Ayat  (5)

                    Cukup jelas

 Pasal     31

         Ayat   (1)

         Pengembangan jaringan prasarana dan sarana air baku nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pengembangan sistem permukiman yang didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan air baku untuk permukiman dan kegiatan budi daya dengan ketersediaan sumber daya air, dengan memperhatikan teknologi, investasi nasional, lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial, budidaya, dan hidrologi wilayah.

          Ayat (2)

                  Prasarana dan sarana air baku nasional memperlihatkan sebaran waduk dan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) atau Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kawasan yang perlu dilayani oleh tiap-tiap DPS atau DAS.

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal 32

          Cukup jelas

 Pasal 33

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

 Pasal 34

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

         Ayat (2)

                  Huruf a

                     Cukup jelas

                  Huruf b

                     Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwewenang adalah Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai.

                  Huruf   c

                     Mengingat tingkat kepadatan penggunaan lahan di daerah perkotaan terutama yang terletak di sepanjang jalan sangat tinggi, maka penetapan garis sempadan sungai yang berada pada lokasi tersebut perlu ditetapkan lain dengan ketentuan yang berlaku bagi garis sempadan sungai pada umumnya.

              Ayat (3)

                  Cukup jelas

              Ayat (4)

                  Cukup jelas

              Ayat (5)

                  Huruf  a

                     Cukup jelas

                  Huruf  b

                     Cukup jelas

                  Huruf c

                     Cukup jelas

                  Huruf d

                     Ciri-ciri jenis tanaman atau pohon yang cocok untuk ditanam pada kawasan ini antara lain :

1.       perakarannya dalam, tidak mudah tumbang, tidak merusak jalanan atau bangunan;

2.      tidak memerlukan perawatan yang intensif;

3.      tanaman cepat tumbuh, berdaun rimbun dan berumur panjang;

4.      mempunyai nilai estetika;

5.      memiliki fungsi ekologi.

                  Huruf  e

                     Cukup jelas

 Pasal  35

              Ayat (1)

                  Cukup jelas

              Ayat (2)

                  Cukup jelas

 Pasal  36

         Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

 Pasal  37

          Cukup jelas

 Pasal  38

          Cukup jelas

 Pasal  39

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

 Pasal 40

          Ayat (1)

                  Pengelolaan kawasan lindung dilakukan secara seksama dan berdayaguna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan fungsi lindung dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seprti daya dukung dan kemampuan/kesesuaian tanah, aspek sosial dan aspek-aspek keruangan seperti sinergi antar kegiatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

 Pasal  41

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

          Ayat (6)

                  Cukup jelas

          Ayat (7)

                  Cukup jelas

 Pasal  42

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

          Ayat  (6)

                  Cukup jelas

 Pasal  43

          Ayat (1)

                  Huruf  a

                       Yang dimaksud pemberian larangan melakukan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami antara lain pembuatan teras untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, pemanfaatan hasil hutan non kayu seperti buah-buahan, getah, damar, tengkawang dan lain-lain dan harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-maisng kawasan lindung yang bersangkutan; pembuatan menara pengawas satwa di taman nasional atau taman hutan raya dengan menggunakan konstruksi bambu atau kayu, sehingga yang berada langsung dipermukaan tanah hanya keempat kakinya.

                Huruf  b

                       Cukup jelas

                Huruf  c

                       Cukup jelas

                Huruf  d

                       Apabila ternyata dari kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetep memelihara fungsi lindung kawasan.

                Huruf e

                          Cukup jelas

          Ayat (2)

                Cukup jelas

Pasal 44

          Yang dimaksud dengan kriteria teknis sektoral adalah ukuran untuk menyatakan kesesuaian tanah, kemampuan daya dukung dan kondisi yang aman dari bahaya bencana. Kriteria ini diterbitkan oleh berbagai instansi pemerintah yang menangani pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, perkerjaan umum, pertambangan dan energi dan lain-lain.

         Berdasarkan kriteria teknis sektoral dan kriteria teknik ruang diperoleh beberapa kemungkinan/alternatif kegiatan budi daya yang dapat dilaksanakan pada suatu kawasan budidaya . Penetapan pilihan alternatif kegiatan budidaya didasarkan pada nilai manfaat yang optimal dan memberikan nilai sinergi terbesar dalam pemanfaatan ruang .

 Pasal  45

          Ayat (1)

                Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal  46

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                Cukup jelas

 Pasal 47

         Cukup jelas

 Pasal  48

         Cukup jelas

 Pasal 49

         Cukup jelas

 Pasal  50

         Cukup jelas

 Pasal  51

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

 Pasal 52

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Cukup jelas

          Ayat (6)

                  Cukup jelas

          Ayat (7)

                  Cukup jelas

 Pasal  53

          Ayat (1)

                  Cukup jelas

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

          Ayat (3)

                  Cukup jelas

          Ayat (4)

                  Cukup jelas

          Ayat (5)

                  Apabila permasalahan tersebut menyangkut instansi pusat, maka Meteri memberikan keputusannya, tetapi apabila permasalahannya hanya menyangkut Pemda Tingkat I, maka Menteri hanya memberikan persetujuan.

          Ayat (6)

                Cukup jelas

 Pasal 54

          Ayat (1)

                Huruf  a

                       Cukup jelas

                Huruf b

                       Cukup jelas

                Huruf  c

                       Apabila ternyata pada kegiatan dimaksud terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah, dan/atau kekayaan alam lainnya yang belum diusahakan dan dapat memberikan nilai tambah bagi rakyat banyak, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan persetujuan Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memelihara fungsi kawasan.

                Huruf  d

                       Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

          Ayat  (2)

                Cukup jelas

 Pasal  55

          Ayat (1)

                Cukup jelas

          Ayat (2)

                Cukup jelas

 Pasal 56

          Ayat (1)

                Pola pengelolaan kawasan tertentu dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang, serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

          Ayat (2)

                Cukup jelas

 Pasal  57

          Cukup jelas

 Pasal  58

          Ayat (1)

                Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa perencanaan tata ruang kawasan  tertentu dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yeng terkait oleh pemerintah dan masyarakat. Perencanaan tata ruang kawasan tertentu dilakukan secara terpadu dan mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, perencanaan tata ruang kawasan tertentu mempertimbangkan adanya prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan, serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu.

         Ayat (2)

                Cukup jelas

 Pasal  59

          Ayat (1)

                Cukup jelas

          Ayat (2)

                Cukup jelas

 Pasal  60

          Ayat (1)

                Huruf  a

                  Cukup jelas

                Huruf  b

                  Cukup jelas

                Huruf  c

                           Apabila ternyata pada kegiatan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah, dan/atau kekayaan alam lainnya yang belum diusahakan dan dapat memberikan nilai tambah bagi rakyat banyak, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan persetujuan Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memelihara fungsi kawasan.

                Huruf  d

                  Cukup jelas

                Huruf  e

                           Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka hal itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

          Ayat (2)

                  Cukup jelas

 Pasal  61

          Cukup jelas

 Pasal 62

          Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijadikan acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk emngarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Dal hal ini pemanfaatan ruang yang terkait dengan rencana pembangunan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

         Pengarahan investasi swasta dan masyarakat diupayakan serasi, selaras dan mempertegas arahan program-program pembangunan sektoral dan regional yang dijabarkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

 Pasal  63

          Cukup jelas

 Pasal  64

          Cukup jelas

 Pasal 65

          Cukup jelas

Pasal  66

          Cukup jelas