Slide 1

Berita PUPR > Pemerintah Selenggarakan Rapat Harmonisasi Pertama RPP Tapera


Jumat, 17 November 2017, Dilihat 101 kali

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Panitia Antar Kementerian (PAK) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Pertama terkait Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (RPP Tapera) di hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (15/11). Rapat tersebut diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa rapat Harmonisasi dilaksanakan berdasarkan arahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Hukum dan HAM setelah pembahasan di tingkat PAK selesai.

“Kami berharap dengan diadakannya rapat harmonisasi RPP Tapera, BP Tapera dapat segera beroperasi pada akhir Maret 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Tapera”, ujar Lana Winayanti.

Terkait implementasi UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa saat ini Kantor Akuntan Publik sedang melakukan audit kinerja dan keuangan penutup Bapertarum-PNS.

“Dalam waktu dekat kami juga berharap sudah dapat melakukan pemilihan komisioner dan deputi komisioner. Kami tinggal menunggu persetujuan dari Presiden terkait dengan tata cara pemilihan komisioner dan deputi komisioner BP Tapera”, ungkap Lana.

Untuk mendukung beroperasinya BP Tapera, pemerintah telah mengalokasikan modal awal BP Tapera sebesar Rp. 2 Triliun. “Hal yang masih perlu kita bahas bersama adalah terkait besaran simpanan. DPR telah mengusulkan besaran simpanan sebesar 3%. Komponen tersebut terdiri dari 2,5% dari peserta pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Terkait hal tersebut kami juga akan membahasnya dalam LKS Tripartit”, terang Lana Winayanti.

Di sisi lain, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Wahyu Widodo, yang hadir dalam kesempatan dimaksud mengatakan perlu adanya keterwakilan pekerja dan pengusaha dalam wali amanat. “Kami juga merekomendasikan untuk membahas besaran simpanan tapera bersama tipartit dan juga perlunya disusun roadmap pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat”, ungkap Widodo.



‚Äč