Slide 1

Berita Ditjen Cipta Karya > Pemerintah dan Swasta Kolaborasi Wujudkan 100 % Akses Aman Air Minum


Kamis, 15 Februari 2018, Dilihat 1632 kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menandatangani perjanjian penjaminan dan perjanjian regres terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung dengan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, PT. Adya Tirta Lampung dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Rabu (14/2/2018).
 

Menteri PUPR yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Mochammad Natsir mengatakan, penyediaan air minum yang aman bagi seluruh rakyat merupakan indikator utama yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menargetkan akses aman air minum 100 persen, kawasan permukiman kumuh 0 persen dan akses sanitasi layak 100 persen. Hal tersebut merupakan tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

"100 persen akses aman air minum merupakan hal penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Ketersediaan air minum yang aman merupakan pondasi untuk membangun kemandirian ekonomi. Penyediaan air minum yang aman juga merupakan bagian dari agenda prioritas Nawa Cita. Untuk mewujudkan itu, perlu ada kemitraan, inovasi teknologi dan strategi komunikasi," ujar Natsir.

Senada dengan hal tersebut, mewakili Menteri Keuangan RI, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan apresiasinya atas kerjasama strategis oleh semua pihak dalam kegiatan ini. Pemerintah sangat menyambut positif partisipasi dan inisiatif swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Sesuai dengan program Nawa Cita Presiden RI, maka percepatan pembangunan infrastruktur secara merata sampai dengan saat ini masih menjadi fokus utama.

Luky menambahkan, di tengah keterbatasan anggaran negara, untuk mewujudkan percepatan pembangunan diperlukan sinergi positif antara pemerintah maupun swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan solusi yang efektif.

“Proyek ini merupakan salah satu bukti bahwa skema KPBU menarik minat swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Di samping mewujudkan percepatan pembangunan, proyek SPAM Bandar Lampung ini juga tentunya akan segera memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan air layak konsumsi, khususnya di Kota Bandar Lampung,” tutup Luky. ( Methariska/Hadi – Randal Lampung/bns).



‚Äč