Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Bimbingan Teknis Auditing untuk non-Auditor dan Bimbingan Teknis Pembukuan dan Pelaporan Bendahara


Senin, 03 September 2018, Dilihat 315 kali

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR memberikan arahan

Kepala Biro Keuangan, sekretariat Jenderal Kementerian PUPR  membuka dua Acara sekaligus yaitu Bimtek Auditing untuk Non-Auditor dan Bimtek Pembukuan dan Pelaporan Bendahara, dilaksanakan di Banten (14 s/d 16 Agustus 2018), adapun tujuan dilaksanakannya bimtek ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan, dan menyiapkan SDM pengelola keuangan satker sehingga diharapkan  dapat mengelola anggaran secara tertib, efisiensi, efektif, transparan, taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dalam sambutannya Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR menyampaikan, "Bahwa di Tahun Anggaran 2018 Kementerian PUPR mendapatkan Anggaran terbesar diantara kementerian/lembaga lainnya yakni sebesar Rp. 107,4 triliun. Amanah ini harus kita pikul dengan penuh tanggungjawab, optimisme, komitmen, dan profesionalisme yang tinggi. Kita harus bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Kementerian PUPR dimata publik". kitapun perlu mengawal dan mengupayakan agar semua misi dan target dapat diselesaikan, sekaligus memperkecil risiko proyek – proyek yang berpotensi tidak selesai sehingga tidak memberikan manfaat bagi publik. Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan fokus RAPBN 2018 yaitu mendorong pemerataan di seluruh daerah di Indonesia. Peran Infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4% pada tahun 2018 untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Juga ditekankan oleh Bapak Kepala Bro Keuangan  agar dana yang telah di alokasikan kepada masing-masing Satuan Kerja sekiranya dapat dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku.