Slide 1

Berita BPSDM > Percepat Lelang Dini, Kementerian PUPR Susun Strategi Pemenuhan Kompetensi dan Kinerja Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa


Selasa, 30 Oktober 2018, Dilihat 316 kali

Jakarta (30/10) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 pada November 2018. Sebanyak 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun dari total Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp 110,7 triliun siap dilelang sebanyak 3.610 paket.

Untuk mencapai target lelang dini tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Kabinet Rancangan Perpres No.16 Tahun 2018, bahwa praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kongkalikong dengan vendor, lelang fiktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi.

Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief pada Rapat Koordinasi  ULP dan Pokja Kementerian PUPR

Oleh karena itu, perlu disiapkan SDM Pengelola PBJ yang kredibel, profesional dan dapat dipercaya. Kepala BPSDM Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan, untuk memenuhi Ketentuan Peralihan Pasal 88 pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020, maka pihaknya menyusun strategi pemenuhan kompetensi dan kinerja Jabatan Fungsional Pengelola PBJ 2018 – 2023.

Strategi pemenuhan kompetensi dan kinerja Jabatan fungsional pengelola PBJ 2018-2023 akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2018, BPSDm akan menetapkan formasi jabatan fungsional PPBJ (34 UKPBJ Ditjen Bina Konstruksi) dan mengumumkan secara terbuka di Lingkungan Kementerian PUPR.

Pada 2019, BPSDM akan melakukan penyesuaian (inpassing) 1.000 orang dengan minimal pengalaman 2 (dua) tahun dan bersertifikat pengadaan barang/jasa tingkat dasar, melakukan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa (lanjutan), peningkatan jumlah Balai Diklat yang terakreditasi (semula 5 menjadi 9 Balai Diklat), dengan kualifikasi Akreditasi A.

Di tahun 2020, BPSDM akan melakukan penyesuaian (inpassing) 1.000 orang dengan minimal pengalaman 2 (dua) tahun dan bersertifikat pengadaan barang/jasa tingkat dasar, melakukan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa lanjutan.

Pada tahun 2021-2023, BPSDM akan melakukan pelatihan dalam Jabatan 3.000 PPK dengan hasil yang dicapai, 3.000 PPK telah memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa, Pokja pemilihan/pejabat pengadaan dijabat Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan telah memiliki sertifikat kompetensi barang/jasa.

Suasana Rapat Koordinasi ULP dan Pokja Kementerian PUPR

Untuk memenuhi kompetensi para pelaksana pengelola PBJ, BPSDM telah melaksanakan program pelatihan, baik pelatihan teknis maupun pelatihan kompetensi. Untuk program pelatihan teknis, BPSDM menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Dasar PBJ (Sertifikasi oleh LKPP).

Sampai dengan tahun 2018, BPSDM telah menyelenggarakan sebanyak 10 angkatan pelatihan, dengan rincian sebanyak 313 orang telah tersertifikasi pelatihan dan 139 orang lulus dengan sertifikat profesi. Sedangkan untuk Pelatihan refreshing Pokja, sampai tahun 2018 BPSDM telah menyelenggarakan 22 angkatan pelatihan dengan peserta 701 orang.

Kepala BPSDM Kementerian PUPR Lolly Martina Martief mengatakan bahwa pejabat fungsional merupakan motor penggerak/engine pembangunan infrastruktur. “Pak Menteri juga mengingatkan bahwa kalau Anda punya keahlian PBJ, Anda tidak akan pernah pensiun karena ada pengakuan kompetensi dan jenjang karir,” ungkap Lolly pada Rapat Koordinasi ULP POKJA di Lingkungan Kementerian PUPR



‚Äč