Slide 1

Berita Inspektorat Jenderal > Itjen & BPKP Adakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Internal


Kamis, 17 Januari 2019, Dilihat 1534 kali

Rabu (16/01), bertempat di Hotel Ambhara Jakarta, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan rapat koordinasi percepatan penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sinkronisasi pengawasan internal BPKP di lingkungan Kementerian PUPR. Acara yang diinisiasi oleh Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal ini mengundang para pejabat Kementerian PUPR diantaranya Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Bina Marga, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan. Sedangkan dari pihak BPKP dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR. Sebagaimana diketahui, Itjen Kementerian PUPR dan BPKP telah lama bersinergi untuk memberikan nilai tambah bagi Kementerian PUPR. BPKP melalui Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman juga selalu aktif memberikan pembinaan kepada Kementerian PUPR pada umumnya dan Inspektorat Jenderal pada khususnya.

Pada tahun 2018, BPKP telah melakukan kegiatan pengawasan di beberapa elemen kegiatan Kementerian PUPR sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi agar hasil pengawasan tersebut dapat menjadi saran perbaikan bagi Kementerian PUPR.

Bapak Irjen memberikan semangat untuk bersama-sama meningkatkan level APIP di Kementerian PUPR, serta menyampaikan 4 (empat) poin inti yang dibahas dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi ini yaitu: pertama, hasil reviu tata kelola proyek strategis nasional; kedua, hasil monitoring pelaksanaan program padat karya; ketiga, hasil pemetaan dan reviu penggunaan produk dalam negeri; keempat, reviu program hibah air bersih dan sanitasi APBN 2018. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan Kementerian PUPR lebih memahami latar belakang pengawasan yang dilakukan BPKP, metodologi pelaksanaan, kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan, percepatan penuntasan temuan pemeriksaan BPKP serta mendapatkan arah kebijakan pengawasan BPKP tahun 2019, yang pada akhirnya akan mewujudkan sinergi diantara pemangku kepentingan bidang pengawasan di BPKP dan Kementerian PUPR seperti tujuan khusus dari diadakannya acara ini. (NF)



‚Äč