Slide 1

Berita BPSDM > BPSDM Gelar Dua Pelatihan Penting secara Serempak


Senin, 04 Maret 2019, Dilihat 361 kali

Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi Yudha Mediawan tengah memberikan arahan

Jakarta (04/03) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) hari ini adakan dua pelatihan secara bersamaan di Balai Diklat Wilayah III Jakarta. Pembukaan kedua pelatihan dihadiri oleh masing-masing pejabat terkait. Pelatihan yang pertama yakni Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Yang kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Peserta berasal dari perwakilan unit organisasi di Kementerian PUPR, yang berjumlah 27 orang untuk KPBU dan 239 untuk PBJ.

Menurut Yudha Mediawan selaku Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi bahwa,”Perubahan paradigma investasi infrastruktur merupakan kunci utama untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur PUPR yang bersumber dari anggaran non-APBN/APBD. Sementara paradigma yang ada saat ini beranggapan bahwa APBN/APBD merupakan opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur. Karenanya, perlu perubahan ke paradigma baru, dengan opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur PUPR melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha”.

 

Foto Bersama dengan Peserta Pelatihan KPBU

Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ini diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis ASN Bidang ke-PUPR-an (bidang Konstruksi) sehingga dihasilkan SDM bidang Konstruksi yang kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur bidang konstruksi yang handal, dalam menerapkan pola investasi sesuai dengan karakteristik dan siklus penyediaan infrastruktur berdasarkan peraturan per-undang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur

Pemerintah memberikan kesempatan badan usaha untuk terlibat berbisnis dalam membangun infrastruktur publik, karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi. Penyediaan informasi yang jelas dan lengkap diharapkan dapat meningkatkan partisipasi badan usaha dalam proyek KPBU. Maka dari itu diharapkan dengan adanya Pelatihan diharapkan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan tekait Investasi infrastruktur salah satunya tentang KPBU dengan dapat mengetahui ilustrasi bagaimana alur, mekanisme, dan tata cara bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan bisnis di sektor infrastruktur khususnya infrastruktur ke-PUPR-an.

 

Foto bersama dengan seluruh peserta pelatihan PBJ Tingkat Dasar

Selanjutnya, dalam arahan disampaikan di pelatihan barang dan jasa bahwa dalam belanja infrastruktur setiap tahunnya, Kementerian PUPR melaksanakan 10,000 hingga 11,000 paket pekerjaan, baik konstruksi maupun konsultansi, dibawah tanggungjawab 1.165 Satker dan 2.904 PPK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 888 Kelompok Kerja (Pokja) dengan jumlah anggota 2.483 orang.

Yudha mengingatkan,” Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah banyak sekali terjadi kasus KKN yang sedang hangat dipublikasikan oleh media masa baik yang sedang ditangani oleh pihak eksternal (KPK, BPK, dan BPKP) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, pelaksanaan Pelatihan ini selain untuk mempersiapkan skill dan kompetensi dalam rangka menghadapi pelaksanaan pelelangan Tahun Anggaran 2019 nanti juga turut membentuk karakter para peserta pelatihan untuk tidak melakukan praktek-praktek KKN dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, bersih dari KKN untuk mencegah terjadinya tingkat kebocoran/pemborosan keuangan Negara, dan bekerja berlandaskan motto Kementerian PUPR yaitu: Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat”. (Rz)

 

 

 



‚Äč