Slide 1

Berita BPSDM > Cegah KKN, Pelaku Proses PBJ Harus Kompeten Dan Bersertifikasi Nasional


Selasa, 25 Juni 2019, Dilihat 91 kali

Sumber LKPP

Yogyakarta (25/06) - Semua sumber daya manusia yang mengikuti proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) harus memiliki kompetensi dan bersertifikasi. Dengan demikian, baik Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Satuan Kerja (Satker), harus memiliki sertifikasi PBJ Nasional. Artinya harus betul-betul kompeten, menguasai proses perencanaannya, pelaksanannya, sampai evaluasi, dan bisa mengatasi dampak-dampak yang terjadi. Demikian pernyataan Kepala Balai Diklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V, Yogyakarta, Herman Suroyo, di depan peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Senin (24/6).


Proses PBJ, lanjut Herman, tidak asing lagi sudah menelan korban beberapa pihak, baik dari aparatur maupun penyedia jasa, baik kontraktor maupun konsultan, yang tidak tanggung-tanggung untuk bisa menyengsarakan anak isteri, keluarga hingga bisa menghilangkan masa depan mereka. Itu karena ketentuan Undang Undang Tipikor menyebutkan, berapapun jumlah korupsi akan berakibat diberhentikannya secara tidak terhormat bagi pelaku. Berbeda dengan zaman dulu bila terkena tindak pidana kurang dari  dua tahun pelaku masih dapat  bisa diberhentikan dengan hormat, sekarang meskipun hanya satu tahun ataupun enam bulan, tetap diberhentikan dengan tidak hormat. "Itu yang menjadi ancaman kita semua, sehingga harus waspada dan hati-hati," ujar Herman, seraya mengatakan permasalahan-permasalahan korupsi, bila dilihat dari berbagai sumber media, terutama KPK, awal titik apinya dari proses pengadaan barang dan jasa. "Di situlah awal percikan api tindak pidana korupsi, karena korupsi itu sangat mengerikan. Satu, melanggar aturan perundang-undangan. Ke dua, memperkaya diri sendiri," paparnya. Dan yang lebih tragis dan menyengsarakan lagi, menurut Herman, adalah memperkaya orang lain. Seorang profesor, orang yang agamanya cukup tinggi, termasuk setingkat Menteri pun, sudah banyak yang terjerat kasus korupsi, yang disebabkan oleh tanda tangan, paraf, akibat kebijakannya yang dapat merugikan negara, tetapi menguntungkan orang lain.


Karena itu para peserta diklat  selama lima enam hari kedepan diibaratkan sedang menggodog diri untuk belajar dan bertukar pikiran dengan pengajar yang berkompeten. Terlebih sekarang Perpres PBJ yang terus berkembang, dengan melihat fenomena proses permasalahan atas dampak-dampak pengadaan barang dan jasa selama ini, sehingga diselaraskan agar dari pihak penyedia jasa tidak dianak tirikan, sedangkan di pihak penyelenggara lebih nyaman, lebih confident, lebih percaya diri, dengan catatan lebih menguasai dan kompeten. Hal itu sesuai dengan Perpres 16/2018, dimana semua SDM yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa harus memiliki kompetensi dan bersertifikasi. Karena itu dengan pelatihan ini para peserta belajar bagaimana bisa melaksanakan PBJ secara efektif, efisien dan transparan, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). (Datin)