Slide 1

Berita BPSDM > Optimasi Peran PPID Politeknik PU Dalam Menuju Transparansi Publik


Jumat, 19 Juli 2019, Dilihat 76 kali

Semarang (19/07) – Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010; bahwa Lembaga Pendidikan Negeri termasuk Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik. Maka, sebagai salah satu badan publik, Politeknik PU hari ini adakan sosialisasi terkait PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan mengajak seluruh pegawainya untuk membentuk struktur PPID yang baku.

 

"Kebutuhan akan informasi terkait Politeknik PU sangat tinggi, terlebih saat pendaftaran calon mahasiswa baru kemarin. Kami ingin pahami lebih detail seperti apa tugas dan fungsi PPID. Khususnya apa saja jenis informasi yang dapat kami bagikan maupun kami simpan untuk kalangan internal saja", demikian kalimat pembuka yang disampaikan oleh Pranoto Samto Atmojo Wakil Direktur I Bidang Akademik.

 

Posisi Politeknik PU menurut Permen PU No. 6/PRT/M/2019 Pasal 3 yakni bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Maka, setiap kegiatan yang dilakukan wajib dilaporkan kepada BPSDM PUPR . Untuk kemudian diteruskan ke PPID Pusat yakni Biro Komunikasi Publik.

 

"PPID sendiri bisa dikatakan sebagai wajah sebuah lembaga, sebab PPID dianggap sebagai gerbang informasi bagi masyarakat terhadap sebuah kelembagaan", tambah Muhadi Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum. Intinya, keterbukaan informasi menjadi indikator dalam penyelengggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam diskusi adalah keseragaman pengelolaan dan penyamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik, hal tersebut menjadi dasar teknis pengelolaan sehingga apa yang dibuka dan disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Komunikasi Publik Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik Indri Damayanti, dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data Indra Gunawan Sekretariat BPSDM PUPR. Adapun simulasi tentang permohonan informasi publik serta bagaimana menangani masyarakat dengan berbagai karakter. (Rz)



‚Äč