Slide 1

Berita BPSDM > Era Meritokrasi Diharapkan Bawa Perubahan Signifikan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III


Senin, 22 Juli 2019, Dilihat 63 kali

 

Jakarta (22/07) – Detail kompetensi yang dibangun pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, adalah kompetensi kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis untuk menangani isu nasional strategis, dan memimpin peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat, yang terdiri atas lima tahap pembelajaran, yaitu: Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi, Tahap Membangun Komitmen Bersama, Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, Tahap Laboratorium Kepemimpinan, dan Tahap Evaluasi. 

Demikian sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) Lolly Martina Martief, pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Balai Diklat BPSDM PUPR Wilayah III Jakarta, Senin (22/7).

Berdasarkan itu, lanjut Lolly, pada Diklatim III ini sudah pola baru, selain dari sisi metodenya yang on/off campus. Kemudian yang agak prinsipil ini, kalau dulu jaman saya mengikuti pim III ini ditekankan pada rencana aksi. Jadi buat tugas berlembar-lembar dan rencana aksi. Sudah sampai situ aja. Tetapi yang sekarang, bapak/ibu sekalian itu lebih kepada bagaimana me-manage, istilahnya adalah proyek-proyek perubahan yang nanti bisa diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing”, tegas Lolly, seraya membandingkan kalau sebelumnya dalam me-manage SDM didasarkan pada Daftar Urut Kepegawaian, Senioritas, Golongan, jadi untuk pola karier nya mengikuti itu. Namun demikian, sejak ada UU No. 5 Tahun 2014 kemudian ditindaklanjuti Permen Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS pengelolaan dan pengembangan SDM itu berdasarkan; Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi, Kebutuhan Organisasi, dan Tanpa membedakan suku dan agama. Hal itu penting, karena sekarang kalau pelantikan Menteri PUPR sudah memerhatikan hal tersebut, bahwa dari semua agama ada, dari Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Budha, karena memang sejak 2014 diamanatkan untuk mengelola SDM dengan pendekatan Meritokrasi.

Selain itu ada kompetensi yang harus dipenuhi, yakni Kompetensi manajerial, teknis, dan social culture. “Jadi, kalau seseorang dikatakan yang iProve itu, saya kira setiap saat bapak/ibu sekalian diingatkan oleh Bu Sekjen untuk iProve, iProve. Itu harus memenuhi tiga kompetensi tersebut. Teknisnya bagus, manajerialnya bagus, ternyata social culture-nya nggak bagus. Itu tadi bagaimana bapak/ibu berinteraksi. Kalau di lapangan, ditaruh di daerah kita harus mengenal budaya, komunikasi dengan semua, termasuk dengan aparatur yang di Pemda tidak sama. Masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda, itu yang namanya social culture”, urai Lolly, sembari menekankan para peserta pelatihan untuk tidak hanya sekadar mengejar sertifikat dan tuntutan jabatan tetapi benar-benar membawa perubahan setelah prosesi diklat selesai.

Terkait dengan diagnosa kebutuhan perubahan organisasi, yang merupakan poin penting, adalah agenda penguasaan diri, masing-masing potensi, bagaimana merespon untuk meningkatkan integritas, wawasan kebangsaan itu ada di self-mastery. Diagnosa perubahan merupakan isu strategis yang banyak masuk. Yang paling strategis yang sebaiknya disentuh duluan, dijadikan proyek perubahan dan diusulkan solusinya, namun dengan pertimbangan yang memiliki nilai implementasi. "Jadi ini yang saya maksudkan, mapping ini, cara mendiagnosa ini bapak/ibu sekalian harus bisa melakukan analisa yang tajam, harus memiliki penetapan visi atau arah kebijakan sektor dan wilayah yang tepat”, pungkas Lolly. (Rz)



‚Äč