Slide 1

Berita BPSDM > Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tingkatkan Kinerja Pengawas


Selasa, 20 Agustus 2019, Dilihat 91 kali

Jayapura (20/8), Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pengawas proyek untuk meningkatkan pengawasan terhadap mutu bangunan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) mengadakan pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim, dalam sambutan pembukaan pelatihan yang diselenggarakan di Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura, Senin (20/8) menjelaskan kualitas dan kemampuan kinerja pengawasan mutu bangunan harus didukung dengan prosedur teknis pengawasan. Salah satu upaya yang harus segera dilakukan untuk itu, adalah dengan meningkatan kualitas kinerja pengawas proyek melalui perbaikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi peningkatan profesionalisme pengawasan proyek, adanya syarat teknik/administrasi yang jelas, serta adanya daftar analisa harga satuan dan prosedur teknis yang baku. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya anggaran yang tersedia, adanya daftar harga bangunan, dan adanya data-data monitoring.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung negara, pedoman teknis wajib digunakan. Pedoman teknis tersebut dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam membangun Bangunan Gedung Negara. Pedoman teknis tersebut bertujuan mewujudkan bangunan gedung negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien. Lingkup pedoman teknis tersebut meliputi substansi pedoman teknis dan pengaturan penyelenggaraan bangunan. 

Seperti diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, gedung negara merupakan bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi kekayaan milik negara, seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, yang pembangunannya dibiaya dengan dana APBN dan atau perolehan lainnya yang sah.

Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dilaksanakan selama enam hari (19 - 24 Agustus) dan diikuti oleh 31 orang peserta. (Ark)



‚Äč