Slide 1

Berita PUPR > BLU LPDPP Kementerian PUPR Laksanakan Perjanjian Kerjasama dengan BLU PIP Kementerian Keuangan Terkait Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Data Penerima Fasilitas Pemerintah


Selasa, 03 September 2019, Dilihat 296 kali

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan dan mensinergikan kemitraan antar kementerian dan lembaga pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU LPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Monhilal menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Plt. Direktur Utama Badan Layanan Umum Pengembangan Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, Djoko Hendratto pada tanggal 30 Agustus 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kertasasmita; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo pada pergelaran Pasar Rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Pertanian; Kementerian Sosial; dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun tujuan dari PKS tersebut adalah untuk mengintegrasikan program pemerintah dalam pengembangan data UMKM dan data MBR; Inventarisasi kebutuhan stakeholder terhadap pengguna Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) subsidi lainnya; dan adanya Subsidi Checking Skala Nasional. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengembangkan database program subsidi yang terintegrasi. Kerjasama ini bermanfaat untuk menghindari adanya double efforts dan menghemat waktu tanpa adanya overlapping layanan, sehingga kualitas data dapat lebih akurat dan keamanan pertukaran data sudah ditangani oleh Tol Data secara sistematik. LPDPP saat ini menjadi pilot project dalam penerapan Sistem Tol Data di Indonesia.

Kerjasama tersebut berupa pembangunan jaringan database yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi integrasi data yang menghubungkan seluruh sistem Kementerian/Lembaga, yang berupa sinkronisasi, verifikasi, validasi dan informasi penerima manfaat Kredit Program dan/atau Bantuan Pemerintah tanpa merubah atau menghilangkan sistem yang sudah ada (non-disruptive).

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama terkait Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Data Untuk Penerima Fasilitas Pemerintah, yang diantaranya: Jaringan Komunikasi Data Untuk Penerima Fasilitas Pemerintah (JOIN TUNTAS); Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan Program Pembiayaan lainnya yang dikelola dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Program ini menjadi salah satu bentuk dari Fokus Kebijakan APBN 2020 pada Pidato Nota Keuangan Presiden RI, yaitu: Penguatan Kualitas SDM; Penguatan Program Perlindungan Sosial; Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Transformasi Ekonomi; Penguatan Kualitas Desentralisasi Fiskal untuk Mendorong Kemandirian Daerah; dan Antisipasi Ketidakpastian Global.

BLU PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang usaha dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dalam mengelola jaringan komunikasi data untuk penerima fasililtas pemerintah.

Sedangkan BLU LPDPP merupakan badan layanan umum yang bertugas untuk menyalurkan dan mengelola dana pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)  melalui program dana bergulir FLPP. LPDPP merupakan unit organisisasi non eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR.

 Sekilas tentang LPDPP

Sebelumnya, BLU LPDPP bernama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), yang kemudian diubah menjadi LPDPP melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Dengan perubahan menjadi LPDPP, maka berdasarkan Pasal 4 Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2019 Tahun 2019, LPDPP memiliki tugas utama yaitu melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta dua tambahan tugas lainnya yaitu pengembangan strategis bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

Pemerintah pada tahun 2019 menyediakan anggaran bantuan pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp. 7,1 triliun untuk 68.858 unit rumah. Per tanggal 30 Agustus 2019 tercatat dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP yang disalurkan oleh LPDPP telah mencapai Rp5,263 triliun untuk 54.774 unit rumah, atau 79,54% dari total penyaluran tahun 2019.  Sejak tahun 2010 hingga per tanggal 20 Agustus 2019 nilai FLPP yang disalurkan oleh LPDPP telah mencapai Rp42,085 triliun untuk 632.541 unit rumah.

Untuk menyalurkan dana FLPP, pada tahun 2019 ini LPDPP bekerjasama dengan 39 Bank Pelaksana yang terdiri dari 9 Bank Nasional konvensional maupun syariah, dan 30 Bank Pembangunan Daerah baik konvensional maupun syariah. (*)



‚Äč