Slide 1

Berita Ditjen Cipta Karya > Direktorat Bina Penataan Bangunan dan Balai PPW Samakan Persepsi Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pengelolaan Rumah Negara


Jumat, 01 November 2019, Dilihat 225 kali

Jakarta – Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib dan andal serta memenuhi ketentuan yang telah diatur didalamnya. Salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara melalui pendampingan tenaga pengelola teknis oleh Kementerian PUPR, instansi teknis bangunan gedung provinsi, atau instansi teknis bangunan gedung kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 

Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagai bentuk upaya mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal pada hari Kamis (31/10) di Hotel Grand Mahakam, Jakarta.

Rangkaian kegiatan disambut dan dibuka oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, Diana Kusumastuti serta diikuti oleh 34 Balai PPW Provinsi, yang diwakili oleh Kepala Balai, Kasi Perencanaan dan Kasi Pelaksanaan.

Dalam sambutannya, Diana, menyampaikan arahan yang harus digaris bawahi oleh setiap Balai PPW Provinsi, bahwa perlu untuk menyamakan presepsi dan pemahaman antara Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan Balai PPW di 34 Provinsi terkait pengelolaan teknis dalam pendampingan pembangunan bangunan gedung negara di daerah yang dananya bersumber dari APBN. Pendampingan tersebut harus dilakukan oleh tenaga pengelola teknis bersertifikat bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara secara teknis administratif.

Lebih lanjut Diana menjelaskan bahwa Pengelolaan Rumah Negara sebagai bagian dari bangunan gedung negara juga perlu diperhatikan terkait PNBP dan Penatausahaan BMN agar dapat menindaklanjuti permasalahan yang masing sering kali di temui di sejumlah provinsi.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan sesi pleno terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan gedung negara oleh Kasubdit Bangunan Gedung, Budi Prastowo dan Pengelolaan Rumah Negara Gol. III oleh Kasubdit Pengelolaan Rumah Negara, Luciana Angelin Narua.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat memahami prosedur pengelolaan teknis dalam pendampingan pembangunan bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara.

Penyamaan persepsi dan pemahaman antara Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan Balai PPW di 34 provinsi terkait Prosedur Pengelolaan Teknis juga perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, andal, tertib, efektif, dan efisien. (*rentekpbl)



‚Äč