Slide 1

Berita Inspektorat Jenderal > PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL


Jumat, 15 November 2019, Dilihat 475 kali

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Itjen pada hari Jum’at antara Itjen, Bina Marga dan KPK, Irjen Kementerian PUPR Widiarto menekankan perlunya pengendalian dan pengawasan dalam upaya pencegahan penyimpangan (fraud). Pengendalian dilakukan oleh Pemilik Pekerjaan dan Pemilik Risiko (dalam hal ini Ditjen) sementara pengawasan dilakukan oleh Itjen. Ini juga berlaku dalam penyelenggaraan Jalan Tol.

Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, peran pengawasan Itjen diperlukan pada Tahap Perencanaan dimana terdapat potensi Fraud dalam hal pemberian izin usulan pengembangan jalan tol, izin usulan prakarsa serta proses lelang.  Terkait hal tersebut, isu-isu yang dianggap perlu untuk diatur adalah pengusahaan jalan tol prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) yang berubah menjadi PSN; rencana umum jaringan jalan yang mengikuti usulan pengembangan jalan tol dari prakarsa Badan Usaha; perizinan simpang susun  (dipastikan agar tidak ekslusif melayani satu kawasan pengembang) dan perlunya Standar Akuntansi Khusus untuk aset tanah dan aset konstruksi dalam masa konsesi.

Sedangkan Soebagiono Sekretaris Ditjen Bina Marga menyampaikan perlunya pengaturan pembagian risiko dalam penyelenggaraan jalan tol, mana yang ditanggung pemerintah dan mana yang ditanggung BUJT. Karena tujuan akhir adalah bagaimana kita melindungi kepentingan masyarakat dengan cara menetapkan tarif tol yang terjangkau bagi masyarakat.

Niken Ariati (Direktorat Litbang KPK) mengusulkan pokok-pokok rekomendasi untuk Kementerian PUPR diantaranya menyusun Rencana Umum Ruas jalan tol yang terintegrasi dengan Rencana Jaringan Nasional, membuat panduan penysunan dan pedoman evaluasi atas seluruh aspek penilaian dalam dokumen Studi Kelayakan, menyusun kriteria utama untuk mengevaluasi permohonan pembukaan simpang susun serta lingkup ruas tol dalam dan luar kota dan membangun saluran sistem pengaduan masyarakat pengguna jalan tol yang terintegrasi pengawasan pemenuhan SPM.

Akhirnya sebagai penutup Irjen mengingatkan bahwa tujuan pembangunan adalah bagaimana agar bisa dirasakan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak bisa semata-mata hanya didasarkan pada kelayakan secara ekonomis. (NF/DS)



‚Äč