Slide 1

Berita PUPR > Komisi V DPR RI dan Pemkab Bandung Apresiasi Upaya Kementerian PUPR Dalam Pengendalian Banjir Citarum Hulu


Jumat, 21 Februari 2020, Dilihat 167 kali

Jawa Barat – Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (20/2/2020). Kunker yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi V, Nurhayati, meninjau lokasi rencana pembangunan Kolam Retensi Andir di Kecamatan Dayeuhkolot dan Terowongan Nanjung di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungan tersebut juga hadir Bupati Bandung Dadang M. Nasser.

Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko memaparkan mengenai program pengendalian banjir Citarum Hulu yang bertujuan untuk mengatasi banjir di 6 kawasan meliputi Kawasan Majalaya, Rancaekek, Gede Bage, Dayeuhkolot, Banjaran, dan Melong – Margaasih.

Pengendalian banjir di Kawasan Majalaya dilaksanakan dengan normalisasi hulu Sungai Citarum sepanjang 5,4 km dan pembangunan 266 check dam untuk mengurangi sedimentasi yang masuk ke Sungai Citarum. Pada Kawasan Rancaekek dilaksanakan normalisasi pada Sungai Cimande (9,3 km), Cikijing (6,7 km) dan Cikeruh (2,5 km), dan di Kawasan Melong – Margaasih dilaksanakan normalisasi Sungai Cibereum dan Cilember (500 m).

Untuk Kawasan Gedebage dilaksanakan pembangunan Embung Gede Bage dengan kapasitas 270.000 m3 untuk menampung luapan Sungai Cinambo pada saat terjadi banjir.

Pembangunan infrastruktur pengendali banjir Kawasan Dayeuhkolot/Baleendah meliputi Kolam Retensi Cieunteung dengan volume tampungan 189.661 m3, normalisasi Sungai Citarum (2 km), dan Terowongan Nanjung dengan debit inlet maksimal 2 x 350 m3/det.

Sementara itu, penanganan banjir Kawasan Banjaran dilaksanakan dengan pembangunan Floodway Cisangkuy. Floodway yang direncanakan selesai pada tahun akhir 2020 ini, dapat mengurangi debit air dari Sungai Cisangkuy yang melewati Kawasan Dayeuhkolot sebesar 220 m3/det dan dialirkan langsung ke hulu Terowongan Nanjung.

Di Kawasan Dayeuhkolot yang berupa cekungan, pada tahun 2020 juga dilaksanakan pembangunan Kolam Retensi Andir dan Polder Bojongsoang yang akan menampung banjir dan selanjutnya di pompa masuk ke Sungai Citarum. Pembangunan 5 kolam retensi lainnya direncanakan menggunakan dana sisa tender.

“Pada tahun ini Kementerian PUPR fokus pada penanganan banjir Citarum Hulu, diharapkan tahun depan bisa menangani daerah hilirnya,” lanjut Jarot.

Komisi V DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Bandung mengapresiasi pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir Citarum Hulu yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Komisi V DPR RI akan mendukung sepenuhnya rencana penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur lainnya agar memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.

Komisi V DPR RI juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengendalikan konversi lahan sekaligus melakukan reboisasi di daerah hulu Sungai Citarum untuk pelestarian lingkungan sekalligus mencegah bencana banjir.

“Agriculture memang diperlukan tetapi harus dijaga agar tidak terjadi longsor dan bencana lainnya. Daerah-daerah yang seharusnya menjadi konservasi dikembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air dengan reboisasi,” tegas Nurhayati.

Penanganan Longsor Km 118+600 Jalan Tol Cipularang.

Dalam perjalanan menuju Kabupaten Bandung, rombongan Komisi V juga meninjau penanganan Ruang Milik Jalan (Rumija) Jalan Tol Cipularang yang terdampak longsor di Km 118+600. Longsor disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan oleh warga di luar Rumija jalan tol menjadi lahan pertanian.

Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Hedy Rahadian, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada pertengahan Desember 2019 pada km 118+600 A (arah Bandung) yang mengakibatkan tertutupnya gorong-gorong (saluran drainase) yang berada di bawah badan jalan. Hal ini menimbulkan akumulasi air pada Rumija yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsor susulan.

Penanganan dilaksanakan dengan pengeringan menggunakan pompa, normalisasi gorong-gorong dan melakukan perkuatan struktur agar tidak terjadi longsor susulan.

Sementara itu untuk longsor yang terjadi pada Km 118 + 600 B (arah Jakarta) pada Selasa (11/02), saat ini telah mencapai 3,7meter dari tepi bahu jalan dengan kecenderungan bertambah. Penanganan darurat dilaksanakan dengan pemasangan sheet pile yang dimulai pada Selasa (20/02/20) dan memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Selama pemasangan sheet pile, akan dilakukan traffic management dengan contra flow dan pengalihan arus apabila dibutuhkan.

Untuk penanganan permanen dilaksanakan rekonstruksi dengan memperhatikan struktur tanah yang sudah jenuh yang mengakibatkan lumpur bergerak (mud flow). Rekonstruksi dengan penimbunan apabila secara teknis tidak cukup aman akan dilakukan perkuatan struktur menggunakan sheet pile atau bored pile.

“Kalau cuaca mendukung diharapkan penanganan permanen dapat diselesaikan dalam satu bulan,” lanjut Hedy.

Pejabat Kementerian PUPR lainnya yang turut mendampingi dalam kunfik ini adalah M. Hidayat, Direktur Rumah Susun M. Hidayat, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jabar Feriqo Asya Yogananta, dan Kepala BBWS Citarum Bob Arthur Lambogia. (Uke/PPHAL)



‚Äč