Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Dukung Integrasi Dua Arah, Upaya PUPR Optimalkan Data ASN


Jumat, 29 Mei 2020, Dilihat 358 kali

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung adanya pelaksanaan Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyediakan data ASN PUPR yang terintegrasi. Dengan begitu, data ASN dapat dimanfaatkan secara luas dan terpadu melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Menanggapi kebijakan tersebut, Kementerian PUPR melakukan integrasi data secara full duplex atau dua arah melalui aplikasi eHRM dan Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian (SAPK BKN). Selain menggunakan data dari SAPK BKN untuk berbagai proses kepegawaian, saat ini secara bertahap, perubahan data eHRM serta merta akan mengubah data pada SAPK BKN, sehingga pelayanan administrasi kepegawaian dapat dilakukan lebih optimal.

 

Integrasi data dua arah ini diawali dengan data riwayat kinerja dari setiap pegawai ataupun pengelola kepegawaian, yang memperbarui data riwayat kinerja melalui eHRM. Dengan begitu, secara otomatis, data kinerja pegawai yang ada pada SAPK BKN akan diperbarui.

 

Proses integrasi memerlukan penyesuaian dari dua aplikasi, yaitu eHRM dan SAPK BKN yang hingga kini masih terus dilakukan. Adapun hambatan pada proses intergrasi, antara lain terbatasnya penilaian kinerja yang dapat disimpan setiap tahunnya dan antisipasi kendala penyimpanan jika terdapat gangguan jaringan.

 

 

Untuk mengantisipasi gangguan jaringan, penyesuaian eHRM dilakukan dengan cara mendata penilaian kinerja yang belum terintegrasi, dan secara periodik mengirimkan data tersebut secara otomatis ke BKN untuk diintegrasikan.

 

Sebagai tahapan awal, dengan tersedianya data kinerja yang terintegrasi dan terpadu secara nasional melalui BKN ini, diharapkan agar penerapan sistem merit dalam upaya mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dapat segera diwujudkan pula.

 

Selain penerapan integrasi dua arah melalui dua sistem di atas, Kementerian PUPR juga akan melakukan rekon (perbaikan) mandiri melalui fitur yang tersedia pada aplikasi SAPK BKN secara rutin.

 

Terdapat empat data yang perlu dilakukan rekon, yaitu data pegawai, data jabatan, data pejabat struktural, dan data struktur unit kerja dengan maksud untuk menjaga dan meminimalkan potensi ketidaksesuaian data, terutama pada saat proses administrasi kenaikan pangkat dan pensiun. (Anas)



‚Äč