Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Perkantoran Kementerian PUPR di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Menerapkan Pola Kerja Dari Rumah (Work From Home) Sampai 25 September 2020


Selasa, 22 September 2020, Dilihat 159 kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal nomor: UM.0501-Sj/746 tanggal 18 September 2020 kembali menerapkan pola kerja Work from Home (WFH) bagi seluruh pejabat dan pegawai yang berlokasi kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini berlaku selama seminggu mulai Senin, 21 September 2020 sampai dengan Jumat, 25 September 2020, setelah sebelumnya dilaksanakan WFH pada tanggal 14 sampai dengan 18 September 2020.

 

Sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 18 September 2020 tersebut, terdapat penambahan klausul dari surat sebelumnya, yakni nomor: UM.0501-Sj/731 tanggal 10 September 2020 yaitu segala bentuk rapat, pelatihan, seminar dan lokakarya agar dilaksanakan secara daring (online) dan tidak diperbolehkan dilakukan secara tatap muka (offline), kecuali kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang terkait dengan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

 

Selanjutnya, perjalanan dinas keluar kota dibatasi khusus untuk pelaksanaan tugas-tugas yang sifatnya strategis dan hanya dilaksanakan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Kemudian guna mengurangi risiko penularan COVID-19, para pejabat tersebut dalam pengaturannya wajib melakukan swab test baik sebelum dan sesudah melaksanakan penugasan.

 

Selain itu, diatur pula bagi ASN Kementerian PUPR yang penugasannya diharuskan melaksanakan Work from Office (WFO) di kantor Kementerian PUPR wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak diperkenankan menggunakan sarana angkutan umum. Sehingga dalam rangka efisiensi mobilisasi, untuk berangkat dan/atau pulang akan difasilitasi oleh masing-masing Unit Kerja dengan tetap mengindahkan penerapan protokol kesehatan dan keselamatan.

 

Kemudian melalui surat tersebut juga digalakkan penerapan protokol kesehatan di seluruh ruang kerja, diantaranya pengaturan sirkulasi udara dengan membuka jendela secara periodik pada pagi hari. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada medio Juli 2020, yang menyatakan bahwa penularan virus corona melalui mikro droplet rentan terjadi di ruangan dengan sirkulasi udara buruk. Mikro droplet itu sendiri adalah partikel-partikel kecil yang ditimbulkan akibat berbicara dan sifatnya mengapung di udara.

 

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kondisi buruknya sirkulasi membuat mikro droplet yang mengandung virus corona dapat bertahan lebih lama di udara. Hal ini menyebabkan pegawai yang berada di ruangan tersebut berisiko besar terpapar COVID-19, terutama mereka yang tidak menggunakan masker maupun menggunakan masker secara tidak benar. Oleh sebab itu sirkulasi penting dilakukan agar udara tidak tertahan di dalam ruangan sampai berhari-hari.

 

Sebagaimana informasi yang dikutip dari laman resmi corona.jakarta.go.id per 18 September 2020, diperoleh data kementerian dengan jumlah cluster terbesar yaitu di Kementerian Kesehatan sejumlah 252 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan kedisiplinan para pejabat dan pegawai khususnya di Kementerian PUPR dalam penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi risiko penularan COVID-19.

 

Terakhir, ditegaskan kembali melalui surat tersebut bahwa para pejabat dan pegawai selama melaksanakan WFH agar selalu berada di rumah/tempat tinggal, tidak bepergian ke luar rumah/tempat tinggal, dan WFH bukan merupakan hari libur. Oleh sebab itu selama melaksanakan WFH wajib mengaktifkan alat komunikasi dan responsif terhadap pimpinan/rekan kerja/stakeholder pada saat jam kerja dan/atau kondisi mendesak lainnya.



‚Äč